Pemerintah Bangun jembatan Merah Putih di Ambon

Jakarta � Kementerian Pekerjaan Umum menargetkan pembangunan jembatan Merah Putih di Kota Ambon, Maluku, rampung pada 2014.

"Saat ini progres pembangunan fisiknya mencapai 70 persen pada bagian jembatan pendekat arah Galala dan Poka," kata Kepala Satuan Kerja Jembatan Merah Putih Balai Pelaksanaan Jalan nasional Wilayah IX Ambon, Chris Lasmono, Rabu, 26 Desember 2012. Adapun bagian bentang tengah, kata dia, masih 10 persen.

Jembatan Merah Putih merupakan jembatan yang akan menghubungkan Desa Pokka dan Desa Galala, Ambon, Maluku yang dipisahkan oleh Teluk ambon. Jembatan sepanjang 1,06 kilometer ini terdiri dari jembatan pendekat arah Galala sepanjang 300 meter, pendekat arah Pokka 320 meter dan bentang tengah 300 meter.

Pembangunan jembatan tersebut diharapkan dapat meringkas jarak tempuh tempuh ke pintu keluar Bandara Pattimura, serta kawasan Jazirah Leihitu Kabupaten Maluku Tengah. Sehingga waktu tempuh kendaraan juga dapat lebih cepat. Jembatan ini nantinya memiliki dua jalur ke arah Pokka dan Galala, yang masig-masing jalur terdiri dari dua lajur mobil dan satu lajur motor.

Walau pembangunan jembatan diperkirakan tepat waktu, yaitu selesai pada 2013 dan beroperasi pada 2014, Chris mengatakan tetap ada hambatan dalam pembangunan jembatan tersebut. Ia menjelaskan, satuan kerjanya kesulitan dalam mendatangkan bahan material yang masih diproduksi dan harus dibeli dari luar Maluku.

Bahkan, lanjut dia, 100 persen bahan material jembatan harus didatangkan dari luar Maluku akibat ketiadaaan bahan baku di sana. "Kami masih memesan dari Pulau Jawa, sedangkan semen dari Makassar, supplier lokal tidak mampu memenuhi jumlah permintaan kami," kata Chris.

Jembatan Merah Putih digarap oleh PT Wijaya Karya, PT Pembangunan Perumahan dan WIKA KSO melalui dua kontrak pembangunan yang berbeda. Bagian jembatan penghubung, dikerjakan oleh WIKA dengan nilai kontrak Rp 249,61 miliar. Sedangkan bagian bentang tengah jembatan dikerjakan oleh PT Wijaya Karya, PT Pembangunan Perumahan dan WIKA KSO dengan nilai kontrak Rp 416,75 miliar.

» Tempo.Co

Kiprah BPPT di Tahun 2012

Menjelang tutup tahun, seperti sebuah perusahaan, BPPT juga mengeluarkan laporannya, atas semua pekerjaan yang telah diselesaikan di tahun 2012. Dalam catatan kali ini, terutama di bidang Hankam, BPPT menorehkan setidaknya 3 prestasi.

Dalam bidang teknologi pertahanan dan keamanan telah menghasilkan Pesawat Udara Nir Awak (PUNA), dimana salah satunya yaitu Puna Wulung BPPT akan masuk jajaran Squadron TNI AU.

PUNA ini sendiri telah diujicoba dan disaksikan langsung oleh Menteri Pertahanan serta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Lanud Halim Perdana Kusumah, Oktober lalu. Meski masih banyak kekurangan, menurut publikasi BPPT, TNI-AU tetap akan mengadopsi PUNA buatan dalam negeri ini berdampingan dengan UAV asal Philipina yang akan segera tiba.

Selain itu, BPPT juga ternyata berperan mendukung program kerja sama Indonesia-Korea Selatan dalam Pengembangan Pesawat Tempur KFX/IFX. Dukungan itu diwujudkan dalam uji Aerodinamika 2 Mei hingga September 2012.

