Indonesia Akan Mempunyai Terowongan Kereta Api Sepanjang 13km

Jakarta | Mimpi Indonesia mempunyai terowongan kereta api panjang siap menjadi kenyataan. Proyek pembangunan kereta api dari Provinsi Bengkulu menuju Provinsi Sumatera Selatan nantinya akan dilalui terowongan KA sepanjang 13 km.

"Nanti akan ada terowongan yang membelah bukit sepanjang 13 km. Saat ini terowongan KA terpanjang di Indonesia saat ini hanya 1.000 m," ujar Pelaksanaan Harian Dirjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan merangkap Direktur Lalu Lintas dan Angkutan KA Anggoro Budi Wiryawan dalam jumpa pers GAPEKA tahun 2013 di Kantor Kementerian Perhubungan, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Jumat (8/3/2013).

Proyek ini direncanakan akan dibangun oleh PT Mandala Resources. Saat ini proyek tersebut masih dalam pembahasan Feasibility Study (FS).

"Dipegang oleh investor asal Korea yaitu PT Mandala Resources. Saat ini baru sudah rampungkan FS," katanya.

Total investasi dari proyek ini adalah senilai Rp 30 triliun dengan panjang lintasan sepanjang 230 km. Nantinya rute ini hanya akan dilewati oleh KA khusus pengangkutan batubara.

"Lebar relnya 1435 mm dengan kapasitas rencana produksi 45 juta ton/tahun," ujarnya.


  ● Detik  

Lokomotif Baru Di Impor dari Amerika

PALEMBANG | Selain meningkatkan pelayanan terhadap penumpang, PT Kereta Api Indonesia (KAI) Divre III Sumsel juga fokus meningkatkan kemampuan angkut batu bara. Ada beberapa program yang direncanakan, sedang dan telah dilakukan mulai awal tahun ini untuk mewujudkan itu.

Dijelaskan Manajer Humas PT KAI Divre III Sumsel, Jaka Jarkasih, pihaknya merencanakan penambahan delapan stasiun baru pada jalur operasional KA. Delapan stasiun itu berlokasi di Labuhan Ratu, Rejosari Baru, Martapura Baru, Gilas Baru, Sepancar Baru, Belatung, Blimbing Airkaka, dan Peninjauan Baru. “Tendernya sudah selesai, sekarang dalam proses pembangunan,” ungkapnya, kemarin.

Diakuinya, pembangunan delapan stasiun baru itu merupakan bagian dari rencana pihaknya pada tahun ini. Ditargetkan, pembangunan selesai secepatnya agar delapan stasiun itu segera dioperasionalkan. “Harapannya akhir tahun nanti dapat diselesaikan,” cetus Jaka.

PT KAI juga melakukan beberapa pengembangan lain, seperti perluasan Stasiun Tanjung Enim Baru dan Tarahan. “sifatnya hanya upgrading stasiun yang sudah ada,” ujarnya. Total saat ini ada 69 stasiun yang dimiliki PT KAI Divre III Sumsel, semuanya akan direvitalisasi dan sterilisasi untuk meningkatkan kebersihan dan ketertiban dalam stasiun.

Pihaknya juga akan melakukan penambahan jalur ganda sepanjang 100 kilometer (km) dari Gihama, Blambangan Umpu, Tanjung Rambang X5 dan X6, Niru langsung ke Tanjung Enim Baru.  Ditambahkan Jaka, akan dilakukan pula pengembangan bengkel di Balayasa (Lahat) dan pembuatan griya masinis di Stasiun Ketapang.

Terobosan yang dilakukan PT KAI Divre III Sumsel ini, katanya, bagian dari rencana besar pengembangan infrastruktur untuk mendukung angkutan batu bara 20 juta ton pada 2014. “Semua yang dilakukan dalam upaya meningkatkan kapasitas angkutan batu bara,” cetus Jaka.

Ada sekitar  2.000 gerbong  dengan kapasitas angkut 50 ton yang disiapkan untuk menunjang target tersebut. “Sebanyak mungkin armada kita siapkan untuk mengeluarkan kekayaan alam Sumsel, khususnya batu bara,” jelasnya.

Tahun ini juga, Sumsel akan kedatangan 44 unit lokomotif baru. Rinciannya, 10 unit tiba pada 8 Maret, 10 unit pada 31 Maret, 10 unit pada 30 April, dan 14 unit sisanya akan diterima PT KAI Divre III Sumsel pada 31 Mei mendatang. “Lokomotif tersebut merupakan kiriman dari Indiana Monte, Amerika Serikat,” tutur Jaka.

Dijelaskannya, tambahan lokomotif tersebut murni untuk mendukung optimalisasi angkutan batu bara di luar angkutan penumpang. Total saat ini, PT KAI Divre III Sumsel telah memiliki lokomotif hampir 100 unit banyaknya. ”Tahun ini, kita targetkan dapat mengangkut 18,5 juta ton batu bara. Dimana, dalam sehari diharapkan mampu terangkut 40 ribu ton lebih,”imbuhnya.

Sedangkan untuk kereta penumpang, tahun ini kelas ekonomi dan bisnis akan ditambah fasilitas AC (air conditioner). Ini dalam rangka meningkatkan kenyaman penumpang. Untuk kemungkinan kenaikan harga tiket, belum diputuskan sekarang karena akan dinegosiasikan dulu dengan pemerintah.

”Saat ini, untuk KA Limex tujuan Tanjung Karang (Lampung) dan Sindang Marga tujuan Lubuklinggau semua keretanya (gerbong, red) sudah dijadikan kelas eksekutif. Masing-masing kereta disediakan lima gerbong,” tukas Jaka.(rip/ce2)


  ● JPNN  

Tiga Kota Yang Jadi Proyek Percontohan Transportasi Perkotaan Berkelanjutan

Jakarta | TIGA kota di Indonesia, yaitu Medan, Batam, dan Manado, menjadi proyek percontohan inisiatif transportasi perkotaan Indonesia yang berkelanjutan atau Indonesia Sustainable Urban Transport Initiative (Indo Sutri).

Kesepakatan bersama Indo Sutri antara perwakilan ketiga kota dengan Menteri Perhubungan E.E. Mangindaan ditandatangani hari ini, Kamis (7/3) di Gedung Kementerian Perhubungan, Jakarta. Turut hadir dalam acara penandatanganan tersebut perwakilan dari Bappenas, Kementerian Lingkungan Hidup, Kepolisian RI dan Dewan Nasional Perubahan Iklim.

Mangindaan menjelaskan, sebagai proyek percontohan, di ketiga kota akan diterapkan bentuk transportasi perkotaan yang berkelanjutan yang lebih ramah lingkungan. Misalnya, mengalihkan penggunaaan bahan bakar minyak ke gas dan pembangunan prasarana transportasi yang memerhatikan kondisi lingkungan.

"Ramah lingkungan itu termasuk kendaraannya. Kalau tidak bisa memakai BBM, memakai gas. Begitu juga membuat terminal dan itu dasarnya harus dari Amdal(analisa mengenai dampak lingkungan. Red),"ujarnya usai penandatanganan kesepakatan bersama tersebut.

Implementasi Indo Sutri melibatkan lintas kementerian dan Pertamina. Pengalihan BBM ke gas misalnya akan melibatkan Kementerian Perindustrian selaku penyedia converter kit, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan Pertamina penyediaan infrastruktur, seperti stasiun pengisian bahan bakar gas (SPBG).

Untuk proyek ini, disediakan anggaran khusus dari pemerintah dan tidak menutup kemungkinan untuk melibatkan bantuan dari pihak internasional. Diharapkan, proyek tersebut bisa berhasil diterapkan di ketiga kota dan menjadi contoh bagi kota lain. Untuk pengalihan dari BBM ke gas membutuhkan kesiapan infrastruktur seperti SPBG. Namun infrastruktur ini masih disiapkan sehingga tahun depan sudah mulai bisa diterapkan.

"Tahun ini sudah harus dimulai konsepnya.Tahun depan sudah mulai. Sejak tahun lalu sudah dibicarakan mengalihkan BBM ke gas tapi infra belum terpasang semua jadi kita bikin pilot project,"papar menteri.

