Pemerintah tak Perlu Urus Media Sosial

JAKARTA--MICOM: Pakar telematika Roy Suryo tidak setuju dengan keinginan pemerintah yang akan mengawasi dan mengontrol media sosial. Ketimbang mengurusi media sosial, pemerintah sebaiknya mengurusi urusan yang lebih penting.

"Jadi sebenarnya media itu, terutama jejaring sosial tidak harus diawasi pemerintah. Pemerintah terlalu banyak urusan lebih besar daripada mengawasi jejaring sosial," ucap Roy Suryo, saat ditemui di acara syukuran ulang tahun ke-42 dan khitanan kedua anak Anas Urbaningrum, Sabtu (16/7).

Roy Suryo bahkan juga menilai pernyataan yang dilontarkan Menteri Komunikasi dan Informasi Tifatul Sembiring tentang pengawasan media sosial adalah tidak tepat.

Tak mengherankan jika Roy Suryo langsung mengatakan kurang setuju.

Menurutnya, pemerintah memang harus diawasi.

"Kalau tidak diawasi (media sosial) itu bisa menjadi sarana kontrol pemerintah," jelas Roy Suryo.

Sebelumnya, Tifatul mengatakan sosial media dan jaringan internet lainnya kini telah menjelma menjadi salah satu pionir perubahan.

Perubahan ini tidak hanya dari segi teknologi dan informasi saja, tetapi juga memengaruhi kondisi sosial, ekonomi, dan politik di sebuah negara.

Tifatul bahkan mencontohkan perubahan politik, seperti di Tunisia, Yaman, Mesir, Libya, hingga Malaysia, merupakan salah satu efek dari pengaruh sosial media.

Itu diyakini Tifatul karena pemerintah di negara-negara tersebut tidak mampu mengontrol jejaring komunikasi dunia maya.

Tifatul juga mengatakan ada dampak lain yang ditimbulkan dari sosial media, yakni munculnya era kebebasan dan keterbukaan.

Dikondisikan dengan situasi saat ini, presiden dan menteri-menteri sering terkena kritik masyarakat secara langsung, lewat situs-situs sosial media.

Kemenkominfo tidak ingin pemerintah Indonesia melepas pengawasan terhadap berbagai sosial media.

Karenanya, pemerintah Indonesia harus mampu mengontrol situs-situs sosial, tetapi bukan dalam arti membatasi. (*/OL-10)


• MediaIndonesia