Lalu, MEPPO (Balai Mesin Perkakas, Teknik Produksi, dan Otomasi) BPPT juga bersama Pussenif serta Meppo mengembangkan komputer mortir balistik terpadu (KOMBAT). Alat ini mampu mempercepat waktu penghitungan penembakan mortir secara akurat, mudah dan cepat. Tahun 2013, peralatan ini diharapkan akan diproduksi di PT.Pindad.



● ARC

Indonesia Siaga Bencana

Jakarta � PEMERINTAH meminta semua pihak bersiaga menghadapi bencana sepanjang Desember 2012-Januari 2013. Pada periode itu, sebagian besar wilayah Indonesia diprediksi bakal diguyur hujan deras dan angin puting beliung.

Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono mengatakan ancaman bencana menguat di awal tahun depan lantaran wilayah Indonesia memasuki siklus lima tahunan musim hujan. "Semua harus siaga menghadapi musim hujan tahun ini," ujarnya seusai rapat koordinasi membahas kebencanaan di Jakarta, kemarin.

Ia meminta seluruh kementerian dan lembaga terkait serta pemerintah daerah meningkatkan konsolidasi untuk menghadapi ancaman tersebut. "Lewat konsolidasi diharapkan muncul rencana kontingensi, logistik, peralatan, selter, tenda, dapur umum, dan transportasi untuk menghadapi musim hujan," tutur Agung.

Menurut Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Syamsul Maarif, berdasarkan peta potensi bencana banjir tahun ini, untuk kawasan barat Indonesia pada Desember 2012, Jawa Tengah dinilai berisiko tinggi (kode merah).

Pada Januari 2013, kawasan barat Indonesia yang berkode merah meliputi Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Jawa Timur. Untuk kawasan timur, wilayah Sulawesi bagian selatan berisiko tinggi dilanda banjir pada Desember 2012, sedangkan pada Januari 2013 potensi banjir ada di wilayah Kalimantan Barat.

"Berdasarkan kejadian tahun-tahun sebelumnya, untuk wilayah DKI, Banten, dan Jabar yang perlu dikontrol ialah Sungai Ciliwung dan Cisadane," ujar Syamsul.

Untuk Banten, imbuh dia, Sungai Ciujung dan Cimandiri juga perlu dicermati, begitu pula Jawa Barat perlu mewaspadai Sungai Citarum. Untuk Jawa Tengah, potensi banjir bisa datang dari Jratunseluna (Jragung, Tuntang, Serang, Lusi, dan Juana) di sekitar Semarang dan Bengawan Solo. Selain banjir air, banjir lahar dingin mengancam dari Gunung Merapi, Gunung Gamalama, dan Gunung Semeru.

 Antisipasi DKI

Pada kesempatan yang sama, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Sri Woro B Harijono mengatakan wilayah DKI Jakarta pada umumnya mengalami curah hujan menengah dengan intensitas 200-300 mm. "Musim hujan akan terus terjadi hingga awal tahun depan dan baru menurun sekitar April 2013."

Di penghujung tahun ini, banjir sudah beberapa kali menyapa publik Ibu Kota. Pada Sabtu (24/12), hujan deras bahkan menyebabkan jantung Kota Jakarta terendam. Keesokan harinya, lebih dari 2.000 rumah kebanjiran.

Untuk mengantisipasi kejadian serupa, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo memerintahkan dinas pekerjaan umum memasang pompa air di empat titik rawan banjir. Keempat titik itu ialah Bundaran Hotel Indonesia, depan Universitas Trisakti Grogol, depan Senayan City, dan Jl Gatot Subroto.

"Nantinya air akan dialirkan ke Kali Cideng dan Waduk Melatih," ujarnya saat meninjau gorong-gorong di Bundaran HI, kemarin.

