PT Pos Kelola Bisnis KTP Pemda

Surabaya - Upaya PT Pos Indonesia untuk memaksimalkan potensi dengan merambah bisnis-bisnis baru terus dilakukan. Salah satunya, dengan memasuki bisnis administrasi pemerintah daerah. BUMN tersebut sedang berusaha menggandeng pemerintah daerah di Jatim agar untuk pengelolaan kurir dan pembayaran adminitrasi.

Kepala Area Penjualan Pos Indonesia Area VII Jawa Timur Syamsul BP Nasution mengatakan, peluang dalam menggeluti bisnis tersebut sangat besar. Sebab, kebijakan otonomi daerah membuat pemda bebas mengatur system administrasi mereka. "Nah, dengan begitu administrasi dituntut lebih simpel dan cepat," jelasnya.

Namun, lanjut dia, beberapa pemda pun masih tak sanggup untuk memenuhi tuntutan tersebut. Beberapa Pemda tak bisa memberikan pelayanan yang cepat. Karena, jalur birokrasi dalam daerah pun masih rumit. "Masyarakat kerap kali harus bolak-balik kantor kecamatan belum lagi meneruskannya ke tingkat kabupaten," imbuhnya.

Untuk itulah, Pos Indonesia mulai bekerja sama dengan dinas pemda untuk mempercepat pengelolaan adminstrasi. Misalnya, kerja sama BUMN oranye itu dengan dinas kependudukan dan catatan sipil (Dispendukcapil) Ponorogo dalam pembuatan KTP dan kartu keluarga (KK). "Skemanya, masyarakat disana hanya perlu sekali datang ke kecamatan. Setelah itu dokumen akan diantarkan kurir pos ke tingkat kabupaten. Setelah KTP selesai, kurir kami juga yang mengantarkan langsung ke alamat rumah penduduk," cerita pria penghobi lukis itu.

Asisten Manager Pengelolaan Penjualan Pos Indonesia Area VII Jawa Timur Agus Aribowo menambahkan, pertumbuhan dari layanan tersebut cukup baik. "Dari pantauan saya terakhir di bulan Agustus. Sudah ada 8.000 penduduk yang menggunakan jasa kami," jelasnya.

Dampak lainnya, tentu saja meningkatkan kinerja pemerintah daerah. Ponorogo misalnya, infrastruktur yang masih rendah membuat administrasi rumit dan tak sama. Jadi, penduduk yang mengurus KTP kadang bisa habis Rp 50 ribu. Sedangkan, biaya jasa pengelolaan PT Pos rata Rp 20 ribu. Setengah biaya pengurusan, setengahnya biaya jasa kurir. "Win-win solution (solusi sama-sama menang). Kinerja pemerintah membaik, kami juga mendapat pemasukan meskipun tak banyak," ujar Agus.

Syamsul berharap, pemda-pemda yang lain bisa menyusul dalam kerjasama tersebut. Menurutnya, layanan tersebut bisa dilakukan baik di kota kecil maupun besar. "Kami sedang dalam penjajakan dengan pemda lain seperti Sidoarjo dan Gresik," tambahnya.(bil)


© JPNN