Setoran Freeport Indonesia Sejak 1991

 Seberapa Besar Setoran Freeport Indonesia Sejak 1991?

Pemerintah memperpanjang kontrak karya Freeport pada 1991.

Jakarta � Sejak kontrak karya Freeport Indonesia diperpanjang pada 1991, perusahaan tambang asal Amerika Serikat itu telah membayar kewajiban kepada pemerintah Indonesia sebesar US$ 14,5 miliar (per September 2012).

"Total kewajiban keuangan itu sesuai dengan ketentuan yang mengacu pada kontrak karya 1991," kata Head of Corporate Communications Freeport Indonesia, Daisy Primayanti, kepada VIVAnews.

Seperti diketahui, pada 1991, kontrak karya Freeport Indonesia diperpanjang menjadi 30 tahun hingga 2021 dengan opsi perpanjangan dua kali, masing-masing 10 tahun.

Ia menjelaskan, jumlah tersebut terdiri atas pembayaran pajak penghasilan badan sebesar US$ 9,1 miliar, pajak penghasilan karyawan, pajak daerah, serta pajak-pajak lainnya US$ 2,7 miliar, royalti US$ 1,4 miliar, dan dividen sebesar US$ 1,3 miliar.

Selain itu, Freeport Indonesia memberikan kontribusi tidak langsung bagi Indonesia termasuk investasi infrastruktur di Papua seperti kota, instalasi pembangkit listrik, bandara udara dan pelabuhan, jalan, jembatan, sarana pembuangan limbah, dan sistem komunikasi modern.

Infrastruktur sosial juga disediakan oleh perusahaan, seperti sekolah, asrama, rumah sakit dan klinik, tempat ibadah, sarana rekreasi, dan pengembangan usaha kecil dan menengah.

"Freeport Indonesia telah melakukan investasi senilai kurang lebih US$ 7,2 miliar pada berbagai proyek," katanya.

Sepanjang 2012, perusahaan tambang asal Amerika Serikat, Freeport Indonesia, telah membayar pajak dan royalti kepada pemerintah senilai US$ 955,6 juta (Rp 9,08 triliun dengan kurs Rp 9.500).

Namun, setoran itu anjlok 60,2 persen dibandingkan 2011 yang mencapai US$ 2,4 miliar.(art) 

 Setoran Freeport ke Pemerintah RI Anjlok, Apa Sebabnya?

Setoran itu anjlok 60,2 persen dibanding 2011 sebesar US$ 2,4 miliar.

Sepanjang 2012, perusahaan tambang asal Amerika Serikat, Freeport Indonesia, telah membayar pajak dan royalti kepada pemerintah senilai US$ 955,6 juta (Rp 9,08 triliun dengan kurs Rp 9.500). Setoran itu anjlok 60,2 persen dibandingkan 2011 yang mencapai US$ 2,4 miliar.

"Penurunan kontribusi langsung Freeport yang signifikan pada 2012 karena tidak adanya pembayaran dividen 2012," kata Head of Corporate Communications Freeport Indonesia, Daisy Primayanti, kepada VIVAnews, Selasa 5 Februari 2013.

Selain itu, selama 2012, Freeport Indonesia melakukan kegiatan tambang di area tambang terbuka (open pit) dengan kadar mineral yang rendah. Ditambah pemogokan karyawan pada akhir 2011 dan awal 2012 menjadi penyebab turunnya produksi tembaga dan emas.

Freeport Indonesia optimistis dapat meningkatkan produksi pada 2013, karena akan menambang di daerah dengan kadar yang lebih tinggi. Ia berharap pada 2013 hubungan manajemen Freeport dengan para pekerja semakin membaik dan harmonis.

"Pada akhirnya diharapkan dapat mengembalikan kinerja perusahaan agar dapat kembali membayarkan dividen berdasarkan pada proyeksi harga saat ini," katanya.

