TNI AL Bantu Pengembangan Potensi Maritim Sabang

Jakarta | TNI Angkatan Laut akan membantu pengembangan potensi maritim di kawasan Sabang dan pengoperasian "Hyperbaric Chamber" di Rumah Sakit AL J Lilipory Sabang, Provinsi Aceh.

Rencana itu terungkap ketika Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Marsetio dan Gubernur Aceh Zaini Abdullah yang juga selaku Ketua Dewan Kawasan Sabang (DKS) melakukan penandatangan Piagam Kesepakatan Bersama di Mabes TNI AL, Cilangkap, Jakarta Timur, Kamis (28/2) dikutip dari Antara.

KSAL Laksamana TNI Marsetio mengatakan kerja sama antara TNI AL dan DKS itu berupa layanan kesehatan dan pemgembangan maritim di kawasan Sabang.

Menurut dia, kawasan Sabang yang memiliki keindahan laut cukup menawan membuat para wisatawan asing datang ke Sabang untuk melakukan penyelaman (diving), namun bila terjadi kecelakaan laut akibat penyelaman belum ada sarana untuk melakukan pemulihan.

"DKS memiliki sarana peralatan "Multiplace Hyperbaric Chamber", sementara TNI AL memiliki dokter-dokter berkualitas di RSAL di Sabang. Karena itu, ini kami kerja samakan. Alat kesehatan itu untuk memulihkan kesehatan penyelam," kata Marsetio.

TNI AL, kata dia, akan concern terhadap pengembangan potensi maritim di kawasan Sabang, pasalnya Sabang memiliki potensi yang cukup bagus untuk meningkatkan kunjungan wisatawan.

"Kita miliki Lantamal I di Sabang. Mereka bisa membantu pengembangan maritim di Sabang," katanya.

Marsetio menambahkan, Sabang merupakan pintu masuk bagi kapal-kapal internasional yang akan masuk ke Selat Malaka, namun TNI AL bisa melakukan pemantauan di wilayah itu melalui radar yang dimilikinya.

"Kita punya 12 radar di perlintasan Selat Malaka. Kita bisa lihat bila ada kapal yang melintas di Selat Malaka," katanya.

Gubernur Aceh Zaini Abdullah, mengatakan, dalam pengelolaan kawasan Sabang perlu kerja keras dan kerja sama dengan semua pemangku kepentingan, salah satunya TNI Angkatan Laut karena kawasan Sabang memiliki nilai strategis seperti aspek geografis dimana letak Sabang yang berbatasan langsung dengan dunia internasional yang miliki potens besar.

Dari aspek pertahanan negara, posisi Sabang berdekatan dengan Internasional, dimana ada pulau terluar yang dimiliki Indonesia, yakni Pulau Rondo.

Kerja sama yang dilakukan oleh TNI AL, kata Ketua DKS ini, agar potensi maritim di kawasan Sabang bisa dikelola dengan baik. Tak hanya itu, kerja sama yang dilakukannya dalam terapi oksigen, di mana TNI AL memiliki rumah sakit yang memadai di Sabang.

"Kami memiliki alatnya dan TNI AL memiliki rumah sakit yang memadai. Terapi oksigen ini diperlukan untuk pemulihan bagi wisatawan yang suka menyelam," katanya.

Ia mengatakan kerja sama berlangsung selama lima tahun.(*/hrb)

  ● Investor   

Spanyol Minati Industri Kapal Militer

 Jakarta  Ini kabar baik bagi industri dan BUMN pertahanan Indonesia. Pemerintah Spanyol menaruh minat untuk menjadi konsumen dan mitra produk-produk alutsista Indonesia. 

Ini disampaikan Menhan Spanyol Pedro Morenes Eulate saat bertemu Menhan Purnomo Yusgiantoro di kantornya Rabu (13/2). Pertemuan berlangsung tertutup dengan didahului upacara penyambutan militer. 

Dalam pertemuan itu, kedua menteri membahas sejumlah strategi pertahanan negara, seperti peningkatan pendidikan, perencanaan, inovasi, dukungan logistik, hingga akuisisi produk pertahanan. "Kita setuju untuk memperkuat kerja sama. MoU mencakup atensi kedua negara untuk memfasilitasi peningkatan kerja sama yang telah dibangun sejak 2007," ujar Menhan Purnomo usai pertemuan. 

Purnomo menjelaskan, kerja sama bidang ilmu pengetahuan (sains) dan teknologi berkaitan dengan penggunaan sistem dan perangkat militer yang terkait teknologi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Industri Strategis. "Teknisnya kita akan detailkan nanti antar BUMN dengan mitranya dari Spanyol," katanya. 

Hubungan baik antara Indonesia dan Spanyol terjalin khususnya di bidang industri pesawat terbang. Hal tersebut ditandai dengan produksi pesawat jenis Cassa sipil dan militer. "Kita sudah ada joint production antara PTDI dan Airbus Spanyol untuk jenis N -295," katanya.  

Nah, lanjutnya, dalam pembicaraan kemarin ada arah kerjasama yang lebih luas hingga merambah ke industri perkapalan. "Kami ingin mengintensifkan bidang industri perkapalan Spanyol, Navantia untuk kerja sama dengam perusahaan kapal Indonesia," katanya.

Seperti diketahui, kapal perang Indonesia lebih banyak diproduksi dalam negeri. Misalnya dua kapal cepat rudal (KCR-60) yang sekarang sedang dikebut oleh PT PAL. Kapal dengan panjang 60 meter, lebar 8,10 meter dan berat total 457 ton itu diproyeksikan memperkuat armada perang. Kapal ini bahkan bisa dilengkapi alat antiserangan kapal selam. Kontrak penyelesaian kapal cepat rudal jatuh tempo Maret dan Desember 2013.

Kapal perang lain yang segera dimiliki AL yakni PC 40. Jenis PC 40 merupakan kapal perang patroli. Jika sudah selesai, kapal-kapal PT PAL itu akan bergabung dengan 156 kapal yang dimiliki TNI AL. Sehingga dengan tambahan yang baru, AL memiliki kapal 162 buah kapal perang. 

