MENKOMINFO DUKUNG KADIN BUAT TABLET

Surabaya | Menkominfo Tifatul Sembiring mendukung rencana pengurus Kadin memproduksi perangkat tablet yang akan dipasarkan kepada masyarakat pada tahun ini dengan harga Rp 600 ribu.

"Kadin merencanakan produksi massal mulai tahun ini, tapi produksi awal mungkin 50.000 unit dulu," katanya dalam kuliah umum di Graha ITS Surabaya, Jumat.

Di hadapan ribuan mahasiswa ITS yang memadati gedung berkapasitas 3.000-an itu, ia menegaskan bahwa pihaknya mendukung gagasan Kadin dengan membeli sejumlah tablet untuk diberikan kepada mahasiswa.

"Kami akan berikan beberapa kepada mahasiswa secara gratis. Selain itu, kami juga akan membantu Kadin dengan mencarikan pasar ke negara lain," katanya.

Menurut dia, masyarakat dapat memanfaatkan tablet buatan Indonesia yang relatif murah itu untuk berbagai kepentingan, di antaranya e-health, e-learning, e-governmet, dan e-commerce.

"Dengan merancang aplikasi yang sesuai kebutuhan orang Indonesia, maka kita akan dapat merebut pasar IT, sehingga pertumbuhan ekonomi akan semakin cepat, sebab IT berperan 11 persen lebih dalam perekonomian," katanya.

Dalam sesi dialog, politisi PKS itu sempat ditanya upaya pemerintah dalam menangkal dampak negatif IT, seperti halnya "toko online" yang dimanfaatkan untuk menjual bayi, masjid, dan sebagainya.

"Kami sudah menyiapkan UU ITE untuk mencegahnya, tapi kami tidak bisa bekerja sendirian, karena itu kami berharap masyarakat untuk melapor kepada kami lewat laman www.aduankonten.co.id," katanya.

Ia menjelaskan UU ITE sudah mengatur enam dampak negatif IT yakni kekerasan, pornografi, ancaman/teror, penghinaan bernuansa SARA, judi online, dan pencemaran nama baik.

"Tapi, kami tidak bisa berbuat apa-apa tanpa dukungan masyarakat dalam bentuk laporan, karena kami tidak mungkin memelototi internet terus menerus. Saat ini, kami menerima satu juta laporan," katanya.

Menyikapi laporan masyarakat itu, ia menempuh dua langkah yakni melakukan blokir untuk jaringan internet dari luar negeri dan meminta bantuan polisi menindak secara hukum untuk jaringan internet dari dalam negeri.

"Jadi, laporkan saja. Tapi, bagi mahasiswa, tentu internet sebaiknya dimanfaatkan untuk menciptakan software, animasi, dan peluang bisnis lainnya," katanya.

Dalam kesempatan itu, Menkominfo menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) dengan empat PTN yakni ITS, Universitas Sumatera Utara (USU), Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo, dan Universitas Hasanudin (Unhas) Makassar.

Penandatangan MoU ini terkait kerja sama pendidikan, penelitian, dan pengembangan di bidang komunikasi dan informasi. Beberapa kerja sama yang dilakukan meliputi pertukaran tenaga ahli, pendidikan dan pelatihan, serta pertukaran informasi ilmu pengetahuan dan teknologi.

MoU yang berlaku selama tiga tahun itu ditandatangani Rektor ITS, Pembantu Rektor IV UNS Dr Widodo Muktiyo SE M Kom, Rektor USU Prof Syahril Pasaribu dan Wakil Rektor I Unhas Prof Dr Eng Dadang Ahmad Suriamiharja MEng. (*)


  ● Antara  

Kemenkominfo: pelayanan komunikasi baik meski di perbukitan

Jakarta - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) menyatakan pelayanan telekomunikasi untuk masyarakat berada dalam tingkatan yang cukup baik termasuk area minim sinyal di perbukitan Jawa Barat.

"Terdapat beberapa rujukan penilaian cukup memuaskan didasarkan pada sejumlah indikator (tolok ukur)," tulis siaran pers Kemenkominfo di Jakarta, Selasa.

Beberapa tolok ukur tersebut di antaranya, pertama, tidak ada satupun layanan telekomunikasi dari seluruh penyelenggara telekomunikasi yang benar-benar terputus koneksinya.

Kedua, "Succesfull Call Ratio" (SCR) atau keberhasilan panggil yang masih di atas rata-rata sebagaimana diatur di dalam regulasi standar kualitas layanan telekomunikasi.

Demikian pula untuk "dropped call" (panggilan terputus) dan "blocked call" (gagal panggil), juga tidak sampai mencapai batas maksimal.

Ketiga, durasi atau waktu pengiriman SMS yang masih dalam batas normal sesuai ketentuan.

Kemenkominfo mengakui memang benar terdapat sejumlah keluhan berkenaan dengan masalah kegagalan panggil dan keterlambatan pengiriman SMS.

Maka dari itu, pihak kementerian menghimbau masyarakat agar seefektif mungkin menggunakan setiap layanan yang ada agar masalah tersebut dapat diminimalisasi.

Lebih lanjut, tidak semua permasalahan terjadi karena keterbatasan jaringan.

"Tetapi juga kendala pada handset (telepon genggam) yang ada, dimana sewaktu pengiriman secara broadcast masif (pesan masal) berlangsung dipaksakan sebanyak mungkin pada peak session (jam dengan lalu lintas sibuk) yang memungkinkan kegagalan pengiriman pesan," tulis siaran pers Kemenkominfo.

Keterlambatan dan kegagalan pengiriman SMS ini juga di antaranya karena pengirim melakukannya dengan tujuan pada pengguna lain yang tidak terjangkau layanan.

Terkait dengan pelayanan telekomunikasi pada lebaran tahun ini, Menteri Kominfo mengupayakan agar operator telekomunikasi melayani pelanggan dengan optimal.

"Penyelenggara telekomunikasi tetap diperintahkan untuk menjaga kualitas layanan minimal hingga H + 7," kata Menteri Kominfo Tifatul Sembiring.

Kementerian Kominfo cukup yakin, kualitas layanan telekomunikasi hingga H+7 tetap akan terjaga dengan baik seperti beberapa tahun terakhir ini. (SDP-43/F004)

(Antara)

Kominfo sosialisasikan program KPU/USO di Padang

Padang (ANTARA News) - Kementerian Komunikasi dan Informatika menyosialisasikan dan mempublikasikan program kewajiban pelayanan umum/"universal service obligation" di Kota Padang, Rabu.

"Sosialisasi ini sekaligus untuk edukasi publik atas program Kementerian Komunikasi," kata Ketua Satuan Pengawas Internal BP3TI Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Drs Suyatno di Padang, Rabu.

Menurutnya, program itu merujuk pada kewajiban pemerintah untuk menjamin tersedianya layanan bagi setiap warga negara, meskipun negara tidak secara langsung memegang peran sebagai penyelenggara kegiatan pelayanan publik yang dimaksud khususnya di bidang telekomunikasi dan informatika.

