Menristek: SINas Iptek Dukung Pertumbuhan Ekonomi

Menristek Suharna Surapranata menegaskan bahwa pembentukan Sistem Inovasi Nasional (SINas) tidak bisa ditawar-tawar lagi. Untuk itu, perlu segera dibangun SINas yang berbasis pada Sistem Nasional Iptek agar kontribusi teknologi terhadap pembangunan nasional meningkat.

Penegasan tersebut disampaikan Suharna pada pelantikan pejabat eselon I di lingkungan Kemristek yang dilaksanakan di Jakarta, Senin (14/6).

Dikatakan, teknologi yang dikembangkan harus sinkron dengan permasalahan yang dihadapi industri dan kebutuhan nyata masyarakat dan negara,” kata Suharna pada pelantikan pejabat eselon I di lingkungan Kemristek yang dilaksanakan di Jakarta, Senin (14/6).

Selain itu, tambah Suharna, ada tiga hal lain juga perlu disiapkan untuk membangun SINas Iptek. Yakni memberikan rangsangan untuk tumbuh-kembang industri produsen dan/atau jasa berbasis teknologi nasional dan sesuai dengan permintaan pasar domestik; vitalisasi lembaga intermediasi untuk percepatan proses adopsi teknologi nasional oleh industri dalam negeri dan sebaliknya, juga arus informasi kebutuhan teknologi kepada pengembang teknologi; serta menyiapkan dukungan peraturan perundang-undangan sebagai landasan hukum untuk memasilitasi, menstilmulasi dan mengakselerasi interaksi antar-aktor SINas.

Menurut laporan World Economic Forum, terpuruknya daya saing Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya adalah lemahnya kebijakan pengembangan teknologi untuk menunjang peningkatan produktifitas.

Sedangkan dari sisi supply-side, permasalahan pembangunan Iptek bisa dilihat dari sudut pandang: kelembagaan, sumber daya, jaringan, relevansi dan produktivitas litbang, serta pendayagunaan Iptek.

Untuk itulah, kata Suharna, arah kebijakan Kementerian Riset dan Teknologi adalah menumbuhkembangkan motivasi, memberikan stimulasi dan fasilitasi, dan menciptakan iklim yang kondusif guna terwujudnya SINas. Hal tersebut diwujudkan melalui lima pilar SINas, yakni Kelembagaan Iptek yang efektif, Sumberdaya Iptek yang kuat, Jaringan antar-kelembagaan Iptek yang saling memperkuat (mutualistik), Relevansi dan produktivitas Iptek yang tinggi, dan Pendayagunaan Iptek yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Terkait dengan hal tersebut, staf khusus Menteri Ristek bidang Ristek dan Teknologi Dr. Warsito menjelaskan, reorganisasi di lingkungan eselon I Kemristek disesuaikan dengan lima pilar SINas tersebut.

Pejabat eselon I yang dilantik adalah Dr. Mulyanto, M. Eng, sebagai Sekretaris Kemristek, Prof. Dr. Ir. Benyamin Lakitan, M.Sc sebagai Deputi Bidang Kelembagaan Iptek, Prof. H. Freedy Oermana Zen, M.S.Sc, D.Sc sebagai Deputi Bidang Sumber Daya Iptek, Prof. Dr. Syamsa Ardisasmita, DEA sebagai Deputi Bidang Jaringan Iptek, Dr. Teguh Rahadjo sebagai Deputi Bidang Relevansi dan Produktivitas Iptek, Dr. Ir. Idwan Suhardi sebagai Deputi Bidang Pendayagunaan Iptek,

Sementara Prof. dr. Amin Soebandrio, Ph.D., Sp. Mk dilantik sebagai Staf Ahli Bidang Kesehatan dan Obat, dan Dr. Ir. Engkos Koswara Natakusumah, M.Sc sebagai Staf Ahli Bidang Teknologi Informasi, Komunikasi dan Transportasi. (dra)

• technologyindonesia

Wamenhan Pimpin Delegasi RI Kunjungan ke Turki Bahas Kerjasama Industri Pertahanan

Turki, DMC - Wakil Menteri Pertahanan Republik Indonesia Letjen TNI Sjafrie Sjamsoeddin selaku Pimpinan Delegasi RI melakukan kunjungan kerja ke Turki pada tanggal 12 sampai 17 Juni 2010. Dalam kunjungan tersebut, Wamenhan yang juga selaku Pimpinan Delegasi Bidang Pertahanan didampingi oleh Dirkersin Ditjen Strahan Kemhan Brigjen TNI (Mar) Ir Syaiful Anwar, M.Bus MA, dan Dirtekind Ditjen Ranahan Kemhan Laksma TNI Sudi Haryono. Turut serta pula Staf Ahli Kepresidenan bidang Pangan dan energi Yusuf Gunawan selaku pimpinan delegasi bidang Pangan dan Energi.