Selain itu, pada 2013 akan dibangun 10 ribu sumur resapan sebagai salah satu solusi untuk meminimalkan banjir di Jakarta. (Ssr/X-11)

» Media Indonesia

Menuju Lepas Landas Industri Pertahanan Dalam Negeri

CN235 PT DI

Debu yang menempel di badan pesawat N-250 buatan Baharudin Jusuf Habibie mungkin sedikit-sedikit terhapus seiring menggeliatnya kembali industri kedirgantaraan dalam negeri. Pada 2012 ini, titik tolak menuju kemandirian industri strategis pertahanan dalam negeri, sudah dipacakkan pada 5 Oktober lalu. UU Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan ditandatangani Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bertepatan dengan hari ulang tahun ke-67 TNI itu.

Presiden Yudhoyono menyatakan bahwa regulasi itu merupakan oli untuk bisa licin meluncurkan berbagai produk alat utama sistem senjata (alutsista) dalam negeri. Lahirnya UU ini dipercaya bakal mempercepat perkembangan industri pertahanan dalam negeri. Maklum, dengan keberadaan regulasi ini, persoalan laten mengenai kesulitan sinergi antar industri pertahanan, bisa terselesaikan. Apalagi, UU ini mengatur sinergi antar industri strategis maupun industri pertahanan dalam memproduksi alustsista.

Kelahiran UU Industri Pertahanan tak bisa dilepaskan dari pembentukan Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) pada 2010 yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2010. Keberadaan KKIP amat menguntungkan PT Dirgantara Indonesia (DI), PT Pindad, maupun PT PAL, sebagai tiga industri pertahanan terbesar milik negara.

KKIP-lah yang berkontribusi membentuk masterplan revitalisasi industri pertahanan, kriteria industri pertahanan, kebijakan dasar pengadaan alutsista TNI dan Polri, serta verifikasi kemampuan industri pertahanan dan revitalisasi manajemen BUMN Industri Pertahanan.

KKIP dibentuk untuk mengawal pembangunan alutsista dalam negeri hingga 2029 yang dibagi menjadi empat tahap. Tahap pertama, 2010 hingga 2014, KKIP mencanangkan empat program strategis, meliputi penetapan program revitalisasi industri pertahanan, stabilisasi dan optimalisasi industri pertahanan, penyiapan regulasi industri pertahanan dan penyiapan produk masa depan.

Pada 2012 ini, hampir semua program sudah terealisasi. Bahkan, PT DI sudah merasakan manfaatnya.

"Sebelum ada KKIP, untuk pemesanan alutsista TNI harus melalui proses tender. Kalau saat ini, pengguna (TNI) bisa menunjuk secara langsung industri yang diinginkan. Yang terpenting, kesanggupan dari PT DI untuk menerima pesanan dari TNI dan Polri," kata dia.

Sebagai bukti, pada 2011, PT DI sudah menerima pesanan tujuh unit helikopter Bell 412 EP dan sejumlah alutsista lainnya dari TNI. Bahkan, pada 2012 ini PT DI menerima pesanan pembuatan 9 unit pesawat angkut CN-295, 2 unit pesawat helikopter super puma untuk TNI AU, bahkan PT DI telah mengekspor pesawat CN-235 Maritime Patrol Aircraft (MPA).

Kemitraan Strategis

PT DI juga melakukan kemitraan strategis dengan produsen pesawat dari luar negeri, seperti Airbus Military dan Eurocopter European Aeronautic Defense Space Company (EADS). Kemitraan dengan Airbus Military akan semakin erat setelah kesepakatan produksi bersama pesawat C 212-400 versi upgrade dan C295. Pesawat yang akan dinamai NC 212 itu ditawarkan kepada pelanggan sipil serta militer, dilengkapi dengan avionik digital dan sistem autopilot terkini.

PT Pindad juga menerima banyak pesanan alutsista. Salah satu produk yang diminati adalah panser anoa 6x6 yang telah melanglang buana dan menjadi kendaraan taktis dalam misi perdamaian PBB, sedangkan PT PAL dipercaya menggarap kerja sama pembuatan tiga unit kapal selam dengan Korea Selatan.

