0

Ini Dia, Biotoilet Karya Mahasiswa IPB untuk Daerah Bencana

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Mahasiswa Departemen Geofisika dan Meteorologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Institut Pertanian Bogor melalui serangkaian penelitian berhasil menemukan biotoilet yang bisa dimanfaatkan untuk daerah bencana seperti tempat pengungsian.

Humas IPB Ir Henny Windarti, M.Si dalam penjelasan di Bogor, Selasa, mengatakan, mahasiswa tersebut adalah Fauziah Nur Annisa, Septian Suhandono dan Yani Mulyani. Ia menjelaskan penelitian inovatif mahasiswa itu diberi judul "Biotoilet berbasis sekam padi dan alkohol hasil fermentasi limbah agar-agar (Gracillaria sp.) sebagai solusi kelangkaan air bersih di daerah pengungsian".

"Inovasi tersebut juga berhasil meraih juara I Lomba Inovasi Teknologi Lingkungan ( FTSL) di Institut Teknologi Sepuluh November (ITS) Surabaya pada April 2011," katanya. Menurut Fauziah Nur Annisa, biotoilet merupakan alternatif baru karena toilet ini tidak memerlukan air yang banyak seperti toilet pada umumnya.

Biotoilet menggunakan bahan baku lokal yang bernilai limbah seperti limbah hasil pengolahan agar-agar dan sekam padi. "Biotoilet ini pun cocok dibuat pada keadaan darurat dan tempat krisis air seperti pada tempat-tempat pengungsian karena tidak mencemari lingkungan, dan mencegah timbulnya penyakit akibat sanitasi buruk yang biasanya dijumpai pada tempat-tempat pengungsian," kata koordinator kegiatan "Indonesian Climate Student Forum" itu.

Ia menjelaskan, kebutuhan padi sebagai makanan pokok bangsa Indonesia meningkat dari tahun ke tahun sehingga mengakibatkan limbah sekam yang dihasilkan makin melimpah.

Jumlah sekam bervariasi tergantung pada kondisi penggilingan padi. Dari penggilingan padi dapat dihasilkan 65 persen beras, 20 persen sekam, dan sisanya hilang. Sedangkan dalam sekam sendiri mengandung senyawa organik berupa lignin dan chetin, selulosa, hemiselulossa (pentosan), senyawa nitrogen, lipida, vitamin B, asam organik, dan lainnya.

Dalam sekam padi terdapat 34,34-43,80 persen selulosa yang memiliki sifat di antaranya luas permukaan dan porositas tinggi (85 - 90 persen ruang udara) yang mampu menahan air sebesar 35 - 40 persen.

Dengan jumlah yang cukup banyak ini, selulosa dapat menjadi terobosan alternatif sebagai bahan untuk menyerap cairan dan bau yang dihasilkan dari kotoran pada konsep kerja biotoilet.

Selain itu basis dari biotoilet adalah alkohol hasil fermentasi limbah agar-agar. Limbah industri agar-agar (Gracillaria sp.) merupakan salah satu sumber bahan baku industri kertas yang potensial.

Selain itu, toilet kering ini tidak menebarkan bau layaknya "septic tank" biasa, serta tidak memerlukan saluran pembuangan khusus. Bioteilet cocok jika diaplikasikan pada daerah bencana yakni tempat-tempat pengungsian yang sifatnya darurat dan sementara.

Ia menambahkan, biotoilet dirancang khusus sehingga tidak menimbulkan pencemaran karena kotorannya ditampung ke dalam "dry box" yang terbuat dari baja dan lapisan "stainless steel" yang cukup tebal.

Dikemukakannya, "dry box" itu diisi juga dengan sekam padi yang berfungsi untuk menyerap cairan dan bau yang dihasilkan dari kotoran. Kotoran langsung ditangkap sekam padi di "dry box" (kotak reaktor) yang berada di bawah lubang toilet. "Limbah secara alami terurai menjadi CO2 dan H2O dan tidak memerlukan bakteri khusus, juga tidak menimbulkan bau," katanya.


