Menkominfo Beralih ke Teknologi Netral untuk Wimax

Jakarta - Menkominfo Tifatul Sembiring semakin menegaskan tak akan lagi mempermasalahkan perbedaan standardisasi Wimax. Tujuannya agar teknologi pita lebar dengan

batasan kode area itu bisa segera dikomersilkan.



"Pekan ini penentuan teknologi Wimax selesai. Ke depan tidak lagi membatasi teknologi," ujarnya di sela buka puasa bersama di rumah dinas menteri, di Komplek Widya Chandra, Jakarta, Jumat (19/8/2011).



Wimax sendiri sudah hampir dua tahun terkatung-katung tanpa kejelasan. Sejak pita broadband wireless access (BWA) selebar 30 MHz di spektrum 2,3 GHz dilelang

untuk 15 zona, seharusnya September 2011 ini Wimax sudah beroperasi secara penuh.



Namun Wimax belum jua beroperasi karenak para pemenang lelang mayoritas masih keberatan dengan standardisasi 16d yang diusung pemerintah. Hal itu diakui Tifatul sebagai kendala yang terjadi selama ini.



"Memang, di Peraturan Dirjen sebelumnya mengarahkan ke teknologi tertentu. Itu kan sebelum saya jadi Menkominfo. Nanti, akan ada perjanjian baru. Asalkan

industri pendukung siap penuhi TKDN (tingkat kandungan konten dalam negeri), saya berikan arahan untuk teknologi netral," kata Tifatul.



Langkah teknologi netral ini turut disambut oleh First Media, salah satu pemenang tender BWA Wimax. Menurut Dicky Moechtar, Sales Director First Media, pihaknya akan mengikuti setiap kebijakan yang diterbitkan pemerintah.



"Sebenarnya Wimax kami sudah mulai jalan di 16d. Namun cakupannya masih sebatas di Karawaci, Bintaro, dan sekitarnya. Kami menggunakan 200 menara milik sendiri. Untuk memenuhi coverage Jabodetabek, kami masih membutuhkan 800 menara lagi," kata dia.



Untuk biaya menara, kata Dicky, First Media akan menggunakan skema penyewaan tower. "Untuk biaya per menara, investasi biaya sewanya bisa berkisar Rp 10-15

juta per bulan selama setahun. Bisa dihitung sendiri berapa operasionalnya," tandas dia.

( rou / ash )





• detikInet

Kominfo Masih Cari Frekuensi Tepat untuk 4G LTE

Jakarta - Kementerian Kominfo masih belum menemukan alokasi frekuensi yang tepat untuk penggunaan jaringan seluler 4G berbasis teknologi Long Term Evolution (LTE). Itu sebabnya, untuk sementara ini, LTE belum akan jadi prioritas Kominfo.



Ditemui di rumah dinasnya, di Komplek Widya Chandra, Menkominfo Tifatul Sembiring menegaskan bahwa saat ini pemerintah belum membahas penggunaan LTE hingga dua tahun ke depan.



"Kami masih mencari frekuensi yang tepat untuk nantinya digunakan untuk jaringan LTE. Sementara kami sedang menata frekuensi terlebih dahulu, nanti kalau sudah rapi mungkin kami baru membahas mengenai LTE lagi," cetus Tifatul, Jumat (19/8/2011) malam.



Bicara masalah frekuensi yang tepat untuk LTE, Tifatul menjelaskan bahwa LTE bisa menggunakan jaringan dengan frekuensi berapa pun dan tidak hanya di 700 MHz -- seperti yang selama ini diwacanakan oleh operator dan vendor jaringan.



"Jaringan 700 MHz memang sangat baik karena itu merupakan golden spektrum yang bisa tembus ruang. Sayang kalau disediakan untuk LTE saja. Sebab, LTE lebih fleksibel dan bisa menggunakan jaringan yang lain," jelas Tifatul.



Beberapa operator besar di Indonesia seperti Telkomsel, Indosat dan XL Axiata memang sudah berulang kali menyatakan kesiapannya menggunakan teknologi LTE. Namun mereka belum bisa menerapkannya karena pemerintah tidak mau tergesa-gesa dalam menerapkan regulasi LTE.



