Rompi SAKTI, Modernisasi Agus Yudhoyono di TNI

Paukan Linud Kostrad dengan Rompi S.A.K.T.I

PARA kesatria (knight) di awal abad pertengahan telah mengenal baju zirah sebagai alat pelindung dalam peperangan. Perkembangan teknologi persenjataan membuat baju zirah menjadi usang sehingga ditinggalkan dan berganti dengan 'body armor' yang lebih fleksibel dan ringan.

Act of Velor (2012), film buatan Hollywood yang skenarionya ditulis oleh Kurt Johnstad dan dibintangi oleh Alex Veadov, Nestor Serrano, menampilkan pasukan khsusus Amerika Serikat (AS) yang sedang melakukan operasi di darat, laut, dan udara. Sepanjang film ini akan terlihat setiap anggota pasukannya mengenakan rompi antipeluru dalam setiap aksinya. Bahkan rompi antipeluru itu terlihat dapat memuat segala jenis peralatan taktis tempur.

Tuntutan alat tempur yang fleksibel dan efektif dibenarkan oleh Kasi 2 Brigif Linud 17/ Kostrad, Mayor (Inf) Agus Harimurti Yudhoyono. Agus menerangkan bahwa khusus untuk rompi anti peluru, pihaknya telah melakukan proses modernisasi dan pembaharuan untuk kelengkapan alat tempur ini.

“Kita menyadari bahwa dunia itu mengalami perubahan cepat, situasi yang terjadi di negara lain,” ujar Agus saat berbincang dengan detikcom saat mempersiapkan Pameran Alutsista dalam rangka HUT ke-67 TNI di Monas, Jakarta Pusat, Kamis (4/10/2012).

Rompi S.A.K.T.I (gunge32)

Dari semangat untuk melakukan perubahan dan modernisasi di tubuh TNI, selain dukungan KSAD Jenderal Pramono Edhie Wibowo yang meminta untuk dilakukan modernisasi kelengkapan prajurit tempur lintas udara, Agus bersama rekan-rekannya membuat rompi antipeluru yang khusus bagi tentara Indonesia.

“Kebetulan waktu itu kami yang mengawaki dan mendapatkan angin segar dan kesempatan yang luar biasa untuk berbuat sesuatu,” kata Agus.

Rompi itu kemudian diberi nama SAKTI (Sistem Angkut Kelengkapan Tempur Individu). Rompi ini didesain khusus untuk keperluan tempur TNI AD. Agus menyebutkan bahwa rompi ini terbagi dalam dua bagian. Bagian pertama adalah Rompi Angkut Sakti (RAS) dan yang kedua adalah Rompi Balistik Sakti (RBS). Dengan Rompi ini, Agus ini berharap keselamatan prajurit di lapangan dapat ditingkatkan.

“Karena kita tidak punya nyawa cadangan,” ujar anak pertama dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ini.

Lalu apa yang membedakan rompi SAKTI ini dengan rompi yang lain? Agus menjelaskan, secara keseluruhan rompi ini mirip dengan rompi yang dimiliki oleh negara-negara lain. Pembuatan rompi ini disesuaikan dengan kebutuhan prajurit TNI di lapangan seperti kondisi alam Indonesia dan kelompok yang bertugas.

“Ciri khasnya kan warna kita yang sesuai dengan vegetasi kita,” ucapnya.

Butuh setengah tahun untuk mendesain rompi SAKTI ini. Bahkan untuk desainnya saja, Agus menyebut timnya melakukan perombakan sebanyak sepuluh kali. Agus juga tidak segan-segan melibatkan tim dari luar untuk meminta masukan.

“Saya punya prinsip kita tidak bisa maju sendiri dan butuh masukan dari luar dan berdiskusi dengan teman-teman dan itu saya rasakan sangat baik,” terangnya.

Warna rompi SAKTI terlihat berbeda dengan warna seragam TNI pada umumnya. Warnanya mirip hijau muda dengan dasar agak putih. Setiap Rompi Balistik Sakti (RBS) dengan posisi setiap prajurit yang berbeda-beda semisal prajurit medis, prajurit telekomunikasi. "Warnanya akan mengarah ke sini nantinya,” ujarnya.(yid/nrl)

@ Detik

TNI Terima 3 Heli Bell 412 EP dari PT DI

Jurnas.com | PT Dirgantara Indonesia menyerahkan tiga unit helikopter Bell 412 EP pesanan TNI. Dua unit helikopter Bell 412 EP merupakan pesanan TNI Angkatan Darat, dan pesanan TNI Angkatan Laut satu unit.

Serah terima ketiga helikopter yang akan disaksian Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro ini, dilakukan di pabrik PT DI di Bandung hari ini, Jumat (2/3). "Penyerahan helikopter Bell 412 EP ini merupakan realisasi dari alokasi pengadaan alutsista yang bergerak untuk BUMNIP dengan memprioritaskan produk dalam negeri sebagai komitmen pemerintah dalam memberdayakan BUMNIP,” kata Direktur Utama PT DI Budi Santoso.

Menurutnya TNI AD berencana meningkatkan kemampuan udaranya terutama Skadron-12 Serbu Pusat Penerbang TNI AD (Puspenerbad) dengan kekuatan 32 unit helikopter, yaitu 24 heli serbu dan 8 unit heli serang.

Penyerahan kedua unit heli Bell ini merupakan awal penyerahan dari rencana tersebut. Helikopter angkut dan serbu yang merupakan jenis heli medium dengan kapasitas 15 personel ini telah dioperasikan Skadron-11/ Serbu dan Skadron-21/ Sena Puspenerbad.

Begitu juga untuk TNI AL, telah mengoperasikan Bell 412 SP dan Bell 412 HP. Helikopter Bell 412 EP ini merupakan generasi terakhir dari jenis helikopter Bell 412 yang masuk armada helikopter Skadron- 400 Pusat Penerbang TNI AL (Puspenerbal).

