TEMPO/Kink Kusuma ReinTEMPO Interaktif, Jakarta -Kementerian Komunikasi dan Informatika mengakui kesulitan untuk menyebarkan informasi dan pencitraan kepada masyarakat.
"Sekarang ini kami kesulitan karena fakta kuantitatif dibenturkan persepsi kualitatif. Harusnya sejajar sehingga masyarakat tidak bingung," ujar Freddy Tulung, Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Kementrian Komunikasi dan Informatika, saat Seminar dan Pemanfaatan Media Online dan Mobile untuk Peningkatan Kinerja Perusahaan di Wisma Antara, Selasa (22/2).
Freddy mengatakan hal ini menyikapi banjirnya informasi yang dinilai tidak menguntungkan pencitraan pemerintah. Freddy mengatakan pemerintah seharusnya bisa menyusun agenda setting, tetapi akhirnya pemerintah membentengi dirinya.
"Jadi defensif. Sekuat-kuatnya pertahanan, ya jebol juga karena informasinya tidak sinergis," ujar Freddy.
Dia mengakui hal ini karena lembaga pemerintah masih belum sinkron, akses terbatas, dan tidak terkoordinasi. Sehingga muncul apriori terhadap lembaga negara.
Untuk mengembalikan kondisi tersebut, kata Freddy, pemerintah akan memenuhi apa yang dibutuhkan publik.
Selain itu, pemerintah juga berjanji mengakomodasi aspirasi. Pemerintah pun membutuhkan legitimasi dan pencitraan.
Namun, menurutnya, pemerintah sudah tidak zamannya melarang informasi dan menyensor berita. Tapi memberikan tambahan informasi yang mencerahkan dan memberdayakan masyarakat.
Terkait pernyataan pemboikotan dua media yang disampaikan Sekretaris Kabinet Dipo Alam, Freddy mengatakan hanya merupakan pernyataan politik. Dalam prakteknya pemerintah akan menggunakan hak jawab dan sebagainya.
Intinya, kata Freddy, pemerintah menginginkan keseimbangan informasi. "Boikot tidak ada dasar hukumnya dan mekanismenya bagaimana," ujar Freddy.[DIAN YULIASTUTI]
• TEMPOInteraktif
0 comments:
Post a Comment