Republika
0

Pusat Latihan Broadband TNI AU di Bogor

IST-Broadband

BOGOR, KOMPAS.com — TNI AU mengoperasikan Pusat Latihan Broadband (Broadband Learning Centre/BLC) di Pangkalan Udara (Lanud) Atang Sendjaja, Bogor, Selasa (11/10/2011).

Kepala Penerangan Lanud ATS Mayor (Sus) Ali Umri Lubis menjelaskan, BLC berfungsi sebagai Pusat Pembelajaran Digital untuk mencerdaskan generasi penerus TNI AU dalam mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi.

"Sistem ini menggunakan jaringan internet Speedy yang merupakan layanan internet berkecepatan tinggi dari PT Telkom Indonesia berbasis teknologi akses Asymmetric Digital Subseriber Line (ADSL)," kata Lubis.

Fasilitas hibah BLC dari PT Telkom Indonesia kepada Lanud Atang Sendjaja berupa lima unit perangkat komputer dan perlengkapan perpustakaan lainnya yang ditempatkan di Perpustakaan Lanud Atang Sendjaja diharapkan dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya karena para personel butuh informasi yang mudah dan cepat untuk mendukung pekerjaan.

BLC ini memang secara ekonomis nilainya tidak begitu tinggi, tetapi fungsinya sangat luas bisa mengakses perkembangan dunia, di samping itu secara institusi sangat tepat fungsinya membangun, mempertahankan, serta meningkatkan citra baik institusi dengan memberikan berita dan informasi positif Lanud Atang Sendjaja melalui media internet.


KOMPAS
0

Alasan BRTI Rahasiakan Konten Bermasalah

Sejak 60 konten di-blacklist, muncul konten bermasalah lain. Jumlahnya mencapai 120.

Sejak 60 konten diblacklist, ternyata muncul konten bermasalah lain yang jumlahnya mencapai 120 konten. (VIVAnews)

VIVAnews - Menteri Komunikasi dan Informasi pekan lalu sudah menyebutkan bahwa 60 konten yang bermasalah sudah di-blacklist. Namun, sampai saat ini pemerintah belum mempublikasikan ke-60 konten bermasalah tersebut.

Menanggapi hal ini, BRTI (Badan Regulasi Teknologi Komunikasi) meminta masyarakat tidak terlalu emosional. Alasannya, bila 60 konten tersebut dipublikasikan, ada kecenderungan konten tersebut akan menutup diri lalu melarikan diri.

“Kalau diumumkan, kami akan kesulitan mengusutnya. Untuk itu, kami harus hati-hati,” kata Danrivanto, anggota BRTI, usai konferensi pers di kantor Kominfo, Jakarta, 11 Oktober 2011.

Danrivanto menyebutkan bahwa sejak 60 konten itu di-blacklist, ternyata muncul konten bermasalah lain yang jumlahnya mencapai 120 konten. “Yang 60 ini menutup diri, ternyata muncul 120 lagi,” tambahnya.

Untuk itu, Danrivanto menyebutkan, pihaknya tidak akan mengumumkan konten tersebut dengan harapan mereka tetap ada dan tidak berubah. Soal memberikan efek jera pada penyedia konten nakal dengan mengumumkan ke publik, Danrivanto menyebutkan, pihaknya ingin membina. Bukan untuk membunuh industri kreatif.

Danrivanto memohon pada masyarakat untuk memberi kesempatan pada BRTI. “Tiga bulan ke depan bukan target waktu, tentu kami akan lakukan aksi,” imbuhnya.



VIVAnews
0

Jurus BRTI Lawan Sedot Pulsa: Audit Forensik

Audit forensik untuk mengetahui hubungan bisnis antara operator dengan content provider.

SMS

VIVAnews
-- Untuk menindaklanjuti keluhan masyarakat terkait layanan komunikasi, Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) mengambil sejumlah langkah.