"Penyediaan jasa akses telekomunikasi dan informatika KPU/USO di Wilayah Pelayanan Universal Telekomunikasi (WPUT) terdapat di daerah tertinggal, daerah terpencil, daerah rintisan, daerah perbatasan dan daerah yang di nilai tidak layak secara ekonomis serta daerah belum terjangkau akses dan layanan telekomunikasi," katanya.

Program KPU/USO di Kementerian Komunikasi dan Informatika lanjut Suyatno meliputi program desa dering, desa pinter, pusat layanan internet Kecamatan dan mobile-pusat layanan internet Kecamatan (M-Plik).

Dia mengatakan pada 2012 program KPU/USO di antaranya program Nusantara Internet Exchange (NIX), Plik sentra produktif, Jalin KPU/USO (Jasa akses layanan internet berupa WIFI Kabupaten) dan Telinfo tuntas (Telekomunikasi dan Informatika di palau terluar dan perbatasan) untuk menyebarluaskan akses komunikasi di seluruh Indonesia.

Dia menambahkan, dalam pengoperasian fasilitas tersebut, para penyedia dapat bekerja sama dengan UKM,

Selanjutnya, koperasi dan mitra perorangan sesuai dengan standar pelayanan minimal dan teknis yang ditetapkan oleh Kementerian Kominfo, katanya.

Sementara itu Wali Kota Padang Fauzi Bahar mengatakan saat ini dunia sedang mengalami transformasi menuju era masyarakat informasi, di mana kemajuan teknologi informasi dan komunikasi demikian pesat serta potensi pemanfaatannya secara luas, membuka peluang bagi pengaksesan, pengelolaan dan pendayagunaan informasi dalam volume yang besar secara cepat dan akurat.

"Penggunaan media elektronik merupakan faktor yang penting dalam berbagai transaksi Internasional terutama dalam transaksi ekonom dan pergadangan," katanya.

Menurutnya, kewajiban pelayanan universal di sektor telekomunikasi merupakan komitmen bersama dari seluruh negera yang tergabung dalam organisasi telekomunikasi dunia untuk menyediakan akses layanan telekomunkasi merata di seluruh wilayah di Indonesia,

"Hal ini sesuai amanat UU Nomor 36 Tahun 1999 tentang telekomunikasi dimana kewajiban pelayanan umum ini,"katanya.

Penyediaan jaringan telekomunikasi berdasarkan atas prinsip perlakuan yang sama dan pelayanan yang sebaik-baiknya bagi semua pengguna, katanya.(KR-ZON/B/N002)

Sumber : Antara

Kemkominfo dorong pendirian pabrik ponsel di Indonesia

Jakarta (ANTARA News) - Kementerian Komunikasi dan Informatika mendorong pendirian pabrik-pabrik telepon seluler (ponsel) di Indonesia, terutama untuk produk asli dalam negeri.

"Tapi kami lebih mendorong lagi kalau itu (pabrik ponsel) merupakan kreativitas anak bangsa," kata Menteri Komunikasi dan Informatika, Tifatul Sembiring, selepas membuka Indonesia Open Source Award (IOSA) 2012 di Jakarta, Rabu.

Pernyataan itu disampaikan Menkominfo dalam menanggapi pertumbuhan impor ponsel di Indonesia sebesar 22,15 persen pada periode Januari - Mei 2012.

Nilai impor komoditas ponsel Indonesia, berdasar data Kementerian Perdagangan, mencapai 1,12 miliar dolar AS pada Januari - Mei 2012 atau meningkat 200 juta dolar AS dibanding periode yang sama 2011

"Itu dari sisi perdagangannya, tapi semata-mata (produk impor) bukan hanya BlackBerry karena penjualan BlackBerry secara global sudah turun 75 persen sejak delapan bulan terakhir," kata Tifatul.

Tifatul mengharapkan Indonesia mampu memiliki produk buatan dalam negeri seperti perangkat 'tablet' seharga di bawah satu juta rupiah.

Pada Selasa (3/7), Wakil Menteri Perdagangan Bayu Krisnamurthi mengatakan Kementerian Perdagangan mendorong produsen ponsel asing membuka pabrik di Indonesia karena permintaan ponsel dalam negeri sangat tinggi(I026)

41 LPS Ajukan Seleksi Penyelenggara TV Digital

SURABAYA--MICOM : Kementerian Komunikasi dan Informatika mencatat sebanyak 41 Lembaga Penyiaran Swasta di kawasan Jawa dan Kepulauan Riau telah mendaftar dalam seleksi penyelenggara televisi digital.

"Sejak dibukanya pendaftaran para penyelenggara penyiaran tanggal 5 Juni lalu sampai sekarang ada 41 LPS. Namun, jumlah tersebut belum mencakup keseluruhan karena pendaftaran masih dibuka sampai 18 Juni 2012," kata Staf Ahli Menteri Komunikasi dan Informatika bidang Komunikasi dan Media Massa, Henry Subiakto.

Saat ditemui saat menjadi pemateri tentang Ketrampilan Humas Menghadapi Media dan Perkembangan ICT, di Forum Humas BUMN, di Surabaya, Jumat (8/6)malam, Henry mengemukakan, sesuai Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 121/KEP/M.KOMINFO/02/2012 maka secara bertahap pemberlakuan televisi digital segera diterapkan di Indonesia.

"Kami targetkan pada 2018 Indonesia cut off terhadap televisi analog. Namun, khusus Pulau Jawa cut off diupayakan mulai tahun 2015," ujarnya.

 Meski masa penerapan televisi digital di Tanah Air enam tahun mendatang, manfaat yang diperoleh masyarakat melalui televisi digital sangat besar.

"Masyarakat bisa mendapat siaran tayangan televisi dengan stabil, suara jernih, dan gambar lebih baik dibandingkan kualitas yang ada sekarang," katanya.

Keuntungan lain, kata dia, kanal penyiaran di pasar domestik kian banyak. Apabila selama ini satu frekuensi hanya digunakan satu stasiun televisi maka dengan televisi digital tiap frekuensi bisa dipakai maksimal 12 stasiun televisi (slot). (Ant/OL-9) 

♣ MediaIndonesia

Mengintip Teknologi Mobil Tanggap Bencana Besutan Kominfo

Prototipe Mobil Unit Becana (Foto: Gesit)

JAKARTA – Kementerian Komunikasi dan Informatika (kominfo) melalui Dirjen Informasi Komunikasi Publik (IKP) rancang prototipe Mobil Unit Becana (MUB). Mobil ini diharapkan dapat membantu dalam penyebaran informasi secara up to date, baik berupa saluran komunikasi maupun Internet.

Mobil yang dioperasikan oleh lima personil ini memiliki spesifikasi khusus, di mana dua personil bertindak mengoperasikan kendaraan dan menguasai teknis dari MUB, kemudian satu personil bertindak sebagai reporter yang melaporkan peristiwa, dan dua personil lainnya berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan instansi lainnya.

