SBY: Kontrak Tambang dan Energi Masa Lalu Tidak Adil

Sejumlah truk milik PT Freeport Indonesia terparkir di Grasberg, Tembagapura, Timika, Papua, PT Freeport Indonesia menghentikan operasional penambangannya karena menilai kondisi keamanan memburuk pasca penandatangan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara Manajemen dann Serikat Pekerja. FOTO: Spedy Paereng/ANTARA

Hasil alam Indonesia untuk energi seperti mineral dan batu bara banyak menjadi incaran dunia.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengakui kontrak tambang dan energi yang ada sebelum ini memang merugikan bangsa Indonesia.

"Kontrak di masa lalu yang sangat tidak adil sungguh merugikan negeri  ini dan rakyat kita. Tentu kita harus berbicara baik-baik," kata SBY, saat membuka rapat koordinasi di PT. Pertamina, Jakarta, hari ini.

Menurut SBY, hasil alam Indonesia untuk energi seperti mineral dan batu bara banyak menjadi incaran dunia. Oleh karena itu, ia mendorong kerjasama internasional yang harus mendatangkan keuntungan dan manfaat bagi kepentingan nasional.

”Mineral dan batu baru banyak yang mengincar. Kerjasama internasional lazim di perekonomian dunia yang sudah interconnected," ungkap dia.

Oleh karena itu, SBY mengatakan, pemerintah harus mengeluarkan kebijakan yang bisa memberikan manfaat yang besar bagi negara. "Juga renegosiasi dengan nilai dan manfaat yang besar dan adil  bagi kita semua," ujarnya.

Presiden juga meminta kepada semua jajaran kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) energi untuk bisa mencapai tujuan dan target pemerintah.

Ditambahkan SBY, sektor energi adalah sektor yang penting karena menyangkut hajat hidup masyarakat, sebagaimana pangan. Oleh karena itu, pemerintah harus memiliki kebijakan dan strategi yang tepat di bidang energi.

Apalagi, lanjut SBY, dengan meningkatnya jumlah penduduk dunia sebanyak 7 miliar penduduk saat ini. "Maka kebutuhan akan energy meningkat signifikan sementara dari sisi supply tidak selalu bisa mengikuti," tandas presiden.

(Berita Satu)