Penyerahan helikopter ini dilakukan oleh Dirut PT DI Budi Santoso dengan Waaslog KSAD Brigadir Jenderal TNI Nengah Widana serta Aslog KSAL Laksamana Muda TNI Sru Handayanto. Selain disaksikan Menhan, serah terima ini juga disaksikan Aslog Panglima TNI Mayor Jenderal TNI H. Hari Krisnomo, KSAL Laksamana TNI Soeparno dan Wakil KSAD Letnan Jenderal TNI Budiman.

• Jurnas.com

Panglima TNI Tandatangani MoU Pembuatan Prototipe ke-2 Rantis 4 x 4

KORANBOGOR.COM, (Puspen TNI, 8/2) – Panglima TNI Laksamana TNI Agus Suhartono, S.E. bersama delapan mitra pendukung menandatangani Nota Kesepakatan Pembuatan Prototipe ke-2 Kendaraan Taktis (Rantis) 4 x 4 TNI guna memenuhi standarisasi Kendaraan Taktis 4 x 4 TNI (AD, AL dan AU) dengan bentuk working group TNI, di Mabes TNI Cilangkap, Rabu (8/2).

Delapan mitra yang mendukung dalam pembuatan Prototipe ke-2 Rantis 4 x 4 ini adalah :

• PT. Pindad (Persero) sebagai leading sector industri, termasuk pelaksana integrator desain, pengerjaan break system, steering system, serta senjata.
• PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk. sebagai penyedia material baja bahan baku Rantis 4 x 4;.
• PT. Autocar Industri Komponen sebagai pelaksana penyedia power train / drive line, power pack (engine dan transmisi), electrical AC dan engine, wich, driver set/tool kit, pengerjaan pengecatan body assembling.
• PT. Yudistira Komponen sebagai pelaksana pengerjaan chassis dan komponen body.
• PT. Petrodriil Manufaktur Indonesia sebagai pelaksana pengerjaan suspension assy, hub reduction, transfer case dan propeller shaft.
• CV Indopulley Perkasa sebagai penyedia mounting engine dan transimisi, rubber part, seal, velg dan ban run flat.
• PT. Gajah Tunggal Tbk. sebagai penyedia ban.
• PT. Pilarmas Kursindo Persada, sebagai penyedia jok/kursi kompartemen, glass dan griil, body dashboard dan aksesories/interior.

Tahun 2012 merupakan bagian dari Rencana Strategis II (2010-2014) yang memprioritaskan pada postur Minimum Essential Force secara bertahap dan berlanjut. Dalam rangka mewujudkan kekuatan pokok minimum TNI dan sesuai dengan arahan Presiden RI, Mabes TNI telah melakukan langkah-langkah strategis dalam rangka memenuhi kemandirian alutsista dengan bekerjasama dan memberdayakan industri pertahanan nasional guna mengurangi ketergantungan kebutuhan alutsista pada negara lain.
Pada TA. 2009, TNI telah membentuk tim working group yang bekerjasama dengan industri pertahanan nasional untuk membuat Prototipe Rantis 4×4 dengan mengadopsi filosofi humvee Amerika Serikat yang terbukti cukup tangguh dan stabil. Pembuatan Prototipe ke-2 Rantis ini merupakan tindaklanjut dari Rantis Prototipe ke-1 yang telah dipamerkan di PTDI Bandung bersamaan dengan peresmian pesawat CN-235 oleh Presiden RI. Selanjutnya tim working group bersama 8 mitra TNI siap untuk memenuhi tantangan Presiden untuk memproduksi Rantis tersebut.
Saat ini Rantis yang digunakan TNI terdiri dari berbagai tipe dan jenis yang dibuat dari berbagai negara. Dihadapkan dengan medan yang ada dan kondisi yang semakin tua menyebabkan manuver taktisTNI dalam melaksanakan tugas pokoknya kurang maksimal, sehingga diperlukan Rantis pengganti yang dibuat oleh industri dalam negeri disesuaikan dengan kebutuhan operasional serta didukung spesifikasi yang sesuai dengan perkembangan teknologi saat ini.
Panglima TNI berharap kepada tim working group dan 8 mitra industri dapat menghasilkan karya nyata terbaik bangsa berupa Rantis 4×4 yang menggunakan komponen dalam negeri dan mengurangi penggunaan komponen luar negeri, guna memenuhi kebutuhan alutsista dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok TNI, khususnya bagi satuan – satuan manuver TNI di lapangan.
Adapun Rantis yang akan dibuat adalah tipe komando dan tipe angkutan personel dengan spesifikasi berat kendaraan 2.500 kg, berat muatan 250 – 1.500 kg, panjang 480 – 540 cm, lebar 200 cm, tinggi 183 cm, jarak bebas dasar 39 cm, lintas kedalaman air 78 cm, Vmaks di jalan raya 120 km/jam, mesin diesel 4200 cc – 6000 cc Turbo Charger Intercooler, sistem kemudi power steering, sistem rem hydraulik dengan cakram depan dan belakang + Anti Blocking System (ABS),Transmisi Automatic, suspensi independen Suspension Modul Portal, daya jelajah 500 km, sistem komunikasi VHF, HF dan Intercom Set.
Turut hadir dalam acara penandatanganan Nota Kesepakatan antara lain, Wakil Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal Madya TNI Dede Rusamsi, para Asisten Panglima TNI dan Asisten Kepala Staf Angkatan, Kapuspen TNI Laksda TNI Iskandar Sitompul, S.E. serta para pejabat TNI dan mitra industri pertahanan nasional.

Presiden SBY mendapat penjelasan prototype rantis 4x4 di bandung, prototype rantis ini sama seperti rantis Garda 4x4 (Foto DETIKFOTO.COM)

Authentikasi : Kadispenum Puspen TNI, Kolonel Cpl. Ir. Minulyo Suprapto, M.Sc, M.Si, M.A.

• Koranbogor.com

Indonesia Membutuhkan Main Battle Tank

MBT Leopard 2A6

DALAM sebuah peperangan, kavaleri memiliki peran yang sangat vital baik, dalam melakukan penyerangan ke daerah lawan maupun dalam posisi mempertahankan wilayah. Karena itu, tidak hanya TNI AD yang memiliki unit kavaleri--dalam hal ini tank tempur--, namun juga TNI AL (Marinir).