"Kami hanya mengizinkan beberapa operator untuk melakukan tes di sebuah ruangan tertentu untuk mengetes kesiapan mereka dalam menggunakan LTE di Indonesia. Dua tahun ke depan pemerintah akan konsen pada teknologi Wimax karena itu sudah ada lebih dulu dibanding LTE," tandasnya.( rou / ash )





• detikInet

Layanan Online Gratis Lindungi Usaha Kecil

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Research In Motion (RIM) mengumumkan peluncuran BlackBerry® Management Center, sebuah layanan online gratis bagi usaha kecil untuk dapat memusatkan pengaturan perusahaan atau karyawan pemilik smartphone BlackBerry pada sistem cloud dan melindungi konten bisnis yang tersimpan di perangkat.

Layanan ini didesain untuk bisnis yang mempunyai smartphone BlackBerry hingga 100 unit yang mengakses layanan email dari sebuah penyedia layanan internet atau layanan email berbasis web seperti Gmail, Hotmail dan Yahoo!.

“Kami senang dapat memperkenalkan layanan cloud terbaru dari RIM yang didesain khusus bagi usaha kecil,” kata Vice President, Enterprise Product Management Research In Motion, Alan Panezic dalam keterangan pers-nya kepada Tribunnews, Jumat (19/8/2011).

“BlackBerry Management Center adalah sebuah layanan gratis dan sebuah cara efektif untuk mengatur dan mendukung smartphone BlackBerry milik karyawan pada sistem cloud,” ungkapnya.

BlackBerry Management Center mempermudah pengaturan perusahaan atau karyawan pemilik smartphone pada sistem cloud, dan membantu mengurangi risiko hilang atau dicurinya perangkat sehingga menjaga keberlangsungan bisnis ke depannya.

• Tribunnews

Pengelola Domain Internet Indonesia Ganti Sistem Registry

Jakarta - Ganti pengurus, Pengelola Nama Domain Internet Indonesia (PANDI) berbenah melakukan perubahan kebijakan. Salah satunya dengan rencana untuk mengganti sistem registry yang selama ini digunakan dengan standar baru.



Selama ini, PANDI tidak hanya berfungsi sebagai registry yang bertugas membuat kebijakan dan mengelola nama domain .id, tapi juga berfungsi sebagai reseller yang menjual domain kepada masyarakat pengguna.



Namun dalam beberapa bulan mendatang fungsi tersebut akan diubah. Dimana PANDI nantinya hanya akan melakukan fungsi sebagai registry. Sementara fungsi registrar akan diserahkan pada perusahaan-perusahaan yang mampu dan memenuhi persyaratan.



"Kami tidak akan membatasi jumlah registrar," tukas Ketua Umum PANDI Andi Budimansyah, dalam keterangannya, Jumat (19/8/2011).



Selain itu, PANDI juga akan menerapkan standar kebijakan internasional dalam pengelolaan nama domain .id.



Dalam masa transisi ini, organisasi yang lahir pada Desember tahun 2006 itu melakukan kerja sama teknis dengan perusahaan GMO Registry dari Jepang yang memiliki mitra lokal, yaitu PT. Telematika Mitrakreasi.



GMO selama ini dianggap berpengalaman sebagai registry domain .so, registrar terakreditasi ICANN sejak 1999 dan terdaftar sebagai anggota Asia Pasific Top Level Domain Association (APTLD) dan Africa Top Level Domain (AdTLD).( ash / fyk )





• detikInet

Kemenkominfo minta operator modifikasi sistem tekan penipuan

kepala pusat informasi dan humas kementerian komunikasi dan informatika, Gatot S Dewabrata (FOTO ANTARA )



Jakarta (ANTARA News) - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) meminta operator telekomunikasi untuk memodifikasi sistem termasuk melakukan "self filtering" untuk menekan praktek penipuan online atau daring.



"Kita terus berusaha mendorong operator untuk memodifikasi sistem mereka termasuk `self filtering` mereka untuk menyetop dan tidak akan mentransfer kalimat yang berulang-ulang yang ada indikasi penipuan di dalamnya," kata Kepala Pusat Informasi dan Humas Kemenkominfo Gatot S Dewa Broto, di Jakarta, Jumat.



Ia mengatakan, penyetopan distribusi layanan pesan singkat yang terindikasi penipuan memang sangat tergantung pada mekanisme masing-masing operator.



Sampai saat ini, praktek penipuan online masih marak terjadi terutama yang dikirimkan melalui SMS (layanan pesan singkat) secara random kepada masyarakat.