Seluruh stakeholder akan diminta untuk bersiap-siap menghadapi proyek tersebut."Organda dan sebagainya kita minta supaya siap-siap mana yang siap dialihakan ke converter sambil menunggu infrastruktur,"tambahnya.

  ● Jurnas  

Terowongan Blok M Di Targetkan Selesei Akhir Tahun

Jakarta | Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan menargetkan proyek pembangunan terowongan jaringan utilitas bawah tanah (ducting) selesai pada akhir tahun ini. Terowongan sepanjang 1,35 kilometer ini akan memanjang di kawasan niaga Blok M, Jakarta Selatan.

"Proyek ini akan menjadi yang pertama di Jakarta," kata Kepala Suku Dinas Jalan Jakarta Selatan Yayat Hidayat ketika ditemui pada Jumat, 1 Maret 2013. Sebenarnya Jakarta sudah memiliki sistem ducting seperti ini di kawasan SCBD. Tapi, saluran tersebut dikelola pihak swasta.

Proyek ini sebenarnya sudah berjalan sejak tahun 2011. Hanya pada tahun lalu, pemerintah menghentikan pengerjaan. Alasannya, kontraktor pemenang tender tidak mampu menyelesaikan pekerjaan sesuai target.

Kontraktor dikatakan hanya mampu menyelesaikan 40 persen dari total kontrak pembangunan sepanjang 636 meter. Sehingga pada Juni nanti akan digelar tender ulang untuk menyelesaikan sisa pekerjaan.

Secara keseluruhan proyek ini menelan biaya hingga Rp 16,9 miliar. Terowongan ini akan ditanam di enam titik di kawasan Blok M, yaitu Jalan Melawai 3, Melawai 4, Melawai 4A, Melawai 5, Melawai 9, Melawai 9A, dan sebagian Jalan Iskandariah.

Yayat mengatakan kawasan Blok M dipilih karena diperkirakan akan mendatangkan keuntungan. Alasannya, kawasan tersebut merupakan salah satu pusat perputaran uang. "Saat ini aturan sewanya masih digodok di Pemerintah Provinsi," ujar dia.

Secara fisik terowongan yang akan ditanam tersebut terdiri dari balok-balok yang disusun. Tiap baloknya memiliki lebar 1,5 meter dan tinggi 2 meter. Di dalam balok terowongan tersebut akan dijejali jaringan utilitas seperti saluran air, jaringan PLN, telepon, dan serat optik.

Di antara jaringan sepanjang 1,35 kilometer tersebut akan ada 15 balok distribusi yang tersebar di Jalan Melawai 3, 4, 5, dan 9. Fungsinya adalah untuk menyalurkan jaringan kepada pelaku usaha yang menyewanya. "Jadi nanti tidak perlu ada galian baru jika akan ada penambahan jaringan. Pelaku usaha tinggal colok saja ke blok distribusi," kata Yayat.

Selain fungsi ekonomi, secara nilai tata ruang proyek ini dinilai menguntungkan. Alasannya, tidak perlu ada galian baru yang kadang merusak trotoar atau badan jalan saat ada pembangunan jaringan.

Source: Tempo

Bajaj lokal

 Jokowi dukung pembelian Bajaj lokal 

Rencana Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) membeli Bajaj baru dari Swedia untuk merubah penampilan transportasi roda tiga tersebut. Namun, sebelum dilakukan pembelian, harus dilakukan test drive terlebih dahulu.

"Dicoba, kalau enggak coba kan ndak ngerti, yang nyoba sopir Bajaj jangan saya. Nanti listrik kendalanya apa. Nanti cari colokan sulit, misalnya ternyata baterai gampang abis, cari listrik gimana," kata Jokowi di Balai Kota Jakarta, Jumat (1/3).

Mantan wali kota Solo ini juga tidak menampik tawaran dari produsen lokal. Tetapi harus spesifikasi dalam arti spare part harus ada, dapat dilakukan penjualan kembali (purna jual).

"Seneng sih yang lokal. Tapi keselamatan terutama, ada uji emisi, semua harus ada. Kalau iya silakan jalan, saya dukung yang lokal," paparnya.

Sementara itu, mengenai tuntutan koperasi yang menaungi Bajaj untuk membatalkan sistem lelang dalam pengadaan Bajaj baru belum dapat diputuskan. Sebab, Jokowi mengaku belum mempelajari dokumennya seperti apa, karena hal ini menyangkut secara hukum.

"Ya belum tahu. Yang paling penting satu jangan ada monopoli, kedua sosialisasi kepada masyarakat perbajajan harus rinci, detail, semua transparan, terbuka, enggak ada yang ditutupi. Kelihatannya kan enggak ada yang monopoli, kelihatannya," katanya.

Namun, setelah dokumen sudah berada di tangannya dan dipelajari, maka Jokowi akan memilih melakukan penggantian Bajaj dengan yang baru. Sebab, Bajaj yang beroperasi di Ibu Kota sudah berumur 20 hingga 30 tahunan.

"Ya ganti baru dong, Bajaj sudah 20 tahun 30 tahun masa dengar suaranya begitu, cari suara yang halus," tandasnya.(mdk/did)

 'Pengusaha harus punya duit untuk ikut lelang pengadaan Bajaj' 

Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Udar Pristono menyatakan, pengusaha harus memenuhi sejumlah syarat untuk mengikuti lelang pengadaan Bajaj. Syarat yang harus dipenuhi di antaranya adalah soal administrasi, teknis, dan finansial.

"Untuk administrasi harus punya legalitas dan surat berbentuk badan hukum. Teknis berkaitan dengan kendaraan yang akan disiapkan harus baik. Secara finansial juga ada, harus punya modal," ujar Pristono di Balai Kota Jakarta, Jumat (1/3).

Khusus untuk modal, pengusaha diharuskan memiliki 10 persen dari nilai investasi. Jika nilai investasinya sebesar Rp 5 miliar, pengusaha diwajibkan memiliki minimal Rp 500 juta.

"Syarat-syarat harus dipenuhi jika ingin mengikuti lelang. Mereka juga harus siap," katanya.

Meski demikian, dia mengaku memiliki niat untuk memberdayakan koperasi untuk pengadaan Bajaj. Jadi pengadaan Bajaj tak melalui lelang.

"Koperasi yang sudah ada inginnya juga diberdayakan, karena mereka tidak sanggup punya pool, karena terbentur biaya," katanya.

Dia mempersilakan jika ada koperasi yang ingin melakukan gugatan terhadap sistem lelang karena dianggap melakukan monopoli. Namun, gugatan yang diajukan harus disertai bukti, karena sistem lelang sudah mengikuti Peraturan Presiden (Perpres).

"Kita melakukan lelang itu ikuti Perpres 70 kok, ada pengumuman di koran, pada waktu lelang harus siap. Koperasi dilegalisasi oleh badan hukum," jelasnya.(mdk/dan)


   ● Merdeka  

18 Kapal Baru Diresmikan Tahun Ini

Jakarta | Untuk meningkatkan keterhubungan antar pulau di Indonesia Kementerian Perhubungan kembali menambah jumlah kapal roll on-roll off (ro-ro) dan kapal perintis. Sebanyak 18 kapal yaitu 14 kapal roll on-roll off dan empat kapal perintis akan diresmikan pada tahun ini. "Kapal tahun ini saja ada 10 untuk timur, empat untuk barat dan empat kapal perintis yang akan diresmikan," ujar Menteri Perhubungan E. E.Mangindaan di Gedung Kementerian Perhubungan, Jakarta, Kamis (21/2).

Kapal Ro-Ro yang akan beroperasi tahun ini berkapasitas 75 GT ( Gross Ton). Sedangkan empat kapal perintis masing-masing berkapasitas 1200 DWT sebanyak dua unit,750 DWT (Dead Weight Ton) sebanyak satu unit dan 500 DWT juga satu unit.

Menteri E.E. Mangindaan mengakui meski sudah ditambah, jumlah kapal yang ada masih kurang untuk memenuhi kebutuhan konektivitas antar pulau. Saat ini terdapat 67 rute perintis yang baru bisa dilayani oleh 32 kapal milik pemerintah. Dengan penambahan empat unit kapal baru ini, baru 36 unit kapal yang melayani rute perintis yang ada.

