Dua Anak Usaha PT Timah Ekspansi ke Myanmar

 "Sekarang sudah proses, Februari atau Maret kami harapkan izin beres."

Penambang sedang bekerja di sebuah pertambangan timah tradisional di Desa Damar, Belitung Timur

PT Timah Tbk menyatakan bahwa proses ekspansi ke Myanmar pada tahun ini segera terlaksana. Saat ini, perseroan sedang merampungkan perizinan di negara tersebut.

"Sekarang sudah proses, Februari ini atau Maret kami harapkan izin sudah selesai semuanya," kata Direktur Utama Timah, Sukrisno, di Jakarta, Jumat 15 Februari 2013.

Ketika baru masuk, menurut Sukrisno, nantinya Timah akan mulai melakukan eksplorasi dan diperkirakan selesai dalam waktu setahun. Dalam setahun, perseroan bisa melanjutkan ke tahap eksploitasi.

Untuk tahap awal, dia mengatakan, perseroan hanya mendapatkan 10 ribu hektare. Namun, tidak menutup kemungkinan, jika tahap pertama selesai akan dilanjutkan ke proses selanjutnya.

"Kami sudah meminta titik-titik tertentu yang telah ditentukan dan kebetulan titik-titik tersebut izinnya sudah dikeluarkan oleh Presiden Myanmar," ujar Sukrisno.

Sukrisno menuturkan, jalur yang diincarnya merupakan sambungan dari jalur timah yang ada di Bangka Belitung. "Jadi, sejak mulai pertama kali melihat, perusahaan telah mengetahui posisi timah tersebut," jelasnya.

Izin yang sudah dipenuhi, menurut dia, hingga saat ini baru 13 izin dari 15 izin yang diperlukan oleh perseroan untuk melakukan eksplorasi. Rencananya, Timah akan membuat dua perusahaan di Myanmar. Satu perusahaan smelter dan lainnya perusahaan penambangan.

"Nantinya, namanya PT Timah Mining Limited dan PT Timah Myanmar Limited," kata dia. (art)

  © VIVA.co.Id 

Antam Tandatangan Proyek Senilai Rp 989 Miliar

Jakarta � PT Aneka Tambang (Antam) telah melakukan penandatanganan kontrak engineering, procurement and construction (EPC) pembangunan line-4 pabrik feronikel. Pembangunan proyek ini merupakan perluasan pabrik feronikel (P2F) Pomalaa.

Sekretaris Perusahaan Tedy Badrujaman mengungkapkan proyek pembangunan ini akan dikerjakan oleh konsorsium unincorporated Kawasaki Heavy Industries Ltd. dan PT Wijaya Karya Tbk. Nilai pembangunan mencapai 102 juta dolar AS atau setara dengan Rp 989 miliar. "Diharapkan selesai dalam 27 bulan," ujar Tedy, Kamis (7/2).

Dengan pembangunan line-4 pabrik feronikel di Pomalaa, Antam akan menghentikan operasi furnace-1 yang berada di pabrik FeNi I. Operasi furnace-1 yang berkapasitas 17 megawatt (MW) akan digantikan oleh operasi furnace-4 yang memiliki kapasitas 38 MW.

Pengoperasian furnace-4 juga termasuk pengoperasian line-4 yang mencakup fasilitas ore preparation and calcination seperti rotary dryer dengan kapasitas 260 ton per jam dan rotary kiln dengan kapasitas 90 ton per jam.

Proyek perluasan pabrik feronikel (P2F) Pomalaa sebelumnya dikenal dengan nama proyek modernisasi dan optimasi pabrik feronikel Pomalaa (MOP-PP). Proyek P2F bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan kapasitas pabrik feronikel secara keseluruhan. 

 ● Republika  

Indonesia masih simpan banyak cadangan minyak

Indonesia disinyalir masih mempunyai cadangan minyak yang besar yang terpendam dari cekungan-cekungan yang ada antara Indonesia Barat dan Timur. Saat ini Indonesia memiliki cadangan minyak 4 miliar barel yang cukup untuk ketersediaan 10 tahun saja.

Pakar migas Abdul Muin mengatakan potensi cadangan minyak besar tersebut terdapat pada cekungan yang belum disurvei dan diperiksa. Sehingga, lanjut dia, belum diketahui berapa besar cadangan tersebut. "Banyak dari barat sampai ke timur. Dari Sumatera sampai Papua," ujar Muin dalam acara Focus Group Discusion Kepastian Hukum dan Pengaruhnya Terhadap Investasi di Sektor Migas di Hotel Atlet Century, Jakarta, Rabu (07/11).

Menurut Muin, saat ini Indonesia memiliki 60 cekungan sepanjang Sumatera dan Papua, namun yang sedang diekplorasi masih terbilang minim. "Memang sebetulnya lapangan-lapangan dan cekungan yang belum diselidiki itu. Seharusnya disisihkan dana dari penerimaan pemerintah," tegasnya.

Muin menambahkan dengan adanya temuan baru tersebut dapat dijual kepada Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS) sehingga dapat meningkatkan penerimaan negara. "Kemudian, lapangan yang telah diekplorasi pun juga harus distudi ulang untuk meningkatkan nilai dari lapangan itu," pungkasnya.(mdk/rin)


© Merdeka

Indonesia belum siap nasionalisasi migas

Diberikannya kontrak perpanjangan blok migas yang mau habis masa kontraknya kepada perusahaan nasional atau BUMN dinilai dapat mengganggu iklim investasi. Sebab, tidak semua perusahaan nasional memiliki kemampuan teknis dan finansial mengelola industri migas.

"Memberikan semua kontrak karya migas kepada perusahaan dalam negeri itu hanya nasionalisme buta. Itu hanya akan memberikan dampak negatif bagi investasi kita," kata ujar Pakar migas Abdul Muin dalam acara Focus Group Discusion Kepastian Hukum dan Pengaruhnya Terhadap Investasi di Sektor Migas di Hotel Atlet Century, Jakarta, Rabu (7/11).

Muin mengatakan, industri migas sebisa mungkin jangan dikaitkan dengan kegiatan politik. "Jangan hanya kepentingan sektoral sesaat, karena ke depan kita akan menghadapi krisis energi yang sangat signifikan," tegasnya.

Muin menambahkan, jika ada kontrak migas dengan pihak asing yang akan segera habis, sebaiknya perusahaan dalam negeri seperti PT Pertamina (Persero) tetap harus dilibatkan. Tetapi disarankan tetap harus berpartner dengan perusahaan asing yang sudah mapan.

"Carilah patner asing, kalau bisa yang banyak uangnya. Karena ini sangat strategis bagi industri migas dalam negeri," katanya.

Sebelumnya, Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) menyatakan keputusan penetapan pengelola blok Mahakam yang hampir habis masa kontraknya pada tahun 2017 merupakan keputusan pemerintah. Namun, BP Migas telah memberikan rekomendasi terkait pengelola blok Mahakam sejak 2010.