Wamenhan mengatakan, kunjungan tersebut dimaksudkan untuk membicarakan hal-hal yang akan menjadi agenda pembicaraan kunjungan kenegaraan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ke Turki pada akhir bulan Juni tahun ini. Selain itu, kunjungan juga dimaksudkan dalam rangka merampungkan kesepakatan - kesepakatan antara pemerintah Indonesia dan Turki yang akan ditandatangani pada saat kunjungan kenegaraan Presiden RI ke Turki nantinya.

Lebih lanjut Wamenhan mengatakan, topik pembicaraan yang dibahas antara Delegasi Indonesia dengan pemerintah Turki meliputi kerja sama bidang pertahanan, masalah pangan dan geothermal. Mengenai kerja sama di bidang pertahanan, antara lain dibicarakan kerjasama dalam pengadaan Alat Utama Sistem Persenjataan (Alutsista) dan Industri Pertahanan Non- Alutsista (IPNAS).

Dijelaskan Wamenhan, untuk kerjasama Alutsista, yang menjadi fokus utama adalah kerjasama antara PT. PINDAD dan PT Dirgantara Indonesia (DI) dengan industri pertahanan Turki. Sedangkan kerjasama Industri pertahanan Non-Alutsista adalah produksi non-Alutsista nasional yang selama ini telah mengekspor produk-produknya berupa alat perlengkapan militer ke berbagai negara seperti pakaian militer, sepatu, ikat pinggang, webbing set atau jaring samaran, tenda dan berbagai perlengkapan perorangan lainnya termasuk ransum berupa nasi kaleng, makanan dan minuman ringan dalam kaleng lainnya.

Wamenhan mengungkapkan, hasil kunjungan Delegasi RI ke Turki tersebut, khususnya di bidang pertahanan meliputi draft akhir dokumen kerjasama antara Indonesia dan Turki yang sudah siap ditandatangani oleh Menteri Pertahanan kedua negara saat mendampingi kunjungan Presiden RI ke Turki nanti.

Draft akhir dokumen kerjasama antara Indonesia dan Turki tersebut berupa : pertama, Kesepakatan Kerjasama di bidang industri pesawat tempur antara PT. DI telah siap melakukan kerjasama dengan Turkey Aerospace Industry (TAI) untuk kerjasama dalam pengadaan Alutsista sistem pertahanan udara. Kedua, Kesepakatan kerjasama di bidang industri matra darat antara PT. PINDAD telah siap melakukan kerjasama dengan FNSS Defence System Inc. dari pihak Turki.


Dari dua kesepakatan tersebut, bentuk kerjasama yang dapat dilakukan adalah joint production dan Transfers of Technology (ToT) antara dua Industri pertahanan tersebut, baik dari pihak Indonesia maupun dari pihak Turki. Sedangkan, untuk kontrak pengadaan Alutsista yang perlu diadakan, masih belum final dan masih membutuhkan pembicaraan teknis untuk menentukan produk-produk apa saja yang akan dijadikan basis kerjasama nantinya.

Menurut Wamenhan, pembicaraan lanjutan masih harus dilakukan, sebab kesepakatan yang telah dicapai saat ini dan akan ditandatangani oleh Menhan kedua negara nanti, masih perlu ditindak lanjuti dengan kesepakatan teknis lebih lanjut oleh pihak terkait yang mengelola industri pertahanan kedua negara, khususnya di bidang persenjataan udara maupun darat. Pihak PT. PINDAD yang turut hadir dalam pertemuan tersebut dan sekaligus anggota Delegasi adalah Dirut PT. PINDAD Ade Avianto Soedarsono, sedangkan pihak PT . DI juga dihadiri oleh Dirut PT.DI Budi Santoso.