Masih ditambah kapal selam yang dipesan di Korea Selatan. "Nanti akan ada tim lanjutan yang menjajaki kemungkinan industri kapal perang ke Spanyol," kata menteri asal Semarang itu.(rdl)

  ● JPNN   

Spanyol Izinkan Indonesia Rakit Pesawat CN 212-400

 Rencananya pesawat ini akan dibangun di Bandung.

 

Spanyol memberikan lisensi kepada Indonesia untuk merakit pesawat CASA sipil CN 212-400. Hal ini merupakan wujud kerja sama yang terjalin lama antara Indonesia dan Spanyol di bidang industri pesawat. 

"Pesawat CN 212-400 merupakan pesawat angkut kecil dan rencananya untuk pabrik akan dibangun di Bandung, kerja sama antara PT Dirgantara Indonesia dengan Spanyol," ujar Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro usai bertemu Menhan Spanyol Pedro Morenes Eulates, Rabu, 13 Februari 2013.

Dalam kesempatan itu Purnomo mengharapkan Indonesia dapat menjadi agen pemasaran yang baik untuk pesawat angkut tersebut. Sebelumnya Indonesia juga pernah membeli pesawat CASA C-295 sebanyak 9 buah senilai US$325 juta.

Sebelumnya tahun lalu, PT Dirgantara Indonesia (PT DI) yang sempat lesu membuat kejutan. Perusahaan BUMN ini dapat proyek triliunan rupiah untuk menggarap beberapa perangkat militer dan sipil. Salah satunya bekerja sama dengan perusahaan CASA Spanyol, yaitu pesawat CN-212.

Sekitar 25-50 engineer PT DI tahun lalu menjalani pelatihan untuk mendalami teknologi CN-295. Pesawat CN-212 hasil kerja sama RI-Spanyol juga diborong sebanyak 50 pesawat oleh PT Merpati Nusantara Airline seharga US$ 7 juta atau Rp 66,03 miliar per unit. (eh)

  ● Vivanews  

Telkom Lebarkan Sayap Ke 10 Negara

PT Telekomunikasi Indonesia berambisi melebarkan sayap bisnisnya tidak hanya di dalam negeri. Tahun ini, Telkom berencana melakukan ekspansi ke 10 negara.

"Kami menargetkan 10 negara tujuan ekspansi. Telkom sudah menjalin kerja sama dengan lima negara dan sedang menjajaki lima negara lain," ujar Direktur Korporasi dan UKM, Muhammad Awaluddin dalam diskusi bertajuk 'meng-Online-kan UMKM Indonesia, Ciputra Fond & Sarinah' di Gedung Sarinah, Jakarta, Senin (11/2).

Lima negara yang telah dilobi Telkom adalah Timor Leste, Australia, Singapura, Hong Kong, dan Malaysia. Di Negeri Jiran, perseroan sudah memiliki anak usaha. Namun Telkom berencana akan melakukan ekspansi dengan skema yang lain.

Sementara lima negara lain yang tengah dijajaki Telkom adalah Makau, Taiwan, Korea, Arab Saudi, dan Myanmar. Sempat beredar isu bahwa Telkom gagal tender seluler di Myanmar. Awal enggan berkomentar mengenai kabar tersebut.

"Yang jelas Telkom harus ikut proyek tersebut," katanya.

Perseroan sudah memasukkan expression of interest kepada pihak Myanmar. Surat ketertarikan ini maksimal dikirim Jumat (8/2).

Akan tetapi nama Telkom tidak tercantum dalam perusahaan yang menjadi peserta tender. Nama-nama yang masuk diantaranya Axiata (Malaysia), Airtel (India), Singapore Telecommunications (SingTel/ Singapura), Singapore ST Telemedia (STT/ Singapura), dan Telenor (Norwegia).(mdk/noe)

  • Merdeka  

Indonesia - Jepang Jalin Kerjasama Militer

Lima hal utama kerja sama militer RI dan Jepang yaitu pendidikan dan latihan (diklat), SDM, industri pertahanan, penanganan terorisme, dan manajemen penanggulangan bencana. 

Jakarta � Pemerintah RI dan Jepang menjalin kerjasama di bidang militer. Kerjasama ini diwujudkan melalui sinergi antara TNI Angkatan Darat dan Pasukan Beladiri Jepang.

"Kalau dulu kerja sama Indonesia dan Jepang itu banyak kepada bidang ekonomi, tapi sekarang dalam pemerintahannya mereka juga menekankan kerja sama di bidang militer," kata Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro, usai mendampingi Presiden SBY menerima Kepala Staf Pasukan Beladiri Jepang atau Japan Grounds Self Defense Force (JGSDF) Eji Kamizuka, di Kantor Presiden, Selasa (29/1).

Dalam kerja sama militer tersebut, Presiden SBY, papar Purnomo menekankan lima hal utama, yakni pendidikan dan latihan (diklat), SDM, industri pertahanan, penanganan terorisme, dan manajemen penanggulangan bencana.

Seperti diketahui, setelah Perang Dunia II, konstitusi Jepang melarang memperkuat angkatan bersenjatanya. Angkatan besenjatan mereka disebut sebagai Pasukan Beladiri. Tapi melihat situasi yang terjadi di Laut China Selatan, juga hubungan Jepang dan Korea serta Rusia, mereka mulai terbuka untuk mengembangkan armadanya.

"Sekarang ini mereka melihat situasi di Laut China Selatan, situasi antara mereka dengan Korea, mereka dengan Cina, dengan Rusia. Mereka merasa perlu membangun self defence forces, dan ini bertahap," kata Purnomo.

Terkait Laut Cina Selatan, Menlu Marty Natalegawa menegaskan, dalam pertemuan tersebut Jepang tidak meminta dukungan Indonesia dalam konflik yang berlarut tersebut.

Selain itu, dalam pertemuan tadi, Indonesia juga mengundang Jepang untuk menghadiri latihan gabungan yang diadakan di Sentul, Jawa Barat, pada September mendatang. "Pada September mendatang, kita akan mengadakan latihan gabungan untuk terorisme yang diikuti oleh 18 negara. Kita mengundang Jepang, dan mereka berencana untuk datang," tambah Purnomo.