Tidak hanya mengalami kekurangan daalam jumlah kapal,pemerintah juga mengalami kendala pada minimnya jumlah SDM yang handal dan mumpuni. Saat ini kebutuhan SDM kelautan mencapai 7.000 orang per tahun yang terdiri dari berbagai posisi seperti nahkoda, teknisi mesin, mualim dan sebagainya padahal ketersediaan tidak ada separuhnya.

"Sambil kita membangun dermaga, pelabuhan, kapal, SDMnya juga harus kita perbanyak sebab kita benar-benar kekurangan SDM. SDM yang dibutuhkan 7.000 orang, sekarang baru bisa 1.500 orang per tahun," papar menteri. Pengadaan 18 kapal tersebut menurut Kepala Pusat Komunikasi Publik Kementerian Perhubungan memakai kontrak tahun jamak. "Anggaran pengadaan kapal ini berasal dari DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) tahun 2012 sampai 2013," ungkap Bambang.

Kapal perintis berkapasitas 750 DWT menelan anggaran Rp 24 miliar,kapal 500 DWT sebesar Rp 20,4 milyar dan dua kapal 1200 DWT adalah Rp 95,4 miliar. Sedangkan untuk kapal Ro-Ro menelan anggaran Rp 30-35 miliar.

Hari ini Menhub E.E. Mangindaan juga melantik dua pejabat eselon I di Kementerian Perhubungan. Masing-masing Bobby R. Mamahit sebagai Direktur Jenderal Perhubungan Laut dan Santoso Edi Wibowo sebagai Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM).

Bobby menggantikan Dirjen Perhubungan Laut sebelumnya Leon Muhammad. Sebelum menduduki jabatan barunya ini, Bobby menjabat Kepala BPSDM Kementerian Perhubungan. Sedangkan Santoso Edi Wibowo sebelumnya menjabat staf ahli menteri bidang teknologi dan energi.

  ● Jurnas  

Jalur KRL Tujuan Kota dan Tanah Abang Diuji Coba

Jakarta - PT KAI akan menguji coba jalur kereta menuju Stasiun Tanah Abang dan Kota pada Ahad, 20 Januari 2013. Uji coba ini karena jalur tersebut tak beroperasi akibat banjir yang merendam rel sejak Kamis, 17 Januari 2013. (Baca: Banjir, Penumpang KRL Turun Separuh)

"Rencananya nanti siang kami akan menguji coba jalur dengan kereta tanpa penumpang," ujar Humas Daerah Operasional 1 PT KAI, Purbawa, ketika dihubungi, Ahad. Uji coba dilakukan atas rel, sistem persinyalan, serta listrik aliran atas yang kini sedang dipulihkan. Jalur kereta yang terganggu akibat banjir, di antaranya, berada di Stasiun Sudirman, Tanah Abang, serta Kota. (Baca: Banjir, Rute-rute KRL Ini Belum Bisa Dilalui)

Menurut Purbawa, saat ini air sudah surut di ketiga stasiun tersebut. Namun pihaknya tak mau mengoperasikan kereta sebelum kondisi persinyalan dan listrik aliran atas dinyatakan prima. "Kami tak mau memaksakan, jangan sampai ternyata ada kerusakan yang membuat operasi kereta terganggu lebih parah," kata Purbawa. (Baca: Jakarta Banjir, Jadwal Kereta ke Daerah Molor)

Banjir yang merendam sejumlah stasiun membuat kereta tak beroperasi normal. Sampai hari ini, kereta dari Bogor, Depok, dan Bekasi tujuan Kota dan Tanah Abang hanya berjalan sampai Stasiun Manggarai. Selain itu, kereta dari Parung Panjang dan Serpong tujuan Tanah Abang juga hanya beroperasi hingga Stasiun Palmerah.

  ● Tempo  

KRL Buatan Inka Mulai Operasi

Inilah KfW yang merupakan KRL buatan PT Inka. Kereta ini mulai beroperasi melayani penumpang commuter line di jalur Duri-Tangerang.

Photo: KOMPAS/AGNES RITA SULISTYAWATY

 JAKARTA  KfW yang merupakan kereta rel listrik (KRL) buatan PT Inka mulai beroperasi di Jakarta, Selasa (19/2/2013).

Kereta berwarna abu-abu dengan setrip oranye ini melayani jalur Duri-Tangerang. Satu rangkaian KfW terdiri atas dua set. Setiap set berjumlah empat kereta.

Jadi total ada delapan kereta dalam satu rangkaian KfW yang dioperasikan.

Sebelum dioperasikan, KfW ini sudah diuji coba pada Senin malam. Kereta ini juga sudah beberapa kali diujicobakan sebelum digunakan untuk melayani penumpang.

  • Kompas  

Tahun ini taksi Jabodetabek pakai BBG

Jakarta | Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik mengatakan saat ini pihaknya telah melakukan kerja sama dengan pengusaha transportasi umum jenis taksi untuk menerapkan program konversi bahan bakar minyak ke Bahan Bakar Gas (BBG). Rencana tersebut mulai berjalan tahun ini sehingga dapat menekan laju konsumsi BBM subsidi sebanyak 46,01 juta kiloliter (kl).

"Menggerakkan swasta kami sudah berhasil, taksi-taksi nanti akan menggunakan gas," ujar Jero dalam rapat kerja dengan Komisi VII DPR RI, di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (18/2).

Untuk mempermudah pengemudi taksi mengisi bahan bakar, pihaknya akan membangun infrastruktur Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG) di pool taksi tersebut. Sehingga nantinya para pengemudi Taksi tersebut tidak terkendala dengan pasokan gas yang dijadikan bahan bakar. "SPBG-nya akan di poolnya jadi taksi itu ngisi dirumahnya sendiri, sehingga dengan mudah mengisinya," jelas dia.

Namun, lanjut Jero, pihaknya banyak menjumpai kendala dalam melaksanakan program yang pelaksanaannya ditargetkan pada 2012 lalu sehingga saat ini program tersebut belum juga berjalan. Jero mengungkapkan kendala pelaksanaan konversi BBM ke BBG di antaranya adalah anggarannya tidak kunjung keluar, infrastruktur yang belum memadai, pasokan gas yang belum jelas, dan pembebasan lahan untuk SPBG yang sulit. "Konversi kendalanya terlalu banyak, infrastrukturnya belum jadi, pembebasannya belum tuntas," pungkas dia. (mdk/rin)

   ● Merdeka  

Berebut Proyek Mangkrak Monorel

 "Jangan sampai tidak bermodal ngaku-ngaku mau bangun monorel."   

Proyek Monorel Yang Mangkrak

Jakarta Proyek monorel Jakarta sudah lama mangkrak. Tiang-tiangnya hanya jadi pajangan di sepanjang Jalan Rasuna Said dan Jalan Asia Afrika. Kondisi lebih terpuruk saat pemilik modal, PT Adhi Karya Tbk, menyatakan mundur dari proyek yang digagas sejak Sutiyoso menjabat Gubernur itu.

Namun, tiba-tiba pada Selasa 12 Desember, proyek ini ramai dibicarakan lantaran pengusaha kawakan Edward Soeryadjaya mengumumkan akan melanjutkan pembangunan.

Melalui Ortus Holdings Group, putra pendiri Astra International William Soeryadjaya ini mengaku telah mendapat dukungan Gubernur DKI, Joko Widodo melanjutkan proyek ini, melalui pengambilalihan saham PT Jakarta Monorail.

Direktur Ortus Group Fachmi Zarkasi mengatakan, Ortus akan menjadi pemegang saham pengendali di Jakarta Monorail.

Bovananto, Direktur PT Jakarta Monorail mengatakan, bersama Ortus perusahaan akan membangun dua jalur sepanjang 30 km. Jalur Hijau akan membentang 14,5 km dari Kuningan - Dukuh Atas - Pejompongan - Senayan - Gatot Subroto - SCBD, dan Jalur Biru sepanjang 15,5 km dari Kampung Melayu - Tebet - Casablanca - Tanah Abang - Mall Taman Anggrek.