Ada tiga hal yang segera dilakukan, yakni membuat regulasi tentang SMS spam, layanan jasa premium, dan terkait penipuan bermodus SMS.

Regulasi SMS spam akan memfilter spam sehingga spam SMS akan berkurang secara bertahap. Untuk layanan jasa premium, BRTI akan menelusuri proses SMS, apakah prosesnya merugikan pelanggan atau tidak, sedangkan untuk modus penipuan, BRTI akan memproses ke kepolisian.

Selain itu, untuk menyelesaikan masalah pengaduan masyarakat, BRTI mengambil langkah jangka pendek dan jangka menengah. Untuk jangka pendek, Kominfo bersama BRTI membuka layanan aduan 159 dan melakukan penelusuran audit operator dan content provider.

“Jika ada tindak kriminal, langsung ke Bareskrim, tapi jika ada kerugian, ganti rugi akan dikembalikan ke konsumen,” ujar Anggota BRTI Nonot Harsono dalam konferensi pers di Kantor Kominfo, Jakarta, Selasa, 11 Oktober 2011.

Sedangkan jangka menengah, akan dibuat regulasi SMS spam yang akan segera disispkan.

BRTI juga akan melaksanakan audit forensik untuk mengetahui hubungan bisnis antara operator dengan content provider.
“Kami akan lakukan dengan pengawasan ketat, termasuk audit bisnis,” ujar anggota BRTI, Danrivanto. Bila terbukti melakukan sebuah penipuan, content provider akan segera diproses ke hukum.

Terkait moratorium, menurut Danrivanto, meminta untuk berhati-hati karena menurutnya prinsip moratorium bukan untuk mematikan bisnis industri kreatif. “Kita harus selektif, sesuai aturan yang berlaku,” tambahnya.

Sebelumnya, Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring mengatakan, sampai 4 Oktober 2011, Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) sudah menerima 9.368 pengaduan dari masyarakat untuk kasus ini. Dan semua itu sudah bisa diselesaikan. (sj)



VIVAnews
0

Hasil Rapat Curi Pulsa BRTI-Kominfo-Operator

Semua kesepakatan tersebut akan dilaksanakan dalam waktu selambatnya 3 bulan.

BRTI akan menyampaikan data berdasarkan pengaduan publik (VIVAnews/Adri Prastowo)

VIVAnews - Kementerian Komunikasi dan Informatika hari ini menggelar rapat dengan Bareskrim Mabes Polri dan sejumlah provider. Pada rapat tersebut, dibahas masalah terkait dengan content provider (CP), termasuk kasus pencurian pulsa.

"Ini pertemuan kedua kami dengan pihak regulator. Kalau tanggal 5 Oktober kami sudah ketemu internal," kata Kepala Humas Kominfo, Gatot S Dewa Broto, Selasa 11 Oktober 2011.

Pada rapat kali ini, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) juga diundang sebagai perwakilan konsumen. Rapat juga dihadiri wakil dari Bareskrim Mabes Polri, YLKI, provider, dan Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI). Berikut ini hasil rapat tersebut:

BRTI akan menyampaikan data yang diduga telah merugikan konsumen berdasarkan masukan publik terkait penyedotan pulsa melalui SMS penipuan dan layanan pesan premium kepada Polri (Bareskrim dan Polda) untuk ditindak secara hukum.

Berdasarkan masukan publik, BRTI akan melakukan pengawasan secara ketat untuk mendalami hubungan bisnis antara CP dan operator telekomunikasi dalam memberikan layanan jasa premium.

BRTI bersama operator telekomunikasi akan merancang sistem aplikasi yang memungkinkan jika konsumen tidak menginginkan layanan Jasa premium.

Jika ada CP yang melakukan pelanggaran, BRTI akan menginstruksikan operator telekomunikasi untuk menghentikan layanan jasa premium dan mengawasi pemberian ganti rugi sesuai ketentuan yang berlaku, yang hasilnya akan dipublikasikan ke publik.