Dari pihak Jepang, Jenderal Eji Kamizuka hadir didampingi Dubes Jepang untuk Indonesia Yoshinori Katori, Kepala Penelitian dan Divisi C4 Departemen Program dan Kebijakan JGSDF Kolonel Yoshihisa Nakano, dan Atase Pertahanan Jepang untuk Indonesia Kapten Toshiako Kondo.

Sementara itu, Presiden didampingi antara lain Menlu Marty Natalegawa, Menhan Purnomo Yusgiantoro, Staf Khusus Presiden bidang Hubungan Internasional Teuku Faizasyah, dan Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Pramono Edhie Wibowo.

● Berita Satu

RI-Ukraina Tingkatkan Kerja Sama Industri Pertahanan

Jakarta | Wakil Ketua MPR, Hajriyanto Y Thohari, mengatakan Republik Indonesia (RI) dan Ukraina akan meningkatkan kerja sama di bidang industri pertahanan. Kerja sama tersebut layak dikembangkan mengingat Ukraina merupakan salah satu negara dengan industri pertahanan yang maju, terutama untuk angkutan militer udara dan laut yang diproduksi oleh Antonov.

"Kami mendapat kunjungan kehormatan dari Duta Besar Ukraina yang baru. Pada kesempatan ini, Dubes meminta dukungan MPR untuk dapat mengembangkan kerja sama di bidang industri pertahanan," kata Hajriyanto seusai pertemuan dengan Duta Besar Ukraina untuk Indonesia, Volodymyr Pakhil, di Gedung Nusantara III MPR-DPR, Jakarta, Senin (21/1).

Sekarang ini, tambah dia, Antonov sudah memproduksi pesawat dan kapal laut bukan hanya untuk keperluan militer, tapi juga untuk keperluan kargo dan sipil. Dubes Volodymyr Pakhil telah menyatakan kesiapan dan kesediaan Pemerintah Ukraina untuk mendirikan pabrik pesawat Antonov di Indonesia dengan cara menjalin kerja sama dengan PT Dirgantara Indonesia.

● Koran Jakarta

IPB-UTM Malaysia jalin kerja sama perkebunan

Bogor � Fakulas Pertanian Institut Pertanian Bogor (IPB) menjalin kerja sama dengan Universiti Teknologi Mara (UTM) Malaysia membahas masalah perkebunan.

Kepala Humas IPB Ir Henny Windarti, MS.i di Bogor, Jawa Barat, Rabu, menjelaskan kerja sama kedua pihak dilakukan dalam bentuk "The First International Plantation Conference", yang bertema "Capacity Building Development and Sustainable Technology".

Ia menjelaskan, kegiatan yang digelar di IPB International Convention Center, Kota Bogor itu dihadiri oleh para peneliti, pengusaha sawit dan mahasiswa dari kedua institusi.

Rektor IPB Prof Herry Suhardiyanto mengatakan bahwa keberlanjutan teknologi dalam pengembangan perkebunan yang diangkat melalui kerja sama konferensi itu merupakan isu penting yang menjadi "concern" IPB dan juga UTM.

"Saya sangat mengapresiasi inisiatif Fakultas Pertanian IPB dengan UTM," katanya.

Dengan kerja sama konferensi itu, kata dia,menunjukan peranan institusi akademik, pemerintah dan peneliti dalam berkontribusi untuk pengembangan dan pembangunan sektor perkebunan.

Sementara itu, wakil dari Malaysia, yakni Myagri`s Group Managing Director Norhayati Binti Md Taib memaparkan bagaimana keberhasilan pupuk Myagri dalam meningkatkan produksi di perusahaan-perusahaan perkebunan sawit di Malaysia.(A035)

» Antara

SBY: Tingkatkan Kerjasama Energi

New Delhi � Kebutuhan energi dunia tahun 2030 bakal meningkat 50%. Negara anggota Asean plus India dan RRT akan mengalami krisis energi serius jika mulai saat ini tidak mengembangkan energi alternative dan energi terbarukan. Dengan jumlah penduduk yang bakal menembus 2 miliar, Asean dan India sangat rawan krisis pangan.

“Saat ini saja, jumlah penduduk Asean dan India sudah mencapai 1,8 miliar. Dengan kebutuhan yang terus meningkat, Asean dan India perlu lebih serius bekerja sama meningkatkan ketahanan energi dan pangan,” kata Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) saat menyampaikan pidato pada Peringatan 20 Tahun Hubungan Asean dan India di New Delhi, Kamis (20/12). Hadir pada acara itu,

PM India Manmohan Singh dan para pemimpin pemerintahan negara-negara Asean. Dengan kebijakan luar negeri Look East Policy, kata PM Manmohan Sing, India akan terus meningkatkan hubungan ekonomi dengan negara-negara Asean pada masa akan datang. Krisis Amerika Serikat (AS) yang kini diikuti krisis Eropa mendorong India untuk lebih melihat ke timur. Jumlah penduduk yang besar seperti Asean plus India perlu dimanfaatkan sebagai kekuatan pasar.

Dalam pidato singkatnya, SBY mengingatkan empat hal. Pertama, setelah mencapai sekitar US$ 79 miliar tahun 2012, nilai perdagangan Asean dan India diperkirakan menembus US$ 100 miliar tahun 2015. Selain kerja sama di bidang perdagangan, Asean dan India perlu meningkatkan kerja sama di bidang investasi dan jasa. Kerja sama di bidang teknologi, information and communications technology (ICT), infrastruktur, peningkatan produksi pangan, dan pengembangan energi terbarukan menjadi semakin penting.

● Investor

Lembaga Antariksa Brazil Siap Bekerja Sama dengan Lapan

Jakarta � Brazil dipilih karena negara itu merupakan negara tropis yang dia anggap cukup berhasil dalam bidang keantariksaan

Ketua Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat, Sutan Bhatoegana mengatakan bahwa lembaga penerbangan dan antariksa Brazil (Brazilian Space Agency) siap bekerja sama dengan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan). Itu merupakan salah satu hasil kunjungan kerja Komisi VII DPR ke Brazil beberapa waktu lalu dalam rangka merampungkan Rancangan Undang-Undang Keantariksaan.