Menurut keterangan Ortus, Pemda DKI Jakarta memutuskan untuk melanjutkan monorel yang terhenti sejak 2007 ini sebagai bagian dari penataan transportasi di Ibukota sekaligus bersinergi dengan moda transportasi yang ada agar masterplan transportasi menjadi lebih baik.

"Gubernur Jokowi memberikan dukungan penuh terhadap proyek ini," tulis pernyataan itu. "Diperkirakan dalam tiga tahun proyek monorel sudah selesai dibangun dengan dana Rp 11,5 triliun."

Untuk tahap awal, Ortus siap menggelontorkan US$ 30 juta atau sekitar Rp 288 miliar.

Soal adanya investor baru tersebut juga dibenarkan oleh Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo. "Kalau dokumen sudah lengkap hari ini juga saya putuskan, berangkat cor langsung," ujar Jokowi di Balai Kota Jakarta, Selasa, 12 Februari 2013.

Kelengkapan dokumen tersebut berkaitan dengan adanya investor baru, karena PT Adhi Karya telah mengundurkan diri dari proyek monorel. Dia mengatakan, harus ada laporan terlebih dahulu tentang investor baru yang akan terlibat dalam proyek monorel ini. "Kan itu harus ada perjanjian antara Jakarta Monorail dengan investor baru."

 Kalla Panas 

Kabar ini rupanya membuat panas kubu Hadji Kalla Group. Perusahaan milik keluarga mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla ini langsung membuat pernyataan pers membantah telah mundur dari proyek monorel Jakarta pada Rabu 13 Februari.

Kalla Group mengaku telah membahas nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) dengan Jakarta Monorail pada Desember 2012. Namun tiba-tiba Jakarta Monorail mengumumkan rekanan barunya, Ortus.

"Kami belum pernah menyatakan akan mundur," kata Sekretaris Perusahaan Hadji Kalla Group Andi Asmir, Rabu.

Karena itu, Kalla Group tetap berkomitmen merealisasikan proyek monorel Jakarta, seperti yang konsep sebelumnya.

Andi mengatakan, dalam satu bulan terakhir, Kalla Group melakukan pembicaraan yang cukup intensif dengan PT Jakarta Monorail. Bahkan, dalam rapat terakhir pada 23 Januari, disepakati PT Jakarta Monorail akan memberikan tanggapan atas draf kesepakatan kerja sama untuk pembangunan proyek monorel pada 25 Januari.

“Namun, hingga kini belum ada tanggapan. Justru pagi ini ada statement di berbagai media yang menyatakan bahwa ada investor baru," katanya.

Asmir menandaskan, Kalla Group juga tetap berkomitmen menjadi pemegang saham mayoritas di PT Jakarta Monorail, pemegang konsesi proyek monorel Jakarta.

Entah alasan apa, pada konferensi pers Kamis, Kalla Group melunak. Ia mengaku baru mempersiapkan MoU. "Belum membuat perjanjian apa-apa dengan Jakarta Monorail," ujar Andi, Kamis.

Meski sedikit kecewa, ia mengaku legawa. "Yang penting kemacetan di Jakarta bisa teratasi," kata Asmir, Kamis.

 Isu Tak Sedap 

Di balik itu semua, ada isu tak sedap menyeruak. Masuknya Ortus disebut-sebut terkait dengan balas jasa Jokowi-Ahok karena saat kampanye Pilkada DKI. Konon, pasangan itu dibiayai Edward Soeryadjaya.

Isu ini langsung dibantah. Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama membantan telah menerima dana dari Edward saat kampanye pilkada tahun lalu. “Balas jasa apa? Edward justru tidak pernah dukung kami. Saat putaran dua banyak orang klaim Edward dukung kami, tapi kami menolak,” kata Ahok, Rabu malam.

Ahok mengatakan, pembangunan monorel akan dilakukan secara transparan. Perusahaan mana pun punya kesempatan sama terlibat dalam pembangunan monorel. Asalkan memiliki cukup modal dan memenuhi persyaratan teknis. "Jadi jangan sampai tidak bermodal ngaku-ngaku mau bangun monorel."

  ● Vivanews  

Ortus Kuasai Saham Monorail Jakarta, Ini Tanggapan Kalla Group

Kalla Group berkomitmen membangun monorel melalui saham mayoritas.

 

 JAKARTA  Kalla Group berkomitmen membangun monorel melalui saham mayoritas.

Manajemen Hadji Kalla Group tetap berkomitmen untuk membangun monorel di Jakarta melalui kepemilikan saham mayoritas di PT Jakarta Monorail. Kalla Group bahkan telah menyiapkan konsep dan pendanaan untuk merealisasikan komitmen tersebut.

Hadji Kalla Group meluruskan pemberitaan yang menyatakan Kalla Group mundur dari proyek monorel Jakarta, akibat masuknya investor baru ke PT Jakarta Monorail.

"Kami belum pernah menyatakan akan mundur dan tetap berkomitmen merealisasikan proyek monorail Jakarta. Dari sisi konsep dan pendanaan juga kami sudah sangat siap," kata Sekretaris Perusahaan Hadji Kalla Group, Andi Asmir, di Jakarta, Rabu 13 Februari 2013.

Dalam satu bulan terakhir, Hadji Kalla Group melakukan pembicaraan yang cukup intensif dengan PT Jakarta Monorail. Bahkan, dalam rapat terakhir pada 23 Januari 2013, disepakati PT Jakarta Monorail akan memberikan tanggapan atas draf kesepakatan kerja sama untuk pembangunan proyek monorel pada 25 Januari 2013.

“Namun, hingga kini belum ada tanggapan. Justru pagi ini ada statement di berbagai media yang menyatakan bahwa ada investor baru dari Singapura, Ortus Group, yang katanya menggantikan kami dalam proyek monorel tersebut," tuturnya.

Asmir menandaskan, Kalla Group juga tetap berkomitmen menjadi pemegang saham mayoritas di PT Jakarta Monorail, pemegang konsesi proyek monorel Jakarta.

Kalla Group masih berpegang pada kesepakatan awal dengan manajemen PT Jakarta Monorail bahwa Kalla Group akan menjadi top majority di PT Jakarta Monorail.

"Sampai saat ini, belum ada perubahan kesepakatan antara Kalla Group dan manajemen PT Jakarta Monorail," katanya.

Komitmen pengerjaan proyek monorel Jakarta ini merupakan bukti partisipasi Kalla Group dalam memberikan solusi kemacetan Jakarta yang membutuhkan penanganan segera. Monorel diyakini sebagai solusi mengatasi kemacetan Jakarta.

“Sejak 2006, Hadji Kalla Group dan PT Jakarta Monorail secara bersama-sama terus mengembangkan rencana proyek monorel tersebut, karena memiliki semangat yang sama untuk mengatasi solusi kemacetan di Jakarta," katanya.

 Proyek Monorel Kalla Group 

Bahkan, Hadji Kalla Group juga sudah menyiapkan proyek monorel di kota-kota besar lainnya, seperti Bandung, Surabaya, dan Makassar.

Menurut Asmir, dari sisi persiapan, Kalla Group sudah sangat siap mengerjakan proyek monorel Jakarta. Di bawah Kalla Group, ada PT Bumi Karsa yang berpengalaman di bidang sipil, PT Bumi Sarana Beton yang menyiapkan infrastruktur beton penyangga monorel yang belum terselesaikan di Jakarta.

Kalla Group juga memiliki PT Bukaka Teknik Utama dan PT Kalla Elektrikal Sistem yang siap menyediakan dan membangun sistem kelistrikan monorel.

Saat ini, Kalla Group sudah menandatangani nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) dengan Pemerintah Sulawesi Selatan, Pemerintah Kota Makassar, Pemerintah Kabupaten Gowa, dan Pemerintah Kabupaten Maros.

MoU tersebut untuk pengerjaan proyek monorel sepanjang 30 kilometer yang menghubungkan Maros, Makassar, dan Gowa di Sulawesi Selatan.

