Ini Sembilan Prioritas Diplomasi RI 2013

 Mulai dari perdagangan hingga perlindungan warga negara Indonesia

Jakarta | Seperti tahun-tahun sebelumnya, politik luar negeri Indonesia tahun ini akan terus diperkuat. Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa mengatakan ada sembilan pokok prioritas bagi diplomasi Indonesia tahun 2013.

Pertama, mempertajam prioritas kerja sama bilateral dengan mitra strategis dan negara sahabat lainnya sesuai dengan potensi dan peluang di masing-masing negara.

"Di samping peningkatan di bidang perdagangan, investasi, dan pariwisata, prioritas juga mencakup kerja sama di bidang ketahanan pangan dan energi, pertahanan, kesehatan dan lingkungan hidup," ujar Marty pada Pidato Pernyataan Tahunan Menlu tahun 2013, Jumat 4 Januari 2013.

Prioritas kedua, di samping konsolidasi pasar tradisional, diplomasi ekonomi diarahkan pada perluasan pasar non-tradisional. Sebelumnya pada tahun 2012, pasar ekspor non tradisional RI di kawasan Afrika, Timur Tengah, dan Eropa Timur naik masing-masing 46 persen, 43 persen dan 87 persen, dibanding periode yang sama 2011.

"Kenaikan yang substansial ini diraih di saat pasar ekspor tradisional Indonesia di kawasan Amerika Utara dan Eropa Barat mengalami pertumbuhan negatif," jelasnya.

Ketiga, memprioritaskan perundingan perbatasan dengan negara tetangga sesuai dengan kepentingan nasional dan ketentuan norma hukum internasional. Marty mencatat, selama tahun 2012, 32 kali perundingan perbatasan dengan 7 negara telah dilaksanakan. Sebanyak 15 kali adalah perundingan batas maritim dan 17 kali perundingan batas darat.

Keempat, Meningkatkan perlindungan WNI/TKI di luar negeri dengan memprioritaskan pada tiga aspek, yaitu pencegahan, deteksi dini dan perlindungan. "Pada tahun 2013, perlindungan WNI akan tetap menempati agenda prioritas diplomasi dan politik luar negeri. Sesuai komitmennya, Kemlu telah membuat grand design perlindungan WNI di luar negeri," kata Marty.

Kelima, pemeliharaan perdamaian dan stabilitas di tingkat kawasan. Pada 2012, Indonesia menyumbang solusi perdamaian dunia. Keenam, Konsolidasi demokrasi dan nilai-nilai HAM di kawasan dan di tingkat global.

Ketujuh, memperkuat ketahanan dan pertumbuhan ekonomi di kawasan. "Tahun 2013, melalui Keketuaan Indonesia pada APEC, kita berpeluang berkontribusi nyata bagi pembentukan tatanan ekonomi mendatang," katanya.

Kedelapan, berkontribusi memelihara perdamaian, keamanan dan keadilan di tataran global. Marty menegaskan, jejak diplomasi Indonesia pada 2012 terekam di berbagai belahan dunia, dari kawasan Asia hingga Timur Tengah.

Kesembilan, mendorong tatanan ekonomi dan pembangunan dunia yang berkeadilan. Dia menjelaskan, tatanan yang berkeadilan adalah tatanan yang memberikan kesempatan bagi seluruh negara untuk maju dan sejahtera, tanpa terkecuali.

"Terkait isu agenda pembangunan global, Bapak Presiden bersama dengan Presiden Liberia dan PM Inggris telah dipilih menjadi pemimpin bersama High-level Panel of Eminent Persons on the Post-2015 Development Agenda yang akan memberikan masukan pada Sekjen PBB mengenai agenda pembangunan global pasca 2015," kata Marty. (umi)

© VIVA.co.id