KKIP segera Formulasikan Grand Strategy Industri Pertahanan

JAKARTA--MI: Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) akan memformulasikan koridor-koridor industri pertahanan ada awal Oktober nanti.

Hal ini merupakan bagian dari komitmen untuk membangun industri pertahanan dari dalam negeri. Grand Strategy itu turut membahas anggaran pertahanan serta regulasi sistem koordinasi pertahanan dan keamanan maritim.

Demikian disampaikan pada konferensi pers KKIP usai kunjungan ke PT PAL Indonesia (Persero) di Surabaya, Jawa Timur, Selasa (21/9).

Sekretaris KKIP yang juga Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) Sjafrie Sjamsoeddin mengemukakan pihaknya bersama kementerian terkait yang tergabung di dalam komite akan membangun grand strategy dan road map pada awal oktober nanti.

"Supaya tidak terpusat kepada TNI AL saja, tetapi sinergis," tuturnya.

Sekjen Kementerian Perindustrian Agus Tjahjana berharap pada masa mendatang, penyuplai bahan baku dalam negeri untuk Badan Usaha Milik Negara Industri Pertahanan (BUMNIP) seperti PT Dirgantara Indonesia, PT Pindad, dan PT PAL dapat dimaksimalisasikan. Dengan begitu, ketergantungan industri pertahanan terhadap supplier dari luar negeri dapat semakin berkurang sesuai target KKIP pada tahun 2024.

Sementara Deputi RIPTEK Kementerian Riset dan Teknologi Teguh Rahardjo menandaskan pihaknya siap mengakomodir keterlibatan perguruan tinggi dan tim-tim penelitan dan pengembangan (litbang) untuk mengatur grand design tersebut, termasuk penyediaan beasiswa, pelatihan, dan lain sebagainya.

Koordinasi untuk melindungi pertahanan dan keamanan maritim juga menjadi fokus utama di dalam kebijakan tersebut. Kepada para wartawan, Kemenhan mengaku kebijakan pertahanan dapat mendukung perekonomian dan sektor-sektor lainnya. Untuk itu, dibutuhkan patroli yang terkoordinasi baik untuk mendeteksi hal-hal yang ilegal.

Di sisi lain, Kemenhan mengakui pihaknya masih membutuhkan tambahan anggaran untuk memenuhi kebutuhan pertahanan. Mereka pun memproyeksikan pada 2011 nanti, anggaran tersebut akan bertambah sekitar Rp10 triliun hingga Rp11 triliun. Hal ini guna memenuhi kebutuhan alutsista dan lain sebagainya. (*/OL-3)


• mediaindonesia