Sebelumnya, Direktur Ortus Group, Fachmi Zarkasi, mengatakan, Ortus diperkirakan menjadi pemegang saham pengendali PT Jakarta Monorail yang akan segera membangun proyek transportasi massal ini. Sementara itu, dana investasi yang akan digunakan untuk membangunan proyek ini sepenuhnya dibiayai swasta tanpa mengambil dari APBN ataupun APBD. (art)

  © VIVA.co. 

Masyarakat Tetap Beli Mobil Meski Ada Monorel

 "Mobil itu gengsi. Kalau mereka punya gengsi, ya tetap beli mobil,"

Jakarta � Kemacetan di Jakarta kian parah. Lantaran kian parah itu, Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo, segera membangun monorel sebagai sarana transportasi masal (Mass Rapid Transit/MRT). MRT itu dianggap sebagai solusi atas kemcaetan.

Tapi sejumlah kalangan mengingatkan bahwa solusi apapun akan kurang berguna jika pemerintah tidak mengatur produksi kendaraan. Jalan bisa saja dilebarkan, tapi jika mobil dan motor mengalir tak terkendali, kemacetan tetap saja terjadi.

Sebaiknya, para produsen mobil menilai bahwa penyebab kemacetan bukan karena produsen terus memproduksi mobil. Presiden Direktur PT Toyota Astra Motor (TAM) Johnny Darmawawan Danusasmita menyatakan bahwa kemacetan terjadi karena faktor keamanan pada transportasi massal. Keamanan tidak terjamin sehingga mereka memilih mobil.

"Ketimbang naik angkutan umum tapi tidak safety, nanti kecopetan, kehilangan, dan lain sebagainya, maka mereka masih pilih bawa mobil sendiri," ujar Johnny dalam perbincangan di Plaza Bapindo, Sudirman, Jakarta, Jumat 8 Februari 2012.

Meski MRT dan monorel dibangun, Johnny meyakini masyarakat tetap akan membeli mobil pribadi. "Mobil itu gengsi. Selama orang hidup punya gengsi, tidak mungkin tidak membeli," kata Johnny.

Apakah itu berarti pengadaan monorel bagi masyarakat tidak akan mempengaruhi penjualan mobil pribadi? Menurut Johnny, keberadaan transportasi masal memang akan mempengaruhi penjualan mobil, namun tidak dalam jangka panjang.

"Paling 1-2 bulan. Yang penting transportasi massal yang aman," kata Johnny. Menurut hitungan Johnny, tahun 2013 penjualan mobil hanya naik 5-10 persen.

Johnny mencontohkan, di negara yang sudah lebih maju seperti Singapura dan Australia,  masyarakatnya bisa dengan bijak menggunakan kendaraan pribadi dan kendaraan umum sebagai sarana transportasi sehari-hari.

"Mereka masih punya mobil, tapi tetap naik monorel. Jadi mobilnya diparkir di suatu tempat, terus melanjutkan dengan monorel," katanya.

Namun Johnny tidak memungkiri bahwa keberadaan sarana angkutan massal memang sangat diperlukan. Karena tidak semua masyarakat mampu membeli kendaraan.

  ● Vivanews  

Menanti Proyek Triliunan Rupiah Monorel Jakarta

 Keluar dari konsorsium, Adhi Karya umumkan akan bangun monorel sendiri

Jakarta � Setelah menyatakan keluar dari konsorsium Jakarta Monorail pada Januari 2013, PT Adhi Karya Tbk, bergerak cepat. Menggandeng empat BUMN lainnya, Adhi Karya pada 7 Februari 2013 mengumumkan akan membangun monorel sendiri.

Empat BUMN tersebut Jasa Marga sebagai pemilik lahan, LEN Industri yang akan menyediakan sinyal monorel, Telkom sebagai penyedia kabel optik, dan Inka sebagai penyedia gerbong kereta api.

Direktur Utama Adhi Karya, Kiswo Dharmawan, mempresentasikan rencana pembangunan monorel ini, di Kementerian Perhubungan dan Kementerian BUMN, di hadapan Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo dan Menteri BUMN, Dahlan Iskan.

Kiswo berambisi membangun monorel sepanjang 39,36 kilometer dengan rute Bekasi Timur-Cawang, Cibubur-Cawang dan Cawang-Kuningan. Monorel ini menelan biaya sekitar Rp 8 triliun dan Adhi Karya berjanji tidak akan menggunakan uang negara. Adhi Karya akan menggandeng bank-bank BUMN untuk mendanai proyek solusi macet Jakarta ini.

Kiswo menjelaskan, proyek monorel BUMN ini tidak akan bentrok dengan proyek Jakarta Monorail. Adhi Karya fokus membangun monorel dari luar kota Jakarta hingga Kuningan, sedangkan rute Kuningan menuju dalam kota Jakarta seperti Kuningan-Palmerah diserahkan kepada Jakarta Monorail, yang menggandeng Kalla Group.

Siswo menjelaskan besaran tarif jalur Bekasi Timur-Cawang dipatok Rp 15 ribu. Kemudian Cibubur-Cawang Rp 15 ribu, dan Cawang-Kuningan Rp 10 ribu. "Ongkos akan naik 10 persen setiap dua tahun," kata Kiswo usai rapat konsorsium di Kantor Kementerian Perhubungan, Jakarta, Kamis, 7 Februari 2013.

Kiswo mengatakan monorel yang diusung perusahaannya akan memberikan banyak manfaat bagi pemerintah dan masyarakat. Monorel ini akan memotong waktu tempuh Bekasi Timur-Kuningan dari sekitar 1 jam jika menggunakan mobil pribadi menjadi 24 menit.

Waktu tempuh ini jelas lebih efektif dan efisien dibanding menggunakan mobil pribadi. Selain itu, monorel dengan nilai investasi Rp 8 triliun ini akan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi yang saat ini kebanyakan satu orang satu mobil.

Berkurangnya jumlah pengguna mobil ini, dia melanjutkan, akan bisa mengurangi subsidi BBM yang dikeluarkan pemerintah. Saat ini, rata-rata mobil bergerak 35 kilometer per jam dan mengakibatkan pemborosan subsidi BBM hingga Rp 2,5 miliar per hari. "Bayangkan, berapa yang bisa diselamatkan dari pembakaran BBM," katanya.

Monorel ini dapat menampung 94.600 orang per hari untuk ruas Bekasi-Jakarta dan 54.000 orang per hari di ruas Cibubur-Kuningan. Angka ini, menurut Kiswo, dengan durasi pemberangkatan kereta setiap lima menit. "Kalau kita perpendek setiap 2 menit lagi maka bisa meningkat lagi," katanya.

 Beroperasi 2015 

Lantas kapan selesai? Kiswo berharap pemerintah mengeluarkan Perpres penugasan kepada BUMN untuk membangun monorel ini. Enam bulan dasar hukum tersebut keluar, maka Adhi Karya akan melakukan pembangunan dan dalam waktu 1,5 tahun atau sekitar 2015 monorel ini sudah dapat dioperasikan.

Kiswo menyasar pengguna mobil pribadi dapat berpindah menggunakan monorel. Adhi Karya dan Jasa Marga akan menyediakan tempat parkir di tempat pemberangkatan awal, sehingga pengguna mobil dapat beralih menggunakan monorel menuju Jakarta.

PT Adhi Karya Tbk akan memanfaatkan median jalan tol untuk membangun monorel konstruksinya. Perseroan akan bekerja sama dengan PT Jasa Marga Tbk untuk mengurangi biaya pembebasan lahan.

Kiswo menambahkan, selain tidak memerlukan biaya mahal, penggunaan median jalan tol juga mengurangi gangguan lalu lintas saat pengerjaan konstruksi proyek.

Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo, pembangunan monorel harus segera dilaksanakan karena kemacetan di Jakarta semakin hari kian parah. Menurut dia, sudah banyak pihak yang menyetujui proyek tersebut.

"Yang mudah jangan dipersulit. Kami ini kejar-kejaran dengan kemacetan. Semua mudah kalau kita memang punya niat mendapatkan monorel atau MRT," kata Jokowi usai rapat konsorsium di Kementerian Perhubungan, Jakarta, Kamis, 7 Februari 2013.

