Ketua Kelompok Keilmuan Teknologi Informasi ITB Suhono Harso Supangkat di Bandung, Sabtu (8/1), mengatakan, Desa Inovasi direncanakan berlangsung selama lima tahun. Di Desa Inovasi akan diterapkan ekonomi kerakyatan, pendidikan, dan memanfaatkan energi lokal.
”Tujuannya untuk memajukan desa-desa yang masih tertinggal,” kata Suhono. Desa-desa itu antara lain berada di Jawa bagian selatan dan sejumlah daerah di luar Jawa. Untuk pelaksanaannya, selain melibatkan alumni ITB, juga akan dilibatkan sejumlah mahasiswa ITB.
Suhono menjelaskan, jumlah alumni ITB angkatan 1981 sekitar 1.500 orang. Sebanyak 400 orang di antaranya sudah diketahui tempat tugasnya. ”Kami masih mencari data alumni lainnya sehingga program Desa Inovasi akan lebih luas jangkauannya,” kata Suhono yang juga Kepala Lembaga Pengembangan Inovasi dan Kewirausahaan ITB.
Dana diperhitungkan
Ketua Umum Panitia 30 Tahun ITB ’81 Sofia Alisjahbana mengatakan, jumlah dana yang dibutuhkan untuk Desa Inovasi masih dihitung. ”Demikian pula dengan indikator kesuksesan, seperti angka peningkatan pendapatan penduduk, masih terus dibicarakan,” katanya.
Menurut lulusan Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan ITB itu, jumlah desa yang akan dibidik serta lokasinya juga masih dibahas. ”Akhir Januari ini, kami harapkan sudah memilih desa-desa itu. Kami mempertimbangkan, untuk tahap awal, desa-desa di Kabupaten Sukabumi dan Garut, Jawa Barat,” katanya.
Sofia yang juga Rektor Universitas Bakrie itu mengatakan, sebelum Februari 2011, pihaknya sudah harus menentukan inovasi yang akan dilakukan. Selanjutnya hingga September nanti para alumnus sudah bergerak dan diteruskan dengan peresmian Desa Inovasi.
Deputi Khusus Kementerian Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Tatag Wiranto mengungkapkan, potensi daerah yang dapat dijadikan sasaran untuk Desa Inovasi amat besar. Di Indonesia, terdapat sekitar 20.000 desa miskin.
”Kalau di Jawa, desa-desa itu umumnya berada di bagian selatan. Lalu, di luar Jawa tersebar seperti di Papua, Bengkulu, Jambi, Kalimantan Tengah, dan berbagai daerah lainnya,” ujarnya. Biaya yang dibutuhkan untuk mengangkat setiap desa itu dari kemiskinan sekitar Rp 30 miliar.
”Kalau hanya bergantung kepada pemerintah, sulit karena anggarannya terbatas,” ujarnya.(BAY/YUN)
• KOMPAS
0 comments:
Post a Comment