Deputi Pengendalian Operasi BP Migas Gde Pradnyana mengatakan pihaknya menyarankan kepada pemerintah agar penetapan pengelola blok tersebut dikaitkan dengan kinerja eksisting operator dan sisa cadangan yang ada saat ini.

"Kami tidak menyarankan nama operator, karena itu adalah kewenangan pemerintah. Secara umum kami menyarankan agar perpanjangan PSC dikaitkan dg kinerja existing operator dan sisa cadangan yg ada," ujar Gde. (mdk/noe)


© Merdeka

Perusahaan Inggris Suntik Rp 115 Triliun untuk LNG Tangguh

Proyek LNG Tangguh menjalani perluasan dengan membangun train 3. 

Proyek LNG Tangguh, Papua

Perusahaan migas asal Inggris, BP, siap mengucurkan investasi 7,5 miliar pound sterling atau sekitar Rp 115 triliun untuk mengembangkan train 3 kilang LNG Tangguh, Papua. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) telah menyetujui Plan of Further Development atau rencana pengembangan lanjutan untuk lapangan gas Tangguh.

Persetujuan rencana pengembangan lanjutan tersebut diumumkan langsung oleh Perdana Menteri Inggris, David Cameron, setelah pertemuan bilateral dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Pertemuan tersebut juga dihadiri oleh Chief Executive BP Group, Bob Dudley, dan BP Presiden Regional Asia Pasifik, William Lin.

"Kesepakatan senilai 7,5 miliar pound adalah berita besar bagi BP, salah satu investor asing terbesar di Indonesia," kata David Cameron dalam keterangan tertulis, Jumat 2 November 2012.

Menurut David, perluasan Tangguh akan menjadi langkah signifikan untuk mewujudkan potensi penuh dari aset strategis utama. Kesepakatan ini merupakan kemajuan dan komitmen jangka panjang Inggris untuk bekerja sama dengan Indonesia.

BP dan mitra dalam proyek Tangguh sekarang akan mulai tender untuk front-end engineering and design jasa guna pengembangan tiga kereta yang diusulkan. Proyek mencakup pembangunan fasilitas penerimaan gas di darat, dermaga, tangki penampungan LNG, dan tangki penyimpanan kondensat yang terletak di Teluk Bintuni, Kabupaten Papua Barat.

Train 3 ini nantinya akan menambah kapasitas produksi LNG Tangguh sebanyak 3,8 juta ton per tahun menjadi 11,4 juta ton per tahun. Pemerintah Indonesia sendiri telah menyatakan akan mengalokasikan 40 produksi train ketiga LNG Tangguh atau sekitar 200 juta kaki kubik per hari untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.(art)

© VIVA.co.id

PGN Tunda Akuisisi Blok Migas

Aksi Korporasi I Terminal Gas Lampung Senilai 200 Juta Dollar AS Mulai Dibangun 

Jakarta - Rencana akuisisi blok minyak dan gas (migas) oleh PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) diperkirakan mundur dari jadwal menjadi tahun 2013. Sebelumnya, emiten berkode PGAS itu mengagendakan akuisisi dua blok migas di Indonesia pada tahun ini. Menurut Direktur Perencanaan, Investasi, dan Manajemen Risiko PGN, Wahid Sutopo, proses akuisisi saat ini masih berjalan, seperti tahapan pendekatan dan penjajakan.

"Kami perkirakan akuisisi baru akan selesai enam sampai sembilan bulan lagi," kata dia kepada wartawan seusai menghadiri rapat kerja dengan Komisi VII DPR RI di Gedung DPR, Jakarta, Senin (22/10). Itu artinya, agenda akuisisi yang rencananya dijadwalkan pada tahun ini dipastikan molor paling cepat Maret tahun depan atau paling lambat pertengahan 2013.

Awalnya, perseroan percaya diri untuk menuntaskan proses akuisisi tahun 2012 sebanyak dua blok. "Kami tengah berjuang merampungkan due diligence untuk mengambil alih dua blok migas, dan diharapkan tahun ini bisa kelar," papar Sekretaris Perusahaan, Heri Yusup, beberapa waktu lalu.

Wahid melanjutkan pihaknya akan merampungkan pengambilalihan satu blok migas di Tanah Air untuk membantu langkah ekspansi perseroan dari sisi produksi. "Prioritasnya memang di dalam negeri, dan satu blok dulu yang dituntaskan. Jangan serakahlah," ungkap dia.

PGN mengincar blok migas yang sudah mendekati produksi atau brownfield sehingga mudah untuk dilakukan eksplorasi. Aksi nonorganik akuisisi maupun operasional blok tersebut akan direalisasikan oleh anak usaha perseroan, PT Saka Energi Indonesia, mengingat secara aturan rencana itu harus dipisahkan.

Dari sisi pendanaan, dia belum dapat mematok investasi yang dibutuhkan untuk memuluskan aksi nonorganik ini. Sebelumnya, perseroan bakal menggunakan dana dari total investasi sebesar 5 triliun rupiah. "Nanti kalau sudah selesai due diligence, baru akan minta persetujuan komisaris terkait investasi karena angkanya tidak dipatok dari sekarang," jelas dia.

Wahid tak menampik pihaknya membidik beberapa blok migas di Indonesia. Hal itu sesuai dengan pernyataan Heri yang mengincar tujuh blok migas dan semuanya memiliki potensi besar bagi bisnis perseroan di masa depan.

Terminal Gas

Mulai hari ini, PGN telah merealisasikan pembangunan terminal gas cair terapung atau Floating Storage Regassifi cation Unit (FSRU) di wilayah Lampung. Wahid menuturkan pengerjaan konstruksi untuk terminal tersebut ditandai dengan penandatanganan komitmen pada pekan lalu.

"Hari ini mulai ada first cut, dan terminal mulai dibangun per hari ini," ujar dia. Pihaknya sudah mengirimkan tim ahli guna memulai pembangunan yang diperkirakan menelan investasi sekitar 200 juta dollar AS hingga tahun 2015, sesuai target penyelesaian konstruksi. FSRU Lampung didesain memiliki kapasitas terpasang sebesar 3 million tonnes per annum (mtpa/juta ton per tahun).

Seperti diketahui, FSRU di Lampung merupakan bagian dari pengalihan pembangunan proyek FSRU sebelumnya di Belawan, Sumatra Utara. Relokasi proyek tersebut dilakukan lantaran pasokan gas untuk Sumatra Utara akan diambil dari terminal penerima gas dan regasifikasi Arun, Lhokseumawe.

Karena itu, Menteri BUMN, Dahlan Iskan, saat itu resmi membatalkan dan mengalihkan proyek FSRU Belawan ke Lampung. Dalam hal ini, perseroan menggandeng operator penyedia kapal LNG dari Korea, yakni Hoegh. Hoegh merupakan provider yang ditunjuk PGAS untuk menggarap proyek FSRU di Belawan. Hoegh akan memodifikasi desain dan kapasitas FSRU di Lampung sesuai dengan kebutuhan di daerah tersebut. fik/E-7


@ Koran Jakarta

Indonesia Tawarkan Blok Migas kepada Investor Rusia

Jakarta - Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menawarkan 23 blok baru minyak dan gas (migas) kepada investor-investor Rusia. Penawaran tersebut dilakukan dalam Russian Oil & Gas Conference & Exhibition di Moskow, 16-18 Oktober 2012.