Menteri BUMN, Dahlan Iskan, menjelaskan Adhi Karya keluar dari konsorsium Jakarta Monorail agar pemda DKI Jakarta dan Adhi Karya bisa fokus untuk mengembangkan transportasi massal di Jakarta.

"Adhi punya konsep tambahan menyambung rencana yang sudah ada. Jika konsep Adhi disambung dengan Jakarta Monorail maka jaringan monorel akan lebih panjang," katanya.

Ia menjelakan secara sisi bisnis, pembangunan monorel ini dari sisi bisnis kurang menguntungkan karena membutuhkan investasi tinggi namun dengan tiket yang tidak memberatkan masyarakat. Namun, yang penting adalah bagaimana BUMN dapat membantu memecahkan permasalahan kemacetan Jakarta.

"Yang penting Jakarta terbantu dan sekaligus penebusan dosa Adhi Karya. Dengan direksi baru, mudah-mudahan bisa fokus membangkitkan kembali Adhi," katanya.

Untuk masalah perizinan, Dahlan akan segera menemui Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo, untuk menyelesaikan masalah. "Izinnya ini menyangkut dua wilayah, Jakarta dan Bekasi. Apakah lebih cepat dikoordinasikan lewat pemerintah pusat nanti akan kita usulkan," katanya.(sj)

  ● Vivanews  

2015, Sebelas Bandara Baru Selesai Dibangun

 Pada 2013 hingga 2015 akan dirampungkan 11 bandara baru dan 14 pengembangan bandara komersial.   

Jakarta �  Pertumbuhan penumpang pesawat udara baik luar negeri maupun domestik membuat kebutuhan akan bandar udara (bandara) bertambah. Oleh karena itu pemerintah saat ini sedang gencar melakukan pembangunan bandara baru.

Pada dua tahun mendatang, 2013 hingga 2015 akan dirampungkan 11 bandara baru dan 14 pengembangan bandara komersial.

Wakil Presiden (wapres) Boediono meminta agar pemerintah dalam hal ini kementerian terkait, pihak Angkasa Pura I dan Angkasa Pura II menyelesaikan hambatan agar perampungan tepat waktu.

"Kita harus mengamankan sasaran dan komitmen bersama, apa yang sudah kita janjikan pada masyarakat harus kita penuhi," kata Wapres Boediono saat rapat soal bandara di kantornya di kawasan Medan Merdeka, Jakarta, Rabu (6/2).

Dalam rapat tersebut hadir antara lain wakil menteri perhubungan dan wakil menteri badan usaha milik negara (BUMN).

Pembangunan bandara baru maupun pengembangan kapasitas bandara dianggap mendesak akibat pertumbuhan jumlah penumpang yang tinggi. Dalam kurun waktu 2006 hingga 2012 pertumbuhan rata-rata-rata penumpang internasional mencapai 26,44%. Sedangkan pertumbuhan penumpang domestik untuk periode yang sama mencapai 11,35%.

Wakil Menhub Bambang Susantono membenarkan kebutuhan mendesak akan bandara tersebut. Akibat membludaknya penumpang tak jarang bandara menghadapi tekanan permintaan.

"Bahkan sudah ada yang harus melayani penumpang hingga 800% di atas kapasitas, seperti di Polonia Medan," kata Bambang.

Selain pembangunan bandara pemerintah juga menilai penyiapan sarana tak kalah penting misal jalan tol dan nontol sebagai akses ke bandara.

Adapun kendala pembangunan sebelas bandara oleh Kementerian Perhubungan (kemenhub) tersebut antara lain pihak kementerian masih mencari cara mengatasi kekurangan anggaran sebesar Rp 145 miliar pada tahun anggaran 2013.

Kesebelas bandara baru tersebut yaitu:

Bandara Muara Bungo, Jambi.
Bandara Bawean, Gresik.
Bandara Saumlaki Baru dan Pekon Serai, Lampung Barat.
Bandara Bone, Sulawesi Selatan.
Bandara Sumarorong, Minahasa.
Bandara Tual Baru, Maluku.
Bandara Kufar, Seram Timur.
Bandara Waisai, Raja Ampat.
Bandara Kamanap Baru dan Waghete Baru, Papua.

 Wapres kesal operasional Bandara Kuala Namu molor   

Wakil Presiden Boediono geram dengan terus molornya operasional Bandara Kuala Namu, Medan. Rencana awal, pengoperasian bandara ini ditarget pada April, namun molor menjadi Agustus.

Mundurnya operasional bandara ini lantaran terhambatnya pembangunan sarana pendukung akses menuju bandara yakni jalan non-tol. Masalah pembebasan tanah menjadi faktor penyebabnya.

Boediono menginstruksikan agar operasional bandara ini bisa segera dilakukan. "Jangan sampai ada pengunduran jadwal lagi," tegas Boediono saat rapat koordinasi pembangunan bandara di kantor wapres, Jakarta, Rabu (6/2).

Jalan non-tol ini menjadi unsur vital dalam mendukung kelancaran operasional bandara dengan kapasitas sekitar delapan juta penumpang per tahun ini. Sebab, kereta api khusus bandara hanya mampu mengangkut 15 persen dari total pengunjung.

Wakil Menteri Perhubungan Bambang Susantono memastikan Bandara Kuala Namu menjadi salah satu bandara yang akan selesai pengembangannya tahun ini. Selain Kuala Namu, Bandara Ngurah Rai dan Bandara Sepinggan menjadi target untuk selesai tahun ini.

"Bandara kita hampir semua mengalami over crowded sehingga harus dipacu pengembangannya dan direncanakan tahun ini dan tahun depan akan kita resmikan penggunaannya," jelasnya. (mdk/noe)

 ● Berita Satu | Merdeka 

Jembatan Selat Malaka Segera Dibangun

Karimun � Jembatan Selat Malaka yang menghubungkan Indonesia dan Malaysia sepanjang 41,45 kilometer dengan nilai investasi ditaksir 58 triliun rupiah segera dibangun setelah mendapat persetujuan dari pemerintah pusat. Proyek itu diyakini dapat membawa pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi kawasan.

"Pelaksanaan proyek prestisius ini telah disampaikan ke pemerintah pusat dan saat ini tinggal menunggu sinyal dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono," kata Bupati Kabupten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), Nurdin Basirun, di Karimun, Senin (4/2).

Munurut Nurdin, Pemerintah Kabupaten Karimun, Provinsi Kepri, dan Pemerintah Kabupaten Palelawan, Provinsi Riau, telah menggagas rencana bersama untuk membangun jembatan yang nantinya terhubung antara Indonesia dan Malaysia.

Sebagai tahap awal, Pemkab Karimun dan Pelalawan telah mempersiapkan rencana program merangkai pulau pulau yang akan dilalui jembatan tersebut. Selain itu, tambah Nurdin, telah dilakukan koordinasi dengan instansi terkait dan beberapa tokoh Riau dan Kepri di pusat dan daerah untuk merespons positif rencana itu. Berdasarkan kajian sementara, Jembatan Selat Malaka akan menghubungkan sembilan pulau.

 ● Koran Jakarta 

Transportasi Air, Bisakah Atasi Macet Jakarta?

 Dibuka jalur laut rute Muara Baru hingga Marunda waktu tempuh 30 menit   

Jakarta � Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menghidupkan lagi transportasi air. Moda transportasi ini sempat beroperasi pada masa pemerintahan Gubernur DKI Sutiyoso. Namun gagal dikembangkan karena kondisi sungai yang tidak mendukung.

Jika dulu waterway melaju di aliran sungai Kanal Banjir Barat, kini Dinas Perhubungan DKI Jakarta memilih jalur laut dan Kanal Banjir Timur. Kapal akan menyusuri air dari KBT Marunda hingga laut Muara Baru. Rencananya uji coba akan dilakukan dalam dua pekan ke depan.

Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Udar Pristono, menjelaskan selama uji coba, penumpang tidak akan dikenai biaya alias gratis. "Nanti kalau sudah jadi bisnis, baru jalan dan bayar," kata Pristono, Jumat, 1 Februari 2013.