Untuk mendukung operasional MUB, armada ini juga dilengkapi dengan berbagai perangakat teknologi yang mempuni. Untuk peralatan komputer dan komunikasi pada MUB melalui solar panel 1650 watt dapat beroperasi tanpa menggunakan listrik yang di suplai dari PLN selama 35 jam.

“Untuk sistem daya MUB menggunakan tiga sumber daya, yaitu Inverter mobil 2000watt yang dipakai hingga 4 jam, genset 7000 watt yang dapat dipakai hingga 8 jam dan solar panel 1650 watt yang dapat digunakan selama 35 jam,” jelas, Koordinator Tim IT Dirjen Informasi Komunikasi Publik, Oscar R Putra saat diwawancarai Okezone di kantor Kominfo, Senin (4/6/2012).

Selain itu, MUB dilengkapi dengan komunikasi dua arah VHF dengan antena mobile dan base station. Kemudian untuk koneksi data Vsat Cband 512Mb serta Mobile HotSpot. Melalui keunggulan fitur konektivitas MUB, armada ini diklaim dapat memberikan informasi saat terjadi bencana bahkan saat para penyedia layanan komunikasi mengalami blank spot.

“Fitur utama dari armada MUB ini dapat melakukan komunikasi data yang dibutuhkan saat blank spot di lokasi bencana. Jadi armada ini tidak memerlukan suplai koneksi dari operator,” tambah Oscar.

Untuk mendukung berbagai aktivitas pengolahan serta pengiriman data dari tempat bencana ke pusat, aramada MUB ini memiliki kantor bergerak yang didukung dengan dua unit PC smart Touch, satu unit printer all in one and fax. Selain itu, armada ini juga dilengkapi dengan sarana informasi media audio visual melalui dukungan berbagai perangkat seperti TV LCD 42 inci yang dapat digunakan untuk melakukan video call, DVD Player, Mixer BMG serta Speaker Aktif, dan Wierless Michrophone.

Saat ini prototipe Mobil Unit Becana belum diproduksi secara massal, namun ke depan Kominfo melalui Dirjen Informasi Komunikasi Publik (IKP) akan terus mengembangkan armada ini. MUB akan didistribusikan ke sejumlah daerah di Indonesia yang dikategorikan sebagai daerah rawan bencana.(fmh)

♣ Okezone

Kominfo Dukung Penerapan Teknologi Netral

JAKARTA -- MICOM : Pemerintah mendukung penerapan teknologi netral dalam setiap spektrum frekuensi. Penerapan lebih dari satu teknologi dalam satu spektrum diyakini bisa menjadi jalan keluar untuk memperluas akses mobile broadband di tengah keterbatasan frekuensi.

”Pemerintah mendukung penerapan teknologi netral. Dalam satu spektrum pemenang tender tidak boleh memonopoli dengan satu teknologi saja,” ujar Kepala Pusat Informasi dan Humas Kementerian Kominfo Gatot S Dewa Broto dalam perbincangan via sambungan telepon, Minggu (3/6).

Lebih jauh Gatot menjelaskan, selaku regulator pemerintah tidak akan membelenggu operator dengan mengikatnya dalam satu teknologi. Regulator menyadari bahwa perkembangan teknologi komunikasi di dunia memang kian tidak terbendung.

Saat ini pemerintah telah membebaskan masing-masing operator memilih teknologinya masing-masing, dengan syarat tidak melanggar aturan. Aturan yang tidak boleh dilanggar, menurut Gatot misalnya, alat-alat yang dipakai telah tersertifikasi oleh Kominfo dan teknologi tersebut bisa digunakan pihak lain.

Sejatinya kebijakan menggunakan teknologi netral dalam satu spektrum sudah lama diterapkan oleh pemerintah. Prinsip teknologi itu dilakukan untuk menjalankan program telepon masuk desa serta internet pedesaan.

Berkenaan dengan teknologi ini, pemerintah telah menyediakan payung hukum pada UU nomor 17 Tahun 2007. Namun diakui beberapa petunjuk teknis masih diperlukan. Lanteran itu, jika dibutuhkan pemerintah bakal membuat beberapa peraturan menterinya.

Oleh karena itu penerapan teknolgi 3G pada spektrum 900 MHz yang tadinya hanya digunakan untuk GSM menurut Gatot sudah tidak menjadi masalah. Dengan demikian, pada spektrum tersebut nantinya bisa pula digunakan dengan berbagai fitur tambahan oleh operator , misalnya voice internet.

Sebagaimana diwartakan, sejumlah pihak mendesak agar pada spektrum 900 MHz diberi kebijakan teknologi netral. Pasalnya 2,1 GHz yang selama ini dipakai untuk 3G sudah jenuh. Untuk menyusun aturan main teknologi netral di spektrum 900 MHz pemerintah bakal melibatkan pihak operator dan vendor untuk pembahasan.

Sampai saat ini, operator yang sudah mengajukan secara resmi di frekuensi tersebut adalah Indosat, yang telah mengaujukan permohonannya sejak awal tahun. Selain Indosat, sejumlah operator lain dikabarkan juga tertarik untuk mengikuti jejak yang sama. (Tlc/X-13) 

♣ MediaIndonesia

Menkominfo Bantah Ada Kenaikan Tarif SMS

JAKARTA, KOMPAS.com - Penerapan pengubahan skema interkoneksi SMS yang sebelumnya Sender Keep All (SKA) menjadi berbasis biaya (cost-based) diisukan akan membuat tarif SMS naik. Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring membantahnya.

"Siapa bilang tarif sms naik. Itu hoax," kata Tifatul selepas Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi I DPR RI di Jakarta, Senin (28/5/2012).

Menurut Tifatul, perubahan skema ini bukanlah peraturan baru di industri telekomunikasi Indonesia dan sudah sesuai dengan amanah dari Peraturan Menteri Kominfo No. 08/PER/M.KOMINFO/02/2006 tentang Interkoneksi.

Dengan aturan itu, penyelenggaraan interkoneksi harus berdasarkan biaya. Selama ini skema SKA untuk interkoneksi SMS dilakukan dengan pertimbangan, bahwa trafik SMS antar penyelenggara akan berimbang karena proses balas-berbalas pengiriman SMS.

Akan tetapi, dalam perkembangannya terdapat ketidakseimbangan trafik sehingga penyelenggara yang "kebanjiran" SMS dari penyelenggara lain merasa dirugikan.

Dengan diterapkannya SMS berbasis biaya, para penyelenggara juga diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan yang diberikan kepada masyarakat.

"Jadi yang benar, kami hanya akan menggunakan skema interkoneksi berbasis biaya dan itupun dilakukan secara business to business (B2B) antar operator. Isu tarif sms naik itu tidak benar," tambahnya.

Kepala Pusat Informasi dan Humas Kementerian Kominfo Gatot S. Dewa Broto menjelaskan skema interkoneksi SMS berbasis biaya ini juga diharapkan akan dapat mengurangi SMS yang tidak diinginkan (spam) yang terbukti telah banyak merugikan masyarakat banyak.