Menurut Dwi Adi Nugroho dari Direktorat Pembinaan Usaha Hulu Ditjen Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM, dalam siaran pers Jumat (19/10/2012), keikutsertaan Kementerian ESDM dalam pameran tersebut untuk memberikan informasi tentang peluang investasi eksplorasi dan produksi migas di Indonesia serta menjaring investor industri perminyakan dari luar negeri, khususnya Rusia.

Pemerintah Indonesia menampilkan 23 blok baru migas yang ditawarkan melalui lelang tahap II tahun 2012 dengan periode Oktober 2012-Februari 2013. "Blok-blok yang ditawarkan memiliki terms & conditions yang cukup menarik dengan skema Production Sharing Contract (PSC)," kata Dwi Adi Nugroho.

Lokasi blok-blok migas baru tersebut tersebar di onshore dan offshore Sumatera, onshore Kalimantan, Selat Makassar, Laut Jawa, perairan Nusa Tenggara Timur, perairan Natuna, dan Papua.

Beberapa diantaranya seperti Blok West Asri, Merangin III, Bimasakti, Central Mahakam, Sangau, Menduwai, Kahayan, North East Sepanjang, Offshore North X-Ray, Seringapatam I dan II, West Tuna, Wanapiri dan West Misool.

© Kompas

Dahlan: BUMN Siap Beli Newmont

Keuangan BUMN, bahkan siap untuk merealisasikan hal tersebut.

Dahlan: BUMN Siap Beli Newmont

Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menyambut baik jika diberi amanat pemerintah untuk membeli divestasi saham PT Newmont Nusa Tenggara (NTT). Keuangan BUMN bahkan siap untuk merealisasikan hal tersebut.

"Saya sedang memikirkan usulan itu dan dari segi kemampuan BUMN, mampu. Dari segi kebaikan, rasanya BUMN juga baik membeli itu. Saya pikirkan dengan serius, usul itu sangat positif, daripada misalnya itu tidak diambil," kata Menteri BUMN, Dahlan Iskan, di Gedung DPR, Jakarta, Kamis 11 Oktober 2012.

Dia menjelaskan, idealnya hal tersebut dilakukan oleh perusahaan pelat merah yang bergerak di bidang keuangan. Sebab, saham yang akan dimiliki adalah saham minoritas.

"Sebaiknya begitu. Jadi, bukan Antam (PT Aneka Tambang Tbk) dan Timah. Pokoknya, bukan perusahaan BUMN pertambangan," katanya.

Meski tidak spesifik akan diamanatkan ke perusahaan pelat merah mana, Dahlan hanya menyebutkan beberapa yang dimungkinkan. Antara lain, PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (BPUI), PT Danareksa (persero), atau anak usaha perusahaan tersebut lainnya. (art)

© VIVA.co.id

TNI Anggarkan Rp 1,4 Triliun Untuk Amankan Blok Masela

Ilustrasi Satgas TNI

Jakarta - Mabes TNI memperkirakan anggaran untuk mengamankan proyek Lapangan gas Abadi di Blok Masela, Maluku sebesar Rp 1,4 triliun.

Dalam dokumen yang didapat Bisnis disebutkan Wakil Asisten Operasi Panglima TNI Laksamana Pertama TNI Widodo menyatakan dana sebesar itu akan digunakan untuk menggelar operasi permanen, operasional sehari-hari, dan pembangunan landasan pesawat.

Untuk pengamanan permanen Angkatan Darat, yang meliputi operasi sejumlah pos seperti koramil, markas batalion, dan markas kompi dibutuhkan dana minimal Rp 274 miliar dan gelar operasi Rp 1,5 miliar, sehingga total dana yang dibutuhkan sekitar Rp 276 miliar.

Angkatan Laut membutuhkan Rp139 miliar untuk gelar tetap dan Rp 18 miliar untuk biaya operasional, sehingga total biaya yang dibutuhkan mencapai Rp 157 miliar.

Untuk gelar tetap Angkatan Udara dibutuhkan sedikitnya Rp 822 miliar dan biaya operasional Rp 72 miliar, sehingga jumlah yang dibutuhkan Rp 968 miliar.

"Dengan demikian kebutuhan untuk pengamanan Masela adalah Rp 1,4 triliun," tulis dokumen itu, mengutip pernyataan Widodo.

Kepala Pusat Penerangan TNI Laksamana Muda TNI Iskandar Sitompul menegaskan Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas (BP Migas) meminta Mabes TNI untuk membuat rencana pengamanan proyek tersebut sehingga keluar perkiraan anggaran sebesar Rp 1,4 triliun.

“Ini baru rencana ke depan, belum terlaksana tahun ini, tetapi untuk 20 tahun yang ada datang,” kata Iskandar kepada Bisnis hari ini.

Sarana keamanan di daerah tersebut masih kosong sehingga perlu dibangun. Mabes TNI perlu membangun lapangan terbang untuk operasi Angkatan Udara, pangkalan angkatan laut (Lanal), dan pendirian batalion untuk Angkatan Darat.

Iskandar menegaskan pengamanan di sekitar wilayah tersebut perlu disiapkan karena menyangkut daerah perbatasan dengan Australia. Namun hingga saat ini belum ada pembicaraan lebih lanjut dengan BP Migas mengenai hal itu.

Lapangan gas Abadi di Blok Masela, terletak di Laut Arafuru, sekitar 180 km sebelah Selatan Pulau Tanimbar. Daerah ini merupakan wilayah perbatasan dengan perairan Australia.

Pencarian migas di Blok Masela oleh Inpex Masela Ltd dimulai sejak November 1998 dan berhasil menemukan cadangan gas yang cukup ekonomis untuk diproduksikan pada Desember 2000.

Lapangan gas Abadi memiliki cadangan 6,5 triliun kaki kubik (TCF) gas. Proyek yang menelan investasi US$5 miliar dengan kilang LNG terapung berkapasitas 2,5 juta ton per tahun (MTPA) ini diharapkan mulai berproduksi pada 2016.

BP Migas diminta mengajukan permohonan kepada Presiden, Kementerian Keuangan, atau Bappenas untuk menyisihkan sebagian penerimaan dari proyek Masela untuk pembangunan sarana pengamanan, tidak langsung semuanya masuk ke kas negara.

"Dengan adanya dana, pengamanan di sana akan lebih baik. Intinya kami siap mengamankan blok migas itu," tulis dokumen tersebut mengutip pernyataan Widodo.

Kesiapan untuk mengamankan blok gas tersebut juga diutarakan oleh Polda Maluku. Sayangnya, Direktorat Obyek Vital Nasional di Polda Maluku baru terbentuk, belum memiliki sarana, prasarana, serta personel yang optimal. Ditambah lagi kondisi geografi dan sosial masyarakat Maluku yang sangat kompleks.