Tank tempur setidaknya memiliki tiga klasifikasi, yaitu: tank ringan (light tank), tank sedang (medium tank) dan tank berat (main battle tank). Main Battle Tank ( MBT) ini memiliki keunggulan dibandingkan dengan tank ringan atau tank sedang. Antara lain: memiliki meriam dengan kaliber yang lebih besar yaitu 120 mm bila dibandingkan dengan tank yang dimiliki TNI AD saat ini jenis AMX-13 yang memiliki meriam kaliber 75 mm.

Selain itu MBT memiliki ketebalan baja (armor) setebal 100-500 mm, sedangkan tank ringan yang dimiliki TNI AD hanya 40-60 mm. Dengan spesifikasi seperti itu, MBT memiliki keunggulan dalam hal daya gempur persenjataan serta perlindungan optimal bagi awak kavaleri.

Pembelian MBT ini ada dalam rencana pembelian alutsista TNI AD tahun anggaran 2012. Namun, rencana TNI AD ini ditentang cukup kuat oleh sebagian kalangan pengamat pertahanan dan parlemen, khususnya anggota Komisi I DPR RI karena dianggap tidak cocok dipakai di Indonesia.

Persoalan Geografis

Dari berbagai alasan penolakan MBT tersebut, hal yang paling sering muncul adalah persoalan geografis. TB Hasanuddin, anggota Komisi I DPR RI misalnya mengatakan, dengan berat 62 ton, MBT seperti Leopard tidak cocok beroperasi di Indonesia yang memiliki geografi berbukit-bukit, tanah yang gembur serta rawa-rawa. Hal ini diperkuat dengan kenyataan bahwa MBT lebih banyak dimiliki oleh negara-negara yang berada di belahan kontinental di mana memiliki dataran padat serta gurun seperti di Timur Tengah.

Hal ini tidak salah. MBT seperti Leopard bila dioperasikan di daerah penuh rawa tentu akan tenggelam. Namun, tentu saja TNI sudah memperhitungkan hal ini. MBT dirancang untuk berhadap-hadapan dalam peperangan dengan tank lawan. Bila tank lawan tidak bisa memasuki daerah yang tanahnya gembur atau berbukit, maka MBT Indonesia tentu tidak akan dioperasikan di sana.

TNI juga memiliki Denzipur yang memiliki kemampuan untuk memetakan geografi dan topografi daerah yang bisa dilalui MBT serta yang tidak. Jadi, kekhawatiran akan ketidakcocokan geografis bukan alasan yang tepat untuk menolak kehadiran MBT.

Industri Dalam Negeri

Selain persoalan geografis, penolakan terhadap MBT juga dikarenakan alasan bahwa TNI seharusnya memanfaatkan produk dalam negeri yang sudah dimulai PT Pindad. Penolakan didasarkan pada Perpres No 54 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang mengamanatkan pembelian alutsista dilakukan kepada pabrikan dalam negeri bila sudah dapat dibuat di dalam negeri.

Dalam hal ini, PT Pindad--menurut keterangan anggota Komisi I--sudah memiliki purwarupa tank menengah. Atas dasar itulah, Komisi I menyatakan TNI sebaiknya memesan tank menengah dari PT Pindad karena selain lebih cocok dengan kondisi geografis Indonesia dapat juga membantu industri senjata dalam negeri untuk meningkatkan kemampuannya.

Tentu saja kita menginginkan supaya industri alutsista dalam negeri, khususnya PT Pindad, tumbuh mandiri dengan memproduksi semua keperluan persenjataan TNI. Namun, bila ternyata industri dalam negeri belum memiliki kemampuan dan teknologi dalam memproduksi tank, khususnya MBT, mau tidak mau kita harus memesan dari pabrikan luar negeri.

Perimbangan Kekuatan

Bila kita lihat peta kekuatan militer di kawasan, hanya Indonesia dengan Filipina, Timor Leste serta Papua Nugini yang tidak memiliki MBT. Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam serta Australia sudah lama memiliki MBT. Hal ini sedikit banyak memengaruhi keseimbangan kekuatan di kawasan. Dalam perspektif kekuatan militer, MBT memiliki daya nilai penggentar (deterence) tersendiri karena berbagai keunggulan yang dimilikinya.

Perimbangan kekuatan militer inilah sesungguhnya yang menjadi alasan utama bagi TNI AD untuk membeli MBT. KSAD Jenderal Pramono Edhie Wibowo mengatakan, TNI menginginkan perimbangan kekuatan di kawasan hanya untuk menyamakan kekuatan, bukan untuk melebihi kekuatan militer negara tetangga yang bisa merusak keseimbangan kawasan.

Hal yang sama juga menjadi alasan TNI AU melakukan pembelian pesawat tempur jenis Sukhoi maupun F16. Pembelian persenjataan tidak harus semata-mata mempertimbangkan derajat ancaman keamanan atau nilai kegunaan kekinian, namun juga untuk kesiapsiagaan kekuatan militer dalam upaya menimbulkan efek gentar. Sebagaimana pernyataan Wakil Menteri Pertahanan Sjafrie Samsoedin bahwa efek gentar yang ditimbulkan dari kekuatan persenjataan TNI akan membantu Indonesia dalam berdiplomasi dengan negara lain dalam bidang apa pun.

Ironis, TNI AD yang merupakan matra utama dalam pertempuran darat hanya memiliki tank yang sudah uzur, yaitu Scorpion dengan berat 8,9 ton dan AMX-13 yang sedang dilakukan retrofit oleh PT Pindad dengan berat 13-14 ton. Sedangkan Marinir dari TNI AL memiliki Tank BMP-3F dengan berat 18,7 ton. Terlihat bahwa dengan TNI AL saja TNI AD sudah tertinggal dalam hal kekuatan dan kemampuan tank yang dimiliki.