"Di sisi lain kami berharap partisipasi masyarakat untuk menyampaikan pengaduan langsung kepada aparat penegak hukum jika mendapati indikasi praktek penipuan online," katanya.



Gatot mengakui, tidak ada peraturan khusus untuk mengatur distribusi SMS termasuk tidak ada peraturan Kemenkominfo untuk mengetahui setiap SMS yang dikirimkan oleh masyarakat.



Oleh karena itu, Gatot berpendapat idealnya masyarakat mengadukan hal tersebut kepada pihak yang berwenang.



"Dan operator kalau mendapati konten yang berulang dan terindikasi penipuan sebaiknya distop," katanya.



Jika operator bersikap pasif, pihaknya akan mengumumkan tingkat keaktifan operator perihal kepeduliannya menanggapi masalah tersebut.



"Kalau mereka pasif kami akan umumkan agar publik yang menilai sendiri. Ini menyangkut loyalitas publik kepada mereka," katanya.(T.H016)





• ANTARAnews

Pengelola Domain .id Buat Sublevel Gratis

Dari 250 Ribu nama domain yang ada di Indonesia, yang menggunakan .id hanya 58 ribu.

Dari 250 Ribu nama domain yang ada di Indonesia, yang menggunakan nama domain .id hanya 58 Ribu.



VIVAnews - Tingginya kebutuhan atas internet membuat masyarakat memerlukan suatu nama domain untuk beraktualisasi. Namun, selama ini, nama domain di dunia maya masih didominasi oleh nama domain .com sedangkan nama domain Indonesia, .id, kurang populer di masyarkat Indonesia.

Salah satu problemnya adalah, pendaftaran untuk nama domain .id masih dikenai kualifikasi tertentu yang dianggap masyarakat terlalu merepotkan. Adapun nama domain luar seperti .com memberikan kemudahan layanan, seperti menggratiskan layanan, kapasitas besar, serta jaringan yang luas.



Untuk itu, PANDI (Pengelola Nama Domain Internet Indonesia) segera mengganti sistem registrasi agar memudahkan layanan dalam pembuatan domain. “Nanti kami akan bikin sublevel domain seperti my.id, yang fleksibel, tidak berbayar,” kata Andi Budimansyah, ketua Umum PANDI saat memaparkan program PANDI periode 2011-2014 di Jakarta.



Untuk kemudahan layanan, PANDI hanya akan menjalankan fungsi registrasi, yang membuat kebiajakan domain saja. Distribusi serta aplikasi domain diserahkan pada perusahaan, lembaga maupun pribadi yang menggunakan domain .id.



Sebelumnya, PANDI melaksanakan fungsi ganda, yaitu sebagai sebagai registry (otoritas atau pembuat kebijakan nama domain) serta registrar (mendistribusikan nama domain). Belum lagi, bila mendaftarkan nama domain .id, harus disertakan SIUP dan akta pendirian.



Bersamaan dengan perbaikan itu, PANDI akan menerapkan standar kebijakan internasional dalam mengelola nama domain yakni dengan melakukan kerjasama teknis dengan perusahaan GMO registry dari Jepang yang memiliki mitra lokal. GMO memiliki pengalaman sebagai registry .so, register terakreditasi ICANN sejak 1999.



Perubahan layanan ini menjadi penting, kata Andi, mengingat belum populernya domain .id. Menurut catatan PANDI, dari 250 Ribu nama domain yang ada di Indonesia, yang menggunakan nama domain .id hanya 58 Ribu. “Itu artinya seperlimanya, atau sekitar 23%. Persentasenya sangat kecil,” ujarnya.



Andi berharap, masyarakat Indonesia bangga menggunakan nama domain.id, seperti masyarakat Jepang bangga menggunakan domain .jp atau Inggris dengan menggunakan domain .uk.

Ia menambahkan, dengan neggunakan nama domain .id, pengguna akan tidak perlu takut akan ditipu, karena bila menemukan nama domain .id, berarti sudah diverifikasi sebelumnya oleh PANDI selaku registry.



Selain itu, Andi yakin pertumbuhan .id akan naik ke depannya. “Kami akan mencoba anything.id yang menampung semuanya dengan nama domain .id,” kata Andi.