Ada pula pembuatan kapal trimaran, yaitu kapal antiradar dengan tiga lambung asal Swedia yang dibuat perusahaan swasta di Banyuwangi. Kapal yang memiliki kemampuan minim terdeteksi radar dengan kecepatan 48 knots dan dilengkapi pelontar roket ini akan digunakan TNI AL untuk operasi khusus. Walaupun pada percobaan pertamanya, kapal ini gagal dan harus terbakar habis.

Di sektor swasta, industri pertahanan juga menggeliat, seperti pembuatan Kapal Cepat Rudal (KCR) C705 produksi PT Palindo Marine seharga 73 miliar rupiah yang memiliki kecepatan 30 knots. Jarak tembak sasaran rudal C705 mencapai 70 kilometer. Saat ini, satu KCR yang diberi nama KRI Clurit telah beroperasi di bawah Komando Armada RI Kawasan Barat.

Namun, keberhasilan sejumlah industri pertahanan itu masih sangat kecil dibandingkan dengan impor alutsista yang dilakukan tiga matra TNI. Saat ini sebagian besar alutsista milik TNI masih didominasi produk luar. Pesawat tempur masih didominasi nama, seperti F-16, sukhoi, dan hawk. Tank-tank pun masih didominasi produk asing. Tak terkecuali dengan kapal-kapal tempur.

Tak heran, jika Wakil Presiden Boediono pada pembukaan Indo Defence 2012 Expo dan Forum di Jakarta, Rabu (7/11), mengatakan Indonesia perlu belajar dari negara-negara yang sukses mengembangkan industri pertahanan. Di banyak negara yang sudah sukses mengembangkan industri pertahanan, mereka tidak melepaskan industri itu tumbuh sendiri.

Dia menyatakan industri pertahanan adalah salah satu dari industri berteknologi tinggi. Setiap pembuatan perencanaan dan rancangan harus diintegrasikan dengan kemampuan secara luas, termasuk perguruan tinggi. Jika tidak, industri pertahanan akan mandek.

Lahirnya UU Industri Pertahanan merupakan perkembangan baik karena akan memberikan guideline yang bisa dipegang semua pelaku. Masalahnya sekarang, bagaimana ini diterjemahkan dan direalisasikan dalam program yang lebih operasional dan konkret, selain tentunya menyangkut biaya dan kualitas produknya.

Oleh karena itu, Wapres mendorong agar kerja sama dengan industri pertahanan di luar negeri bisa dilaksanakan dengan baik. Kerja sama itu bisa memberikan keuntungan bagi kemajuan kedua industri pertahanan yang bekerja sama.

Menteri Pertahanan, Purnomo Yusgiantoro, menuturkan lahirnya UU Industri Pertahanan sangat strategis dan fundamental untuk membangkitkan kembali industri pertahanan. Adanya UU ini diyakini akan mendorong kemampuan memproduksi dan pengembangan jasa pemeliharaan dari industri pertahanan semakin berkembang.

"Ini akan memberikan dampak, di antaranya kekuatan pertahanan dan keamanan Indonesia menjadi andal. UU ini juga akan menguatkan industri pertahanan itu sendiri untuk mandiri dan memproduksi produk alutsista secara berkesinambungan," ujar dia.

Pada 2029 diharapkan industri pertahanan Indonesia sudah bisa disejajarkan dengan industri pertahanan dunia. Capaian itu mungkin akan membuat Habibie terharu.


● Koran Jakarta

Empat BUMN Akan Dibubarkan Tahun 2013

Jakarta � Kementerian Badan Usaha Milik Negara berencana melikuidasi empat perusahaan pelat merah pada 2013. Menurut masterplan Kementerian BUMN Tahun 2012-2014, Perum Produksi Film Negara (PFN), PT Balai Pustaka, Perum Pengangkutan Penumpang Djakarta (PPD) dan Jakarta Lloyd ditargetkan untuk bubar  selambat-lambatnya pada 2013.