Sementara itu, untuk produk pertahanan non-Alutsista yang berada di bawah IPNAS pada dasarnya pihak Turki sudah menyepakati untuk adanya pembelian ke Indonesia, namun masih perlu pembahasan lebih lanjut secara teknis yang detail untuk merealisasikan kebutuhan pihak Turki atas produk IPNAS tersebut.

Kerjasama Bidang Pangan dan Geothermal

Disamping membicarakan tentang kerjasama Pertahanan, Delegasi Indonesia juga telah mencapai kesepakatan dalam bidang pangan dan geothermal dengan pemerintah Turki. Dalam pembicaraan kerjasama pangan dan geothermal antara delegasi RI dengan pihak Turki, Delegasi Indonesia di bidang Pangan dan Energi dipimpin oleh Staf Khusus Presiden Bidang Pangan dan Energi Yusuf Gunawan didampingi oleh Kabulog Sutarto Alimoeso, dan Kepala Pusat Sumber Daya Geologi Hadiyanto.

Menurut, Yusuf Gunawan Delegasi di bidang Pangan dan Energi bersama dengan counterpart Kabulog dan Kapus Sumber Daya Geologi mengadakan pertemuan dengan pihak Pemerintah Turki guna membicarakan jual beli produk hasil pertanian dan sumber daya energi kedua negara.

Pada kesempatan tersebut, dijelaskan lebih lanjut oleh Yusuf Gunawan bahwa pihak Bulog Indonesia menawarkan hasil pertanian Indonesia kepada Turki seperti Kakao, Kopi, Beras. Teh dan lain-lain. Dilain pihak Turki juga akan menawarkan produk – produk pertaniannya seperti kapas, tepung terigu dan lain-lain.

Disisi lain, kerjasama bidang sumber daya geothermal sudah siap ditandatangani meliputi dua kesepakatan atau Memorandum of Understanding (MoU) antara kedua negara yang akan ditandatangani oleh Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral pada saat kunjungan Presiden RI ke Turki pada akhir bulan ini. (BDI/PGN)

• DMC

Lapan akan Luncurkan Roket

Jakarta - Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan) akan melaksanakan uji terbang muatan satelit mitigasi bencana dengan menggunakan Roket RX-200. Peluncuran ini merupakan kerja sama Lapan dengan Organisasi Amatir Radio Indonesia (ORARI).

Kegiatan tersebut akan berlangsung pada Minggu, 20 Juni 2010, di Instalasi Uji Terbang Lapan yang bertempat di Pameungpeuk, Garut, Jawa Barat.

Peluncuran roket ini merupakan tahap awal pembangunan satelit mikro Lapan-ORARI. Misi satelit ini adalah untuk membantu upaya penanggulangan bencana alam dengan menyediakan sarana komunikasi amatir radio di lokasi bencana.

Satelit itu akan diluncurkan bersama dengan satelit Lapan A2 pada 2011 di Sriharikota, India. Kedua satelit yang disebut dengan Twin-Sat (satelit kembar) tersebut akan memenuhi kebutuhan komunikasi darurat ketika bencana.

Selain sebagai tahap awal pembuatan satelit Lapan-ORARI, peluncuran ini juga memiliki misi memanfaatkan VHF Radio Beacon dengan frekuensi 145 MHz bagi komunitas ORARI. Anggota ORARI akan menerima sinyal dari muatan roket yang diluncurkan pada frekuensi tersebut.

Dalam kegiatan ini, Lapan akan meluncurkan tiga roket dengan tipe yang sama. Roket yang pertama, bertujuan untuk uji dinamika terbang roket. Roket tersebut akan membawa muatan telemetri Lapan.

Dua roket berikutnya akan membawa muatan komunikasi digital amatir radio Automatic Position Reporting System (APRS). APRS inilah yang menjadi cikal bakal pembangunan satelit Lapan-ORARI.

Roket kedua dan ketiga menggunakan payload nose cone separation yang bekerja pada apogee (titik terjauh) lintasan roket. Maksudnya, payload (muatan) ditempatkan pada moncong roket. Ketika roket mencapai ketinggian maksimumnya, muatan akan terlepas dari badan roket. Ketinggian maksimum roket ini adalah 14 km dan akan dicapai dalam waktu kurang dari satu menit.