Dengan kondisi TNI saat ini dan adanya niat pemerintah untuk kembali membangun kekuatan militer sesuai Minimum Esencial Force (MEF), sepatutnya kita dukung karena dengan TNI yang kuat harga diri bangsa juga akan lebih baik di mata negara lain. Jangan terjadi lagi preseden di mana TNI meminta persenjataan A yang dibutuhkan, tapi yang diberikan persenjataan B di luar kriteria kebutuhan TNI.

Namun begitu, anjuran anggota DPR supaya TNI memanfaatkan produk pertahanan dalam negeri juga harus kita dukung bersama. Karena itu, jalan keluar yang terbaik dalam polemik pembelian MBT ini adalah alangkah arifnya bila TNI tetap membeli MBT sesuai kebutuhannya, namun tidak harus sebanyak yang diinginkan saat ini.

Bila dianggarkan TNI mampu membeli 100 unit MBT, maka cukup dibeli sekitar 60-80 unit MBT. Sisa anggarannya digunakan untuk memesan tank menengah yang dimiliki PT Pindad. Dengan begitu PT Pindad juga memiliki kesempatan untuk melakukan research & development demi kemandirian alutsista bangsa.(Peneliti The Indonesian Institute)

• Jurnas.com

Kostrad pesan 20 Kiat Esemka untuk kendaraan dinas

Kendaraan jenis SUV Kiat Esemka. Di pintu kemudi adalah Wali Kota Solo Joko Widodo. (ANTARA/Akbar Nugroho Gumay)

Solo (ANTARA News)- Komando Strategis Angkatan Darat memesan sebanyak 20 unit mobil Esemka yang merupakan karya para pelajar Sekolah Mengah Kejuruan (SMK) untuk mobil dinas kesatuan.

"Sebanyak 20 unit mobil Esemka yang kami pesan itu nantinya akan dimodifikasi lagi untuk disesuaikan dengan kebutuhan kendaraan militer. Warnanya juga tidak hitam seperti yang ada, tetapi disesuaikan dengan kebutuhan militer yaitu warna hijau," kata Panglima Kostrad Letnan Jenderal TNI Azmyn Yusri Nasution yang didampingi Panglima Divisi II Kostrad Malang Mayjen TNI Ridwan dan Wali Kota Surakarta Joko Widodo (Jokowi) ketika meninjau perakitan mobil Esemka di Solo Technopak (STP), Rabu.

Pangkostrad juga mencoba dan menyetir sendiri mobil Esemka didampingi Jokowi. "Mobilnya enak dan bagus dan harganya murah. Kita harus bangga anak-anak bangsa telah bisa membuat mobil sendiri yang tidak kalah dengan buatan luar".

"Kami akan mempelopori di kesatuan TNI untuk menggunakan kendaraan buatan dalam negeri. Setelah itu kami juga berharap kesatuan lainnya seperti Angkatan Udara maupun Angkatan Laut juga mau memakai mobil buatan anak bangsa kita ini. Ya siapa lagi kalau gak kita yang pakai," katanya.

Pangkostrad mengatakan, bahwa mobil Esemka cukup bagus untuk mobil dinas karena medan yang akan ditempuh tidak terlalu berat

"Kami berharap pesanan mobil itu pada tanggal 6 Maret 2012 sudah bisa jadi. Paling tidak beberapa sudah jadi, agar bisa diserahkan pada Hari Ulang Tahun Kostrad pada tanggal tersebut," katanya.(ANT)



• ANTARA News
Majulah Bangsaku

TNI Lirik Tank T90 Rusia dan Tank Pindad Indonesia

Tank berjenis T90 buatan Rusia

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Tentara Nasional Indonesia (TNI) memiliki opsi alternatif untuk belanja alat perang. Mereka melirik tank T 90 buatan Rusia sebagai pilihan lain selain rencana membeli tank Leopard buatan Belanda.

"Iya, salah satu, tapi kan banyak sekali opsi," ujar Panglima TNI, Laksamana Agus Suhartono di gedung DPR, Jakarta, Senin(30/1/2012).

Menurut Panglima, PT Pindad beberapa waktu lalu juga sudah membuat rancangan tank menengah. TNI kata Panglima, juga akan mempertimbangkan tank buatan PT Pindad itu.

Prototype Tank Medium PINDAD (Foto Audryliahepburn)

"Itu salah satu opsi juga, bisa kita pertimbangkan. Bagus sekali kalau bisa dalam negeri,"jelasnya.

Dalam pembelian tank lanjut Panglima ada aturannya, apabila TNI tidak bisa membeli dari luar negeri pihaknya mempertimbangkan dalam negeri.

"Kan ada aturannya. Begini, kalau bisa diproduksi dalam negeri, harus di dalam negeri. Kalau tidak bisa harus join production. Kalau tidak bisa baru beli dari luar negeri. Itu ada pedomannya. Harus kita ikuti saja,"pungkasnya.

• Tribunnews.com

Perang elektronika jadi tantangan TNI

Perang masa depan bersifat multidimensi dan sering terjadi dalam skala masif ataupun sporadis berbasis perangkat elektronika. (FOTO ANTARA/Ampelsa)

Jakarta (ANTARA News) - TNI berkomitmen tentang perang pada masa depan. Perang elektronika dengan pihak lain merupakan tantangan dan ancaman yang harus diantisipasi melalui observasi dan penindaklanjutan terhadap kapasitas dan kapabilitas pihak lain.

Di bawah supervisi asisten Panglima TNI bidang Komunikasi Elektronika, TNI telah melakukan penyusunan sistem komunikasi yang terpadu, efektif, rahasia dan cepat sehingga pelaksanaan operasi gabungan TNI dapat dikendalikan secara terpusat.

"Pula penanggulangan bencana alam dapat dilaksanakan secara baik serta pemantauan seluruh perbatasan Indonesia dapat dilaporkan secara optimal," kata Panglima TNI, Laksamana TNI Agus Suhartono, saat menerima menerima pelaporan korps serah terima jabatan Asisten Komunikasi dan Elektronika Panglima TNI dari Laksda TNI Ir Sudjiwo, kepada Laksda TNI Slamet Yulistiyono, di Markas Besar TNI Cilangkap.