Adapun pertimbangan-pertimbangan likuidasi itu, menurut masterplan, disebabkan beberapa hal. Perum PFN misalnya, dilikuidasi dengan pertimbangan bahwa perusahaan sudah berhenti operasi. Selain itu, ada juga yang karena sumber daya yang ada sudah tidak mendukung.

Perum PPD dilikuidasi dengan pertimbangan secara bisnis sudah tidak layak untuk dipertahankan. Sedangkan PT Djakarta Lloyd karena tidak prospektif lagi dan kondisi perusahaan tidak memiliki nilai keekonomian.

Sementara itu untuk PT Balai Pustaka direncanakan untuk dialihkan menjadi badan layanan umum (BLU) di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan khususnya untuk asetnya yang bersifat heritage. Sedangkan aset non heritage dijual/dialihkan kepada BUMN lain. Hal ini mengingat perusahaan mengalami kesulitan berkompetisi dalam pasar yang semakin kompetitif.

Anggota Komisi VI DPR Ferrari Romawi menyatakan setuju bila PFN dilikuidasi. "Memang sudah tidak ada jalan lain," katanya kepada Tempo melalui pesan singkat Rabu 26 Desember 2012.

» Tempo.Co

IPB-UTM Malaysia jalin kerja sama perkebunan

Bogor � Fakulas Pertanian Institut Pertanian Bogor (IPB) menjalin kerja sama dengan Universiti Teknologi Mara (UTM) Malaysia membahas masalah perkebunan.

Kepala Humas IPB Ir Henny Windarti, MS.i di Bogor, Jawa Barat, Rabu, menjelaskan kerja sama kedua pihak dilakukan dalam bentuk "The First International Plantation Conference", yang bertema "Capacity Building Development and Sustainable Technology".

Ia menjelaskan, kegiatan yang digelar di IPB International Convention Center, Kota Bogor itu dihadiri oleh para peneliti, pengusaha sawit dan mahasiswa dari kedua institusi.

Rektor IPB Prof Herry Suhardiyanto mengatakan bahwa keberlanjutan teknologi dalam pengembangan perkebunan yang diangkat melalui kerja sama konferensi itu merupakan isu penting yang menjadi "concern" IPB dan juga UTM.

"Saya sangat mengapresiasi inisiatif Fakultas Pertanian IPB dengan UTM," katanya.

Dengan kerja sama konferensi itu, kata dia,menunjukan peranan institusi akademik, pemerintah dan peneliti dalam berkontribusi untuk pengembangan dan pembangunan sektor perkebunan.

Sementara itu, wakil dari Malaysia, yakni Myagri`s Group Managing Director Norhayati Binti Md Taib memaparkan bagaimana keberhasilan pupuk Myagri dalam meningkatkan produksi di perusahaan-perusahaan perkebunan sawit di Malaysia.(A035)

» Antara

BPH Migas Setuju Ahok Hapus BBM Premium di Jakarta

Setiap tahun warga DKI Jakarta nikmati subsidi BBM Rp 15 triliun.

Jakarta � Rencana Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama yang akan menghapus bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, khususnya Premium, di Jakarta didukung oleh Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas).

"Itu kewenangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta," kata Kepala BPH Migas Andy Noorsaman Sommeng kepada VIVAnews beberapa waktu lalu.

Menurut Andy, BPH Migas selalu mendukung inisiatif pemeritah daerah yang akan mengurangi volume BBM bersubsidi di masing-masing daerahnya.

Hal senada juga diungkapkan Wakil Ketua Komite BPH Migas, Fahmi Harsandono Matori. "Apapun itu jika tujuannya penghematan BBM bersubsidi dan meringankan beban APBN, kami setuju," katanya kepada VIVAnews.