Payload nose cone dilengkapi parasut yang mengembang setelah pemisahan moncong dan badan roket. Dengan parasut tersebut, muatan roket akan turun ke laut secara perlahan. Diperkirakan, muatan akan melayang di udara selama 20 menit sebelum jatuh di laut. Ketika berada di udara, muatan tersebut akan mengirimkan sinyal guna komunikasi ORARI.

Dalam keterangannya, Jumat (18/6/2010), Lapan mengaku bahwa peluncuran roket kali ini juga memiliki tujuan untuk menguji subsistem satelit Lapan-ORARI yaitu APRS. Peluncuran ini juga untuk pemantauan karakteristik RX-200 dan menguji pengoperasian sistem komunikasi bencana via repeater.( ash / rns )

• detiknet

RI – Korea Selatan Selenggarakan Joint Committee and Logistic Meeting Ke – XVII

Jakarta, DMC – Sejak ditandatanganinya deklarasi bersama kemitraan Strategis antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Korea Selatan (Korsel) oleh Presiden kedua negara pada tahun 2006, masing-masing pihak berkomitmen untuk mengembangkan kerjasama di berbagai bidang.

Khusus kerjasama dibidang pertahanan, Kementerian Pertahanan (Kemhan) RI dan Kementerian Pertahanan Nasional Republik Korsel juga terus memantapkan diri untuk meningkatkan program kerjasama yang sudah ada maupun yang belum terjalin. Oleh karena itu, Kementerian Pertahanan kedua negara ini kembali menyelenggarakan forum pertemuan tahunan Joint Committee and Logistic Meeting yang Ke – XVII tahun 2010, Rabu, (16/6) di Kantor Kemhan RI, Jakarta.

Sebelumnya pada bulan Juli tahun 2009 yang lalu Kemhan RI dan Kemhan Republik Korea Selatan juga telah berhasil menyelengarakan pertemuan Logistic Meeting XVI di Kota Seoul, Korea Selatan.

Forum Joint Committee and Logistic Meeting yang Ke – XVII yang di adakan saat ini langsung dibuka oleh sambutan tertulis Sekretaris Jenderal Kemhan RI, Marsdya TNI Eris Herryanto, M.A, yang dibacakan oleh Sesditjen Ranahan Kemhan RI, Laksma TNI Susilo.

Dalam sambutannya, Sekjen Kemhan mengatakan didalam deklarasi bersama kemitraan strategis tahun 2006, khusus menyangkut bidang pertahanan telah menitik beratkan kepada pentingnya untuk mempromosikan dan memfasilitasi kerjasama dalam produksi, alih teknologi dan bentuk rencana kerjasama lainnya.

Sekjen menambahkan, hal tersebut yang pada prosesnya juga dapat dilakukan masing-masing pihak baik melalui imbal beli, maupun pemasaran bersama antar kedua negara.

Diutarakan juga oleh Sekjen Kemhan RI, bahwa melalui logistic meeting sebelumnya kedua kementerian pertahanan, telah berhasil melaksanakan beberapa kegiatan kerjasama pertahanan. Hal tersebut ditandai dengan semakin meningkatnya kerjasama produksi, pemeliharaan, hibah dan proses alih teknologi alutsista.
Terkait pentingnya proses kerjasama alih teknologi atau Transfer Of Technology (ToT) kedua negara, Sekjen Kemhan RI menjelaskan proses tersebut akan dapat mendorong peningkatan kemampuan industri pertahanan dalam negeri untuk menghasilkan produk yang sesuai spesfikasi yang diajukan oleh TNI sebagai user.

Sekjen Kemhan berharap melalui kegiatan pertemuan Joint Committee and Logistic Meeting kali ini lebih dapat meningkatkan kerjasama yang sudah ada, sehingga lebih berimbang dalam hal volume produksi bersama, alih teknologi maupun nilai ekonomisnya sehingga membawa hasil yang bermanfaat bagi kedua negara.

“ Saya mengharapkan dalam logistic meeting ini terdapat interaksi dan komunikasi yang dapat dilakukan kedua pihak agar dapat kita jadikan wahana untuk saling membangun inspirasi dan selanjutnya mengembangkan dan meningkatkan kerjasama yang konstruktif antara pemerintah dan industri pertahanan kedua negara,” Harap Sekjen Kemhan RI.