Dua kapal kecil dengan daya angkut 30 orang itu akan bolak balik mengantarkan penumpang. Dan pada bulan Maret akan ditambah dua lagi hingga jadi empat kapal. Dinas Perhubungan menyiapkan dana Rp15 miliar untuk membeli dua kapal baru. Adapun kapal yang akan digunakan adalah jenis kerapu.

Angkutan ini menjadi alternatif bagi warga Marunda, Jakarta Utara, yang akan menuju Muara Baru. Untuk memudahkan, dibangun sebuah dermaga di Muara Baru dan Marunda. Jarak dari rusun ke dermaga relatif dekat yakni hanya 800 meter.

Jika menggunakan transportasi darat, dari Marunda menuju Muara Baru membutuhkan waktu sekitar 1,5 jam. Sementara dengan kapal lebih efektif yakni hanya 30 menit.

Pembukaan rute laut sepanjang 17 kilometer itu diprediksi bakal memangkas separuh perjalanan warga melalui jalur darat. Saat ini sebagian warga korban banjir Muara Baru, yang kini tinggal di rumah susun sederhana sewa Marunda, menggantungkan hidupnya dari hasil tangkapan laut yang diperjualbelikan di kawasan pelelangan ikan kawasan itu.

Selama ini warga tidak hanya berhadapan dengan macet tapi juga berjuang melawan kendaraan besar kontainer yang lewat di Tanjung Priok.

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo, mengatakan jika uji coba berhasil maka perjalanan akan diperpanjang lagi hingga ke sepanjang Kanal Banjir Timur Duren Sawit. Ini untuk memudahkan akses bagi warga di Jakarta Timur menuju Jakarta Utara atau Pantai Ancol.

"Diteruskan dari Kanal Banjir Timur ke Duren Sawit karena airnya cukup bagus," kata Jokowi. Nantinya akan ada empat rute yang dilalui moda transportasi, yaitu dari Duren Sawit, Marunda, lalu Ancol-Muara Baru, dan Muara Baru-Angke.

Jokowi berharap moda trasnportasi ini dapat mengurangi beban jalan raya, meski menurut Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, Kanal Banjir Timur tidak dirancang untuk konsep waterway. Ahok menjelaskan, konstruksi jembatan di sepanjang KBT memiliki tiang pondasi yang berdekatan. Sehingga tidak mungkin dilewati perahu. "Tidak hanya itu, ada beberapa badan jembatan yang turun," kata Ahok.

 Agar tidak gagal 

Pengamat perkotaan Yayat Supriatna, menilai 'taksi air' ini akan efektif jika didukung dengan jadwal yang teratur dan tepat waktu. Pemprov DKI juga harus memberi jaminan rasa aman sehingga warga tidak ragu untuk memanfaatkan transportasi ini. "Jam operasional harus tegas. Harus ada kepastian warga aman menggunakan itu," kata Yayat kepada VIVAnews.

Dari segi operasional, Yayat mengatakan, kapal air ini lebih mudah dibanding waterway pada era Sutiyoso. Pengelola tidak perlu menjaga permukaan air laut agar tetap stabil. Begitu juga sampah yang relatif lebih sedikit dibanding sungai.

Yayat menjelaskan, di masa pemerintahan Gubernur Sutiyoso, waterway itu tidak lagi kelanjutannya karena sampah dan ketinggian air sungai yang tidak stabil. Jika transportasi laut ini berhasil maka Jakarta akan memiliki pilihan trasnportasi.

Dengan adanya kapal ini dengan sendirinya laut yang menjadi rute perjalanan akan selalu terkontrol. Tampil lebih bersih dan indah, sehingga menambah daya tarik Jakarta sebagai daerah kunjungan wisata. Polusi pun dapat dikurangi. "Yang perlu aspek keselamatan, jangan kelebihan muatan dan jangan terlalu mahal," kata dia.

Direktur Eksekutif Institut Studi Transportasi Darmaningtyas, mengatakan, ada beberapa hal yang harus disiapkan oleh Pemprov DKI untuk menjalankan trasnportasi air di KBT agar tidak gagal seperti waterway Halimun–Dukuh Atas pada 2007 lalu.

Persiapan itu antara lain menjaga kestabilan debit air kali yang dipakai untuk moda angkutan air, pengerukan sedimentasi kali, dan penataan sepanjang kawasan sempadan kali.

Menurut dia memang sudah saatnya paradigma pengembangan jalan berubah. Saat ini sulit jika hanya mengandalkan pengembangan angkutan jalan. "Saatnya kembali melihat sungai sebagai potensi yang dapat dimanfaatkan," ucap dia. (sj)


© VIVA.co.id

Dana Besar Mega Proyek Jakarta

 Belanja pemerintah Jakarta 2013 Rp 49,97 Triliun. Untuk apa saja?

Pencanangan Persiapan Pembangunan MRT

Jakarta � Sejumlah mega proyek bakal digeber Pemerintah Provinsi DKI Jakarta setelah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2013 disahkan. Sidang paripurna DPRD 28 Januari kemarin mengetok APBD senilai Rp 49,97 triliun. Jumlah itu naik sebesar 20,84 persen dibanding APBD tahun sebelumnya yang hanya sebesar Rp 41,34 triliun.

Selain dari pendapatan daerah, anggaran tahun ini diperoleh dari sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa) tahun anggaran 2012 dan pinjaman untuk program Jakarta Emergency Dredging Initiative (JEDI).

Alokasi terbesar berada pada sektor pendidikan mencapai Rp 12,6 triliun disusul bidang pemerintahan Rp7,9 triliun, Pekerjaan Umum (PU) sebesar Rp 4,9 triliun, bidang kesehatan Rp 4,1 triliun dan sektor perhubungan sebesar Rp 3,3 triliun.

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengatakan konsentrasinya pada penanganan banjir, macet, serta penataan kampung. Jokowi menjelaskan, saat ini APBD sudah masuk ke Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi, untuk disetujui.

"Dari Mendagri muncul, saya langsung gerakkan manajemen organisasi yang ada untuk segera bergerak," ujar Jokowi di Balai Kota, Selasa, 29 Januari 2013.

Menurut Jokowi, untuk mengurai kemacetan, Pemprov DKI telah menyiapkan anggaran penambahan armada angkutan umum. Bus Transjakarta akan ditambah 450 unit, dan metromini ditambah 1.000 unit.

”Pokoknya kami mau konsentrasi ke busway dan metromini dulu. Ini yang menyangkut masyarakat," ujarnya.

Kemudian, untuk mengurangi banjir, kata Jokowi, pos anggaran yang diberikan dalam APBD 2013 cukup banyak. Mulai dari pembebasan tanah untuk normalisasi sungai sampai pembelian alat sedot air dengan teknologi terbaru.

"Untuk pembebasan tanah, pengerukan, beli alat semuanya. Sekarang sudah beda. Misalnya cara pengerukan tidak dikeruk pakai cangkul, tapi pakai alat, kemudian ngeruknya tidak pakai eskavatornya darat tapi amphibi, bisa darat bisa air," ujar dia.

Jokowi mengungkapkan pengesahan APBD yang molor membuatnya kelimpungan ketika tiba-tiba Jakarta dikepung banjir. Setelah APBD disahkan, proyek-proyek raksasa segera digarap.

"MRT masuk, kalau monorel itu yang investasi swata. Kemudian deep tunnel juga swasta. Sudah kami hitung semuanya. Jadi tidak semua pakai APBD, sebagian cari dari luar," kata Jokowi.

Proyek MRT

Rencana proyek ini sudah berjalan sejak era Gubernur Fauzi Bowo. MRT adalah singkatan dari Mass Rapid Transit yang secara harafiah berarti angkutan yang dapat mengangkut penumpang dalam jumlah besar secara cepat.

Pembangunannya dibagi tiga tahap. Tahap I koridor selatan. Menghubungkan Lebak Bulus - Bundaran Hotel Indonesia. Tahap II koridor Selatan - Utara menghubungkan Bundaran HI - Kampung Bandan. Tahap III yang menghubungkan Jakarta Timur - Barat, alternatif jalurnya Balaraja - Cikarang.