Untuk memproduksi cadangan terbukti (P1) sebesar 6,05 TCF tersebut, Inpex berencana membangun berbagai fasilitas pendukung yang terkait dengan production integrator seperti pemasangan wellhead di dasar laut, flow line, riser, umbilical dan sub sea tool maintenance.

Selain itu, akan dibangun kilang terapung (FLNG) berupa ruang terbatas dengan dimensi panjang 360 meter dan lebar 80 meter, yang akan digunakan untuk mengolah gas menjadi LNG, fasilitas logistik berupa pelabuhan laut dan heli, kantor, gudang, bengkel perawatan, mes untuk transit, crew change dan supply base.

Seperti layaknya proyek migas lain, proyek Lapangan Abadi merupakan objek vital nasional (Obvitnas). Karena letaknya di jalur ALKI – III dirasa sangat rawan terhadap potensi ancaman.

Kebocoran pada fasilitas production integrator ataupun over pressure, misalnya dapat mengakibatkan masalah lingkungan yang akan mempengaruhi hubungan kedua negara, mengingat posisinya yang sangat dekat dengan garis perbatasan.

Situasi di perbatasan dapat berubah setiap saat dengan sangat cepat apabila tidak diantisipasi dengan baik. Hal ini dapat mempengaruhi pelaksanaan proyek yang masuk dalam kategori Obvitnas tersebut.

"Untuk mengantisipasi munculnya masalah-masalah tersebut, kami menganggap perlu adanya grand design pengamanan proyek pengembangan Lapangan Abadi di Blok Masela. Mekanisme pengamanan di kawasan itu merupakan upaya preventif, bukan seperti pemadam kebakaran. Saya kira hal ini juga sejalan dengan Renbang TNI di wilayah Timur Indonesia," tulis dokumen tersebut mengutip Widodo.

© Bisnis

Brunei Tertarik Gas Indonesia

"Tetangga paling dekat akan kami beri kesempatan."

Indonesia akan memberi kesempatan negara tetangga dalam investasi sektor migas, bukan cuma Inggris dan Perancis saja.

Menteri Energi dan Sumber Daya Minetal (ESDM), Jero Wacik, menegaskan Brunei Darussalam tertarik menanamkan investasi di gas bumi di Indonesia.

Dalam pertemuan The 12th Gas Information Exchange in the Western Pacific Area (Gasex 2012) di Nusa Dua, Bali, delegasi Brunei yang diwakili Menteri Energi menyampaikan hal itu.

"Tetangga paling dekat akan kami beri kesempatan, jangan dari Inggris dan Perancis saja," kata Wacik saat memberikan keterangan resmi, Selasa 9 Oktober 2012.

Direktur Utama PT Perusahaan Gas Negara, Hendi Prio Santoso, menyatakan sudah ada niat dari beberapa negara untuk menanamkan modalnya di bidang gas di Indonesia. Yang sudah menyatakan niatnya adalah Brunei Darussalam. "Brunei memang belum dibahas secara spesifik. Tapi kelihatannya tertarik di Kalimantan atau Papua," kata Hendi.

Menurut dia, akan ada pembicaraan lebih lanjut dengan Brunei Darussalam untuk rencana investasi mereka. "Jika dilihat dari animo, Indonesia memang sangat menarik untuk investasi di sektor migas."

© VIVA.co.id

Lima Proyek Besar BP Migas

 Ketersediaan sumber daya alam di Tanah Air masih cukup melimpah.

KEPALA Humas dan Hubungan Kelembagaan Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas), A Rinto Pudyantoro menandaskan hingga tahun 2017, BP Migas akan membangun lima proyek besar. Dari ke lima proyek itu, di antaranya adalah pengembangan Lapangan Banyu Urip di Blok Cepu, Jawa Timur dan pengembangan blok Masela di lepas Pantai Maluku.

"Pengembangan di blok itu segera direalisasikan, terutama di blok Masela di lepas Pantai Maluku. Itu secepatnya direalisasikan agar perbatasan negara kita dengan Australia lebih jelas," tutur Rinto di sela acara "Indonesia HR Summit 2012 di Nusa Dua, Bali, Kamis, 27 September 2012.

Hal mendesak yang perlu segera di bangun di blok Masela, lanjut Rinto, adalah "Floating Liquefied Natural Gas" (FLNG), karena bagian dari perbatasan negara Indonesia.

Selanjutnya, proyek ke tiga yang bakal digenjot adalah percepatan proses pengembangan dan pembangunan blok East Natuna yang berbatasan dengan China selatan. Sama halnya dengan blok Masela, pembangunan blok ini untuk menunjukkan kedaulatan RI di wilayah perairan berbatasan dengan China selatan itu.

Sementara itu, soal ketersediaan sumbet daya alam di Tanah Air, Rinto mengaku cukup melimpah. Yang penting untuk diperhatikan adalah pengelolaannya yang efektif dan efisien, sehingga berimbas pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

"SDA kita akan terus berkurang jika ia dimanfaatkan. Maka dari itu, pengelolaannya mesti efektif dan efisien. Dari estimasi per tahun mencapai tiga persen dari jumlah SDA yang dikelola," papar Rinto.

 Kedaulatan Wilayah

Kepala BP Migas, R Priyono, mengatakan pengembangan proyek-proyek minyak dan gas bumi di perbatasan tidak hanya diperhitungkan dari sisi ekonomi semata, namun juga terkait dengan kedaulatan wilayah NKRI. Hal itu juga sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional.

"Pengembangan proyek-proyek minyak dan gas bumi mendukung akselerasi peningkatan perekonomian nasional, namun semata tidak soal itu. Tapi ada hal lain seperti wilayah NKRI yang perlu diperhatikan," imbuh Priyono.

Dari aspek ekonomi, industri hulu minyak dan gas bumi telah berperan serta dalam mendukung pertumbuhan perekonomian di Indonesia selama ini, karena jumlah perputaran uang yang cukup besar di industri tersebut. (ren)

© VIVA.co.id

Renegosiasi Kontrak Karya Freeport

 Pemerintah ngotot minta royalti Freeport di atas 3 persen

Pemerintah menyatakan keberatan jika Freeport hanya menyerahkan saham royalti sekitar 3 persen. Meski sebetulnya PT. Freeport McMooran telah menyetujui pemberian royalti sesuai undang-undang, pemerintah ngotot mengejar royalti di atas ketentuan.

"UU kita mengatur royalti tiga koma sekian persen. Saya tidak mau, saya mau di atas itu," ujar Menko Perekonomian Hatta Rajasa, usai pertemuan dengan pihak Freeport di kantornya, Kamis (23/8).

Dalam pertemuan tersebut, baik pemerintah maupun pihak Freeport menyepakati beberapa poin. Seperti pengembalian lahan, pembangunan smelter, divestasi saham, dan peningkatan penggunaan konten lokal.

Prinsipnya, semua poin tersebut telah disetujui oleh pihak Freeport. "Smelter bersedia tapi harus di studi. Divestasi juga bersedia, cuma besarannya nanti dibicarakan. Ketiga, bersedia kembalikan lahan," katanya.