Adapun beberapa perhatian yang menjadi agenda dalam pertemuan Logistic Meeting XVII mencakup pembahasan draft Memorandum of Understanding MoU terkait beberapa kerjasama bidang industri pertahanan. Salah satunya adalah, draft MoU kerjasama pengembangan produksi pesawat Fighter KF-X, Draft MoU Mutual Logistic Support dan draft MoU Jaminan Kualitas Asuransi dari pada sistem pengadaan barang dan jasa.

Disamping pembahasan draft MoU, Forum Joint Committee and Logistic Meeting yang Ke – XVII juga membahas rencana kerjasama terkait sistem pengadaan melalui alih teknologi atau Transfer Of Technology (ToT), dan maintenance beberapa peralatan sistem senjata seperti Ranpur Amphibi, Panser Kanon dan Kapal Selam. Kerjasama ToT ini juga mencakup sistem alat komunikasi (Radio System Project) antara PT. LEN Indonesia dengan LIG Net 1.

Pada kesempatan pertemuan Joint Committee and Logistic Meeting yang Ke – XVII tahun ini, Delegasi Kementerian Pertahanan Korea Selatan diketuai oleh Direktur Jenderal Biro Promosi Industri Pertahanan, Program Akuisisi Pertahanan Administrasi (Director General For Defense industry Promotion of Defense Acquisition Program Administration / DAPA ) Dr. CHOI Chang-gon. Sedangkan delegasi Kementerian Pertahanan RI di ketuai oleh Sekjen Kemhan, Marsdya TNI Eris Herryanto, M.A.

Turut hadir dalam Joint Committee and Logistic Meeting yang Ke – XVII RI – Korsel, beberapa perwakilan dari industri pertahanan strategis dari kedua negara, diantaranya PT, Pindad, PT. Dirgantara Indonesia, PT. LEN, Doosan DST, LIG Next 1, dan Daewoo. (MAW/PGN)

• DMC

Kerjasama Pertahanan Tingkat Regional di Bidang Tekhnologi Militer/Alutsista

Jakarta, DMC - Kementerian Pertahanan menggalang kerjasama tingkat regional dengan Negara-negara ASEAN dalam bidang teknologi militer. Diantaranya telah ditandatanganinya MoU antara Menhan RI dengan Menteri Pertahanan Cina pada tahun 2007, dengan tujuan untuk meningkatkan hubungan kedua negara guna mencapai mutual benefit respect di masa-masa mendatang.

Indonesia banyak mengambil pelajaran dari keberhasilan yang dicapai Negara-negara ASEAN dan Cina dibidang ekonomi, politik dan pemerintahan, serta teknologi dan industri, khususnya kemajuan dibidang teknologi pertahanan. Dalam bidang teknologi militer Cina semakin maju sehingga membuka kesempatan baru bagi negara-negara di kawasan ASEAN, dimana pada masa lalu lebih didominasi oleh negara-negara di kawasan Eropa.

Kerjasama pemerintah Indonesia dengan Cina diharapkan akan terjadi hubungan yang saling menguntungkan. Saat ini Indonesia sedang menggiatkan industri pertahanan dalam negeri sehingga diharapkan Cina berpartisipasi dalam program pengembangan industri pertahanan di Indonesia, mencakup joint production dan pelaksanaan Transfer of Technology (ToT).

Saat ini Indonesia sedang mempertimbangkan untuk membentuk suatu forum teknologi militer (military Technology Forum-MTF), sebagai wadah kosultasi yang membahas aspek teknis Alutsista. Tujuan pembentukan forum tersebut adalah untuk meningkatkan pertahanan kedua negara di masa mendatang.

Dalam hal anggaran pertahanan. Indonesia berharap pemerintah Cina dapat menyediakan fasilitas pengadaan secara G to G disertai dengan ToT serta melibatkan industri dalam negeri.

Kerjasama antara Kemhan RI dengan Pertahanan Cina memberi manfaat ganda bagi kedua belah pihak, antara lain :

1. Meningkatkan kualitas profesionalisme untuk bisa menopang stabilitas kawasan. Pemerintah RI dan Cina memiliki kepentingan yang sama terhadap pengamanan Selat Malaka dan pengamanan SLOC (Sea Lane Of Communication atau ALKI). Berkaitan dengan itu diperlukan mutual understanding dan mutual cooperation khususnya di Selat Malaka dan SLOC seperti di Selat Sunda , Selat Lombok dan Selat Makasar.