Seperti diketahui, total pembayaran langsung yang telah dilakukan Freeport sepanjang 2012 terdiri atas pajak penghasilan badan sebesar US$ 674,4 juta, pajak lain-lain US$ 205,2 juta dan royalti US$ 76 juta.

Freeport Indonesia menargetkan dapat menjual 1,1 miliar pounds tembaga dan 1,2 juta ounces emas pada 2013.(art) 

 Siapa Penikmat Terbesar Pajak dan Royalti Freeport?

Total setoran Freeport kepada pemerintah RI mencapai Rp 9,08 triliun.

Sepanjang 2012, PT Freeport Indonesia memenuhi kewajiban pembayaran kepada pemerintah Indonesia senilai US$ 955,6 juta (Rp 9,08 triliun; kurs Rp 9.500). Pemerintah pusat menikmati setoran pajak dan royalti paling besar.

Total pembayaran langsung yang telah dilakukan Freeport sepanjang 2012 terdiri dari pajak Penghasilan Badan sebesar US$ 674,4 juta, pajak lain-lain sebesar US$ 205,2 juta dan royalti sebesar US$ 76 juta.

Dari total pajak triliunan rupiah tersebut, paling besar mengalir ke pemerintah pusat sebesar US$ 841,2 juta, lalu diikuti oleh pemerintah kabupaten Mimika sebesar US$ 52,8 juta, pemerintah provinsi Papua sebesar US$ 34,5 juta dan ke kabupaten-kabupaten lainnya di Papua senilai US$ 27,1 juta.

"Nilai pembayaran pajak, royalti, dan dividen berfluktuasi sesuai dengan perubahan harga komoditas, tingkat penjualan dan produksi," kata Head of Corporate Communications Freeport Indonesia, Daisy Primayanti, kepada VIVAnews, Selasa 5 Februari 2013.

Jika dibandingkan setoran Freeport kepada pemerintah pada 2011, pembayaran Freeport Indonesia kepada pemerintah pada 2012 turun drastis. Total pembayaran Freeport selama 2011 mencapai US$ 2,4 miliar.

Setoran Freeport pada 2011 itu terdiri atas pajak penghasilan badan sebesar US$ 1,6 miliar, pajak penghasilan karyawan, pajak daerah serta pajak-pajak lainnya sebesar US$ 397 juta, royalti US$ 188 juta, dan dividen bagian pemerintah US$ 202 juta.(eh) 

 Freeport Setor Triliunan Rupiah ke Pemerintah RI

Turun dibandingkan setoran tahun lalu.

Presdir Freeport Indonesia, Rozik B Soetjipto.

Sepanjang 2012, PT Freeport Indonesia memenuhi kewajiban pembayaran kepada pemerintah Indonesia senilai US$ 956 juta (Rp 9,08 triliun). Namun, setoran kepada negara itu lebih rendah dibandingkan total pembayaran Freeport Indonesia pada 2011.

"Total pajak, yang terdiri atas PPh Badan, pajak penghasilan karyawan, pajak daerah serta pajak-pajak lainnya sebesar US$ 880 juta dan pembayaran royalti sebesar US$ 76 juta," kata Presiden Direktur Freeport Indonesia, Rozik Boedioro Soetjipto dalam pesan singkatnya kepada VIVAnews, Senin 4 Februari 2013.

Jika dibandingkan setoran Freeport kepada pemerintah pada 2011, pembayaran Freeport Indonesia kepada pemerintah pada 2012 turun drastis. Total pembayaran Freeport selama 2011 mencapai US$2,4 miliar.

Setoran Freeport pada 2011 itu terdiri atas pajak penghasilan badan sebesar US$ 1,6 miliar, pajak penghasilan karyawan, pajak daerah serta pajak-pajak lainnya sebesar US$ 397 juta, royalti US$ 188 juta, dan dividen bagian pemerintah US$ 202 juta.(art)

 ● Vivanews