"'Lapan sana' ingin bekerja sama dengan Lapan kita untuk memantau sumber daya alam kita, tentang pohon-pohon yang ditebang berapa. Dan kalau ada sarjana Indonesia ingin mempelajari, silakan datang, disambut oleh mereka," kata Sutan di Gedung Nusantara I, Senayan, Selasa (18/12) sore.

Sebanyak 12 anggota Komisi VII yang ikut ke Brazil, beber Sutan, sempat melakukan pertemuan antara lain dengan Parlemen Brazil, lembaga antariksa Brazil, serta Brazil National Institute for Special Research. Sutan juga mengatakan, Brazil dipilih karena negara itu merupakan negara tropis yang dia anggap cukup berhasil dalam bidang keantariksaan.

"Paling baik luncurkan roket itu di negara tropis. Palangka Raya itu katanya yang paling cocok (sebagai tempat) meluncurkan roket," ucap Sutan.

Sutan menegaskan bahwa satelit akan menjadi salah satu masalah yang diatur dalam RUU Keantariksaan, karena peran satelit dianggap penting untuk melindungi keamanan negara. Satelit juga bisa memantau dan mengawasi penebangan ilegal pohon-pohon di hutan tropis Indonesia sebagaimana sudah dilakukan di Brazil.

"Kalau kita tidak menguasai, bakal ketinggalan kita," tambah Sutan.

Diketahui, RUU tersebut merupakan inisiatif pemerintah dan Lapan merekomendasikan kepada parlemen beberapa negara yang maju dalam bidang keantariksaan, seperti Rusia, Amerika Serikat (AS), Prancis, India, dan Brazil.

Hasil kunjungan ke Brazil ini sendiri, kata Sutan lagi, akan menjadi masukan untuk RUU Keantariksaan yang sedang dirampungkan oleh komisi yang mengurusi bidang energi, lingkungan hidup, dan riset teknologi tersebut. Selain ke Brazil, rombongan Komisi VII lainnya pekan lalu juga bertolak ke AS, dalam rangka perampungan RUU Kedirgantaraan.

● Berita Satu

ITB Gandeng Belanda Bangun Pembangkit Listrik di Papua

Jakarta � Sebagai salah satu wilayah yang kaya dengan sumber daya mineral, Papua justru masih terkendala dalam masalah listrik. Institut Teknologi Bandung (ITB) mencoba memberikan kontribusi dengan menghadirkan pembangkit listrik tenaga surya untuk Gedung Balaikota Jayapura, menggandeng University of Twente, Belanda.

"Pembangunan sistem pembangkit listrik tenaga surya tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pembangunan di Kota Jayapura dengan menyalurkan energi listrik bagi gedung pemerintah daerah," ujar Rektor ITB Akhmaloka, seperti dilansir dari situs ITB, Kamis (13/12).

Pembangunan pembangkit listrik tenaga surya di Kota Jayapura tersebut sudah dimulai sejak tahun lalu." tutur Ketua Lembaga Penelitan dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) ITB, Wawan A Gunawan menuturkan, selain pembangkit listrik tenaga surya, ITB juga bekerja sama dengan University of Twente dalam mengembangkan pusat keilmuan dan pengetahuan energi surya.

Pembangunan sistem energi surya ini termasuk sistem energi yang terbesar di Indonesia. Dengan kapasitas 35,46 kWp dan daya listrik 52.000 kWh per tahun. Sistem energi surya ini juga dapat mereduksi emisi karbon sebesar 70 ton per tahun.

Pimpinan proyek dari Indonesia Armi Susandi memaparkan, proyek pembangkit listrik tenaga surya ini merupakan salah satu upaya untuk mengatasi krisis energi fosil dengan memperkenalkan energi baru yang terbaharui.

Armi juga menuturkan, proyek ini juga merupakan bukti kerja sama konkret antara negara maju dan negara berkembang dalam mengatasi perubahan iklim global.*

● itoday

RI - Australia Lanjutkan Kerja Sama Transportasi

Jakarta � Kementerian Perhubungan Republik Indonesia serta Kementerian Infrastruktur dan Transportasi Australia besok akan menandatangani kerja sama di sektor transporasi. "Penandatanganan "memorandum of understanding" (MoU) ini merupakan lanjutan kerja sama yang ditandatangani pada 31 Januari 2008 lalu," kata Kepala Pusat Komunikasi Publik Kementerian Perhubungan, Bambang S. Ervan, melalui keterangan resmi, Senin, 10 Desember 2012.

Kerja sama yang ditandatangani tahun 2008 tersebut akan berakhir masa berlakunya pada 31 Januari 2013. Kesepakatan yang akan ditandatangani besok merupakan kerja sama lanjutan dan akan berlaku selama lima tahun ke depan. Kesepakatan itu mencakup antara lain pertukaran informasi dan konsultasi, kajian bersama, serta memfasilitasi kerja sama antarperusahaan swasta dalam bidang transportasi di kedua negara.

Bidang yang masuk dalam kerja sama itu antara lain transportasi darat, transportasi laut, transportasi darat, perkeretaapian, transportasi multimoda, serta keselamatan transportasi. Bambang pun menjelaskan, akan ada paket bantuan keselamatan transportasi untuk Indonesia, yang disebutkan dalam Annex 1 dalam kesepakatan itu. Penandatanganan anex itu, kata dia, menjadi dasar hukum perpanjangan bantuan pemerintah Australia dalam program Infrastructure and Transport of Australia on the Indonesia Transport Safety Assistance Package (ITSAP).

Pengaturan mengenai ITSAP tersebut telah ditandatangani Menteri Perhubungan kedua negara pada 2010. Namun, karena masa berlakunya telah habis, maka annex tersebut diperbarui. Ruang lingkup ITSAP meliputi empat komponen, yaitu kebijakan keselamatan dan manajemen transportasi, keselamatan penerbangan, keselamatan kelautan dan angkutan transportasi, serta paket manajemen.