"Sebagian masyarakat kadang tidak menyadari bahwa tarif murah dan kadang gratis itu berlaku dengan syarat dan atau ketentuan tertentu," kata Gatot.

Kualitas layanan yang kurang prima serta maraknya SMS Broadcast (penyebaran SMS ke banyak pengguna telepon bergerak) dan SMS spamming (SMS yang tidak diinginkan) disinyalir juga sebagai dampak dari promosi para penyelenggara yang disalahgunakan atau akibat dari penerapan skema SKA.

Sekadar catatan, Kementerian Kominfo dan BRTI memberitahukan pada masyarakat, bahwa pemerintah akan mengubah skema interkoneksi SMS yang sebelumnya Sender Keep All (SKA) menjadi berbasis biaya (costbased).

Adapun biaya interkoneksi SMS mengikuti hasil perhitungan biaya interkoneksi tahun 2010, yaitu sebesar Rp 23 / per SMS (sedangkan tarif pungut yang menjadi beban konsumen adalah biaya interkoneksi ditambah beberapa komponen biaya lainnya). Implementasi interkoneksi SMS berbasis biaya akan berlaku mulai tanggal 1 Juni 2012 jam 00.01 WIB.

• KOMPAS.com

Menkominfo: desa berdering jangkau 32.800 desa

Manado (ANTARA News) - Menteri Komunikasi Informatika (Menkominfo) Tifatul Sembiring mengatakan, desa berdering di seluruh Indonesia sudah berhasil menjangkau 32.800 desa.

"Program desa berdering sudah selesai di 32.800 desa dan saat ini sudah dinikmati masyarakat terutama dalam pengembangan teknologi informasi," kata Menkominfo, Tifatul Sembiring di sela pembukaan Pekan Informasi Nasional (PIN) di Manado, Rabu.

Pelaksanan program desa berdering tersebut bekerja sama dengan operator termasuk operator selular yang ada di seluruh Indonesia.

Selain program desa berdering, Kominfo juga, kata Tifatul telah membangun 5.784 jaringan internet di semua kecamatan yang ada di Indonesia.

"Pengadaan jaringan internet di kecamatan tersebut dalam upaya pemberdayaan penggunaan teknologi informasi kepada masyarakat yang sehat dan aman," kata Tifatul.

Guna membantu masyarakat menjadi pengguna internet dan sehat dan aman, kata Tifatul maka pemerintah juga mengadakan beberapa mobile flig, atau jaringan internet menggunakan kendaraan bus.

Kominfo juga sudah membangun Nix internet exchange dan internasional internet exchange terutama di titik-titik tertentu, dengan tujuan operasional jaringan internet tidak perlu mengandalkan Jakarta.

"Nix nusantara internet exchange supaya tidak mengandalkan Jakarta, dibangun langsung pada titik-titik diantaranya Makassar dan beberapa daerah lainnya di Indonesia," kata Tifatull.

Agar fasilitas yang disiapkan pemerintah tersebut dapat bermanfaat bagi masyarakat, maka Kominfo terus berupaya meningkatkan sumber daya manusia bidang teknologi.

"Pemerintah memberikan pendidikan bea siswa ke luar negeri ataupun universitas dalam negeri, serta perlombaan2 award, bermacam-macam roboting, perlombaan animasi software, ini semuanya merangsang SDM IT Indonesia," kata Tifatul.

Peningkatan jaringan, kata Tifatul sudah dianggap baik oleh dunia luar terlihat ,pada internasional indeks sudah diakui, namun yang paling penting bagaimana masyarakat Indonesia memanfaatkan internet pada hal-hal yang positif," kata Tifatul.(G004/B008)

• ANTARA News

Kemkominfo Blokir 20 Situs "Download" Musik Ilegal

Ilustrasi situs sharing file.

JAKARTA, KOMPAS.com — Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) akan terus mendukung program Stop Illegal Download, terutama untuk menghargai musik karya anak negeri. Hal itu ditunjukkan dengan pemblokiran situs unduhan (download) musik ilegal.

Dirjen Aplikasi Informatika Kominfo Ashwin Sasongko menjelaskan, pemerintah akan aktif melakukan pemblokiran terhadap situs download musik sesuai dengan pengaduan dari masyarakat.

"Kemarin pihak Asosiasi Industri Rekaman Indonesia (ASIRI) yang melakukan pengaduan. Kami sudah melakukan pemblokiran terhadap situs yang dimaksud, bahkan sejak tahun lalu," kata Ashwin kepada Kompas.com di Jakarta, Selasa (15/5/2012).

Selama ini, Kemkominfo hanya akan melakukan pemblokiran situs dari pengaduan masyarakat. Situs download musik ilegal banyak dikeluhkan oleh pihak ASIRI karena telah mengganggu keberlangsungan bisnis pemusik.

"Sebenarnya sudah banyak yang diblokir, tapi orang Indonesia itu pintar, satu diblokir akan muncul situs yang lain," tambahnya.

Ashwin mengaku Kemkominfo hanya berwenang melakukan pemblokiran situs. Namun bila pihak ASIRI atau pemusik ingin menuntut kepada pemilik situs agar dijerat sesuai hukum, maka mereka harus melapor ke pihak kepolisian serta Kementerian Hukum dan HAM, sesuai Undang-Undang Hak Kekayaan Intelektual.

Berikut nama-nama situs download musik ilegal yang diklaim telah diblokir oleh pemerintah:

1. Gudanglagu.net
2. Mp3lagu.com
3. Pandumusica.info
4. Mp3bos.com
5. Musik-flazher.com
6. Misshacker.com
7. Abmp3.com
8. Mp3bear.com
9. Freedownloadmp3.com
10. Plasamusic.com
11. Gudanglagu.com
12. Mp3gratis.net
13. Warungmp3.com
14. Musik-corner.com
15. mp34shared.com
16. index-of-mp3.com
17. trendmusik.com
18. Katalogmp3.info
19. mp3downloadlagu.com
20. dewamp3.com

Namun menurut pantauan Kompas.com, setelah dicoba, ternyata baru dua situs download musik yang sudah terblokir. Berarti sisanya masih bisa untuk mengunduh file musik gratis tersebut.


• KOMPAS.com

Kemkominfo targetkan bangun Wifi di 745 kabupaten

Jakarta (ANTARA News) - Kementerian Komunikasi dan Informatika menargetkan pembangunan "Wireless Fidelity" (Wifi) di 745 kabupaten di Indonesia.

"Program Wifi di 745 kabupaten di Indonesia ini dikerjakan dalam kerangka Kewajiban Pelayanan Umum (KPU), tujuannya agar masyarakat mendapat internet gratis dengan kecepatan yang bagus," kata Kepala Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika (BP3TI) Kominfo H. Santoso di Jakarta, Jumat.

Rencananya wifi yang disediakan secara gratis selama 24 jam tersebut akan berkecepatan 2 megabyte.

"Pengoperasian wifi pertama akan dilakukan pada Juni 2012 di Ambon, bertepatan dengan momen Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ), lokasi pendirian wifi diserahkan ke pemerintah daerah masing-masing," jelas Santoso.