Sebelumnya, Hatta menegaskan saat ini royalti dari tambang yang ada di Timika tersebut hanya satu persen. Selain itu, pemerintah ingin mengambil alih saham atau divestasi saham PT Freeport sebesar 51 persen.

Fokus renegosiasi dengan perusahaan tambang emas terbesar tersebut diantaranya pada royalti, pengurangan lahan, pembangunan smelter dan peran pengusaha lokal. Saat ini, perusahaan pertambangan nikel terbesar di Indonesia, Vale Indonesia, menyetujui untuk melakukan renegosiasi kontrak perusahaan tersebut. Vale bersedia menyisihkan dana USD 2 hingga USD 3 miliar untuk mendirikan pabrik pengolahan.[oer]

(Merdeka)

 Hasil Negosiasi Hatta dengan Presdir Freeport

Hari pertama kerja, Presdir Freeport datangi Hatta Rajasa

Hari pertama masuk kerja, Presiden Direktur PT Freeport McMoRan menemui Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa. Dari pertemuan tersebut, Freeport dikabarkan menyetujui lima poin renegosiasi kontrak karya.

Kepada wartawan usai pertemuan itu, Hatta menjelaskan bahwa kehadiran Presiden Direktur Freeport McMoRan dalam rangka silaturahmi sekaligus membicarakan renegosiasi kontrak karya. "Kami meminta lima hal yang harus dibicarakan dan pada prinsipnya mereka siap," kata Hatta Rajasa di Jakarta, Kamis 23 Agustus 2012.

Kelima poin, kata Hatta, adalah pengembalian sebagian lahan, menaikkan royalti, pembangunan smelter, divestasi saham serta peningkatan konten lokal.

Hatta memaparkan bahwa manajemen Freeport menyatakan bersedia membangun smelter. Namun untuk mewujudkannya, perusahaan tambang asal Amerika Serikat itu minta dilakukan studi kelayakan terlebih dahulu.

Freeport juga dikabarkan bersedia melepas saham melalui proses divestasi. Namun besaran persentase saham masih harus dibicarakan. Perusahaan juga bersedia mengecilkan luas wilayah area pertambagan Freeport. "Untuk royalti, kalau sesuai UU saja mereka mau, sekitar tiga persen, tapi saya tidak mau, saya ingin lebih diatas itu," katanya.

 Menkeu: Pemerintah Siap Beli Saham Freeport

Pemerintah tak ingin membeli saham Freeport dari pasar IPO.

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan mengaku siap membeli saham PT Freeport Indonesia sepanjang dilakukan lewat mekanisme divestasi. Langkah itu ditempuh dengan pertimbangan memperoleh manfaat sebesar-besarnya dari keuntungan perusahaan untuk rakyat.

"Itu adalah sesuatu hak negara dan selama negara punya uang, kami akan pertimbangkan manfaat keuangannya dengan baik," ujar Menteri Keuangan, Agus Martowardojo, di kantornya, Jakarta, Selasa, 7 Agustus 2012.

Agus menegaskan, pembelian saham Freepot hanya akan dijalankan sepanjang pemerintah memiliki kemampuan keuangan yang cukup. Selain itu, pembelian saham perusahaan tambang tembaga dan emas asal Amerika Serikat itu dilakukan tanpa melalui mekanisme IPO.

Saat ini, menurut Agus, perusahaan tersebut telah melakukan divestasi, dan sebagian sahamnya sudah dimiliki Indonesia. Tapi keberadaan pemerintah di dalam struktur pemegang saham Freeport belum terlalu berpengaruh.

Untuk memuluskan rencananya memiliki saham Freeport, Kementerian Keuangan akan berkoordinasi dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Menteri Koordinator Perekonomian. "Nah ini bagian yang sedang dibicarakan di kantor Menko dan ESDM," kata dia.

© VIVA.co.id

Newmont dan Freeport Diminta Tawarkan Saham di Indonesia

Hanya saja proses renegosiasi dengan dua perusahaan itu perlu dirampungkan terlebih dahulu 

Ilustrasi--Situs pertambangan Grasberg, yang dioperasikan oleh Freeport McMoRan Copper & Gold di Papua dilihat dari udara. (sumber: Reuters)

Pemerintah mendorong dua perusahaan pertambangan besar hasil kontrak karya, PT Freeport Indonesia dan PT Newmont Nusa Tenggara untuk melepaskan sebagian sahamnya ke publik melalui penawaran saham perdana (initial public offering/IPO). IPO diperlukan agar rakyat Indonesia bisa ikut memiliki kedua perusahaan tersebut.

"IPO itu karena kita ingin memperkuat pasar modal kita. Masa ada sumber mineral di tanah air kita sendiri, tapi tidak IPO disini. Kalau IPO disini pasar modal kita meningkat, jadi lebih kuat," kata Menteri Koordinator Perekonomian Hata Rajasa ketika menggelar open house Lebaran di kediamannya di Jakarta, Minggu (19/8).

Hatta mengaku, dalam pertemuan dengan manajemen kedua perusahaan tersebut, telah muncul persetujuan untuk menggelar IPO. Hanya saja, tambah Hatta, proses renegosiasi dengan dua perusahaan itu perlu dirampungkan terlebih dahulu sebelum sahamnya mulai ditawarkan kepada publik Tanah Air.

"Renegosiasi kita harapkan dalam tahun ini selesai karena semua sudah menginginkan. Sekarang ini renegosiasinya beda, kalau dulu kan renegosiasi dan kita kehilangan 51% divestasi, kalau sekarang kita ingin royalti naik, IPO, lahan sebagian dikembalikan ke negara, smleter dibangun, dan local content meningkat," harap Hatta. 

@ Berita Satu

2013, Indonesia Fokus di Gas

 Ditargetkan lifting gas sebesar 1,36 juta barel setara minyak per hari

Badan Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) menilai lifting minyak dan gas bumi dalam R-APBN 2013 akan lebih banyak bertumpu pada gas. BP Migas optimistis, lifting migas akan tercapai pada 2013 mendatang.

Kepala BP Migas Raden Priyono menjelaskan asumsi lifting minyak sebesar 900 ribu barel per hari dan lifting gas sebesar 1,36 juta barel setara minyak per hari itu termasuk realistis karena berdasarkan usulan BP Migas.

"Angka tersebut berangkat dari orang-orang teknis, jadi yang ada di nota keuangan merupakan target dari BP Migas," kata Priyono saat ditemui wartawan di kediamannya, Senin 20 Agustus 2012.

Ia menambahkan, untuk lifting migas pada 2013 mendatang akan bertumpu pada gas karena diprediksi lifting minyak pada tahun depan akan berada dalam titik nadir sebelum akan menanjak lagi pada 2014 dengan selesainya proyek Blok Cepu.

BP Migas, lanjut Priyono, terus berusaha untuk menekan laju penurunan produksi minyak (declining rate) yang mencapai 12 persen setiap tahunnya.

BP Migas juga akan berupaya menahan laju penurunan minyak dengan teknik pengurasan (enhanced oil recovery) yang diaplikasikan di berbagai lapangan migas.

