Mendag: RIM Bisa Dipermudah di Indonesia

Kalau RIM mau bekerjasama, pemerintah bisa berikan insentif misalnya tax holiday.

Investasi di atas Rp1 triliun, sangat memungkinkan diberi tax holiday. Itu ada Peraturan Menteri Keuangannya. Peraturan Pemerintahnya juga ada. Karena ini semangat padat karya, hilirisasi industri. (pocketberry.com)

VIVAnews - Hambatan-hambatan yang dialami Research In Motion (RIM), produsen smartphone BlackBerry dalam menjalankan bisnisnya di Indonesia, khususnya terkait ancaman pengenaan pajak yang lebih tinggi atau PPnBM karena memproduksi BlackBerry di Malaysia, sebenarnya tak perlu terjadi.

Menurut keterangan Menteri Perdagangan Gita Wirjawan, jika produsen asal Kanada tersebut mau bekerjasama, pemerintah siap memberikan insentif pada RIM.

“Masalah BlackBerry itu simpel. Bersama Depkominfo, saya sudah bertemu dan mereka menjelaskan posisi mereka,” kata Gita saat menyambangi VIVAnews, Rabu, 4 Januari 2012. “Beberapa kali, mereka mengkomunikasikan untuk bangun pabrik di Indonesia. Namun secara lisan, bukan tertulis,” ucapnya.

Gita menyebutkan, pembicaraan tersebut berbasis keyakinan. Indonesia merupakan satu-satunya harapan mereka. “Di China dan India mereka nabrak tembok. Pangsa pasar mereka turun, sahamnya turun, dan nilai kapitalisasinya juga turun,” ucapnya.

Di Indonesia, sebut Gita, mereka jualan 4-5 juta unit BlackBerry dan ke depan akan lebih banyak lagi dan akan terus meningkat. “Sayangnya, nggak tahu bagaimana, mereka ternyata melakukan pembicaraan dengan sebuah perusahaan di Singapura bahwa mereka membuka fasilitas produksi di Malaysia dan dengan skema outsourcing. Ini cerdik, tapi kan enggak benar,” ucap Gita.

Akhirnya, kata Gita, ketika bertemu dengan Menteri Perdagangan Kanada, pihaknya menyatakan, ini bukan masalah government to government, ini masalah manajemen perusahaan. “Nah, kita tunggu saja aksi korporasi mereka,” sebut Gita.

“Saya sih percaya azas insentif dan disinsentif. Kalau mereka mau bekerjasama dengan kita, kita berikan intensif. Saya kasih tax holiday,” kata Gita. “Saya berbicara sebagai Kepala BKPM. Investasinya di atas Rp1 triliun, sangat memungkinkan diberi tax holiday. Itu ada Peraturan Menteri Keuangannya. Peraturan Pemerintahnya juga ada. Karena ini semangat padat karya, hilirisasi industri,” ucapnya.

Meski begitu, Gita menyebutkan, kalau RIM tidak mau, kita perlu mengambil sikap-sikap yang bisa dikategorikan sebagai disinsentif. Supaya barang-barang mereka yang diproduksi di luar negeri tidak gampang masuk, seperti saat ini.

• VIVAnews