2. Peran Indonesia sebagai Negara Kunci di Asia Tenggara mampu menjembatani kepentingan global di kawasaan. Sehingga koordinasi dan komunikasi untuk keamanan pasokan energi dari dan ke Timur Tengah, transportasi komoditas dan produk Negara-negara industri ke wilayah Asia dan Eropa menjadi lancar.

3. Dalam konteks nasional. Kerjasama Pemerintah Indonesia dengan Cina dapat memberi manfaat bagi pengembangan industri pertahanan di Indonesia, sehingga dapat membangun pertumbuhan ekonomi, dan menempatkan kebijakan pembangunan system pertahanan yang pro kesejahteraan (defence supportive economi)

4. Terkait dengan industri pertahanan. Dengan kerjasama ini diharapkan pemerintah Cina dapat memanfaatkan produk-produk industri pertahanan Indonesia sebagai bentuk mutual benefit cooperation. Saat ini Indonesia memiliki kapasitas untuk memproduksi alat-alat pertahanan yang memenuhi standar internasional diantaranya non-weapon system equipment (alat perlengkapan non-alutsista).

Dalam konteks kemanan regional, Indonesia mampu mengerem keinginan Cina untuk mengklaim wilayah Laut Cina Selatan sebagai teritorinya. Berbagai upaya telah dilakukan oleh Indonesia seperti menggalang pertemuan informal diantara keenam negara yang memiliki klaim atas pulau-pulau di kepulauan Sprotly di Laut Cina Selatan. Selama ini negara-negara yang memiliki klaim atas pulau-pulau di kepulauan Sprotly seperti Malaysia, Brunai, Cina, Filipina, Vietnam dan Thailand masih bisa menahan diri karena adanya inisiatif Indonesia tersebut. Kerjasama antar RI-Cina diharapkan mampu menciptakan situasi damai di kawasan, khususnya potensi konflik di Laut Cina Selatan, akibat klaim tumpang tindih antar beberapa negara di kawasan. (Tim Opini)

• DMC

Kemhan: Beli alutsista asing boleh, asal ada transfer teknologi

Jakarta - Kementerian Pertahanan (Kemhan) tetap mengizinkan pengadaan alutsista TNI dari luar negeri jika alutsista tersebut tidak bisa dibuat di dalam negeri. Namun, apabila pengadaan tersebut dari luar maka tetap harus melakukan transfer teknologi.

"Kebijakan yang dikeluarkan Menhan itu jika pengadaan alutsista yang tidak bisa dibuat di dalam negeri. Tapi harus ada transfer teknologi sehingga peralatan kita beli paling tidak bisa mendukung keberadaan TNI," kata Sekjen Kemhan Marsdya Eris Haryanto, di Jakarta, Rabu (2/6).

Menurutnya, transfer teknologi tersebut menjadi utama bagi pertimbangan pemerintah, sehingga ke depan bisa mengerjakan barang itu dengan sendiri.

Diakuinya, pembelian untuk pengadaan alutsista memang saat ini terbatas dengan anggaran. Untuk bisa transfer teknologi, lanjut dia, harus ditempel dalam pengadaan sehingga bisa mendukung dari dalam negeri dan bisa membuat sendiri.

"Hal ini sudah diketahui oleh semua prinsip-prinsip yang beroperasi. Dalam pengadaan barang mereka memahami sehingga saat menawarkan selalu disertakan dengan program transfer of technology," papar Eris.

• Primaironline

Supadio Akan Miliki Skadron Pesawat Tanpa Awak

Pesawat tanpa awak-UAV Dephan dgn PT DI(photo: karbol)

Pontianak (ANTARA News) - TNI Angkatan Udara akan menambah satu skadron berupa pesawat tanpa awak di Pangkalan Udara Supadio Pontianak untuk memperkuat kemampuan pemantauan termasuk daerah perbatasan di Kalimantan Barat.

Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal TNI Imam Sufa`at di Pontianak, Rabu malam mengatakan, pesawat tanpa awak mempunyai fungsi yang sangat strategis.

"Di negara maju, pesawat ini dapat dioperasikan dari jarak jauh," katanya.

Selain itu, lanjut dia, dapat dipersenjatai serta dilengkapi dengan peralatan pendeteksi untuk kondisi malam dan siang hari.