Biaya pembangunan proyek ini ditanggung pemerintah pusat dan Pemprov DKI Jakarta. Rasio skema pembiayaannya, kata Jokowi, adalah 49 persen dana hibah pemerintah pusat, dan 51 persen pinjaman lunak ke Pemerintah DKI.

Rupanya, proyek itu selama ini menuai pro dan kontra. Terutama bagi masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi pembangunan MRT tahap I: Lebak Bulus-Bundaran Hotel Indonesia. Untuk itu, Gubernur Jokowi akan kembali menggelar uji publik (public hearing) terkait rencana pelaksanaan mega proyek tersebut.

Monorel

Berbeda dengan MRT yang dibiayai hibah dari Pemerintah Jepang, monorel dikerjakan swasta. Proyek ini bergulir di era Gubernur Sutiyoso. Onggokan tiang beton terlihat di sejumlah ruas jalan di Jakarta mangkrak tak berfungsi. Tiang-tiang itu merupakan tonggak penyangga kereta rel tunggal (monorel) yang pembangunannya terhenti karena sejumlah kendala.

Rencana awal proyek ini memiliki 3 fase. Fase I: Koridor Jakarta (27km) terbagi Stage I: Jalur hijau (14km) dan Stage II: Jalur biru (13km). Fase II: Jakarta ke Bekasi dan Cikarang (18-30km), serta Fase III: Jakarta ke Tangerang dan Karawaci (16-25km).

Setelah terhenti beberapa tahun, Gubernur Jokowi menyatakan akan melanjutkan proyek itu. Angin segar itu kontan disambut oleh sejumlah penawaran pembangunan. Akhir tahun 2012 lalu ada dua proposal yang datang ke meja Pemprov DKI untuk kelanjutan pembangunan monorel.

Proposal pertama dari konsorsium PT Jakarta Monorail, sebuah konsorsium lama dengan investor swasta penuh. Yang kedua dari konsorsium Adhi Karya, sebuah konsorsium baru terdiri dari gabungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Yaitu, PT Adhi Karya, PT Telkom, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Jasa Marga, PT INKA, PT Lembaga Elektronika Negara.

Pekan lalu, penawaran serupa disampaikan Hadji Kalla Group. Pemilik Hadji Kalla Group, Jusuf Kalla, merasa terpanggil meneruskan proyek yang kurang diminati, karena memakan waktu yang lama dan sulit ini.

"Tidak mungkin kota apa pun yang penduduknya jutaan tidak ada angkutan umum yang efisien. Coba kayak sekarang Jakarta banjir. Kalau ada monorel, sebanjir apa pun bisa jalan," ujar Jusuf Kalla saat ditemui di PMI Pusat, Jakarta, Selasa 22 Januari 2013.

Pemerintah Jepang juga berminat terlibat dalam proyek monorel di Indonesia. Jika mendapat tawaran kerjasama dalam proyek ini, Jepang tak akan menolak. Wakil Menteri Pekerjaan Umum Jepang, Shigeru Kikukawa, di Jakarta hari ini, Selasa 29 Januari 2013, menyatakan komitmennya membantu pembangunan sarana transportasi massal itu dapat terwujud di Indonesia.

Deep Tunnel

Akibat kaget meninjau gorong-gorong yang hanya berdiameter 60 sentimeter, Gubernur Jokowi mencetuskan ide membangun terowongan raksasa. Terowongan multifungsi (deep tunnel) juga dipaparkan Jokowi sebagai solusi banjir Jakarta. Menurut dia, opsi ini sedang dikaji oleh kementerian terkait, dan segera dikerjakan. Untuk rute deep tunnel ini dirancang melewati Jalan MT. Haryono hingga Pluit.

Ini juga bukan gagasan baru dari Jokowi. Tetapi konsepnya sudah ada sejak era Gubernur Sutiyoso. Menurutnya, konsep itu tinggal dimatangkan, lalu dilaksanakan. Dia  yakin banyak investor berminat membiayai proyek pembangunan terowongan air yang membentang dari Jalan MH. Thamrin sampai Pluit. Proyek itu senilai Rp 16 triliun.

Jokowi mengaku ide ini datang dari Malaysia. Negeri jiran itu memang telah membangun smart tunnel (Stormwater Management and Road Tunnel) untuk menampung air hujan. Proyek ini mulai dibangun pada 2003. Kemudian resmi dibuka empat tahun kemudian, tepatnya 14 Mei 2007.

Smart tunnel ini menjadi terowongan terpanjang dengan teknologi paling maju di Malaysia. Smart tunnel mampu mengalihkan banjir, menjauh dari pertemuan dua sungai besar--Sungai Klang dan Kerayong--yang mengalir melalui pusat Kota Kuala Lumpur.

Wakil Menteri Kementerian Umum Hermanto Dardak mengingatkan ada beberapa hal yang harus diperhatikan jika ingin membangun terowongan multiguna itu. Menurutnya perlu dipertimbangkan adalah utilitas untuk bangunan di bawah tanah.

Halangan pertama yang harus diatasi adalah kemiringan terowongan yang tidak terlalu tajam. Dengan sudut kemiringan nyaris datar, maka akan terjadi penumpukan sendimentasi yang cepat sehingga dapat menghambat kerja tunnel ini saat terjadi hujan. Ditambah, masalah sampah yang selalu timbul di setiap aliran air di Jakarta. "Dalam satu sungai, jumlah sampah mencapai 30 ton," katanya 4 Januari 2013.

Namun demikian, teknologi pembuatan terowongan ini bukan hal baru di Indonesia. Proses yang sama pernah dikerjakan oleh Kementerian PU dalam pembuatan Waduk Jatibarang dan Jatigede. "PU membuat terowongan untuk mengalirkan air sungai agar waduk bisa dikerjakan. Namun untuk dilalui mobil memang belum pernah dicoba."

Giant Sea Wall

Gubernur Jokowi juga akan melanjutkan mega proyek semasa Gubernur Fauzi Bowo  tanggul laut raksasa (giant sea wall untuk mengatasi banjir akibat air pasang laut (rob) di kawasan utara Jakarta. Tanggul ini diyakini bisa menahan pasang air laut, sekaligus membuang air dari daratan ke laut.

Jokowi menyadari biaya pembangunan sangat besar. Waktunya pun bakal panjang. Tapi, untuk jangka panjang, pembangunan mega proyek tersebut dirasakan perlu. Kalkulasi biaya membangun tanggul laut raksasa atau Giant Sea Wall akan memakan dana sekitar US$ 5 miliar (Rp 47,65 triliun).

”Saya sudah suruh kepala dinas terkait untuk mendalami gagasan itu. Kalau hanya menunggu terus, sudah 26 tahun ya masih rencana terus. Saya gak mau disuruh buat rencana terus. Saya mau eksekusi saja,” kata Jokowi.

Bagaimana dan siapa yang bakal membangun, Jokowi belum menjelaskan lebih rinci.

Enam ruas jalan tol

Ini megaproyek yang belum jelas kepastiannya. Gubernur Jokowi masih gamang memutuskan apakah menyetujui atau tidak proyek Rp 42 triliun itu. Jokowi belum mengambil keputusan lantaran belum puas dengan penjelasan yang disampaikan PT Jakarta Toll Road Development selaku pihak yang akan mengerjakan proyek tersebut. Selain itu, masing-masing pihak masih memperjuangkan keinginan mereka sendiri-sendiri.

"Hasilnya belum bisa diputuskan. Ya belum nyambung. Masa belum nyambung sudah mau diputuskan," kata Jokowi usai melakukan pertemuan dengan pemangku kepentingan pembangunan enam ruas jalan tol di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa, 29 Januari 2013.

Menurut Jokowi, enam ruas jalan tol tidak akan disetujui bila pembangunannya hanya berorientasi untuk menambah pendapatan daerah, dan keuntungan bagi investor. Padahal, orientasi Pemprov DKI, kata Jokowi, untuk memberikan pelayanan dan tidak mencari keuntungan.  "Orientasi kita bukan pendapatan daerah," ujarnya.(np)

© VIVA.co.id