Pembangunan wifi itu adalah salah satu bentuk upaya pemerintah untuk mencapai target agar seluruh wilayah Indonesia sudah memiliki jaringan internet pada 2015, sesuai komitmen pemerintah pada konferensi Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC).

"Selain wifi kami juga berupaya untuk melakukan `upgrading` desa punya internet atau desa pinter di 1.330 desa dengan kewajiban penggunaan sistem operasi maksimal satu berbasis `opensource` dan berlisensi," tambah Santoso.

Program selanjutnya adalah pembangunan Nusantara Internet Exchange (NIX) di 33 ibu kota provinsi, saat ini yang baru selesai baru di Medan, Palembang, Surabaya, Denpasar, Makassar, Balikpapan, Jayapura dan Ternate.

"Kami ingin memasang `gateaway` agar akses internet di daerah dapat cepat namun tidak mahal, rencananya pada perayaan kemerdekaan RI tahun ini, `gateaway` di 25 provinsi lain sudah selesai," ungkap Santoso.

Sejumlah proyek tersebut dikerjakan dalam kerangka Kewajiban Pelayanan Umum atau Universal Service Obligation (KPU/USO) yaitu bentuk tanggung jawab pemerintah dalam penyediaan layanan umum di bidang telekomunikasi bagi masyarakat.

Sejak 2006, KPU mewajibkan penyedia jasa layanan telekomunikasi (vendor) menyerahkan kontribusi sebesar 0,75 persen dari pendapatan untuk membangun jaringan telekomunikasi di daerah terpencil di Indonesia, dan pada 2009 jumlah kontribusi tersebut dinaikkan menjadi 1,25 persen untuk dikelola oleh BP3TI.

"Tahun lalu jumlah USO yang diserahkan perusahaan adalah sebesar Rp3,6 triliun dan sejak 2009 rata-rata kontribusinya adalah Rp1,4 triliun dari 286 operator," jelas Santoso.

Uang tersebut, menurut Santoso, akan kembali ke operator karena pemerintah menetapkan model sewa jasa dengan subsidi operasi terendah kepada operator yang akan membangun jaringan di daerah.

"Artinya uang yang mereka berikan juga akan kembali ke mereka karena pihak yang mengerjakan program tersebut juga operator sendiri, bila mereka memenangi tender yang ditetapkan pemerintah," ungkap Santoso.

Hingga 2011, dalam kerangka USO sudah hadir 31.029 desa dering (desa yang terjangkau layanan telepon) yang dibangun oleh dua operator yaitu PT Telkomsel dan Icon Plus.

Sedangkan Pusat Layanan Internet Kecamatan (PLIK) telah terbangun di 5.748 titik di seluruh Indonesia dalam 11 paket wilayah. (T.D017/R010) 


• ANTARA News

Kominfo Kampanye Evakuasi Tsunami Lewat Film

Pekan depan, Tifatul Sembiring ke Simeuleu untuk sosialisasi penyelamatan diri.

Evakuasi saat gempa di Sumatera (ANTARA/ Maril Gafur)

VIVAnews - Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring memastikan tidak ada lagi gangguan komunikasi di Aceh pasca bencana gempa bumi yang terjadi beberapa waktu lalu.

Tak hanya itu, dalam waktu dekat pihak Kementerian Kominfo juga akan memutar film tentang evakuasi korban bencana alam Tsunami di Aceh.

"Saya pekan depan akan ke Simeuleu untuk kembali putarkan film yang kami buat tentang tata cara penyelamatan diri dari tsunami," ujar Tifatul di Istana Negara, Jakarta, Selasa, 17 April 2012.

Menurut Tifatul, berdasarkan evaluasi, ada perbedaan tipe gempa yang terjadi di Aceh pada 2004 dengan yang baru saja terjadi.

"Modelnya beda, pada 2004 kan seperti per. Kalau kemarin itu goyang. Agak beda juga kata ahlinya, sehingga tidak banyak bangunan yang rubuh seperti 2004," ujarnya.

Pekan lalu gempa bumi dengan kekuatan 8,4 Skala Richter mengguncang Sumatera dan Aceh. Gempa ini mengakibatkan 10 orang meninggal dunia.

Dengan adanya kejadian ini, Kementerian Kominfo berpendapat pentingnya pemerintah melakukan sosialisasi kembali mengenai cara evakuasi menghadapi tsunami. Ini bertujuan agar masyarakat setempat mengetahui apa yang harus dilakukan saat bencana tersebut terjadi. (sj)


• VIVAnews

Daftar 'Hutang' Kominfo untuk Indonesia Connected 2012

Jakarta - Banyak tugas yang masih disisakan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) di 2011 lalu. Sederet 'hutang' pekerjaan tersebut harus segera dituntaskan guna mengejar mimpi Indonesia Connected di tahun 2012 ini.

Berikut 9 di antaranya, seperti yang dijelaskan Kepala Pusat Informasi dan Humas Kementerian Kominfo Gatot S. Dewa Broto:

1. RUU Konvergensi
Diharapkan pada tahun 2012, RUU konvergensi sudah mulai dibahas di DPR. Pun demikian, hingga saat ini, update RUU tersebut masih sebatas harmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM. Setelah itu baru dikirim ke Setneg lalu ke DPR.

2. Revisi UU Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)
Cukup banyak perdebatan yang muncul seputar UU ITE. Hingga pada akhirnya pemerintah memutuskan untuk melakukan revisi terhadap UU ini. Belum dijelaskan bagian apa yang akan diubah. Yang pasti, status revisi UU ITE masih molor, sebab belum dilakukan harmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM.

3. RPP Penyelenggaraan ITE
Ini dia aturan yang juga cukup banyak dinanti kelahirannya. Sebab, di salah satu pasal RPP Penyelenggaraan ITE disebutkan bahwa penyelenggara transaksi elektronik yang beroperasi di Indonesia wajib memiliki data center di Tanah Air.

Nah, aturan inilah yang akan dijadikan senjata pemerintah untuk mewajibkan sejumlah perusahaan asing seperti produsen BlackBerry Research In Motion (RIM) untuk membangun data center di Indonesia.

4. ICT Fund
Status ICT Fund saat ini sudah keluar Peraturan Menterinya, yaitu Permen No. 21 Tahun 2011 tentang Pemanfaatan dan Pembiayaan Teknologi Komunikasi yang ditandatangani pada bulan Oktober 2011.

Setelah aturan tersebut diteken, maka pada 2012 diharapkan pemanfaatan dari ICT fund dapat diimplementasikan. "Lingkupnya luas tidak hanya fisik saja, bisa untuk program Palapa Ring serta industri kreatif dan lainnya. Permen ini sudah dapat approval dari Kementerian Keuangan dan Bappenas," jelas Gatot, kepada detikINET, Senin (2/1/2012).

5. USO (Universal Service Obligation) yang masih terus digeber realisasinya.

6. Frekuensi 3G
Tak kalah pentingnya adalah penataan frekuensi 3G. Dimana paling lambat pada bulan April 2012 harus sudah menggelar tender untuk third carrier (kanal ketiga) di kanal tersisa di blok 11 dan 12.