Ia menambahkan, status Lanud Supadio Pontianak akan ditingkatkan menjadi Kelas A atau Bintang 1. Salah satu syarat minimalnya mempunyai dua skadron.

Saat ini Lanud Supadio menjadi pangkalan Skadron Udara I Elang Khatulistiwa. Pesawat yang digunakan jenis Hawk.

"Kalau ada skadron pesawat tanpa awak, Supadio bisa menjadi pangkalan udara Kelas A," kata mantan Komandan Lanud Supadio tahun 2000 - 2002 itu.

Pengadaan pesawat tersebut diharapkan terwujud awal tahun depan. Ia melanjutkan, untuk alat utama sistem senjata (Alutsista) pengadaan dilakukan oleh Mabes TNI.

Sementara Wagub Kalbar Christiandy Sanjaya mengatakan, banyak isu strategis di wilayah perbatasan Indonesia - Malaysia.

"Seperti pergeseran patok, kegiatan ilegal yang melibatkan warga kedua negara. Misalnya ilegal tambang, perdagangan manusia dan pembalakan liar," kata Christiandy Sanjaya.(*)
(T.T011/R009)COPYRIGHT © 2010

• AntaraNews

Indonesia-Korsel Buat Pesawat Tempur

KFX versi 201 (photo : Militaryphotos)

Jakarta, Kompas - Tahun ini, Indonesia diharapkan bisa menandatangani perjanjian kerja sama dengan Korea Selatan untuk pembuatan pesawat tempur. Dengan demikian, Indonesia diharapkan tak akan bergantung kepada negara lain dalam hal penyediaan pesawat tempur.

Hal itu disampaikan Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan Marsekal Madya Erris Herryanto, Rabu (2/6). ”Kemungkinan besar tahun ini sudah ditandatangani,” kata Erris. Kesepakatan untuk studi kelayakan ditandatangani tahun lalu.

Kementerian Pertahanan menerima hasil studi kelayakan pada Juli 2009. Dalam studi itu disebutkan, Indonesia layak untuk berpartner membuat pesawat tempur. Spesifikasi pesawat tempur dengan kode KFX ini kira-kira berada di atas F-16, tetapi di bawah spesifikasi F-35.

Menurut Erris, langkah tersebut merupakan suatu kemajuan karena tidak banyak negara yang bisa membuat pesawat tempur. Apabila memiliki pabrik pesawat tempur, Indonesia tidak akan bergantung lagi kepada negara lain.

Menurut Erris, masalah komitmen dan perjanjian secara rinci tengah dibahas. Namun, tidak ada perbedaan yang mencolok. Saat ini tengah disusun redaksional perjanjian di antara kedua belah pihak. Erris belum bisa merinci beberapa hal yang tertuang dalam perjanjian itu, termasuk apa saja yang akan diperoleh Indonesia dan apa saja yang harus disediakan. ”Yang jelas, kita punya PT Dirgantara Indonesia dan tenaga ahli,” kata Erris.

Kebutuhan biaya yang diajukan sekitar 8 miliar dollar Amerika Serikat dengan jangka waktu kerja hingga tahun 2020. Pada tahun 2020 diharapkan sudah bisa disiapkan lima prototipe. Dari keseluruhan anggaran itu, Indonesia diharapkan menanggung sebesar 20 persen. Akan tetapi, ujar Erris, belum ada kesepakatan soal keuangan tersebut.

Super Tucano

Mengenai pengadaan pengganti pesawat OV-10 Bronco, Direktur Pengadaan Direktorat Jenderal Sarana Pertahanan Marsekal Pertama Mukhtar Lubis mengatakan belum ada kepastian. Mabes TNI masih mengevaluasi masukan dari TNI AU. Menurut Mukhtar, pihaknya belum bisa memastikan bahwa pesawat yang akan dibeli adalah Super Tucano dari Brasil. ”Masih harus diteliti dulu spesifikasi dan juga prosedurnya,” katanya.

Soal Sukhoi, kata Mukhtar, pihaknya tengah mengirim sejumlah personel untuk mengikuti pelatihan. Hal itu dilakukan untuk persiapan kedatangan lagi tiga pesawat Sukhoi Su-27SKM yang diharapkan tiba pada September mendatang. ”Soal persenjataan, kita beli dengan paket yang berbeda,” kata Erris. (EDN)

• KOMPAS