Fahmi menjelaskan alokasi BBM bersubsidi untuk DKI Jakarta adalah 3 juta kiloliter yang terdiri dari 2,2 juta kiloliter Premium dan 800 ribu kiloliter solar. Nilai subsidi BBM yang harus dibayar oleh negara kepada warga DKI Jakarta mencapai Rp 15 triliun per tahun.

"Lebih dari Rp 1 triliun per bulan atau lebih dari Rp 30 miliar per hari. Ini bukan jumlah kecil, dan bisa dialokasikan untuk mengembangkan sarana publik seperti pembangunan Mass Rapid Transit (MRT) tanpa ada pinjaman dari luar negeri," katanya.

© VIVA.co.id

Masih Perlu Kerja Keras Berantas Kemiskinan

Jakarta � UPAYA menurunkan angka kemiskinan memang membuahkan hasil. Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat penduduk miskin di Indonesia per Februari 2004 sebanyak 36,1 juta jiwa (16,6%). Pada Maret 2012, jumlahnya mengerucut menjadi 29,13 juta jiwa (11,96%).

Sayangnya dari tahun ke tahun laju pengentasan orang miskin kian melambat. BPS mencatat pada 2008-2009 angka kemiskinan berkurang 2,5 juta jiwa. Namun, semenjak 2009 hingga 2012, rata-rata pengurangan turun dengan 1 juta-1,5 juta jiwa per tahun.

Perlambatan tentu kontras dengan kucuran anggaran pemerintah bagi penanggulangan kemiskinan dari APBN yang selalu bertambah setiap tahunnya. Jika pada 2004 anggaran penanggulangan kemiskinan sebesar Rp 374 triliun, pada 2012 anggaran melonjak delapan kali lipat menjadi Rp 1.548 triliun.

Berkenaan dengan keadaan tersebut, Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra) Agung Laksono membenarkan memang ada sedikit perlambatan dalam program penanggulangan. Perlambatan itu, menurut Agung, mengancam target angka kemiskinan yang ditetapkan 8% pada 2014.

"Saat ini per tahun penurunan kemiskinan hanya sekitar 0,8%. Padahal kalau ingin mencapai target 8%, rata-rata penurunan kemiskinan harus 1%," ujar Menko Kesra melalui surat elektronik yang diterima, kemarin.

Agung berdalih penurunan kemiskinan mengalami perlambatan lantaran sepanjang tahun terakhir negara kita dilanda banyak bencana alam. Selain itu, perubahan iklim yang ekstrem juga menyebabkan beberapa wilayah mengalami gagal panen.

Berkenaan dengan melandainya laju grafik penurunan kemiskinan, ia mengatakan pemerintah telah melakukan sejumlah langkah percepatan untuk menekan laju pertumbuhan kemiskinan. Dengan sejumlah langkah percepatan, ia optimistis akhir 2012 angka kemiskinan sudah berada di bawah 10%.

Saat dihubungi terpisah, Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan Kemenko Kesra Sujana Royat mengatakan perlambatan program juga dipicu faktor tidak efektifnya program bantuan dan <>database<> yang belum kuat.

”Tidak adanya data yang akurat membuat tidak semua orang miskin terjangkau pemberdayaan,” ujar Sujana.

Untuk menambah efektivitas program-program penanggulangan kemiskinan yang ada, salah satu terobosan yang dilakukan pemerintah ialah membentuk penyusunan dokumen Masterplan Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan Indonesia (MP3KI). Masterplan tersebut bakal memudahkan penerapan strategi dan penjaringan rumah tangga sangat miskin (RTSM) untuk mendapatkan program pemberdayaan.

Selain itu, kata dia, melalui Perpres Nomor 15 tahun 2010 juga telah dibentuk Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) yang diketuai Wapres Boediono. Dengan hadirnya TNP2K, sinergi melalui sinkronisasi dan harmonisasi program-program yang tersebar di kementerian/lembaga, pemda, dan swasta bisa terintegrasi.

