Transfer Teknologi Prioritas Kerja Sama RI-Korea Bidang Industri Pertahanan
 |
| transfer teknologi Korea |
Jurnas.com | INDONESIA dan Korea Selatan sepakat untuk meningkatkan kerja sama di bidang industri pertahanan, utamanya transfer teknologi industri pertahanan. Demikian disampaikan Sekjen Kemhan, Marsekal Madya TNI Eris Heryanto di Kantor Kemahan, Jakarta, Kamis (24/5), usai mendampingi Menhan Purnomo Yusgiantoro menerima kunjungan delegasi Defense Industry Cooperation Committee (DICC) yang dipimpin oleh Mr. Noh Dae-Lae.
Menurut Eris, kerja sama industri pertahanan antara Kemhan RI dan Kemhan Korea dimaksudkan untuk mendorong pemanfaatan peluang terlibat aktif dalam kerja sama produksi dan alih teknologi alutsista untuk mendukung pertahanan negara. Kerja sama industri pertahanan ini juga diharapkan dapat meningkatkan teknologi industri pertahanan dibarengi dengan nilai ekonominya.
Menurutnya, kegiatan kerja sama industri pertahanan antara lain pengembangan dan produksi bersama serta proyek bersama pada peralatan pertahanan dan suku cadang, pertukaran dan peralihan informasi dan ilmu pengetahuan dan teknologi pertahanan nasional, dan pemasaran bersama produk pertahanan sebagai barang dagangan internasional.
Menurut Eris, kerja sama industri pertahanan antara Kemhan RI dan Kemhan Korea dimaksudkan untuk mendorong pemanfaatan peluang terlibat aktif dalam kerja sama produksi dan alih teknologi alutsista untuk mendukung pertahanan negara. Kerja sama industri pertahanan ini juga diharapkan dapat meningkatkan teknologi industri pertahanan dibarengi dengan nilai ekonominya.
Menurutnya, kegiatan kerja sama industri pertahanan antara lain pengembangan dan produksi bersama serta proyek bersama pada peralatan pertahanan dan suku cadang, pertukaran dan peralihan informasi dan ilmu pengetahuan dan teknologi pertahanan nasional, dan pemasaran bersama produk pertahanan sebagai barang dagangan internasional.
Lakukan ToT Alutsista, Kemampuan Industri Pertahanan Nasional Perlu Ditingkatkan
Jurnas.com | UNTUK menunjang program transfer of technology (ToT) dalam pengadaan alat utama sistem senjata (alutsista), pemerintah harus menyiapkan beberapa hal agar ToT ini berjalan lancar. Persiapan ini penting dilakukan mengingat kondisi industri pertahanan dalam negeri berbeda dengan negara yang diajak bekerja sama.
“Memang ada yang harus disiapkan seperti sarana prasarana, SDM, dan manajemen. Biasanya kami akan meminta pada mereka, mana yang bisa dilakukan lebih awal, hingga bisa berjalan. Kami berupaya agar sejajar,” kata Sekjen Kemhan Marsekal Madya TNI Eris Herryanto usai bertemu dengan delegasi Defense Industry Cooperation Committee (DICC) Kementerian Pertahanan Korea di Kementerian Pertahanan Jakarta, Kamis (24/5).
Menurut Eris, Indonesia dan Korea Selatan yang banyak melakukan kerjasama produksi alat utama sistem senjata (alutsista) dengan skema ToT ini memiliki sistem industri pertahanan yang berbeda. Dia mencontohkan, Industri pertahanan di Korsel adalah milik swasta, sedangkan di Indonesia merupakan BUMN. Status yang berbeda ini, kata dia, berujung pada karakter yang juga berbeda. Selain itu, sarana prasarana dan manajemen serta sumberdaya manusia yang ada pun memiliki spesifikasi yang berbeda.
“Yang pertama dilakukan dalam persiapan kerja sama ToT ini adalah pembangunan sarana dan prasarana, baru manajemen, semua kami siapkan termasuk SDM-nya,” katanya.
Upaya mensejajarkan industri pertahanan nasional dengan Korea Selatan ini, lanjut Eris, juga memerlukan dukungan dana. Namun begitu, Eris tidak merinci berapa besaran dana yang diperlukan dalam proses ini.
Usai menghadiri rapat kerja ke VI Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) di PT PAL Surabaya kemarin (24/5), Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro menyampaikan hal serupa. Menurutnya, kesiapan industri pertahanan nasional perlu ditingkatkan untuk menunjang program ToT. Pemerintah, kata Menhan, akan memberi dukungan untuk peningkatan infrastruktur industri pertahanan nasional.
“Memang ada yang harus disiapkan seperti sarana prasarana, SDM, dan manajemen. Biasanya kami akan meminta pada mereka, mana yang bisa dilakukan lebih awal, hingga bisa berjalan. Kami berupaya agar sejajar,” kata Sekjen Kemhan Marsekal Madya TNI Eris Herryanto usai bertemu dengan delegasi Defense Industry Cooperation Committee (DICC) Kementerian Pertahanan Korea di Kementerian Pertahanan Jakarta, Kamis (24/5).
Menurut Eris, Indonesia dan Korea Selatan yang banyak melakukan kerjasama produksi alat utama sistem senjata (alutsista) dengan skema ToT ini memiliki sistem industri pertahanan yang berbeda. Dia mencontohkan, Industri pertahanan di Korsel adalah milik swasta, sedangkan di Indonesia merupakan BUMN. Status yang berbeda ini, kata dia, berujung pada karakter yang juga berbeda. Selain itu, sarana prasarana dan manajemen serta sumberdaya manusia yang ada pun memiliki spesifikasi yang berbeda.
“Yang pertama dilakukan dalam persiapan kerja sama ToT ini adalah pembangunan sarana dan prasarana, baru manajemen, semua kami siapkan termasuk SDM-nya,” katanya.
Upaya mensejajarkan industri pertahanan nasional dengan Korea Selatan ini, lanjut Eris, juga memerlukan dukungan dana. Namun begitu, Eris tidak merinci berapa besaran dana yang diperlukan dalam proses ini.
Usai menghadiri rapat kerja ke VI Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) di PT PAL Surabaya kemarin (24/5), Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro menyampaikan hal serupa. Menurutnya, kesiapan industri pertahanan nasional perlu ditingkatkan untuk menunjang program ToT. Pemerintah, kata Menhan, akan memberi dukungan untuk peningkatan infrastruktur industri pertahanan nasional.
0 comments:
Post a Comment