Dengan demikian, kata Suhartono, ada hal juga penting dilaksanakan, meningkatkan sistem komunikasi dan elektronika TNI yang handal dan dapat mendukung komando serta pengendalian secara optimal dan melaksanakan pemantauan dan pendataan dalam mengantisipasi perang elektonika.

Pada kesempatan itu, posisi Kepala Pusat Misi Pemelihara Perdamaian TNI diserahkan dari Brigjen TNI I Gede Sumertha kepada Kolonel Inf Imam Edy Mulyono.

Khusus tentang yang terakhir ini, Suhartono menyatakan, peningkatan tugas pemeliharaan perdamaian dunia TNI dalam sesuai amanah konstitusi. Misi khusus ini dibentuk TNI sejak 2007.

Saat ini lebih dari 1.800 prajurit TNI tengah mengemban tugas memelihara perdamaian dunia di berbagai negara konflik seperti Lebanon, Kongo, Sudan dan Darfur. Jumlah tersebut dua kali lipat dari kondisi sebelumnya.

Permintaan pasukan dari PBB secara nyata diimbangi juga dengan penampilan para prajurit TNI yang profesional dan memegang teguh prinsip–prinsip PBB dalam bertugas, hal tersebut membuat para Force Commander PBB memberikan apresiasi dan penghargaan yang tinggi pada prajurit TNI terkait dengan keberhasilan pasukan TNI di daerah penugasan. (ANT)


• Antaranews

TNI DAN ATHAN INGGRIS SELENGGARAKAN MOT

Jakarta, 6/12/2010 (Kominfo-Newsroom) Puspen TNI dan Atase Pertahanan Inggris Kedutaan Besar Inggris di Jakarta menyelenggarakan Media Operations Training guna menyiapkan para perwira TNI yang memiliki pemahaman dan keterampilan praktis di bidang kehumasan.

"Kegiatan Puspen TNI dan Kantor Athan Inggris/Defence Section British Embassy ini diikuti 22 perwira TNI dari lingkungan Satuan Penerangan TNI, baik Puspen maupun Dispen Angkatan," kata Kapuspen TNI Mayjen TNI Aslizar Tanjung di Balai Wartawan, Puspen TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Senin (6/12).

Menurut Aslizar, kegiatan ini untuk menyikapi dinamika perkembangan lingkungan strategis global yang diwarnai dengan pesatnya perkembangan teknologi komunikasi dan informasi, yang menuntut TNI untuk senantiasa mampu mencermati dan menyesuaikan perkembangan tersebut melalui peningkatan kemampuan dan kualitas kinerja di tengah arus perubahan yang terjadi. "Perkembangan dan perubahan yang terjadi dalam tatanan global telah mempengaruhi dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk dinamika pelaksanaan tugas TNI sebagai alat negara di bidang pertahanan," ujarnya.

Oleh karena itu, TNI senantiasa menyelaraskan kemampuan dengan tuntutan lingkungan dan kebutuhan organisasi agar eksistensi dan citra positif TNI dalam pelaksanaan tugasnya di era keterbukaan informasi dewasa ini tetap dapat dipertahankan bagi kepentingan bangsa dan negara.

Lebih lanjut, Kapuspen TNI mengatakan untuk menjawab dinamika perkembangan lingkungan strategis global tersebut diperlukan sumber daya manusia yang mampu mengkomunikasikan dan mentransformasikan kinerja TNI, baik di lingkungan internal TNI dalam kerangka pembangunan soliditas satuan, maupun di lingkungan eksternal TNI. "Dalam rangka memenuhi kebutuhan sumber daya manusia yang berkemampuan seperti itu, maka Puspen TNI menyambut tawaran Kolonel Nigel Rowe, Atase Pertahanan Inggris di Jakarta, untuk menyelenggarakan Media Operations Training," ujarnya.

Melalui pelatihan ini diharapkan para peserta dapat memiliki pemahaman dan keterampilan praktis di bidang kehumasan. Media Operations Training ini akan berlangsung selama empat hari dan berakhir pada tanggal 10 Desember 2010 diikuti oleh 22 orang perwira TNI dari lingkungan Satuan Penerangan TNI, baik Puspen maupun Dispen Angkatan.(Yr/dry)


• Bipnewsroom

Pengadaan Alutsista TNI Belum Bisa Secara Elektronik

Letjen Sjafrie Sjamsoeddin. TEMPO/Hariandi Hafid

TEMPO Interaktif, Jakarta - Wakil Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoedin mengatakan, pengadaan alat utama sistem senjata (alutsista) yang dilakukan Kementerian Pertahanan belum bisa dilakukan secara elektronik. Sejauh ini, hanya pengadaan barang-barang umum yang sudah bisa dilakukan secara elektronik.

"Kalau untuk alutsista belum bisa dielektronikkan karena alutsista bukan barang umum dan punya spesfifikasi untuk kepentingan pertahanan negara," kata Sjafrie di kantornya, Rabu (1/12).

Kendati demikian, Sjafrie membantah anggapan bahwa pengadaan alutsista menjadi tidak transparansi dan tidak akuntabel. Sesuai Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, pengadaan alutsista dapat dilakukan melalui metode pelelangan. "Artinya, (pengadaan alutsista) tetap bisa lewat metode pelelangan umum melalui koran, dan sebagainya," kata dia.

Pengadaan alutsista secara elektronik, kata Sjafrie, memiliki kelemahan, yakni pemerintah tidak bisa menjamin beberapa aspek. Khususnya, aspek spesifikasi teknis dari peralatan militer yang akan dibeli.

Seperti yang pernah terjadi di tahun 2007, Kementerian Pertahanan pernah mencoba melemparkan tawaran pembelian di internet. Ketika itu, Sjafrie mengatakan, pernah ada yang mengajukan tawaran yang ternyata bukan pabrikan, melainkan broker. "Kami minta company profile mereka tidak bisa ngikuti. Ini satu contoh bagaimana kita harus melakukan evaluasi pengadaan elektronik khusus untuk alutsista," katanya.

