Saat ini total investasi infrastruktur Indonesia baik melalui APBN, APBD, BUMN dan BUMD, serta swasta hampir mencapai 5 persen dari produk domestik bruto (PDB)
 |
| Kepala Bappenas Armida Alisjahbana |
Menteri PPN/Kepala Bappenas Armida Alisjahbana mengatakan investasi infrastruktur di Indonesia jauh tertinggal dibandingkan dengan China dan India.
"Sejak tahun 2009 investasi infrastruktur di India sudah di atas 7 persen dari PDB dan China sejak 2005 sudah mencapai 9-11 persen PDB, sementara Indonesia baru sekitar 4,5-5 persen PDB," kata Armida dalam diskusi Solusi Pembiayaan Infrastruktur Mendukung Pelaksanaan MP3EI, Jakarta, Senin (26/11).
Menurut Armida, saat ini total investasi infrastruktur baik melalui APBN, APBD, BUMN dan BUMD, serta swasta hampir mencapai 5 persen dari produk domestik bruto (PDB). Tahun ini, total investasi infrastruktur Indonesia sebesar Rp385,2 triliun (4,51 persen PDB).
"Dan tahun depan, direncanakan mencapai Rp438,1 triliun (4,72 persen). Peningkatannya sangat kecil sekali padahal berdasarkan 'rule of thumb', investasi infrastruktur minimal 5 persen dari PDB," tuturnya.
Ia menyebutkan, investasi pembiayaan pembangunan infrastruktur dalam APBN 2013 terdiri dari APBN yang menyumbang Rp203,9 triliun, APBD sebesar Rp96,56 triliun, BUMN sekitar Rp77,40 triliun serta swasta mencapai Rp60,2 triliun.
"Oleh karenanya, harus ada pembagian yang baik antara pemerintah, BUMN, serta swasta untuk mencapai pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun mendatang diperkirakan 6,8 persen (sesuai Nota Keuangan)," paparnya.
Ditambahkannya, skema pembiayaan pembangunan infrastruktur melalui KPS tergantung dari kelayakan proyek tersebut. Misalnya, proyek layak secara ekonomi dan finansial dapat diserahkan penuh kepada pihak swasta.
Sementara itu, proyek layak secara ekonomi dan finansial marjinal dan layak secara ekonomi tetapi tidak layak secara finansial dapat dikerjakan oleh BUMN atau BUMD.
"BUMN dapat bekerja sama dengan dukungan pemerintah, misalnya melalui pendanaan pembebasan lahan, pembagian sebagian konstruksi dan pemberian 'viability gap fund'," terangnya.
"Sejak tahun 2009 investasi infrastruktur di India sudah di atas 7 persen dari PDB dan China sejak 2005 sudah mencapai 9-11 persen PDB, sementara Indonesia baru sekitar 4,5-5 persen PDB," kata Armida dalam diskusi Solusi Pembiayaan Infrastruktur Mendukung Pelaksanaan MP3EI, Jakarta, Senin (26/11).
Menurut Armida, saat ini total investasi infrastruktur baik melalui APBN, APBD, BUMN dan BUMD, serta swasta hampir mencapai 5 persen dari produk domestik bruto (PDB). Tahun ini, total investasi infrastruktur Indonesia sebesar Rp385,2 triliun (4,51 persen PDB).
"Dan tahun depan, direncanakan mencapai Rp438,1 triliun (4,72 persen). Peningkatannya sangat kecil sekali padahal berdasarkan 'rule of thumb', investasi infrastruktur minimal 5 persen dari PDB," tuturnya.
Ia menyebutkan, investasi pembiayaan pembangunan infrastruktur dalam APBN 2013 terdiri dari APBN yang menyumbang Rp203,9 triliun, APBD sebesar Rp96,56 triliun, BUMN sekitar Rp77,40 triliun serta swasta mencapai Rp60,2 triliun.
"Oleh karenanya, harus ada pembagian yang baik antara pemerintah, BUMN, serta swasta untuk mencapai pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun mendatang diperkirakan 6,8 persen (sesuai Nota Keuangan)," paparnya.
Ditambahkannya, skema pembiayaan pembangunan infrastruktur melalui KPS tergantung dari kelayakan proyek tersebut. Misalnya, proyek layak secara ekonomi dan finansial dapat diserahkan penuh kepada pihak swasta.
Sementara itu, proyek layak secara ekonomi dan finansial marjinal dan layak secara ekonomi tetapi tidak layak secara finansial dapat dikerjakan oleh BUMN atau BUMD.
"BUMN dapat bekerja sama dengan dukungan pemerintah, misalnya melalui pendanaan pembebasan lahan, pembagian sebagian konstruksi dan pemberian 'viability gap fund'," terangnya.
0 comments:
Post a Comment