Demi Pacu Produksi, Pemerintah Diharapkan Beri Fasilitas Khusus Akses Kredit

Jakarta | Pelaku industri pertahanan berharap pemerintah memberi kemudahan akses kredit menyusul disahkannya UU Industri Pertahanan.

Direktur Utama PT Sari Bahari, Ricky Hendrik Egam, menilai kemudahan kredit perbankan penting untuk meningkatkan kapasitas produksi. Selama ini belum ada skema kredit khusus bagi industri pertahanan. “Skema khusus misalnya keringanan untuk modal,” jelasnya, Rabu (30/1/2013).

Sari Bahari merupakan satu-satunya perusahaan di Indonesia yang telah memasarkan bom ke luar negeri. Februari tahun ini, sebanyak 3.000 hulu ledak roket karya perusahaan yang berbasis di Malang itu diekspor ke Republik Chile. Capaian itu didapati setelah memenangi tender yang diikuti 43 negara.

Ricky mengaku untuk memproduksi bom itu pihaknya baru bisa mengakses kredit perbankan senilai Rp 2 miliar dari BNI. Idealnya nilai untuk pengembangan pembuatan bom perlu lebih dari Rp 20 miliar. “Kami mengajukan kredit itupun harus menyertakan jaminan seperti umumnya. Seharusnya ada skema khusus,” tegas pria yang sudah 10 tahun lebih menjadi rekanan PT Pindad.

Hulu ledak roket berukuran 70 mm yang diekspor ke Chile itu berjenis bom smoke warhead. Bom itu biasa digunakan untuk latihan dan mampu meledak serta mengeluarkan asap saat mengenai sasaran. Sari Bahari saat ini juga memproduksi bom latih asap P100 untuk pesawat sukhoi. Bom jenis ini dibuat bekerja sama dengan PT Dahana (persero) yang bergerak di bidang bahan peledak. P100 sejak 2007 sudah digunakan oleh TNI AU.

Ricky mengaku Malaysia dan Vietnam tertarik dengan P100. Meski hanya bom latih, spesifikasi dan bobot bom sesuai dengan bom guna keperluan tempur. Bom latih untuk pesawat Sukhoi sebenarnya juga diproduksi PT Pindad. Hanya bedanya perusahaan pelat merah itu memproduksi bom latih asap (BLA) 50 atau seberat 50 kg.

Bom P100 (Formil Kaskus)

Bambang Susetya, staf penelitian dan pengembangan Pindad mengatakan satu bom latih biasanya diproduksi dengan biaya Rp 20 juta sampai Rp 50 juta. Selain BLA 50, Pindad juga mengembangkan BLA 250, bom tajam 250 dan 125. Bom-bom tersebut belum dijual ke luar negeri tetapi sudah digunakan sebagian matra TNI.

Sebagai informasi tambahan, UU Pertahanan yang disahkan akhir 2012 lalu mengamanatkan belanja alat utama sistem persenjataan sebisa mungkin menggunakan produk dalam negeri. Kalaupun terpaksa membeli keluar negeri diharapkan ada alih teknologi.

Seiring kebijakan itu, industri pertahanan yang sudah mengakses kredit perbankan cukup besar yakni PT Palindo Marine. Perusahaan berbasis di Batam yang pekan lalu selesai membuat Kapal Perang Republik Indonesia Beladau 643 itu mendapat kredit dari Bank Mandiri Rp 42,14 miliar. Pinjaman itu terdiri dari kredit modal kerja (KMK) sebesar Rp 22,67 miliar dan bank garansi sejumlah Rp 19,47 miliar.

Bank Mandiri sebelumnya telah memberikan dua pinjaman serupa dengan nilai total Rp 65,97 miliar untuk pembangunan KRI Clurit dan KRI Kujang di galangan yang sama.

Mukti Syarif Rivai, Manajer Teknik Palindo mengaku memilih Batam sebagai basis produksi karena sejumlah kemudahan, di antaranya bebas pajak dan pasokan bahan baku di sana lebih terjamin.

● Solopos