Ratu Hemas: Perhatikan Aspirasi Masyarakat Terkait PLTN

PLTN Jepang yang menimbulkan musibah pasca-gempa dan tsunami 11 Maret 2011. (Reuters)

Jakarta (ANTARA News) - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Gusti Kanjeng Ratu Hemas, mengatakan bahwa pemerintah perlu memperhatikan aspirasi masyarakat terkait rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN).

Hal itu, kata GKR Hemas dalam keterangan pers yang disampaikan di Jakarta, Minggu, menyangkut jaminan keamanan penggunaan teknologinya dan keselamatan jika terjadi insiden kecelakaan atau bencana.

Dia mengatakan, pemerintah perlu mengeksplorasi pemanfaatan energi alternatif potensial yang lebih aman dan ramah, yang ketersediannya berlimpah di alam Nusantara serta sanggup memenuhi kebutuhan energi masa kini dan masa nanti.

"Mencermati perdebatan rencana pembangunan PLTN di Indonesia pascagempa-tsunami Jepang, saya mengingatkan agar Pemerintah berhati-hati dan harus mempertimbangkan serius penolakan rakyat terhadap rencana pembangunan PLTN di daerah mereka. Bagaimana jaminan keamanan dan keselamatan diberikan pemerintah jika rencana tersebut dilanjutkan?," katanya.

Di Muria dan Belitung, kata dia, ada masyarakat setempat menyatakan keberatan karena daerahnya direncanakan sebagai lokasi pembangunan PLTN. Keberatan mereka harus masuk perhitungan, untuk mempertimbangkan segala aspek PLTN.

"Potensi energi alternatif yang lebih aman dan ramah berlimpah di alam Nusantara, yang memenuhi kebutuhan energi masa kini dan masa nanti sesuai kebutuhan, mengapa bukan itu saja yang dieksplorasi dan dimanfaatkan?," katanya.

Menurut dia, potensi energi alternatif selain PLTN tersebut justru menjadi prioritas dalam strategi energi nasional. Indonesia sangat kaya sumber energi yang lebih aman dan ramah seperti tenaga air, panas bumi (geothermal), ombak, angin dan matahari. Seluruh potensi energi ini sangat menjanjikan asalkan dikelola serius dan pemerintah menjadikannya sebagai prioritas.

Keberatan masyarakat tersebut bertujuan untuk menghindari kemungkinan resiko yang lebih besar. Resiko yang dimungkinkan oleh kehadiran PLTN bukan saja bersifat fisik berbentuk kecelakaan tapi juga nonfisik berbentuk psikologis karena menghilangkan rasa aman penduduk.

"Persoalannya, masalah PLTN bukan saja menyangkut jaminan keamanan penggunaan teknologinya dan keselamatan jika terjadi insiden kecelakaan atau bencana, tapi juga budaya, etos, disiplin serta kesiapan pemerintah dan penerimaan masyarakat," katanya.

Dia mengatakan, dengan kerusakan PLTN Fukushima Daiichi akibat gempa-tsunami yang mengakibatkan kebocoran radiasi, pemerintah Indonesia perlu menahan diri dan tidak "ngotot" meneruskan rencana pembangunan PLTN. "Jepang saja, yang siap secara teknologi dan memiliki budaya, etos, disiplin, pemerintahnya sangat melindungi kepentingan penduduknya, mengalami kerepotan luar biasa menanggulangi kebocoran radiasi dan tetap tak dapat menghindari jatuhnya korban," katanya.

Karena hampir seluruh wilayah Indonesia rawan gempa, ia menilai, maka pemerintah harus memfokuskan pemanfaatan teknologi energi alternatif yang sesuai situasi dan kondisinya serta tersedia sumbernya.

"Pemerintah harus bersungguh-sungguh memenuhi harapan rakyat, yaitu membangun pembangkit listrik yang lebih tepat untuk Indonesia. Indonesia tak perlu merasa tertinggal atau kalah gengsinya hanya karena tidak memiliki PLTN," katanya.

Negara-negara maju pemilik PLTN hingga kini masih bermasalah, terutama soal biaya dan limbahnya. Indonesia tak seharusnya mengalami nasib yang sama.

Oleh karena itu, Ratu Hemas berharap, Indonesia tetap mengembangkan pengetahuan dan kemampuan teknologi nuklirnya melalui ahli-ahli nuklir di dalam negeri dan calon ahli-ahli nuklir yang belajar atau bekerja di luar negeri, baik demi kepentingan masa kini maupun masa nanti. Rencana pembangunan PLTN tidak dijadikan prioritas dalam waktu dekat, seraya para ahli mengembangkan teknologi nuklir serta menggunakannya untuk kesehatan dan sebagainya.

"Hingga kini setelah 15 hari radiasi terdeteksi, kendati Pemerintah Jepang mengerahkan seluruh kemampuan manusia dan teknologinya, tetapi kebocoran belum teratasi. Jangkauan radiasi melebihi radius 80 kilometer, sedangkan jumlah korban yang sesungguhnya belum diketahui kepastiannya," katanya. (*)


• ANTARAnews