Jakarta � UPAYA menurunkan angka kemiskinan memang membuahkan hasil. Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat penduduk miskin di Indonesia per Februari 2004 sebanyak 36,1 juta jiwa (16,6%). Pada Maret 2012, jumlahnya mengerucut menjadi 29,13 juta jiwa (11,96%). Sayangnya dari tahun ke tahun laju pengentasan orang miskin kian melambat. BPS mencatat pada 2008-2009 angka kemiskinan berkurang 2,5 juta jiwa. Namun, semenjak 2009 hingga 2012, rata-rata pengurangan turun dengan 1 juta-1,5 juta jiwa per tahun.
Perlambatan tentu kontras dengan kucuran anggaran pemerintah bagi penanggulangan kemiskinan dari APBN yang selalu bertambah setiap tahunnya. Jika pada 2004 anggaran penanggulangan kemiskinan sebesar Rp 374 triliun, pada 2012 anggaran melonjak delapan kali lipat menjadi Rp 1.548 triliun.
Berkenaan dengan keadaan tersebut, Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra) Agung Laksono membenarkan memang ada sedikit perlambatan dalam program penanggulangan. Perlambatan itu, menurut Agung, mengancam target angka kemiskinan yang ditetapkan 8% pada 2014.
"Saat ini per tahun penurunan kemiskinan hanya sekitar 0,8%. Padahal kalau ingin mencapai target 8%, rata-rata penurunan kemiskinan harus 1%," ujar Menko Kesra melalui surat elektronik yang diterima, kemarin.
Agung berdalih penurunan kemiskinan mengalami perlambatan lantaran sepanjang tahun terakhir negara kita dilanda banyak bencana alam. Selain itu, perubahan iklim yang ekstrem juga menyebabkan beberapa wilayah mengalami gagal panen.
Berkenaan dengan melandainya laju grafik penurunan kemiskinan, ia mengatakan pemerintah telah melakukan sejumlah langkah percepatan untuk menekan laju pertumbuhan kemiskinan. Dengan sejumlah langkah percepatan, ia optimistis akhir 2012 angka kemiskinan sudah berada di bawah 10%.
Saat dihubungi terpisah, Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan Kemenko Kesra Sujana Royat mengatakan perlambatan program juga dipicu faktor tidak efektifnya program bantuan dan <>database<> yang belum kuat.
”Tidak adanya data yang akurat membuat tidak semua orang miskin terjangkau pemberdayaan,” ujar Sujana.
Untuk menambah efektivitas program-program penanggulangan kemiskinan yang ada, salah satu terobosan yang dilakukan pemerintah ialah membentuk penyusunan dokumen Masterplan Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan Indonesia (MP3KI). Masterplan tersebut bakal memudahkan penerapan strategi dan penjaringan rumah tangga sangat miskin (RTSM) untuk mendapatkan program pemberdayaan.
Selain itu, kata dia, melalui Perpres Nomor 15 tahun 2010 juga telah dibentuk Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) yang diketuai Wapres Boediono. Dengan hadirnya TNP2K, sinergi melalui sinkronisasi dan harmonisasi program-program yang tersebar di kementerian/lembaga, pemda, dan swasta bisa terintegrasi.
Dengan adanya tim yang menyinkronisasi berbagai program, Sujana yakin total coverage peserta yang terjangkau bakal lebih luas. Pasalnya, pada tahun depan, masalah kemiskinan dan kesenjangan sosial masih bakal menjadi kendala utama pembangunan.
Program pemberdayaan
Saat ini, program-program hibah penanggulangan kemiskinan, seperti jamkesmas, jaminan persalinan, raskin, dan Program Keluarga Harapan (PKH), dinilai Agung telah berjalan relatif baik.
Yang kedua ialah program pemberdayaan melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri, baik di perdesaan maupun perkotaan, yang dilaksanakan 17 kementerian, juga semakin terintegrasi. Hal serupa juga terjadi pada kredit usaha rakyat (KUR) dan program murah seperti rumah murah, listrik murah, dan air bersih murah.
Selanjutnya, Sujana menambahkan, pengawasan dana bantuan langsung masyarakat (BLM) untuk program PNPM Mandiri terus diperkuat untuk menekan kebocoran. Menurut dia, hingga saat ini PNPM Mandiri merupakan program terbaik untuk menurunkan jumlah orang miskin. Pasalnya, dari rata-rata pengentasan orang miskin 0,8% per tahun, sekitar 60%-nya disumbangkan program tersebut.
"Setiap tahun PNPM Mandiri bisa mengentaskan 10 ribu rumah tangga miskin," ujarnya.
Pada tahun ini saja, kata dia, sudah terdapat 400 kelompok binaan PNPM yang sudah naik kelas dari kategori miskin. Selanjutnya mereka bisa mendapat program binaan usaha seperti KUR.
PNPM Mandiri ialah program penanggulangan kemiskinan terbesar di Indonesia. Untuk mendapatkan dana hibah dari program itu, masyarakat harus membentuk kelompok beranggotakan minimal 10 orang dan mengajukan proposal kegiatan. Per kelompok alokasi dana yang diberikan bervariasi, Rp 750 juta-Rp 3 miliar. Pada 2012, PNPM Mandiri telah digulirkan di 6.623 kecamatan.
Program tersebut didukung 30 ribu fasilitator sebagai pendamping program dan disokong pula dengan penyaluran dana sebesar Rp 10,31 triliun yang berasal dari APBN dan APBD.
Program lain yang menjadi andalan untuk mengentaskan orang miskin ialah Program Keluarga Harapan (PKH). Program tersebut ialah bantuan tunai bagi rumah tangga miskin dengan syarat anak usia sekolah harus bersekolah dan ibu hamil harus memeriksakan kandungan ke puskesmas.
Menurut Menteri Sosial Salim Segaf Al Jufri, PKH sangat mendukung target pencapaian MDGs, khususnya menekan tingkat kematian ibu dan anak. Lewat bantuan bersyarat, setiap rumah tangga sangat miskin (RTSM) mendapatkan bantuan dana per tahun Rp 600 ribu-Rp 2 juta.
Tahun ini sebanyak 1,5 RTSM mendapat bantuan PKH dan tahun depan ditargetkan meningkat menjadi 2,4 juta. Pada 2014 ditargetkan 3 juta RTSM yang mendapat bantuan PKH.
Dalam menanggapi beberapa program penanggulangan kemiskinan pemerintah, sosiolog Imam B Prasodjo menilai pemerintah perlu membuat terobosan kreatif lainnya untuk memberantas kemiskinan. "Jangan hanya mengandalkan program lama seperti PNPM atau PKH," tambahnya.
Dia menilai masalah kemiskinan juga disebabkan pendidikan kreatif yang lemah, yang menyebabkan rendahnya keahlian tenaga kerja. Padahal, tegasnya, kreativitas diperlukan untuk menciptakan lapangan kerja baru. (H-1)
0 comments:
Post a Comment