Renegosiasi Kontrak Karya Freeport

 Pemerintah ngotot minta royalti Freeport di atas 3 persen

Pemerintah menyatakan keberatan jika Freeport hanya menyerahkan saham royalti sekitar 3 persen. Meski sebetulnya PT. Freeport McMooran telah menyetujui pemberian royalti sesuai undang-undang, pemerintah ngotot mengejar royalti di atas ketentuan.

"UU kita mengatur royalti tiga koma sekian persen. Saya tidak mau, saya mau di atas itu," ujar Menko Perekonomian Hatta Rajasa, usai pertemuan dengan pihak Freeport di kantornya, Kamis (23/8).

Dalam pertemuan tersebut, baik pemerintah maupun pihak Freeport menyepakati beberapa poin. Seperti pengembalian lahan, pembangunan smelter, divestasi saham, dan peningkatan penggunaan konten lokal.

Prinsipnya, semua poin tersebut telah disetujui oleh pihak Freeport. "Smelter bersedia tapi harus di studi. Divestasi juga bersedia, cuma besarannya nanti dibicarakan. Ketiga, bersedia kembalikan lahan," katanya.

Sebelumnya, Hatta menegaskan saat ini royalti dari tambang yang ada di Timika tersebut hanya satu persen. Selain itu, pemerintah ingin mengambil alih saham atau divestasi saham PT Freeport sebesar 51 persen.

Fokus renegosiasi dengan perusahaan tambang emas terbesar tersebut diantaranya pada royalti, pengurangan lahan, pembangunan smelter dan peran pengusaha lokal. Saat ini, perusahaan pertambangan nikel terbesar di Indonesia, Vale Indonesia, menyetujui untuk melakukan renegosiasi kontrak perusahaan tersebut. Vale bersedia menyisihkan dana USD 2 hingga USD 3 miliar untuk mendirikan pabrik pengolahan.[oer]

(Merdeka)

 Hasil Negosiasi Hatta dengan Presdir Freeport

Hari pertama kerja, Presdir Freeport datangi Hatta Rajasa

Hari pertama masuk kerja, Presiden Direktur PT Freeport McMoRan menemui Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa. Dari pertemuan tersebut, Freeport dikabarkan menyetujui lima poin renegosiasi kontrak karya.

Kepada wartawan usai pertemuan itu, Hatta menjelaskan bahwa kehadiran Presiden Direktur Freeport McMoRan dalam rangka silaturahmi sekaligus membicarakan renegosiasi kontrak karya. "Kami meminta lima hal yang harus dibicarakan dan pada prinsipnya mereka siap," kata Hatta Rajasa di Jakarta, Kamis 23 Agustus 2012.

Kelima poin, kata Hatta, adalah pengembalian sebagian lahan, menaikkan royalti, pembangunan smelter, divestasi saham serta peningkatan konten lokal.

Hatta memaparkan bahwa manajemen Freeport menyatakan bersedia membangun smelter. Namun untuk mewujudkannya, perusahaan tambang asal Amerika Serikat itu minta dilakukan studi kelayakan terlebih dahulu.

Freeport juga dikabarkan bersedia melepas saham melalui proses divestasi. Namun besaran persentase saham masih harus dibicarakan. Perusahaan juga bersedia mengecilkan luas wilayah area pertambagan Freeport. "Untuk royalti, kalau sesuai UU saja mereka mau, sekitar tiga persen, tapi saya tidak mau, saya ingin lebih diatas itu," katanya.

 Menkeu: Pemerintah Siap Beli Saham Freeport

Pemerintah tak ingin membeli saham Freeport dari pasar IPO.

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan mengaku siap membeli saham PT Freeport Indonesia sepanjang dilakukan lewat mekanisme divestasi. Langkah itu ditempuh dengan pertimbangan memperoleh manfaat sebesar-besarnya dari keuntungan perusahaan untuk rakyat.

"Itu adalah sesuatu hak negara dan selama negara punya uang, kami akan pertimbangkan manfaat keuangannya dengan baik," ujar Menteri Keuangan, Agus Martowardojo, di kantornya, Jakarta, Selasa, 7 Agustus 2012.

Agus menegaskan, pembelian saham Freepot hanya akan dijalankan sepanjang pemerintah memiliki kemampuan keuangan yang cukup. Selain itu, pembelian saham perusahaan tambang tembaga dan emas asal Amerika Serikat itu dilakukan tanpa melalui mekanisme IPO.

Saat ini, menurut Agus, perusahaan tersebut telah melakukan divestasi, dan sebagian sahamnya sudah dimiliki Indonesia. Tapi keberadaan pemerintah di dalam struktur pemegang saham Freeport belum terlalu berpengaruh.

Untuk memuluskan rencananya memiliki saham Freeport, Kementerian Keuangan akan berkoordinasi dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Menteri Koordinator Perekonomian. "Nah ini bagian yang sedang dibicarakan di kantor Menko dan ESDM," kata dia.

© VIVA.co.id