BRTI dan operator telekomunikasi secara bersama-sama akan melakukan kampanye iklan layanan masyarakat secara masif mengenai nomor pengaduan yang dapat dihubungi konsumen dan cara penanganan pengaduan.

Semua kesepakatan tersebut akan dilaksanakan dalam waktu selambatnya 3 bulan. (eh)



VIVAnews
0

2014, Anggaran Riset Naik Jadi Rp120 Triliun

Iklim inovasi diperlukan agar investasi tidak lari ke luar negeri, seperti Blackberry.

Ilustrasi siswa mempelajari pembuatan robot

VIVAnews
- Untuk meningkatkan daya saing nasional, pemerintah mencanangkan Masterplan Perencanaan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) untuk mengejar negara maju seperti Korea Selatan dan Cina. Salah satu strategi utama dalam masterplan ini adalah peningkatan Sumber Daya Manusia dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Nasional.

Namun, saat ini pengembangan inovasi teknologi di Indonesia masih terbentur problem klasik, yaitu pendanaan. Anggaran nasional untuk riset iptek masih kecil, yaitu 0,08 persen dari PDB nasional atau sekitar Rp500 miliar. Selain anggaran, peraturan dan sistem insentif tidak mendukung tercapainya iklim inovasi yang bagus.

“Ini kemudian menyebabkan akademisi kita tidak bisa hasilkan inovasi. Industri juga tidak bisa kembangkan inovasi karena terbentur sistem insentif,” ujar Ketua Komite Inovasi Nasional (KIN), Zuhal Abdul Kadir seusai seminar Pengembangan Iptek Nasional di kantor LIPI, Jakarta, Senin, 10 Oktober 2011.

Adapun regulasi yang terkait dengan pengembangan riset yakni UU No. 18/2002 tentang sistem nasional penelitian, pengembangan, dan penerapan iptek, Perpres No.35/2007 dan PP No.20/2005.

Soal anggaran dana, KIN telah menginisiasi kenaikan anggaran riset dan pengembangan iptek menjadi 1 persen dari PDB. Hal ini, menurut Zuhal, sudah terakomodir dalam MP3EI dengan formula 1;747.

Formula ini merupakan inisiasi inovasi dengan didahului menaikkan dana penelitian dan pengembangan sebesar 1 persen per PDB pada tahun sampai 2014. Setelah itu dilanjutkan dengan 7 langkah perbaikan ekosistem inovasi, 4 wahana percepatan pertumbuhan ekonomiyang berujung pada 7 sasaran visi inovasi Indonesia tahun 2025. Jika diestimasikan PDB nasional pada tahun 2014 adalah 1.200 triliun, maka dana litbang mencapai 120 triliun.

Zuhal menilai kondisi riset dan pengembangan inovasi di Indonesia belum bisa meyakinkan kalangan industri manufaktur untuk menggunakan teknologi lokal. Padahal, lanjutnya, sangat penting untuk menjaga agar industri manufaktur tidak lari ke luar negeri karena iklim inovasi tidak mendukung, ditambah lagi sistem insentif yang tidak diperhatikan pemerintah.

“Bisa-bisa seperti kasus Blackberry yang lari le luar negeri,” ujarnya.

Ia berharap jika anggaran 4 Ribu triliun yang disediakan oleh MP3EI tidak hanya sebatas untuk daftar proyek saja. “Di sini dibutuhkan pemimpin negarawan, SBY harus sebagai negarawan bukan kepala pemerintahan untuk mengembangkan inovasi,” harapnya.



VIVAnews
0

Dolby Digital Plus untuk Ruang Tamu di Seluruh Indonesia

DOLBY

JAKARTA, KOMPAS.com - First Media, penyedia layanan televisi jalur lebar dan televisi kabel terkemuka telah menerapkan Dolby Digital Plus surround sound sebagai bagian dari penawaran layanan TV berbayar HD untuk pasar Indonesia.