• VIVAnews

Kemenkominfo Desak RIM Segera Realisasi Tiga Komitmen

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) mendesak dan mengingatkan RIM ( Research In Motion ) sebagai prinsipal BlackBerry untuk segera merealisasikan tiga komitmen yang masih tersisa di Indonesia.



"RIM dan pihak Indonesia telah mencapai 4 kesepakatan dimana RIM sudah menyatakan sanggup untuk memenuhi 4 komitmennya di Indonesia," kata Kepala Pusat Informasi dan Humas Kementerian Kominfo, Gatot S. Dewa Broto, di Jakarta, Kamis.



Ia menjelaskan, RIM telah berkomitmen untuk memenuhi tuntutan yang diminta oleh pemerintah dalam penyediaan pusat layanan purna jual dan sekarang telah memiliki lebih dari 40 Customer Care resmi (BlackBerry Authorized Customer Care Center).



Namun demikian, Gatot menyatakan, pihaknya tetap akan memantau kebenaran dan validitas serta efektifitas 40 pusat layanan purna jual tersebut.



"RIM juga berkomitmen akan membahas kemajuan terkait fasilitasi akses Lawful Interception (penyadapan) bagi penegak hukum Indonesia, yang selanjutnya akan dibahas secara tertutup antara Kementerian Kominfo dan RIM," katanya.



Selain itu, RIM telah berkomitmen untuk melakukan pemblokiran akses konten internet negatif, dan untuk itu tim teknis Kementerian Kominfo, perwakilan 6 penyelenggara telekomunikasi yang menyediakan layanan BlackBerry dan perwakilan RIM langsung secara intensif membahas persiapan filtering atau pemblokirannya.



"Dalam konteks ini, Kementerian Kominfo tetap pada posisi, bahwa pelaksanaan teknis filtering atau pemblokiran konten internet negatif tersebut harus dilakukan paling lambat 21 Januari 2011," katanya.



RIM juga melaporkan bahwa perusahaan itu akan membangun sebuah Regional Network Aggregator di lokasi yang belum disebutkan.



Gatot menambahkan, Regional Network Aggregator itu akan mengurangi biaya secara signifikan untuk carrier partner (para penyelenggara telekomunikasi) di Indonesia dan meningkatkan kinerja untuk para pengguna BlackBerry. Carrier partner Indonesia hanya perlu untuk menunjang trafik pengiriman data ke regional node.



Kementerian Kominfo menyampaikan apresiasi kepada RIM, karena proses filtering konten pornografi yang dilakukan oleh RIM pada layanan BlackBerry sudah berhasil mulai dilakukan sejak 18 Januari 2011 jam 16.00 EDT (sama dengan jam 04.00 WIB 19 Januari 2011).



Lebih lanjut juga disebutkan, bahwa proses tersebut masih terus berlanjut mengingat sangat banyaknya konten pornografi yang ada.



"Dengan demikian, dari 4 komitmen yang dijanjikan oleh RIM tersebut sudah ada 1 komitmen yang sudah selesai dilaksanakan, meskipun Kementerian Kominfo dan BRTI terus melakukan monitoring secara berkelanjutan terhadap konsistensi RIM dalam terus-menerus melakukan proses filtering konten pornografi," katanya.



Hanya saja, kata Gatot, meskipun tenggat waktu untuk realisasi komitmen tersebut masih tersisa 5 bulan hingga akhir Desember 2011, namun Kementerian Kominfo dan BRTI mengingatkan RIM untuk sesegera mungkin merealisasikan komitmennya, yaitu minimal menyampaikan progress report rencana realisasinya.



"Suatu kesalahan bagi Kementerian Kominfo seandainya menyampaikan peringatan seperti ini baru akan dilakukan pada Desember 2011 karena seakan-akan seperti tidak memberi tenggat waktu yang cukup bagi RIM untuk merealisasikan komitmennya, sehingga akibatnya akan menimbulkan kepanikan sebagian pengguna layanan BlackBerry di Indonesia," demikian Gatot S. Dewa Broto.





• Republika

Korea Selatan Incar Biofuel Indonesia

TEMPO Interaktif, Jakarta - Korea Selatan sangat membutuhkan bahan bakar minyak nabati guna memenuhi target peningkatan porsi energi bersih hingga lima kali lipat konsumsi saat ini pada 2030. Untuk memenuhi kebutuhan itu, Negeri Ginseng tersebut membidik Indonesia yang kaya akan sumber daya nabati sebagai salah satu pusat pengembangan dan produksi biofuel.