"Dilelangnya paling lambat akhir Q1 2012 atau akhir April. Setelah lelang, kita lakukan penataan lagi. Masing-masing akan mendapat kanal contigious (berdampingan). Pokoknya semuanya berdampingan" tegas Gatot.

7. Implementasi Interkoneksi SMS
Implementasi skema interkoneksi SMS berbasis biaya (costbased) yang menggantikan skema Sender Keep All (SKA) akan berlaku mulai 31 Mei 2012 Pukul 23:59:59 WIB. Dimana biaya interkoneksi SMS mengikuti hasil perhitungan biaya interkoneksi tahun 2010, yaitu sebesar Rp 23 per SMS.

Untuk itu, para penyelenggara telekomunikasi diharapkan untuk mempersiapkan segala hal yang diperlukan. Baik teknis maupun non teknis seperti persiapan modifikasi storage, server, sistem billing, pengalokasikan dana untuk belanja modal (capital expenditure/capex) dan sistem interkoneksinya masing-masing.

8. BWA
Program Broadband Wireless Access (BWA) juga digadang-gadang tak kalah penting mendapat sorotan di tahun 2012 ini oleh Kominfo. "Dimana posisi terakhir, saya cek akhir tahun kemarin, tetap running tidak ada masalah. Mereka baru saja menyelesaikan ULO (uji laik operasi), sebelum mengajukan izin penyelenggaraan," kata Gatot.

9. TV Digital
Terakhir adalah terkait TV digital. Dimana pemerintah dalam hal ini yang diwakili Kominfo ingin memberi kesempatan kepada penyelenggara TV swasta untuk bisa menjadi penyelenggara multiplexing.

"Itu sejumlah target yang dicanangkan Kominfo untuk 2012. Sehingga target pak Menteri (Kominfo Tifatul Sembiring) untuk mewujudkan Indonesia Connected di 2012, Indonesia Broadband di 2014, dan Indonesia Digital di 2018 bisa tercapai," pungkasnya.( ash / rou )



• detik

Tahun 2012 Jaringan Telko Asing Wajib Miliki Data Center di Indonesia

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring mengatakan, pada 2012 seluruh jaringan telekomunikasi internasional yang beroperasi di Indonesia wajib membangun pusat data, tidak terkecuali produsen BlackBerry, Research in Motion (RIM).

"Jadi ini (berdasarkan) ketentuan dari UU 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang harus diturunkan dalam bentuk peraturan pemerintah," kata Menkominfo di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa, sebelum mengikuti sidang kabinet paripurna dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Menurut Menkominfo, peraturan pemerintah terkait hal itu telah disusun dan diharapkan dapat disahkan pada awal 2012. "PP ini sudah dibuat bahwa seluruh jaringan telekomunikasi internasional yang beroperasi di Indonesia dan seluruh perusahaan internasional yang beroperasi di Indonesia, hukumnya wajib membangun data center, server," katanya.

Terkait dengan RIM, ia mengatakan bahwa pemberitahuan dari pemerintah bersifat peringatan mengingat membangun pusat data bukan hal yang mudah sehingga RIM bersiap diri.

"Jadi pemberitahuan kami sifatnya sekedar peringatan karena membangun data center itu tidak gampang, tidak bisa sehari-dua hari dan mahal," ujarnya.

Sebelumnya, Badan Regulasi Telekomunikasi (BRTI) memberikan rekomendasi kepada pemerintah untuk menghentikan layanan BlackBerry Internet Service (BIS). RIM dianggap tidak memenuhi aturan penyediaan layanan internet di Indonesia.


• Republika

Kominfo Antisipasi Serbuan Informasi dari Malaysia

Asahan - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mengkhawatirkan warga Indonesia yang tinggal di daerah perbatasan dekat Malaysia. Akses siaran televisi dan radio yang mudah didapat dari Negeri Jiran, membuat warga lokal mudah diserbu informasi asing.

Kekhawatiran ini menjadi salah satu tujuan dibangunnya Desa Informasi di perbatasan. Tujuannya jelas untuk mengantisipasi pengaruh informasi dari negara tetangga.

Sebagian Desa Informasi pun dibentuk di daerah perbatasan. Desa ini punya akses internet, radio komunitas sampai televisi berlangganan untuk warga.

"Kabupaten Asahan dipilih menjadi lokasi Desa Informasi karena terutama berbatasan dengan negara Malaysia," ucap Syukri Batubara, Dirjen PPI Kominfo dalam peresmian Desa Informasi di Kabupaten Asahan, Sumut, Rabu (14/12/2011).

Syukri menyatakan banyak penduduk di wilayah perbatasan justru lebih akrab dengan seluk beluk Malaysia dibanding Indonesia. Dalam kunjungannya di sebuah daerah perbatasan, murid di sana bahkan mengira pemimpin negara adalah Perdana Menteri Malaysia.

"Ini karena saking akrabnya mereka dengan siaran dari Malaysia. Ini salah siapa? Ya salah kita semua sebenarnya," imbuh Syukri.

Desa Seisilau Timur di Kabupaten Asahan yang baru dijadikan sebagai Desa Informasi memang hanya dipisahkan dengan laut dari Malaysia. Penduduknya juga banyak yang bekerja di negeri tersebut.

Di sisi lain, Kominfo berupaya pula memperkuat jangkauan siaran televisi TVRI, terutama di daerah perbatasan. Tahun ini, sebanyak 30 menara pemancar TVRI diperbaiki dengan bantuan dana hibah dari Spanyol.

"Sebelumnya dari sekitar 20% dari 700 menara pemancar TVRI yang masih baik fungsinya," kata Syukri.

Dengan perbaikan insfrastruktur tersebut, diharapkan siaran TVRI bisa dinikmati sampai wilayah perbatasan. Kualitas siaran diharapkan pula lebih baik.( fyk / rou )


• detik

2019, Indonesia Bisa Laksanakan E-Election

Untuk itu, Kementerian Komunikasi dan Informasi tengah menempuh sejumlah tahapan.

Menkominfo, Tifatul Sembiring (VIVAnews/Nurcholis Anhari Lubis)

VIVAnews - Menteri Komunikasi dan Informasi, Tifatul Sembiring optimistis Indonesia Digital bisa dicapai di 2018. Selanjutnya, pada pemilu 2019 bisa dilakukan dengan teknologi E-Election atau menggunakan sistem pemilihan secara digital.

Untuk itu, pihaknya tengah menempuh sejumlah tahapan untuk mewujudkannya. Di antaranya, Gerakan Nasional Indonesia Tersambung (Indonesia Connected) 2012, Indonesia Informatif 2014, dan Indonesia Broadband 2016.

"Saat Indonesia Digital tercapai, semua sudah tersambung dan program E-KTP juga berjalan. Artinya, masyarakat yang punya hak suara otomatis akan keluar daftar namanya di TPS yang ada," kata Tifatul di Penganugerahan Information Communication Technology (ICT) Pura di Surabaya, Senin 5 Desember 2011.