Per Agustus 2012, rata-rata lifting minyak sebesar 870 ribu barel per hari dan diusahakan dapat digenjot sehingga menjadi 900 ribu barel per hari pada akhir tahun ini.

Seperti diketahui, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam nota keuangan menyatakan mulai R-APBN 2013, pemerintah akan memasukkan lifting gas. Pemerintah menargetkan lifting minyak sebesar 900 ribu barel per hari dan lifting gas sebesar 1,36 juta barel setara minyak per hari.

 2013, Renegosiasi Harga Gas Tangguh Selesai

Harga gas ekspor Tangguh lebih murah dibanding gas domestik saat ini.

Renegosiasi Harga Gas Tangguh Selesai

Badan Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) menargetkan bahwa renegosiasi kontrak harga gas dari lapangan LNG Tangguh di teluk Bintuni, Papua Barat, yang diekspor ke ke Fujian China akan selesai tahun depan.

Pemerintah kini sedang merevisi harga gas untuk meningkatkan penerimaan negara. "Pertengahan 2013, sekitar Juni, rencananya (renegosiasi) harga gas Fujian telah selesai," kata Kepala BP Migas Priyono saat ditemui wartawan di kediamannya, Senin 20 Agustus 2012.

Seperti diketahui harga gas ekspor dari Tangguh ke Fujian saat ini sebesar US$3,35 per million metric british thermal unit (mmbtu). Harga ini jauh lebih murah dibandingkan dengan harga gas domestik yang saat ini sekitar US$5-6 per mmbtu.

Harga gas Tangguh sendiri pernah direnegosiasikan oleh pemerintah. Pada kontrak 2002, harga jual gas LNG Tangguh ke Fujian disepakati US$2,4 per mmbtu dengan patokan batas atas harga minyak mentah US$25 per barel. Pada 2006, harga gas direnegosiasikan menjadi US$3,8 per mmbtu dengan patokan batas atas harga minyak mentah US$38 per barel.

Priyono menjelaskan, pemerintah akan berupaya untuk menyesuaikan harga gas Tangguh sesuai dengan harga pasar gas saat ini. Agar renegosiasi berjalan, pemerintah saat ini sedang menunggu permintaan kompensasi dari pemerintah China.

"Pasti ada kompensasi untuk renegosiasi harga gas ini, Fujian minta sesuatu dan kita sedang menunggu itu," katanya.

BP Migas, lanjut Priyono, giat dalam melakukan renegosiasi harga gas untuk meningkatkan penerimaan negara karena lifting gas yang terus menanjak sedangkan lifting minyak yang terus menurun.

Semester I-2012, penerimaan negara dari hulu migas sebesar US$18,81 miliar atau 56 persen diatas target APBN-P 2012 sebesar US$33,48 miliar.

Hingga akhir tahun 2012, BP Migas memprediksi penerimaan negara dari sektor hulu migas sebesar US$34,14 miliar. Selain ditopang naiknya harga minyak dunia, melesatnya penerimaan negara dari sektor migas disebabkan keberhasilan BP Migas merenegosiasi harga gas.

Harga rata-rata penjualan gas bumi naik menjadi US$10,83 per juta mmbtu, di atas harga rata-rata penjualan gas bumi dalam APBN-P 2012 sebesar US$8,23 per mmbtu.

"Penerimaan negara per Juni 2012 saja sudah melampui target, dan peranan gas sudah dimulai. Ke depan, diharapkan akan lebih signifikan ke gas," kata Priyono.

© VIVA.co.id

SBY: Kontrak Tambang dan Energi Masa Lalu Tidak Adil

Sejumlah truk milik PT Freeport Indonesia terparkir di Grasberg, Tembagapura, Timika, Papua, PT Freeport Indonesia menghentikan operasional penambangannya karena menilai kondisi keamanan memburuk pasca penandatangan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara Manajemen dann Serikat Pekerja. FOTO: Spedy Paereng/ANTARA

Hasil alam Indonesia untuk energi seperti mineral dan batu bara banyak menjadi incaran dunia.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengakui kontrak tambang dan energi yang ada sebelum ini memang merugikan bangsa Indonesia.

"Kontrak di masa lalu yang sangat tidak adil sungguh merugikan negeri  ini dan rakyat kita. Tentu kita harus berbicara baik-baik," kata SBY, saat membuka rapat koordinasi di PT. Pertamina, Jakarta, hari ini.

Menurut SBY, hasil alam Indonesia untuk energi seperti mineral dan batu bara banyak menjadi incaran dunia. Oleh karena itu, ia mendorong kerjasama internasional yang harus mendatangkan keuntungan dan manfaat bagi kepentingan nasional.

”Mineral dan batu baru banyak yang mengincar. Kerjasama internasional lazim di perekonomian dunia yang sudah interconnected," ungkap dia.

Oleh karena itu, SBY mengatakan, pemerintah harus mengeluarkan kebijakan yang bisa memberikan manfaat yang besar bagi negara. "Juga renegosiasi dengan nilai dan manfaat yang besar dan adil  bagi kita semua," ujarnya.

Presiden juga meminta kepada semua jajaran kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) energi untuk bisa mencapai tujuan dan target pemerintah.

Ditambahkan SBY, sektor energi adalah sektor yang penting karena menyangkut hajat hidup masyarakat, sebagaimana pangan. Oleh karena itu, pemerintah harus memiliki kebijakan dan strategi yang tepat di bidang energi.

Apalagi, lanjut SBY, dengan meningkatnya jumlah penduduk dunia sebanyak 7 miliar penduduk saat ini. "Maka kebutuhan akan energy meningkat signifikan sementara dari sisi supply tidak selalu bisa mengikuti," tandas presiden.

(Berita Satu)

Renegoisasi Kontrak Karya PT Freeport

REPUBLIKA.CO.ID, Oleh: Sefti Oktarianisa, Nidia Zuraya

Pemerintah berencana merenegoisasi kontrak karya dengan PT Freeport.

JAKARTA -- Peluang renegosiasi kontrak karya PT Freeport Indonesia makin terbuka. Pemerintah dan Freeport sudah memberi sinyal kesiapan melakukan dialog. Meski begitu, belum ada hasil menggembirakan dari dialog tersebut karena kedua belah pihak masih saling menunggu.

Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Rudi Rubiandini mengatakan, hingga kini pemerintah masih terus mengkaji renegosiasi kontrak karya dengan Freeport. "Masalah teknis sedang dipelajari pemerintah," ujar Rudi kepada Republika, Kamis (28/6).

Jika Freeport memang siap berdialog dengan pemerintah, ujar Rudi, tentunya pemerintah bakal mengajak Freeport untuk bicara sesegera mungkin. Dia berharap, pembicaraan dengan Freeport itu bisa menjadi awal yang baik dalam proses renegosiasi kontrak karya.

Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Rozik B Soetjipto mengatakan, saat ini pihaknya dalam posisi siap duduk bersama dengan Pemerintah Indonesia dalam melanjutkan pembicaraan renegosiasi kontrak karya. "Kami masih menunggu panggilan dari timnya Pak Hatta (Menko Perekonomian,)," ujar Rozik, Kamis (28/6).