Demikian penegasan Dolby Laboratories, Inc (NYSE: DLB) hari Senin (10/10/2011). Disebutkan, di Era Digital ini, telivisi Definisi Tinggi (HD) telah bertumbuh.

Masyarakat modern saat ini membutuhkan hiburan berkualitas tinggi di rumah, seperti program televisi Definisi Tinggi (HD) dengan kualitas gambar yang mengesankan serta detail warna dan layanan nilai tambah seperti 5.1 surround around yang memukau.

Televisi dengan Definisi Standar (SD) biasanya memiliki resolusi sebesar 480p, mengacu pada 480 baris pixel dari atas ke bawah, sedangkan HDTV memiliki 1080 atau 720 baris pixel dari atas ke bawah, biasanya disebut dengan 720p/1080p. Siaran resolusi tinggi ini semakin diburuhkan para pelanggan yang memiliki TV layar lebar. Untuk TV dengan layar yang lebih lebar, diperlukan gambar resolusi tinggi sehingga terlihat tajam dan nyata

"Dengan Dolby Digital Plus sebagai bagian dari layanan HD kami sekarang dapat melengkapi kualitas gambar yang menakjubkan dengan pengalaman suara surround yang sangat mendalam," kata Hengkie Liwanto, CEO of PT Link Net.

"Tambahan Dolby audio ini meningkatkan nilai layanan HD pertama serta memperkuat upaya kami untuk menjadi pemimpin pasar dalam industri TV berbayar Indonesia dan memberikan pilihan hiburan dan pendidikan yang belum ada sebelumnya untuk konsumen TV."

First Media merupakan media pertama di Indonesia yang menyediakan TV berbayar bagi konsumen dengan layanan Definisi Kualitas Tinggi (HD). Ini merupakan bentuk upaya First Media untuk memberikan layanan kepada pelanggan sebagai manifestasi motto "Memperkuat Kehidupan Digital Anda" ("Empowering Your Digital Life") untuk meningkatkan fleksibilitas dalam menikmati tontonan televisi.


KOMPAS
0

DPR Minta BRTI Dibubarkan

Ilustrasi (Foto: Dok okezone)

JAKARTA - Lemahnya pengawasan dan tindakan BRTI dalam mengatasi kasus pencurian pulsa membuat sebagian besar Komis I DPR geram, bahkan anggota dewan ini meminta agar BRTI dibubarkan saja.

Komisi I menegaskan hingga sejauh ini BRTI sebagai badan regulasi belum melakukan tindakan konkrit untuk menghentikan atau merespon situasi ini.

"Jika BRTI tidak bisa bekerja menyelesaikan masalah ini dengan cepat, maka BRTI di bubarkan saja dan hanya menghabiskan anggaran rakyat saja," tegas Enggartiasto Lukito, Anggota Komisi I, di Gedung DPR, Jakarta, Senin (10/11/2011).

Bahkan Komisi I menduga operator telekomunikasi ikut bermain untuk membiarkan pencurian pulsa ini menjadi sebuah kasus yang terus berulang.

Selain itu BRTI diduga mandul dan tidak punya peran apapun dan jikalau hingga akhir tahun ini masalah pencurian pulsa tidak berakhir, maka Komisi I mendesak Kominfo bubarkan BRTI.

Hal senada juga diungkapkan anggota Komisi I yang lain, Max Sopatua yang bahkan berencana membentuk Panja agar lebih fokus dan dapat menyelesaikan permasalahan penipuan yang menyedot pulsa secara tuntas dan menyeluruh.

"Komisi I juga menyatakan jika BRTI ingin tetap ada maka permasalahan ini harus segera diselesaikan secara cepat, kalau tidak bisa maka Komisi I akan meminta pembiayaan anggaran untuk BRTI harus dibekukan karena tidak bisa melakukan apapun dalam hal ini," ungkap Fardan Fauzan, dari Fraksi Partai Demokrat. (tyo)


Okezone