Menurutnya, itu bisa diawali di daerah-daerah yang ICT-nya maju seperti Surabaya dan sejumlah kota lainnya di Indonesia. "Itu bisa diterapkan di pelaksanaan pilkada dulu," tegas Tifatul.

Keyakinan itu, menurut Tifatul, berdasarkan investasi dan perkembangan bidang ICT di Indonesia yang sangat pesat. Dia mengungkapkan, dari hasil riset 2009, investasi satu persen ICT di suatu negara akan membantu pertumbuhan ekonomi antara tiga sampai lima persen.

Sementara itu, kata dia, di Indonesia itu telah menjadi kenyataan. Termasuk, meningkatnya pertumbuhan ekonomi dengan penggunaan IT. "Data Agustus tahun ini, share bidang telekomunikasi pada economic growth kita sudah sebesar 12 persen," lanjutnya.

Pihaknya, menurut Tifatul, juga tengah gencar mengupayakan program Indonesia Connected 2012. Salah satunya, program Palapa Ring, untuk menyatukan Indonesia dalam satu jaringan backbone fiberoptic, yang saat ini sudah 27 provinsi yang tersambung dalam jaringan tersebut. Dan, diharapkan tuntas di akhir 2012.

Termasuk, dengan penyebaran Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK) dan program Desa Berdering (sambungan telepon) 2012. Saat ini, sudah terdistribusi sebanyak 1.900 MPLIK di seluruh Indonesia. Kecuali Maluku dan Papua yang masih mengalami hambatan akibat faktor cuaca dan jarak. "Nantinya, setiap provinsi mendapat 100 mobil dengan fasilitas server dan enam unit komputer," tutur Tifatul. (Laporan: Tudji Martudji | Surabaya, umi)

• VIVAnews

Surat Kaleng Kominfo Muncul Sekejap di Internet

Ilustrasi (Foto: Google)

JAKARTA - Kementerian Komunikasi (Kemenkominfo) saat ini sedang menjadi pembicaraan hangat terkait kasus surat kaleng yang mengungkapkan korupsi dalam tender, namun kemunculannya hanya beberapa saat.

Surat kaleng yang menyebutkan dirinya Komunitas Informatika Indonesia tersebut, mengungkapkan adanya permainan pada anggaran Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika (BP3TI). BP3TI mempunyai hak untuk mengelola penggunaan anggaran Negara (APBN/PNBP) dari pendapatan Universal Service Obligation (USO) dari para operator telekomunikasi.

Surat kaleng tersebut dikabarkan beredar di dunia maya, pada dua jejaring sosial yaitu Indowebster dan Kaskus. Anggota Komisi I DPR, Roy Suryo juga mengaku telah membaca surat kaleng tersebut.

"Saya sempat membaca surat kaleng yang muncul di indowebster tapi karena jaringannya gak memungkinkan jadi hanya bisa buka sebentar," jelas Roy, saat dihubungi okezone, Senin (28/11/2011).

Berselang setengah hari ketika ia ingin membacanya lagi, surat kaleng tersebut sudah hilang, sehingga memunculkan kecurigaan. "Terus terang saya ingin menelisik kasus ini, dan semakin curiga soalnya langsung hilang," jelas Roy.

Roy juga mengatakan, dia juga diberitahu bahwa surat kaleng itu juga ada di kaskus, "Tapi saya gak punya akses, karena tidak ada member kaskus."

Hilangnya surat kaleng tersebut secara mendadak menurutnya aneh, " kalau hanya isu, kenapa tiba-tiba hilang," ujar Roy. (tyo)

• Okezone

Kominfo Bakal Terima Pengaduan SMS "Vote" Komodo

Josephus Primus-Dukungan untuk komodo sebagai tujuh keajaiban baru dunia.

KOMPAS.com - Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo) menyatakan kesiapannya untuk menerima pengaduan terkait pemungutan suara untuk memilih Komodo sebagai New 7Wonders melalui pesan singkat (SMS) dan membawanya ke proses hukum.

"Memang ada kalanya SMS mengandung penipuan, baik dari nomor GSM atau dari SMS premium. Karena itu, kami siap menerima pengaduan dan membawanya ke proses hukum," kata Kahumas Kementerian Kominfo, Gatot Dewobroto di Jakarta, Rabu (2/11/2011).

Penegasan itu disampaikan terkait dengan pernyataan Dubes RI di Swiss, Djoko Susilo sebelumnya yang mempertanyakan kebijakan panitia pendukung pemenangan Pulau Komodo sebagai "New 7Wonder" di dunia.

Dukungan yang awalnya hanya melalui situs Internet dengan sistem "one e-mail one vote" (satu e-mail satu suara), lalu berubah melalui SMS, dan sistem pengiriman berulang melalui nomor yang sama. "Kok tiba-tiba bisa jadi SMS, gimana itu? Sebelumnya biayanya Rp1.000 terus kini jadi Rp 1, berapapun itu ada dana masyarakat yang diserap. Siapa yang bikin ketentuan? Lalu siapa yang memberi otorisasi," kata Djoko.

Gatot melanjutkan, penipuan melalui SMS dapat dijerat dengan Pasal 28 ayat (1) UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan diancam hukuman enam tahun atau denda Rp 1 miliar. Ia juga menegaskan bahwa pihaknya hanya mengatur formula, sementara urusan tarif dan isi pesan, urusan operator.

"Yang jelas setiap SMS ada biaya produksinya. Kalau SMS komodo hanya berbiaya Rp 1, yang tahu perhitungannya tentu operatornya," ucapnya. Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) pun akan memanggil content provider Mobilink yang diduga melakukan penyedotan pulsa pada "vote" untuk Komodo.

Anggota BRTI Heru Sutadi mengungkapkan pihaknya akan menanyakan kepada Mobilink terkait komplain masyarakat seputar berbayarnya layanan "vote for Komodo" tersebut. Keberadaan New 7Wonders memang mengundang kontroversi. Setelah diputus Pemerintah RI, melalui Kemenbudpar, karena meminta biaya besar sejak dari pendaftaran hingga permintaan 10 juta dolar AS untuk penyelenggaraan perayaan dan pengumuman New 7Wonders, justru LSM di Swiss ini menggelar vote melalui SMS dengan menggandeng LSM lokal Pendukung Pemenangan Komodo (P2K) pimpinan Emmy Hafild.

LSM berumur empat bulan ini bahkan menunjuk mantan Wapres Jusuf Kalla sebagai dutanya. Menanggapi tudingan itu, Ketua P2K Emmy Hafild balik mempertanyakan pernyataan Djoko. Menurut Emmy, dengan melemparkan isu itu Djoko terbukti tidak memahami prosedur pemungutan suara yang berlaku di ajang New7Wonders.

"Voting melalui SMS lazim dilakukan sebagai 'emotional vote'. Pemberian suara melalui SMS bisa dilakukan berkali-kali oleh satu orang. Kalau lewat Internet itu 'rational voting'. Satu orang, satu alamat e-mail, tidak bisa lebih," papar Emmy. Emmy menegaskan tidak ada dana sepeser pun yang masuk ke kantong Tim Pemenangan Komodo.