Kesiapan Freeport melakukan renegosiasi itu juga termasuk membicarakan soal peninjauan ulang besaran royalti yang harus dibayarkan perusahaan tambang Amerika Serikat (AS) ini kepada Pemerintah Indonesia. Terkait besaran royalti, Rozik mengatakan, pihaknya belum bisa berkomentar banyak karena semuanya masih berproses.

Freeport melakukan penandatanganan kontrak karya untuk masa 30 tahun pada 1967 silam. Kontrak karya itu yang menjadikan Freeport sebagai kontraktor eksklusif tambang Ertsberg, Papua, di atas wilayah 10 kilometer persegi. Pada 1989, Indonesia memberi izin perluasan area eksplorasi hingga 61 ribu hektare.

Freeport menandatangani kontrak karya baru dengan masa berlaku 30 tahun berikut dua kali perpanjangan 10 tahun pada 1991 dan akan berakhir 2041 nanti. Royalti yang diberi Freeport kepada pemerintah hanya satu persen untuk emas, sedangkan royalti tembaga 1,5 hingga 3,5 persen.

Royalti dipandang amat rendah oleh banyak pihak. Alasannya, di negara-negara lain, royalti kepada pemerintah dari pertambangan emas mencapai lima persen, sedangkan tembaga enam persen. Melalui Keputusan Presiden (Keppres) No 3/2012, pemerintah membentuk tim evaluasi untuk penyesuaian kontrak karya dan perjanjian karya pengusahaan pertambangan batu bara (PKP2B).

Renegosiasi dilakukan untuk menyesuaikan isi kontrak. Renegosiasi perlu berjalan agar kontrak karya memberi manfaat optimal bagi bangsa Indonesia dan meningkatkan penerimaan negara. Selain royalti, ada sejumlah hal lain yang juga bakal dinego ulang pemerintah dengan Freeport, seperti luas wilayah dan divestasi.

Direktur Eksekutif Indonesian Resources Studies (IRES) Marwan Batubara mengatakan, pemerintah sebaiknya menutup pabrik Freeport jika perusahaan itu menolak menaikkan royalti dalam dialog terkait renegosiasi kontrak karya. Langkah itu penting untuk memperlihatkan bentuk ketegasan pemerintah.

"Yang jelas, Freeport itu sudah menunjukkan sikap penolakannya pada kontrak kerja yang sedang dibahas saat ini," katanya saat dihubungi Republika, Kamis (28/6). Menurut Marwan, sikap itu tecermin dari pernyataan petinggi Freeport dan Kedutaan Besar AS di Indonesia. Tanpa ada ketegasan dari pemerintah, Indonesia akan terus dipermainkan.

Tahun ini, Freeport berencana membayar dividen kepada negara sebesar Rp 1,5 triliun. Dividen ini turun 14,77 persen dibandingkan tahun lalu yang sebesar Rp 1,76 triliun. Freeport pernah membayar dividen lebih besar, yakni Rp 2,09 triliun pada 2009, namun 2010 setorannya turun 27,75 persen menjadi Rp 1,51 triliun.

♣ REPUBLIKA.CO.ID

Irak Tawarkan Blok Migas

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Irak mengundang PT Pertamina (Persero), untuk berinvestasi di salah satu negara produsen minyak terbesar di dunia itu.

Perseroan tersebut dipersilakan untuk turut mengembangkan lapangan migas di negara itu, sebagai operator maupun pemilik hak partisipasi salah satu blok migas.

Demikian disampaikan Wakil Perdana Menteri Irak Urusan Energi, Hussain Al-Shahristani, saat memberikan kuliah umum, Selasa (26/6/2012), di Kantor Pusat PT Pertamina, Jakarta.

Menurut Hussain, Irak merupakan salah satu negara prdusen minyak tertua di dunia, dengan lapangan-lapangan raksasa yang memproduksi minyak sejakt ahun 1920-an.

Irak saat ini memiliki cadangan terbukti 143 miliar barrel atau 11 persen dari total cadangan minyak dunia. Negara itu juga diperkirakan memiliki cadangan gas 3,5 triliun kubik meter.

Dari 78 lapangan minyak di Irak, 9 lapangan di antaranya digolongkan sebagai super raksasa, dengan cadangan minyak 5 miliar barrel per lapangan, dan 23 lapangan di antaranya termasuk lapangan raksasa dengan cadangan lebih dari 1 miliar barrel per lapangan.

Kluster lapangan-lapangan super raksasa di Irak bagian tenggara, merupakan salah satu kluster lapangan migas terbesar di dunia.

Namun, produksi minyak di negara itu juga dipengaruhi turbulensi situasi geopolitik selama lebih dari tiga dekade terakhir ini. Perang, embargo, dan minimnya investasi, serta eksodus personel teknis dan manajemen dan infrastruktur yang telah tua, telah menghambat pengembangan sektor perminyakan.

Saat ini proyek terbesar dalam industri perminyakan adalah pengembangan lapangan Kashegan di kawasan Kazakhstan. Kashegan memiliki volume 39 miliar barrel, dan diproyeksikan puncak produksi mencapai 1,5 juta barrel per hari.

Ini bisa dibandingkan dengan lapangan Majnoon di Irak, yang juga memiliki volume 39 miliar barrel dan diproyeksikan bisa memproduksi minyak 1,8 juta barrel per hari.

Dalam lelang blok migas di Irak putaran pertama dan kedua, yaitu Blok Rumaila, Zubair dan West Qurna 1, serta West Qurna 2, memiliki skala hampir sama.

Irak juga telah meluncurkan lima proyek migas dengan skala hampir sama, atau lebih besar dari proyek terbesar dalam sejarah industri.

Irak menandatangani kontrak-kontrak dengan perusahaan-perusahaan migas, untuk mengembangan 12 lapangan minyak dengan kapasitas produksi lebih dari 11 juta barrel per hari dalam 6 tahun, dan diperkirakan menelan biaya investasi 170 miliar dollar AS.

Kegiatan produksi di lapangan ini telah dimulai, dan produksi telah meningkat dari 2,3 juta barrel per hari pada tahun 2010 menjadi 3 juta barrel per hari saat ini.

"Kami berharap ada tambahan jumlah sama pada tahun ini. Meski ada banyak tantangan yang dihadapi, tetapi kami berkeyakinan bahwa sektor perminyakan di Irak dapat mencapai target dengan dukungan dana dan teknis dari perusahaan-perusahaan terbaik dalam industri ini," kata Hussain menambahkan.

Sementara itu terkait sumber daya gas bumi dalam bauran energi nasional di Irak, khususnya minyak untuk pembangkit listrik yang ramah lingkungan, Pemerintah Irak menawarkan tiga lapangan gas dalam tender putaran ketiga yaitu lapangan Akkas, Mansuriyah dan Siba. Total cadangan di tiga lapangan itu, sekitar 700 miliar meter kubik, dan mampu mengoperasikan pembangkit listrik serta industri petrokimia.