Sementara itu, Bambang menjelaskan, teknis pelaksanaan bantuan itu ada di bawah Project Review Group (PRG) yang mengadakan pertemuan dua kali setahun. "Untuk melakukan "review" kegiatan yang sudah dilaksanakan, dan mengusulkan kegiatan baru," ujarnya.

● Tempo

PLN gandeng Bank New Zealand bangun 3 PLTA

Jakarta � PT PLN (Persero) menggandeng Australia and New Zealand Banking Group (ANZ) untuk mengembangkan 3 proyek pembangkit listrik hidro untuk dikembangkan di Sulawesi dan Sumatera.

Proyek-proyek ini mencakup Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) di Karama 450 megawatt (MW) di Sulawesi, Batang Toru 510 MW di Sumatera Utara dan Merangin 350 MW di Sumatera Utara. Proyek tersebut akan dilaksanakan dengan skema Public Private Partnership (PPP) atau kerja sama pemerintah dan swasta. Proyek PPP merupakan proyek yang cukup kompleks dan sangat krusial. Menurutnya, keberhasilan pengadaan proyek PLTA ini sangat penting karena sangat dibutuhkan untuk mendukung sistem daya Sulawesi dan sistem Sumatera. Pembangunannya pun memerlukan perencanaan yang matang.

"Setelah melalui analisa dan penilaian yang kompetitif dan transparan, PLN menunjuk ANZ dalam memainkan perannya sebagai penasehat kunci dalam mendukung proyek-proyek pembangkit listrik hidro kami," ujar Direktur Utama PLN Nur Pamudji dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Jumat (7/12).

Sementara ANZ Global Head, Project & Structured Finance Paul Finn mengatakan, pembangkit listrik hidro dapat memainkan peran penting dalam memberikan listrik yang murah dan rendah karbon bagi pelanggan PLN. "Tugas sebagai penasehat akan memanfaatkan keberadaan ANZ di Indonesia, pengalaman dalam pembiayaan tenaga listrik, dan keahlian dalam tenaga air pada khususnya," pungkasnya.(mdk/rin)

● Merdeka

Telkomsel gandeng Google tawarkan akses gratis

Makasar � Operator selular PT Telkomsel menjalin kerja sama dengan Google untuk menyediakan Free Zone, layanan akses gratis Google Search, Gmail, dan Google+ bagi pengguna Telkomsel melalui telepon seluler mereka.

Corporate Communication Sulawesi And Papua PT Telkomsel, Hasrina, di Makassar Kamis mengatakan, Free Zone hanya dapat dinikmati pada jaringan Telkomsel sebagai mitra operator ekslusif penyedia layanan ini di Indonesia selama enam bulan.

Pelanggan harus mempunyai akun email Google untuk bisa menikmati layanan ini.

Dengan membuka www.telkomsel.com/freezone melalui browser di ponsel, pelanggan bisa mengakses layanan-layanan Google seperti mesin pencari, Gmail, maupun jejaring sosial Google+ tanpa dikenai biaya pulsa.

Namun, jika pelanggan ingin berselancar ke halaman web lain, termasuk melalui link hasil pencarian yang ditampilkan Google Search, mereka akan dikenai tarif data normal.

Telkomsel akan menampilkan pilihan paket berlangganan TelkomselFlash, bagi pengguna yang belum berlangganan, sesaat setelah mengakses salah satu website hasil pencarian.

Akses gratis Gmail juga hanya sebatas membaca atau mengirimkan pesan email, sedangkan untuk membuka dan mengirim file via attachment, juga dikenai tarif data normal.

Demikian juga ketika mengakses Google+, pelanggan akan dikenai tarif data normal saat mengklik link ke website eksternal.

Project Director Service, Content, Application, and Portal Task Force Telkomsel Gideon Edie Purnomo mengatakan, kerja sama strategis dengan Google itu merupakan salah satu wujud komitmen Telkomsel membantu masyarakat Indonesia untuk mendapatkan akses Internet gratis.

"Free Zone menghadirkan kemudahan akses internet serta memberikan pilihan bagi pelanggan untuk terhubung ke World Wide Web," jelas Google Indonesia Country Head Rudy Ramawy.(KR-RY/S006)

● Antara

TNI AL – Undip Jalin Kerja Sama Penelitian

Surabaya � TNI AL dan Universitas Diponegoro (Undip) Semarang menjalin kerja sama peningkatan sumber ddaya manusia (SDM) di bidang Hidrografi dan Oseanografi melalui pedidikan, pelatihan, dan penelitian. Hal itu ditandai dengan penandatangangan kerja sama antara Kepala Dinas Hidro-Oseanografi TNI AL (Dishidros) dan Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, di Semarang, Jawa Tengah, Senin (3/12). 

Kepala Dishidros, Laksma TNI Aan Kurnia, mengatakan kerja sama di bidang pendidikan dan pelatihan ini nantinya dapat saling memberikan kesempatan kepada mahasiswa ilmu perikanan dan kelautan dalam kegiatan pendidikan dan pelatihan.

"Kerja sama ini juga untuk mendukung pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi (pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat), dan untuk meningkatkan SDM dalam bidang hidrografi dan oseanografi," kata dia.

Sementara itu, Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Muhamad Zaenuri, mengungkapkan dengan adanya kerja sama ini akan sangat bermanfaat bagi mahasiswa dalam melakukan penelitian tentang ilmu kelautan. "Dari kerja sama tersebut diharapkan dapat memberikan dampak positif untuk meningkatkan Ilmu pengetahuan di bidang kelautan bagi para mahasiswa," ujar dia.

Koran Jakarta

★ Modifikasi Operasi Teknologi Modifikasi Cuaca

Kerjasama antara BPPT dan TNI AD telah dilaksanakan melalui penggunaan Pesawat Casa 212-200 milik TNI AD dalam operasi menaggulangi kebakaran lahan dan hutan di Jambi, di lanjutkan dengan operasi yang sama di Sumatera Selatan dan pesawat yang sama juga digunakan untuk mengatasi defisit ait di Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum Jawa Barat,” ungkap Kepala BPPT Marzan A Iskandar dalam kunjungan kerjanya ke kantor Kepala Staf Angkatan Darat (KASAD) dalam rangka kerjasama pelaksanaan Operasi Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC) (31/10).