Semua dana SMS yang masuk, digunakan untuk kampanye dan pemenangan Komodo. Sebelum Jusuf Kalla (JK) didaulat sebagai Duta Komodo, perolehan suara melalui SMS sangat sedikit. Namun, setelah mantan wakil presiden itu memimpin kampanye, perolehan suara meningkat tajam. Dalam sehari bisa terkumpul 1.000 SMS memilih Komodo.

"Setelah kami hitung-hitung, Komodo ini kan terlambat voting melalui SMS, sementara finalis lain sudah sejak beberapa bulan yang lalu. Lalu, Pak JK bilang 'kalau begini Komodo tidak bisa menang nih'," kata Emmy.

Padahal, pada 2007 dalam kompetisi keajaiban dunia buatan manusia, ada finalis yang menang karena berhasil menyalip dalam waktu dua minggu terakhir. Akhirnya, JK memanggil pimpinan operator Telkomsel, Indosat, dan pemimpin media massa untuk mencari solusi. "Pak JK bilang pada saat itu, kalau begini Komodo kalah. Supaya bisa menang, Pak JK bilang SMS harus nol," papar Emmy.

Akhirnya, kedua operator tersebut berunding. Lalu disepakatilah tarif SMS melalui Indosat nol rupiah, sedangkan Telkomsel 1 rupiah. Selain itu, JK juga meminta media massa untuk membantu mengkampanyekan Komodo.

• KOMPAS

Kominfo: Pengawasan BRTI Lemah

KOMPAS/WISNU WIDIANTORO-Dani (kiri) dari Lingkar Studi Mahasiswa Jakarta mencatat keluhan warga seputar hilangnya pulsa telepon tanpa sebab saat membuka posko keliling pengaduan pencurian pulsa oleh operator telekomunikasi di Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat, Minggu (2/10/2011).

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) berwenang melakukan pengawasan dan penindakan terhadap perusahaan penyedia konten dan operator telekomunikasi. Tetapi, wewenang itu tidak dijalankan secara maksimal. Alhasil, ratusan perusahaan penyedia konten "nakal" bisa leluasa berbisnis dan merugikan masyarakat.

Hal ini diakui Kepala Bagian Umum dan Humas Kementerian Komunikasi dan Informatika, Gatot S Dewa Broto, Kamis (13/10/2011), saat dihubungi wartawan. "Saya tidak memungkiri kalau banyak kekurangan di kami dan BRTI. Masih banyak penindakan yang harus dilakukan," tuturnya.

Ia pun mengakui keluhan Indonesia Mobile and Content Provider Association (IMOCA) yang menanti-nanti kinerja konkret BRTI dalam menindak perusahaan penyedia konten yang nakal. Namun, ia melihat IMOCA juga tidak menghargai regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah. "Keluhan IMOCA memang ada benarnya. Tapi, IMOCA sendiri juga tidak menghormati aturan yang kami buat dengan mengajukan judicial review atas Permen nomor 1/Per/M.Kominfo/01/2009," tuturnya.

Menurut Gatot, meski masih dalam tahap judicial review, Permen tetap berlaku dan wajib dipatuhi perusahaan penyedia layanan konten. "Aturan itu tetap berlaku. Lagipula perangkat yang mengikat CP banyak, masih ada di atasnya Undang-undang Telekomunikasi," kata Gatot.

Gatot menjelaskan Kemenkominfo bersama BRTI menyadari banyaknya keluhan masyarakat akan praktik bisnis tidak sehat yang dilakukan perusahaan penyedia konten. Hingga Juli 2011, Kemenkominfo menerima 9000 lebih keluhan dari masyarakat terkait jasa SMS premium.

Terhadap keluhan-keluhan itu, Gatot membantah Kominfo tidak melakukan tindakan apa pun. "Ada beberapa kali penindakan. Salah satunya, dengan menutup CP yang tawarkan paket umroh tapi ternyata menipu," ujarnya. Tetapi, meski sudah ada tindakan penutupan salah satu perusahaan penyedia konten, Gatot mengakui masih ada ratusan perusahaan lain yang belum ditindak. "Yang terdaftar di BRTI hanya ada 205 perusahaan.

Tapi salah satu operator bilang dia kerja sama dengan 400 CP, ini berarti ada banyak CP yang tidak mendaftar," imbuhnya. Sekitar 98 persen keluhan-keluhan masyarakat itu, lanjutnya, juga sudah disampaikan ke pihak operator. "Kami sampaikan ke pihak operator sebagai layer pertama.

Kami meminta operator untuk menindaklanjutinya maksimal 14 hari," tuturnya. Selama ini, pihak operator yang tidak menggubris laporan perusahaan penyedia konten nakal hanya diberikan surat peringatan. "Memang baru surat peringatan, tetapi mereka juga sudah nggak enak rasanya kalau dapat peringatan," tandasnya.

• KOMPAS

Menkominfo: Google Serius Investasi di Indonesia

Bandung - Google semakin serius untuk berinvestasi di Indonesia, bahkan diakui lebih serius ketimbang Research in Motion (RIM). Perusahaan raksasa ini sudah membentuk tim teknis dengan Kementrian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) untuk menjajaki kemungkinan itu.

Hal ini diakui oleh Menteri Kominfo Tifatul Sembiring dalam kesempatan berbincang dengan detikINET, Selasa (27/9/2011) di Bandung. Menurutnya Google pernah menemuinya dan menyatakan niatnya untuk menanamkan modal di Indonesia.

"Kami waktu itu sepakat membentuk tim teknis untuk membantu peluang investasi mereka. Itu nanti kita sambungkan ke BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal). Karena urusan investasi bukan urusan kita, kita hanya membantu dengan memberikan gambaran peluang investasi di Indonesia," katanya.

Tifatul juga menampik rumor yang beredar bahwa Google batal menanamkan modalnya di Indonesia. Justru dirinya yakin google bakal menanamkan investasinya di Indonesia mengingat google banyak diakses oleh internet user di Indonesia.

"Baru beberapa hari setelah saya pertemukan mereka dengan Pak Syarif (Syarif Hasan, Menteri Koperasi dan UKM ) setelah itu muncul di detik Google batal. Loh, ngomong saja belum kok dibilang batal karena persyaratan," ungkapnya.

Disinggung mengenai besaran investasi yang bakal ditanam oleh Google, Tifatul mengaku tidak tahu berapa investasi yang bakal dibawa Google ke Indonesia.

"Sekali lagi investasi itu BKPM ya, kami hanya menggambarkan peluang. Yang jelas kita ingin Google bisa merangkul koperasi dan UKM di Indonesia," tegasnya.

Menurutnya, tidak hanya Google yang berniat menanam duitnya di Indonesia. Tifatul mengaku sudah bertemu dengan perusahaan internasional lain, yakni Oracle dan STC (Saudi Telecom) yang menguasai kepemilikan Axis.( afz / rou )


• detikInet