Dengan adanya tim yang menyinkronisasi berbagai program, Sujana yakin total coverage peserta yang terjangkau bakal lebih luas. Pasalnya, pada tahun depan, masalah kemiskinan dan kesenjangan sosial masih bakal menjadi kendala utama pembangunan.

Program pemberdayaan

Saat ini, program-program hibah penanggulangan kemiskinan, seperti jamkesmas, jaminan persalinan, raskin, dan Program Keluarga Harapan (PKH), dinilai Agung telah berjalan relatif baik.

Yang kedua ialah program pemberdayaan melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri, baik di perdesaan maupun perkotaan, yang dilaksanakan 17 kementerian, juga semakin terintegrasi. Hal serupa juga terjadi pada kredit usaha rakyat (KUR) dan program murah seperti rumah murah, listrik murah, dan air bersih murah.

Selanjutnya, Sujana menambahkan, pengawasan dana bantuan langsung masyarakat (BLM) untuk program PNPM Mandiri terus diperkuat untuk menekan kebocoran. Menurut dia, hingga saat ini PNPM Mandiri merupakan program terbaik untuk menurunkan jumlah orang miskin. Pasalnya, dari rata-rata pengentasan orang miskin 0,8% per tahun, sekitar 60%-nya disumbangkan program tersebut.

"Setiap tahun PNPM Mandiri bisa mengentaskan 10 ribu rumah tangga miskin," ujarnya.

Pada tahun ini saja, kata dia, sudah terdapat 400 kelompok binaan PNPM yang sudah naik kelas dari kategori miskin. Selanjutnya mereka bisa mendapat program binaan usaha seperti KUR.

PNPM Mandiri ialah program penanggulangan kemiskinan terbesar di Indonesia. Untuk mendapatkan dana hibah dari program itu, masyarakat harus membentuk kelompok beranggotakan minimal 10 orang dan mengajukan proposal kegiatan. Per kelompok alokasi dana yang diberikan bervariasi, Rp 750 juta-Rp 3 miliar. Pada 2012, PNPM Mandiri telah digulirkan di 6.623 kecamatan.

Program tersebut didukung 30 ribu fasilitator sebagai pendamping program dan disokong pula dengan penyaluran dana sebesar Rp 10,31 triliun yang berasal dari APBN dan APBD.

Program lain yang menjadi andalan untuk mengentaskan orang miskin ialah Program Keluarga Harapan (PKH). Program tersebut ialah bantuan tunai bagi rumah tangga miskin dengan syarat anak usia sekolah harus bersekolah dan ibu hamil harus memeriksakan kandungan ke puskesmas.

Menurut Menteri Sosial Salim Segaf Al Jufri, PKH sangat mendukung target pencapaian MDGs, khususnya menekan tingkat kematian ibu dan anak. Lewat bantuan bersyarat, setiap rumah tangga sangat miskin (RTSM) mendapatkan bantuan dana per tahun Rp 600 ribu-Rp 2 juta.

Tahun ini sebanyak 1,5 RTSM mendapat bantuan PKH dan tahun depan ditargetkan meningkat menjadi 2,4 juta. Pada 2014 ditargetkan 3 juta RTSM yang mendapat bantuan PKH.

Dalam menanggapi beberapa program penanggulangan kemiskinan pemerintah, sosiolog Imam B Prasodjo menilai pemerintah perlu membuat terobosan kreatif lainnya untuk memberantas kemiskinan. "Jangan hanya mengandalkan program lama seperti PNPM atau PKH," tambahnya.

Dia menilai masalah kemiskinan juga disebabkan pendidikan kreatif yang lemah, yang menyebabkan rendahnya keahlian tenaga kerja. Padahal, tegasnya, kreativitas diperlukan untuk menciptakan lapangan kerja baru. (H-1)

● Media Indonesia