Lebih lanjut Marzan mengatakan bahwa operasi TMC tersebut sangat berarti karena BPPT mendapat banyak permintaan dari daerah untuk mengatasi kekeringan dan kebakaran hutan. Bahkan akhir-akhir ini juga dilakukan untuk memindahkan lokasi hujan, seperti dalam rangka penyelenggaraan PON dan Sea Games. 

“Dari waktu ke waktu permintaan operasi TMC ini juga semakin meningkat seiring dengan semakin dipahaminya manfaat dari operasi TMC. Karena itulah kerjasama antara BPPT dan TNI AD ini diharapkan dapat dilakukan secara berkelanjutan dan sinergis, agar operasi TMC ini bisa diperbesar skalanya dengan memanfaatkan juga fasilitas yang dimiliki TNI AD,” ujarnya.

Selain itu BPPT juga telah melakukan beberapa upaya modifikasi untuk semakin meningkatkan kualitas pelaksanaan operasi TMC. Diantaranya dengan pembuatan air scooper yang dipasang di pesawat Casa 212. Menurut Kepala Unit Pelaksanan Teknis Hujan Buatan (UPTHB) BPPT, F. Heru Widodo, air scooper yang dipasang di pesawat milik TNI AD tersebut direncanakan akan dikembangkan menjadi mekanisme seeding secara otomatis. “Sehingga sistem yang dulunya manual manjadi otomatis seeding,” ungkapnya.

Ke depan, Marzan berharap kerjasama antara BPPT dan TNI AD dapat ditingkatkan baik itu dalam penggunaan pesawat Casa 212, maupun dalam upaya pelatihan (training) pilot puspenerbad untuk pesawat pyper chayenne yang saat ini tidak memiliki pilot. “Saat ini kami juga sedang membicarakan kemungkinan untuk memasukkan pesawat Bravo dalam jajaran pesawat untuk operasi hujan buatan karena memiliki kapasitas lebih besar, kurang lebih 8 kali pesawat Casa,” terangnya.

Ditambahkan Heru bahwa Indonesia perlu bangga karena telah memiliki teknologi hujan buatan. “Tidak semua negara mempunyai TMC, beberapa negara memanfaatkan TMC selain untuk menambah curah hujan juga untuk mengatasi hujan es. Sementara itu di Indonesia, selain untuk menambah ataupun mengurangi curah hujan, TMC juga dilakukan untuk pengisian waduk baik untuk PLTA maupun pertanian, mengurangi banjir serta mengamankan PON dan Sea Games,” jelasnya.

Dua metode yang dilakukan dalam pelaksanaan TMC yaitu reducing hujan dengan jumping proses dan sistem kompetisi. Operasi TMC uga dilengkapi dengan radar, yang dapat mengamati dan menganalisa perkembangan dan pergerakan awan. Dalam proses penyemaian awan, BPPT menggunakan flare yang merupakan buatan BPPT bekerjasama dengan Pindad. 

“Flare mempunyai tingkat efektivitas yang besar. Perbandingannya, satu ton garam sama dengan satu kilogram flare. Dan pesawat piper chayene ini biasanya dalam sekali terbang dapat mengangkut 24 flare. Jadi ekuivalen dengan 24 kali penerbangan pesawat Casa,” ujarnya.

Pengembangan selanjutnya yaitu penggunaan Pesawat Udara Nir Awak (PUNA) yang dilengkapi flare dalam operasi TMC. “Kedepan akan segera dilakukan hujan buatan di Jawa Tengah untuk pengurangan curah hujan di lereng Gunung Merapi. Rencananya akan dilakukan Desember mendatang,” tutur Heru.

Pada kesempatan yang sama, diungkapkan Kasahli Kasad Mayjen TNI, Muktiyanto bahwa diharapkan BPPT tidak hanya mengembangkan TMC saja, namun bisa mengembangkan teknologi sumber air bersih dan listrik untuk daerah perbatasan maupun terluar. Karena problema yang ada saat ini belum semua daerah perbatasan dan terluar terjangkau oleh air dan listrik.

Menanggapi hal tersebut, Kepala BPPT pun memaparkan bahwa BPPT sangat terbuka untuk bekerjasama dalam upaya mewujudkannya. “Kami telah lama mengembangkan teknologi pengolahan air bersih dan listrik dengan sumberdaya tebarukan. Selain itu disampaikan pula mengenai pengembangan teknoogi PUNA dan pangan darurat Biskuneo,” tutupnya.

Dalam kunjungan kerja Kepala BPPT yang didampingi oleh Deputi Kepala BPPT Bidang Teknologi Pengembangan Sumberdaya Alam (TPSA), Ridwan Djamaluddin tersebut selain diagendakan untuk memberikan laporan kemajuan hasil pelaksanaan operasi TMC di Jambi, Sumsel dan Jabar dengan dukungan pesawat Casa Puspenerbad, juga untuk menyusun rencana kerjasama dalam penggunaan pesawat Casa Puspenerbad tersebut ke depan untuk uji terbang dalam rangka pengembangan mekanisasi seeding untuk operasi TMC dan kerjasama lainnya seperti pendidikan atau training pilot Puspenerbad untuk pesawat Piper Chayenne BPPT untuk operasi TMC.

TNI AD BANTU OPERASI HUJAN BUATAN BPPT

 

Penggunaan Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC) sangat bermanfaat untuk mengatasi kekeringan dan kebakaran hutan serta mengatasi titik api (hotspot). Bahkan akhir-akhir ini juga dilakukan untuk mencegah terjadinya hujan di suatu tempat, seperti saat Sea Games 2011 lalu dengan memindahkan lokasi hujan. 

Untuk tahun ini, Kepala Unit Pelaksanan Teknis Hujan Buatan (UPTHB) BPPT, F. Heru Widodo mengatakan bahwa operasi Hujan buatan sudah dimulai sejak tengah tahun ini di beberapa daerah, seperti Riau, Pontianak, Kalimantan Tengah, Jambi, Susel, Jatim, Kalimantan Selatan. Menurutnya, pergerakan operasi TMC ini banyak dibantu berbagai pihak, salah satunya TNI-AD yang telah meminjamkan pesawat CASA 212 dalam pelaksanaan operasi TMC.

