Pengamat: Mengapa Investasi Kilang Asing Terhambat?

INDONESIA merupakan salah satu pasar energi yang cukup menggiurkan. Jumlah penduduk yang banyak, tingkat pertumbuhan yang cukup tinggi, tertinggi setelah China membuat kehausan atas energi terus membesar. Investor asing berbondong-bondong datang untuk membangun kilang minyak, di antaranya Arab Saudi dan Iran. Sayangnya banyak dari mereka yang tidak jadi dan mengurungkan niat.

"Saya mendengar, Saudi Aramco pernah berkeinginan membangun kilang di Indonesia," kata Komaidi Notonegoro, Wakil Direktur Reformainer Institut, dalam sebuah diskusi di warung daun, Jakarta, Sabtu (15/9). Namun dia menyayangkan sampai sekarang niat perusahaan raksasa tersebut sampai sekarang tidak dapat direalisasikan.

Menurutnya, hal itu karena ketidakseriusan pemerintah dan DPR. "Usulan intensif bagi mereka masih terhambat di DPR," katanya. Padahal, kata dia, dengan memiliki banyak kilang, Indonesia dapat menghemat devisa mengimpor minyak jadi dari luar negeri dengan hanya mengimpor minyak mentah.

Dia menjelas, volume impor Indonesia saat ini telah mencapai kira-kira US$ 20 miliar. "Sekitar US$ 16 sampai US$ 18 miliar merupakan impor minyak jadi," katanya. Dia menjelaskan, kalau seandainya Indonesia mempunyai lebih banyak kilang lagi, maka, volume impor akan bisa ditekan dan defisit perdagangan Indonesia tidak sebesar yang sekarang ini.

Kata dia, dari kebutuhan 1,4 juta barel perhari, hanya 750.000 sampai 850.000 barel yang dapat diproduksi di dalam negeri. "Itupun tidak semua dipasarkan di sini," katanya. Akibatnya, sebagian besar harus diimpor pertamina. Padahal, penghematan yang didapat dari pengolahan sendiri minyak mentah, crude oil, menjadi minyak jadi dapat membantu pemerintah untuk meningkatkan jumlah kuota BBM bersubsidi.

Djoko Siswanto, Direktur BBM BPH Migas menjelaskan salah satu rencana jangka panjang mereka dalam mengatasi kelangkaan BBM bersubsidi adalah pembangunan kilang. "Kami akan membangun kilang minyak," katanya. Selain itu, konversi pembiayaan minyak tanah ke premium bersubsidi serta pengawasan yang efektif juga perlu akan menjadi fokus.

(Jurnas)