Beda cerita jika pengadaan alutsista dilakukan lewat proses lelang melalui koran. Calon penjual yang sudah mendaftar harus bertemu muka (face to face) dengan calon pembeli, yakni Kementerian Pertahanan. Hal tersebut dimaksudkan agar kementerian bisa melakukan pengecekan fisik dan administrasi secara langsung untuk menjamin terjawabnya spesifikasi teknis dan kualifikasi administrasi alutsista yang akan dibeli.

Meski terkesan kurang efisien, kata Sjafrie, bukan berarti pengadaan alutsista secara lelang menjadi tidak transparan dan akuntabel. Sebab, proses transaksinya dilakukan dengan cara langsung tatap muka. "Transparansinya kita umumkan di koran bahwa kita akan membeli peralatan militer tertentu," ujarnya.[MAHARDIKA SATRIA HADI]

• TEMPOInteraktif

E-Procruitment TNI belum Tersentuh KPK

Panglima TNI Agus Suhartono

JAKARTA--MICOM: Pengadaan barang dan jasa TNI yang mencakup pengadaan sistem alat utama sistem persenjataan (alutsista) dengan anggaran mencapai Rp47,5 triliun di APBN, masih belum diproses di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Panglima TNI Agus Suhartono di Jakarta, Kamis (2/12) mengungkapkan, sebagian pengadaan barang dan jasa telah dilaporkan. Tetapi, pengadaan barang dan jasa melalui sistem online (E-procruitment) masih terkendala. "Sistem E-Procruitment yang akan dilakukan mempunyai kendala tersendiri, yang baru bisa dilaporkan ke KPK adalah sistem pengadaan barang yang tidak tercakup kepada E-procruitment", kata Agus saat jumpa pers di Balai Samudra.

Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) tahun 2011 mendapatkan alokasi anggaran Rp47,5 triliun atau sekitar 3,86 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2011. Sistem E-Procruitment ini merupakan rancangan yang bekerja sama dengan Kementrian Pertahanan.

Saat wawancara Agus menjelaskan E-procruitement terdiri dari dua pengadaan. Yaitu E-procruiment untuk barang/jasa dan pengadaan untuk sistem alutsista. "E-procruitment itu baru mulai kita lakukan. Kita menggunakan sistem yang menggunakan IT ini untuk transparansi", kata Agus.

Sistem yang baru ini sudah tidak menggunakan rekanan lagi, tetapi menggunakan pabrikan. Panglima TNI menjelaskan sistem E-procruitment memiliki kesulitan yang lebih tinggi karena bisa menggunakan lebih dari 10 komputer untuk operasi pengadaan barang, jasa, dan alutsista di TNI. Agus juga mengaku sistem ini baru bisa di back up secara manual, karena apabila diberlakukan sistem IT kepada semua pengadaan, akan membuat blank pada seluruh sistem.

"Saya lebih suka langsung dengan pabrikan daripada lewat rekanan. Namun harus didukung lewat peraturan perundangan", lanjut Agus menjelaskan.

Sementara itu saat ditanyai mengenai pelaporan pelaksanaan kepada Komisi Pemberantas Korupsi, Agus mengaku pemeriksaan APBN diserahkan kepada BPK terlebih dahulu. "Kita adalah pengguna APBN apabila KPK ingin memeriksa. Kalau ada indikasi korupsi pada proses ini barulah KPK masuk. Tetapi kalau pemeriksaan yang terkait dengan APBN, BPK yang yang pertama bertindak," ungkap Agus. (*/OL-2)


• MediaIndonesia

90% Kebutuhan nonalutsista produk dalam negeri

Sukoharjo (Espos)–Kementrian Pertahanan (Kemhan) Indonesia menggelar rapat koordinasi dengan 20 perusahaan industri yang memproduksi peralatan dan perlengkapan pertahanan non alat utama sistem senjata (alutsista) di Gedung Serba Guna, PT Sritex, Sukoharjo, Jumat (26/11).

Sekretaris Jendral Kemhan, Marsekal Madya TNI Eris Herryanto dalam jumpa pers sebelum rapat koordinasi mengutarakan, pertemuan itu digelar untuk menyinergikan kemampuan industri dalam negeri yang berkompeten memproduksi kebutuhan peralatan dan perlengkapan nonalutsista.

Dia mengatakan, saat ini 90% butuhan peralatan dan perlengkapan nonalutsista untuk TNI sudah dapat dipenuhi oleh industri dalam negeri. Begitu juga dengan produk perlengkapan perorangan lapangan, seperti pakaian militer, ransum, sepatu, ransel, serta tenda sudah bisa diekspor ke negara sahabat.

Selain dihadiri jajaran pejabat Kemhan dan perusahaan industri pertahanan, rapat koordinasi tersebut antara lain dihadiri pejabat Mabes TNI. Mantan Jaksa Agung, Hendarman Supanji juga tampak hadir dalam pertemuan itu.[hkt]

• Solopos

Kemhan Diminta Utamakan Pesawat Intai Produk Nasional

PUNA dapat beroperasi di daerah terpencil dan dapat diterima datanya secara real time (image : BPPT)

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA-DPR mengingatkan Kementerian Pertahanan dan TNI agar mengutamakan produksi dalam negeri dalam pengadaan pesawat intai dalam 3-4 bulan mendatang ini. Pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista) sudah disepakati agar mengutamakan produksi dalam negeri agar ada pertumbuhan industri lokal. Selain itu, alutsista produksi dalam negeri bisa mengurangi ketergantungan kepada luar negeri.

Hal itu disampaikan anggota Komisi I DPR Hayono Isman ketika dihubungi, Sabtu (16/10). "Perlu saya ingatkan bahwa Komisi I telah membentuk Panja yang bertugas membantu Kementerian Pertahanan dalam hal pembelian alutsista," kata Hayono. Saat ini, ujarnya, Indonesia sudah memiliki BUMN Strategis yang sudah mampu memproduksi alutsista.