“Awal kerjasama dengan TNI-AD adalah saat kami menerima banyak permintaan dalam mengatasi kekeringan dan kebakaran hutan. saat itu kami sangat kewalahan khususnya dalam hal pesawat terbang, sehingga kami meninta bantuan KASAD untuk meminjam pesawat Casa dalam pelaksaan operasi,” papar Heru.

BPPT sendiri, lanjut Heru, mempunyai 4 pesawat CASA dan sebuah pesawat pyper chayenne yang siap untuk mengatasi setiap permintaan masyarakat akan TMC baik dalam mengatasi kekeringan atau kebakaran hutan.  Menurut Heru, armada pesawat yang dimiliki rasanya belum cukup, oleh karena itu BPPT dan TNI-AD bekerjasama.

“Hasilnya secara umum bagus, kami dalam melaksanakan tugas ini juga dibantu oleh tim  monitoring dan evaluasi yang bertugas untuk membantu dan memberi masukan dalam pelaksanaan operasi. Seperti pencarian data daerah yang rawan banjir, longsor, atau daerah  yang jarang hujan,” papar Heru.

Menanggapi hal tersebut, Komandan Puspenerbad Brigadir Jenderal TNI Afifudin mengatakan bahwa TNI selain melaksanakan operasi militer perang juga melaksanakan kegiatan militer selain perang, seperti dalam hal penanganan bencana alam yang semuanya dilakukan atas dasar pengabdian pada masyarakat dan negara.

“Sesuai permintaan pemerintah melalui BPPT untuk menanggulangi kebakaran hutan dan mengatasi kekeringan, maka kami pun siap meminjamkan pesawat maupun bantuan personil  untuk memperlancar operasi TMC,” ungkapnya.

Menurut Brigjen Afifudin, pihaknya sudah menyiapkan 2 unit pesawat CASA 212 yang sudah dimodifikasi untuk pelaksanaan operasi TMC. “Selama kami punya sarana dan BPPT membutuhkan kami akan selalu mendukung karena hal ini untuk kepentingan rakyat,” pungkasnya saat penutupan Operasi TMC di Lanud Husein Sastranegara, Bandung (21/12).

Adapun operasi TMC kali  ini bertujuan pemenuhan kebutuhan irigasi pada lahan kekeringan seluas 27.206 ha dan untuk realisasi tanam pada lahan pertanian di Daerah Irigasi Jatiluhur seluas 250.456 ha. Guna mengatasi defisit air di Waduk Kaskade Citarum tersebut, Kementerian PU bekerjasama dengan BPPT, didukung oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), TNI AD dan TNI AU melaksanakan kegiatan Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC) di wilayah DAS Citarum, Jawa Barat.

© BPPT

Norwegia-RI Perkuat Kerja Sama Ekonomi

Kemitraan Bilateral

Jakarta - Norwegia tertarik untuk terus meningkatkan kerja sama bilateral dengan Indonesia karena Indonesia memiliki pertumbuhan ekonomi yang konsisten, kaya sumber daya alam, dan memiliki potensi pengembangan energi yang sangat besar. Rencananya, Norwegia-Indonesia akan mengembangkan kerja sama di bidang maritim dan pertanian.

"Kami melihat negara ini (Indonesia) semakin berkembang," kata Putri Mahkota Kerajaan Norwegia, Mette-Marit, Selasa (27/11), di Jakarta. Kerja sama bidang pertanian disasar karena diproyeksikan pada 2050 nanti, jumlah populasi penduduk Bumi akan menjadi sembilan miliar jiwa. Dengan begitu, dibutuhkan banyak kerja sama bidang pertanian untuk menghindari krisis pangan.

Untuk mendukung hal tersebut, negara Skandinavia itu membuka kantor baru perwakilan perdagangan resmi pemerintah di luar negeri alias Innovation Norway. Lembaga itu dimaksudkan untuk membantu para pebisnis Norwegia tumbuh dan mendapatkan pasar baru.

"Kantor Innovation Norway di Jakarta akan menjadi pintu masuk peluang bisnis bagi perusahaan Norwegia di Indonesia. Kami akan memberikan gambaran peluang bisnis melalui riset pasar, wawasan dan informasi terkini, serta mendampingi perusahaan Norwegia menemukan mitra bisnis sekaligus memberikan saran dan masukan yang kompeten," kata Chief Executive Officer (CEO) dan Direktur Utama Innovation Norway, Gum Ovesen.

Ketertarikan Norwegia itu disambut gembira oleh Menteri Perdagangan RI, Gita Wirjawan. Menurut dia, bidang perdagangan dan ekonomi adalah hal yang paling digenjot oleh banyak negara di dunia. Ada banyak peluang untuk meningkatkan kerja sama kedua negara.

"Dua puluh tahun ke depan, Indonesia memiliki peluang untuk masuk 10 negara dengan perekonomian terbesar dalam emerging market, dan itu semua harus dipersiapkan dari sekarang," kata Gita. Besarnya potensi yang dimiliki Indonesia juga disadari oleh Gita.

Dia mengatakan Indonesia berlimpah sumber daya alam, tetapi sayangnya, tenaga ahli yang well educated masih terbatas, belum sebanyak di Norwegia. Kendala klasik lain yang dihadapi Indonesia adalah pembangunan infrastruktur dan jalan yang dirasa masih kurang. "Yang pasti, saya menyambut baik ajakan peningkatan kerja sama dari Norwegia ini karena sebagai negara kita memang harus saling menolong dan mendukung," kata Gita.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Perdagangan dan Industri Norwegia, Trond Giske, menegaskan peningkatan kerja sama Indonesia-Norwegia ini bukan sekadar untuk mempererat hubungan bilateral, melainkan juga untuk memperkuat hubungan bisnis kedua negara.