Lelang putaran ketiga telah dilaksanakan bulan lalu, dan ini difokuskan pada blok eksplorasi. Tiga blok telah diberikan kepada pemenang tender dan diharapkan bahwa mereka akan menambah cadangan terbukti minyak dan gas bumi.

 Pertamina Berminat Akuisisi Blok Migas di Irak

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Pertamina (Persero) berminat untuk mengakuisisi blok minyak dan gas bumi yang telah berproduksi di Irak. Untuk itu, perseroan tersebut meminta dukungan pemerintah untuk memberi kemudahan dalam berinvestasi di negara tersebut demi meningkatkan cadangan minyak dan gas bumi agar dapat memperkuat ketahanan energi nasional.

Jadi kami menginginkan investasi di Irak karena cadangan dan produksinya besar. -- Husen.

Hal ini disampaikan Direktur Hulu PT Pertamina Muhamada Husen, usai menghadiri acara kuliah umum yang disampaikan Wakil Perdana Menteri Urusan Energi Irak, Hussain Al-Shahristani, di Kantor Pusat PT Pertamina, Selasa (26/6/2012), di Jakarta.

Menurut Dirut Pertamina Karen Agustiawan, sebagai perusahaan energi nasional yang terintegrasi milik Indonesia, Pertamina menjadi tulang punggung negara dalam mengamankan sumber energi untuk kepentingan nasional. Pertamina terlibat dalam produksi minyak dan gas bumi nasional dan membangun kapasitas dalam pengembangan sumber energi baru terbarukan.

Menghadapi berbagai tantangan energi, Pertamina berpandangan pentingnya kerja sama internasional dan regional untuk memenuhi harapan para pemangku kepentingan Pertamina. Irak dan Indonesia memiliki relasi yang panjang. Lebih lanjut, pada tahun 2002, Pertamina sebagai perusahaan migas berbendera Indonesia memperoleh hak partisipasi untuk mengoperasikan Blok 3-Western Dessert.

"Pemerintah Indonesia bersama dengan Pertamina terus melanjutkan kerjasama dengan Irak sebagai mitra strategis untuk menghadapi tantangan energi ke depan. Saat ini, kami tengah mencari peluang kerja sama dengan Pemerintah Irak, khususnya untuk mengoperasikan Lapangan Tuba dan mengaktifkan kembali Blok 3 Western Dessert," ujarnya.

Pada kesempatan sama, Muhamad Husen menyatakan, Pertamina saat ini memfokuskan pada penerapan strategi akuisisi blok-blok migas yang berproduksi di luar negeri. Hal ini diharapkan dapat memperbesar volume produksi migas Pertamina dan hasil produksinya bisa dibawa ke dalam negeri untuk mengamankan energi nasional. "Ini masih bagian dari perundingan," paparnya.

"Strategi kami adalah, kami berangkat ke lapangan migas yang telah berproduksi, hanya mengambil porsi atau sebagian hak partisipasi, di mana operatornya juga bukan kami. Misalnya di sini ada beberapa blok, maka disesuaikan dengan dana yang kami punya," ujar Husen.

Sejauh ini Pertamina belum mempersiapkan dana khusus untuk mengakuisisi blok migas di Irak tersebut. Jadi, nantinya rencana investasi migas di Irak tersebut akan mengambil bagian dari alokasi dana investasi yang dianggarkan perseroan itu untuk satu tahun ini.

Proses akuisisi itu akan menggunakan skema business to business. Pihaknya juga meminta pemerintah mendukung perseroan tersebut agar lebih kuat lagi. "Seperti perusahaan minyak milik negara lainnya di dunia, ada dukungan kuat dari pemerintahnya. Jadi pendekatan kami ke semua lapangan di luar negeri yang akan diakuisisi, kami minta di belakang pemerintah," kata dia. Perundingan dengan pihak Irak diperkirakan baru tuntas pada tahun depan. Menurut Husen, setelah kedatangan delegasi dari Pemerintah Irak, Pertamina akan membentuk tim yang akan intens membahas rencana kerja sama ini dengan pihak Irak, dan ada orang-orang yang didedikasikan untuk bekerja di Irak. "Jadi kami menginginkan investasi di Irak karena cadangan dan produksinya besar," kata Husen.


♣ KOMPAS.com

Pertamina Investasi Geothermal Terbesar Dunia

JAKARTA - Pengembangan geothermal atau panas bumi di Indonesia akan memasuki babak baru. Ini terkait dengan keberhasilan Pertamina Geothermal Energy (PGE) menggandeng Pemerintah Selandia Baru dan Bank Dunia dalam pengembangan panas bumi di Indonesia.

Presiden Direktur PT PGE Slamet Riadhy mengatakan, Pertamina meluncurkan program investasi energi panas bumi sebesar 1.000 megawatt (MW). "Ini adalah yang terbesar di dunia," ujarnya Senin (18/6).

Menurut Slamet, proyek tersebut merupakan kerjasama dengan Pemerintah Selandia Baru yang menyediakan dana hibah senilai USD 6,95 juta untuk bantuan teknis, serta fasilitas pendanaan dari Bank Dunia senilai USD 300 juta untuk mengembangkan pembangkit listrik dengan kapasitas 150 MW. "Proyek ini dilakukan di wilayah Sumatera dan Sulawesi," katanya.

Slamet mengatakan, bantuan teknis yang didanai oleh hibah dari Pemerintah Selandia Baru akan memperkuat kapabilitas PGE melalui pelatihan, pertukaran ilmu dan pembangunan kapasitas. Pemerintah Selandia Baru juga berencana mendukung industri secara lebih luas melalui Program Bantuan Industri Geothermal yang saat ini masih dalam tahap persiapan.

Stefan Koeberle, Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia, mengatakan bahwa pengembangan energi panas bumi sangat penting bagi Indonesia untuk mencukupi kebutuhan listrik sekaligus mengoptimalkan potensi energi ramah lingkungan. "Apalagi, pemerintah Indonesia sedang giat mengembangkan energi terbarukan," ucapnya.

Menurut Koeberle, saat ini energi geothermal adalah satu-satunya energi yang mampu menggantikan tenaga berbasis batu bara. Energi geothermal adalah sumber daya energi yang bersih dan dapat diandalkan, dan tersedia di daerah-daerah dimana kebutuhan energi kian signifikan dan terus menkingkat.

Data Kementerian ESDM menunjukkan, potensi energi panas bumi Indonesia tercatat sekitar 29 ribu MW yang merupakan potensi panas bumi terbesar di dunia atau sekitar 40 persen dari potensi dunia. Namun, meski memiliki potensi yang sangat besar, pemanfaatan panas bumi di Indonesia masih sangat minim.

Saat ini, kapasitas terpasang pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) baru mencapai 1.226 MW atau 4,2 persen dari potensi panas bumi Indonesia. Oleh karena itu, Pemerintah sudah merencanakan pengembangan PLTP tahun 2010-2016 sebesar 3.967 MW, melalui program Pembangkit Listrik 10.000 MW tahap II. (owi/kim)

♣ Jpnn