Menurut Hayono, agar industri alutsista dalam negeri ini bisa tumbuh dan berkembang, maka pengadaan pesawat intai yang saat ini dibutuhkan TNI harus melibatkan industri dalam negeri. "Untuk memperkokoh industri dalam negeri, apa yang bisa diproduksi di dalam negeri tidak perlu membeli dari luar," katanya. Hayono setuju jika TNI harus memiliki pesawat intai mengingat luasnya daerah perbatasan yang harus diawasi.

"Kita mendukung penambahan alutsista untuk memenuhi minimum essential forces," kata Hayono. Hal itu, kata dia, sudah menjadi agenda pokok yang sedang menjadi perhatian Komisi I. Meski demikian, Hayono mengingatkan, upaya untuk membangun minimum essential forces itu harus bisa menggerakkan industri dalam negeri.

Sebelumnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengakui bahwa negara memerlukan kekuatan militer yang cukup dengan postur yang tangguh. Selain itu, diperlukan tentara yang terlatih dengan kekuatan persenjataan yang modern. Pengembangan kekuatan bisa dilakukan dengan modernisasi persenjataan.

"Alutsista angkatan darat, angkatan laut dan angkatan udara, kita harapkan dapat makin kita lengkapi," kata Presiden dalam Upacara Parade Peringatan HUT TNI ke-65 di lapangan Skadron 17 Lanud Halim Perdanakusumah, Selasa (5/10). Presiden juga ingin lebih banyak lagi satuan tempur darat yang terlatih baik dan profesional, serta siap dikerahkan kemana pun dan kapan pun untuk mengemban tugas-tugas negara.

Berkaitan dengan pembangunan kekuatan dan modernisasi alutsista TNI ini, kata Presiden, pemerintah dengan dukungan DPR, telah bersepakat untuk mengalokasikan anggaran yang lebih besar bagi sektor pertahanan, tanpa mengabaikan dan mengorbankan kepentingan untuk terus meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Pimpinan Kementerian Pertahanan dan jajaran TNI diinstruksikan untuk menyusun rencana strategis pembangunan kekuatan pertahanan sejalan dengan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan APBN, dengan kerangka waktu yang dipercepat serta dengan sasaran yang tepat pula. Presiden berharap dalam satu dasawarsa ke depan dapat diwujudkan postur pertahanan yang makin kuat dan mencukupi.


• Republika

TNI Berharap Pemerintah Segera Beli Pesawat Intai

C-295 plus Erieye (photo : Flight Global)

Jakarta - Tentara Nasional Indonesia (TNI) merasa untuk mendukung kinerja dalam mengawasi daerah perbatasan memerlukan tambahan peralatan. Penambahan yang diharapkan antara lain berupa pembelian pesawat intai.

"Negara kita banyak berbatasan dengan negara tetangga. Baik darat dan laut, sehigga kita memerlukan pesawat intai," ujar Kepala Staf Umum TNI, Marsekal Madya Edy Harjoko, usai melepas Kontingen Garuda ke Kongo, di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Jumat (15/10/2010).

Menurut Edy, belum diketahui besarnya anggaran untuk membeli pesawat intai. Namun diharapkan hal ini dapat dimasukkan pada tahun anggaran 2011.

"Kita sesuaikan dengan anggaran kita. Minimum kita memiliki 3 atau 4 pesawat," jelas jendral bintang tiga ini.

Edy menambahkan, hingga saat ini belum akan diputuskan akan membeli dari negara mana pesawat intai TNI nantinya. Namun Edy mengaku sejauh ini sudah ada beberapa penawaran yang masuk.

"Membeli dari negara mana belum kita tentukan. Tapi sudah ada masukan, kira-kira semacam brosur," kata Eddy.

Lebih lanjut Edy mengatakan, direncanakan akan ada squadron khusus untuk pesawat intai ini. Kemungkinan lokasi yang dipilih adalah daerah yang memiliki perbatasan darat dengan negara tetangga.

"Kita baru merencanakan satu squadron. Ditempatkan di daerah yang berbatasan darat langsung dengan negara tetangga, Kalimantan," tutup Eddy.(ddt/anw)


• Detiknews

TNI Akan Optimalkan Produksi Dalam Negeri

Tank BTR modifikasi PT PAL/PAL AFV(Photo Kaskus Formil)

JAKARTA--MICOM: Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono menyatakan TNI akan menggunakan produk dalam negeri dalam memperkuat alat utama sistem persenjataan (alutsista).

Hal itu yang menjadi inti dari pertemuan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan para pimpina industri strategis dan jajaran TNI, Senin (11/10).

"Arahannya adalah bagaimana agar semua peralatan alutsista sudah bisa diproduksi dalam negeri. Semua alutsista yang bisa diproduksi dalam negeri harus membeli dalam sendiri," ujar Panglima di Komplek Istana, Jakarta, Senin (11/10).

Untuk produksi alutusista, Panglima menyatakan sudah dilakukan produksi kapal, tank jenis BTR, helikopter, pesawat CN 235 dan panser. Semua produksi sudah dilakukan oleh industri dalam negeri, kecuali pesawat tempur.

Namun TNI tidak menutup kemungkinan membeli peralatan dari luar negeri, bila masih belum bisa diproduksi di dalam negeri.
Panglima juga mengaku dukungan pembiayaan dalam negeri melalui BUMN sangat bagus.

"Pembiayaan dalam negeri kan sudah ada. Yang penting bagaimana industri pertahanan kita makin maju sehingga kita memiliki kemandirian pertahanan, tidak tergantung negara lain," tukasnya.

Mengenai anggaran Rp50 triliun untuk TNI, Panglima mengatakan anggaran itu untuk masa lima tahun. Semua anggaran disesuaikan dengan jumlah kekuatan minimum atau minimun essential force.

"Kalau soal anggaran kan kita ada program dalam membangun kekuatan menuju kekuatan minimal, sudah terprogram semua, anggarannya sudah ada di situ," tukasnya.

Secara terpisah, Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa menyatakan tiga industri strategis, yakni PT DI, PT PAL dan PT Pindad, memiliki masa depan yang bagus. Tapi terganjal masalah, di antaranya keterlambatan APBN.