Menurut catatan Pemerintah Norwegia, dalam satu dekade terakhir, hubungan ekonomi dan perdagangan kedua negara naik sampai 50 persen. Total perdagangan Norwegia-Indonesia tahun lalu mencapai 300 juta dollar AS. Giske optimistis kerja sama bidang perdagangan dan ekonomi kedua negara akan meningkat pesat mengingat masih banyak sektor yang belum tergali.

Pererat Pendidikan

Selain di bidang ekonomi dan perdagangan, Indonesia-Norwegia akan mempererat kerja sama di bidang pendidikan. Hal itu ditandai dengan penandatanganan MoU antara Norwegian Technological University dan Institut Teknologi Bandung (ITB).

Menurut Tutuka Ariadji, Wakil Dekan ITB untuk urusan Akademis, kerja sama pendidikan dengan Norwegia saat ini merupakan kali kedua. Indonesia bisa memanfaatkan bidang teknologi dan pendidikan di Norwegia yang berkembang cukup pesat. Dia menambahkan lewat kerja sama ini, diharapkan Indonesia bisa belajar soal teknologi laut dalam, bidang pengeboran dan teknik produksi dengan Norwegia. uci/E-10

Koran Jakarta

LAPAN Tawarkan Kerjasama Bandar Antariksa ke Korsel

Meski kerjasama, kepemilikan tetap di tangan Indonesia.

Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) siap menjajaki kerjasama dengan negara lain dalam pembangunan bandar antariksa (spaceport). Rencananya, bandar antariksa itu akan terwujud pada 2025 mendatang.

"Korea Selatan akan kami tawarkan kerjasama, karena negara ini tidak punya bandar antariksa," kata Kepala LAPAN, Bambang S Tedja, di Puspitek Serpong, Tangerang Selatan, Selasa 27 November 2012.

Ia mengatakan posisi Indonesia yang berada di garis ekuator yang sering dilalui orbit satelit memberikan keuntungan tersendiri. "Korea Selatan itu mau luncurkan satelit tidak bisa, karena melewati Jepang dan diprotes Jepang," ujarnya.

Adapun kerjasama yang dimaksud adalah pembangunan infrastruktur bandar antariksa, maupun yang lainnya. Meski membuka peluang kerjasama, Bambang memastikan bahwa kepemilikan bandar antariksa sepenuhnya tetap menjadi milik Indonesia, tidak jatuh ke tangan asing.

"Tetap milik kita, dia (Korea Selatan) statusnya hanya simpan satelit di bandar kita, dia juga harus izin ke Kemenristek," tegasnya.

Ia menggambarkan bahwa pihak yang nantinya menjalin kerjasama dalam pembangunan bandar antariksa, akan mendapat fasilitas tertentu. Tapi tidak dijelaskan secara detail mengenai fasilitas yang dimaksud.

"Ada perjanjian dan kewajiban tertentu, tapi masing-masing untung. Bagian penting bandar tetap punya kita," kata Bambang.

Pihak negara lain yang bekerjasama, tambahnya, hanya sebatas membawa fasilitas integrasi untuk peluncuran satelit di bandar. "Itu saja yang punya mereka," ucapnya.

Instalasi yang terdapat di bandar antariksa menurutnya masih didatangkan dari luar negeri. Pihak LAPAN hanya mengintegrasi komponen bandar antariksa.

Ia juga menegaskan bahwa institusi yang berhak untuk mengelola bandar antariksa adalah LAPAN. Untuk kerjasama dengan pihak swasta, LAPAN juga membuka peluang namun dalam regulasi keantariksaan di Indonesia, institusi negara atau swasta yang akan menjalin kerjasama harus memenuhi persyaratan ketat.

"Peluncuran satelit atau roket itu kan punya resiko tinggi, apalagi jika melewati negara lain. Untuk itu salah satunya syarat asuransi sangat penting," katanya.

Pembangunan bandar antariksa nasional di Pulau Morotai tahap awal, LAPAN menggelontorkan dana awal Rp 25 miliar. (eh)

© VIVA.co.id

Korea Selatan berniat membangun pabrik tabung gas di Batam

Kawasan Perdagangan Bebas Batam

Batam - NK Co Ltd, perusahaan asal Korea Selatan (Korsel) yang bergerak di bidang produksi tabung gas, berniat membangun pabrik tabung gas senilai 40 juta dollar Amerika Serikat (AS) di kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.

"Investor asal Korea Selatan tersebut sudah melakukan pendekatan ke BP Batam untuk mengumpulkan informasi persyaratan investasi hingga insentif yang diterima jika membangun pabrik di Batam," kata Kasubdit Humas dan Publikasi Badan Pengusahaan (BP) Batam, Ilham Eka Hartawan, di Batam, Selasa (27/11).

Menurut Ilham, NK Co Ltd merupakan perusahaan manufaktur tabung gas dengan pendekatan teknologi yang ramah lingkungan. Perusahaan tersebut juga bergerak di bidang pemasok dan ekspor.

"Mereka juga punya kerjasama dengan salah satu subcon di Panaran (PLTG Panaran) yang menyuplai listrik Batam," jelasnya.

Penjajakan tersebut dikarenakan NK Co Ltd ingin lebih jauh mengetahui tentang pembebasan fiskal ekspor-impor, ketersediaan lahan, waktu dan biaya perijinan serta biaya set-up factory di Batam.

"Yang jelas investasi yang akan ditanamkan sekitar 40 juta dolar AS. Kami juga memberikan berbagai pilihan lokasi industri," tegasnya.

Saat ini BP Batam tengah mengakomodir kalkulasi lahan yang dilakukan NK Co Ltd, termasuk penentuan lokasi antara di Kawasan Industri yang ada atau alokasi lahan siap pakai.

NK Co Ltd sendiri sudah memiliki pasar untuk menjual produksi tabung gasnya ke pasar Taiwan, kawasan Timur Tengah, dan Malaysia. Sebelumnya perusahaan asal Busan, Korea Selatan tersebut berniat membangun pabrik di Surabaya namun kemudian Batam juga masuk opsi setelah mengetahui adanya insentif fiskal di FTZ Batam.

"Karena orientasinya untuk dijual ke luar negeri. Akhirnya mereka memilih untuk mendirikan pabrik di Batam," jelasnya.*

© itoday