Kepala Bioenergy Research Center, Korean Institute of Energy Research, Jin-Suk Lee, mengatakan pemerintah Korea memahami permasalahan pemanasan global yang dihadapi masyarakat dunia. Pengurangan jejak karbon menjadi perhatian besar pemerintah. Salah satunya terletak pada sektor transportasi yang berkontribusi signifikan dalam pelepasan gas rumah kaca.

Alat transportasi yang ada di dunia selalu mementingkan mobilitas dalam setiap perancangannya. Batasan ini membuat pengurangan emisi gas rumah kaca dari sektor transportasi tak memiliki banyak pilihan energi alternatif.



“Bahan bakar nabati adalah satu-satunya pilihan energi bersih bagi kendaraan,” ujar Lee saat berceramah di Gedung Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Jakarta, Kamis, 18 Agustus 2011.



Hingga 2030, Negeri Ginseng berharap bisa menggenjot penggunaan bahan bakar nabati yang saat ini mencapai 20 persen konsumsi energi nasional mereka. Sayangnya, negara itu miskin akan bahan baku energi, termasuk bahan baku nabati. Sekitar 90 persen bahan bakar berasal dari impor sehingga pencarian dan penelitian bahan bakar nabati harus dilakukan di luar negeri.



Indonesia menjadi negara bidikan Korea Selatan sebagai sumber bahan baku nabati dan lokasi penelitian. Sejak 2010, pemerintah Korea Selatan mengucurkan hibah penelitian sebesar US$ 2,2 juta untuk dana penelitian dan US$ 500 ribu untuk pembangunan laboratorium penelitian di Serpong. Hibah ini dikucurkan untuk kurun waktu tiga tahun berikutnya.



Penelitian di Indonesia berfokus pada pencarian bahan bakar nabati dari bahan selain pangan. Bahan bakar nabati seperti ini sedang menjadi perbincangan peneliti energi dunia setelah bahan bakar nabati dari bahan pangan menjadi mahal akibat tertekan lonjakan harga bahan makanan.



Proyek penelitian yang sudah setengah jalan ini berjalan dengan baik. Pabrik pengolahan dan produksi bahan bakar nabati nonpangan sudah hampir rampung. Demikian pula dengan peneliti dan operator yang sebagian besar ditarik dari tenaga Indonesia sudah matang untuk menjalankan pabrik. Pada tahun 2012, pabrik perintis bahan bakar nabati nonpangan ini akan beroperasi penuh.



“Pada tahun 2030, konsumsi bahan bakar nabati kami melebihi 1 juta kilo liter per tahun. Sumber ini harus kami kami penuhi, termasuk dengan menyokong pengembangan energi alternatif ini,” kata dia.



Korea Selatan sendiri mendukung penggunaan bahan bakar nabati habis-habisan, di antarannya dengan membuat pembebasan pajak bagi masyarakat yang menggunakan bahan bakar ini. Selain itu, paket subsidi juga sedang digodok agar semakin banyak masyarakat mengkonsumsi bahan bakar ramah lingkungan.



Di Indonesia, pemerintah masih kurang serius menggarap bahan bakar nabati. Kebijakan energi nasional yang diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2005 menargetkan 17 persen energi baru terbarukan menyumbang keseluruhan konsumsi energi nasional pada tahun 2025. Dari porsi tersebut, hanya 5 persen yang ditargetkan dari bahan bakar nabati.



Menurut anggota Dewan Energi Nasional Mukhtasor, kebijakan energi alternatif di Indonesia masih terkendala permasalahan harga dan birokrasi. Tingginya subsidi yang diberikan kepada bahan bakar minyak membuat harga bahan bahar nabati sulit bersaing. Sementara peta bauran energi nasional masih tersangkut pada polemik bahan bakar nuklir.



“Energi nuklir masih jadi perdebatan sehingga menghambat perjalanan energi alternatif lainnya,” kata Mukhtasor pada kesempatan terpisah.



Di Indonesia, tambah Mukhtasor, kesadaran bahan bakar nabati pernah meningkat pesat dalam kurun waktu 2006-2007. Namun, setelah masa keemasan tersebut, pemakaian bahan bakar ramah lingkungan ini menurun drastis.[ANTON WILLIAM]

• TEMPOInteraktif