"Sebenarnya bagus sekali. Tapi yang menjadi kendala atau kadang-kadang mismatch. Misalnya ada pesanan dikerjakan tapi APBN-nya terlambat," tukasnya. (Rin/OL-3)

• mediaindonesia

Presiden : Gunakan Alutsista Sendiri

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengingatkan agar bangsa Indonesia memiliki kemandirian mengembangkan alat utama sistem persenjataan agar Indonesia tidak kalah dari negara lainnya.

Hal itu diingatkan Presiden Yudhoyono, sebagaimana disampaikan Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono kepada pers, seusai mengikuti rapat terbatas di Kantor Presiden, Kompleks Istana, Jakarta, Senin (11/10/2010) sore tadi.

"Pertemuan Presiden, Minggu (10/10/2010) kemarin, intinya adalah agar TNI ke depan menggunakan sepenuhnya produk dalam negeri. Dengan demikian, industri strategis kita akan semakin maju sehingga kita mempunyai kemandirian pertahanan dan Indonesia tidak kalah dari negara lain," tandas Agus.

Menurut Agus, industri strategis Indonesia saat ini sudah mampu membangun kapal, helikopter, panser, dan senjata tempur lainnya. "Semua itu diwujudkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal TNI," tandasnya.

Sebelumnya, saat mengawali pembukaan rapat terbatas di tempat yang sama, Presiden Yudhoyono mengaku telah mengadakan pertemuan informal dengan menteri terkait dan sejumlah pimpinan BUMN untuk membahas masalah pengembangan alat utama sistem persenjataan milik TNI untuk jangka waktu lima tahun mendatang. Pertemuan dilakukan di rumah pribadi Presiden di Puri Indah Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Minggu siang.

Selain dihadiri Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Djoko Suyanto dan menteri terkait lainnya, juga hadir Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa, Panglima TNI beserta tiga Kepala Staf Angkatan, serta tiga pimpinan BUMN PT Dirgantara Indonesia, PT Pindad, dan PT PAL.

Presiden Yudhoyono menambahkan, pertemuan tersebut untuk menindaklanjuti rapat terbatas bidang politik, hukum, dan keamanan yang pernah diadakan pada Senin (4/10/2010) lalu, serta pidato Presiden Yudhoyono saat peringatan ulang tahun ke-65 TNI.

Restrukturisasi

Menko Perekonomian Hatta Rajasa menyatakan, pihaknya akan melakukan restrukturisasi pada industri strategis nasional. Sebab, industri strategis merupakan aset besar di masa datang secara nasional.

"Kalau PT Pindad kan sehat, sedangkan PT PAL hanya memerlukan restrukturisasi. PT DI juga akan direstrukturisasi. Keduanya itu memang mempunyai tagihan, tetapi terlambat sehingga terjadi ketidakseimbangan anggaran (mismacth). Namun, keduanya memiliki masa depan yang bagus. Jadi mempunyai prospek," kata Hatta.

Ketidakseimbangan terjadi karena adanya pesanan produksi yang harus dikerjakan. Akan tetapi, APBN-nya terlambat membayar sehingga modal kerjanya habis. "Namun, Presiden tidak membicarakan sampai soal ketidakseimbangan anggaran di masing-masing industri strategis tersebut," ujar Hatta.

Hatta mengaku, untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal, pemerintah melakukan secara bertahap. "Volume APBN kita kan naik terus, dan itu berjalan sambil kita menghemat anggaran. Bayangkan jika kita bisa menghemat sampai 10 persen dari dana-dana non untuk keperluan barang modal. Berarti, kita bisa menghemat sekitar Rp 60 triliun. Tentu, sebagian dana yang kita hemat itu bisa disisihkan untuk memperkuat pertahanan kita," lanjut Hatta.

Juru Bicara Kepresidenan Julian Aldrin Pasha menambahkan, pada pertemuan lalu, ketiga direksi BUMN industri strategis memberikan pemaparan mengenai perkembangan BUMN-nya masing-masing di hadapan Presiden Yudhoyono dan menteri terkait.

• KOMPAS

Supadio Akan Miliki Skadron Pesawat Tanpa Awak

Pesawat tanpa awak-UAV Dephan dgn PT DI(photo: karbol)

Pontianak (ANTARA News) - TNI Angkatan Udara akan menambah satu skadron berupa pesawat tanpa awak di Pangkalan Udara Supadio Pontianak untuk memperkuat kemampuan pemantauan termasuk daerah perbatasan di Kalimantan Barat.

Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal TNI Imam Sufa`at di Pontianak, Rabu malam mengatakan, pesawat tanpa awak mempunyai fungsi yang sangat strategis.

"Di negara maju, pesawat ini dapat dioperasikan dari jarak jauh," katanya.

Selain itu, lanjut dia, dapat dipersenjatai serta dilengkapi dengan peralatan pendeteksi untuk kondisi malam dan siang hari.

Ia menambahkan, status Lanud Supadio Pontianak akan ditingkatkan menjadi Kelas A atau Bintang 1. Salah satu syarat minimalnya mempunyai dua skadron.

Saat ini Lanud Supadio menjadi pangkalan Skadron Udara I Elang Khatulistiwa. Pesawat yang digunakan jenis Hawk.

"Kalau ada skadron pesawat tanpa awak, Supadio bisa menjadi pangkalan udara Kelas A," kata mantan Komandan Lanud Supadio tahun 2000 - 2002 itu.

Pengadaan pesawat tersebut diharapkan terwujud awal tahun depan. Ia melanjutkan, untuk alat utama sistem senjata (Alutsista) pengadaan dilakukan oleh Mabes TNI.

Sementara Wagub Kalbar Christiandy Sanjaya mengatakan, banyak isu strategis di wilayah perbatasan Indonesia - Malaysia.

"Seperti pergeseran patok, kegiatan ilegal yang melibatkan warga kedua negara. Misalnya ilegal tambang, perdagangan manusia dan pembalakan liar," kata Christiandy Sanjaya.(*)
(T.T011/R009)COPYRIGHT © 2010

• AntaraNews