5 Gebrakan fenomenal Jokowi-Ahok di 2012

Jakarta • Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama dinyatakan menang dalam Pemilihan Gubernur DKI Jakarta beberapa lalu. Tepat tanggal 15 Oktober lalu, keduanya resmi dilantik menjadi gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta.

Sejak masa kampanye, mereka sudah berjanji memberikan warna baru untuk birokrasi di lingkungan Pemprov, maupun kota Jakarta pada umumnya. Dengan tiga visi utamanya, yakni transparansi anggaran, peningkatan pelayanan dan penghematan, kedua pria yang dikenal dengan sapaan Jokowi dan Ahok optimis akan membawa Jakarta baru.

Satu hari setelah pelantikan dilaksanakan, keduanya langsung melakukan gebrakan. Kebekuan birokrasi mereka pecahkan. Hal-hal yang dianggap tak becus dibereskan.

Jokowi memilih banyak bertugas di luar kantor. Dia memantau kondisi di lapangan. Sedangkan Ahok lebih banyak berkutat di lingkungan Pemprov mengatur anak buahnya yang selama ini terlalu dimanjakan.

Sambil mengatur birokrasi dan membenahi anak buah yang malas, keduanya terus merancang program kerja mereka untuk lima tahun ke depan selama memimpin Jakarta.

Berikut lima gebrakan fenomenal yang dilakukan Jokowi dan Ahok selama dua bulan setengah masa kerja. (mdk/dan) 

1. Blusukan ke daerah titik masalah

Sehari setelah dilantik, Gubernur Joko Widodo langsung meninjau ke daerah-daerah bermasalah. Misalnya pemukiman kumuh dan padat penduduk, serta kali-kali yang disesaki sampah.

Dengan gaya andalannya kemeja putih, celana kain hitam dan sepatu kets, Jokowi menggedor perkampungan warga bersama jajaran SKPD. Pasar-pasar juga dia kunjungi.

Bahkan saat Jakarta terendam banjir beberapa waktu lalu, dia tak canggung nyebur ke kolam dadakan di pemukiman warga. Pernah juga dia ikut hujan-hujanan bersama warga.

Dengan sistem turun langsung ke lapangan, Jokowi bisa melihat solusi apa yang tepat untuk mengatasi masalah di daerah itu. Sehingga anggaran yang disediakan tepat guna.

Banyak yang menilai gaya blusukan Jokowi tak efektif. Tapi pria kelahiran Solo itu tak mau ambil pusing.

"Ya kerja yang benar itu begini," kata Jokowi. (mdk/dan) 

2. Benahi kinerja PNS

Karena berbagi tugas dengan atasannya, Ahok lebih banyak mengatur dan memantau kinerja PNS. Sehari setelah dilantik, dia mengadakan sidak ke ruangan Badan Kepegawaian Daerah dan beberapa ruangan lainnya di lingkungan Pemprov.

Mulai dari cara berpakaian, absen hingga ruangan dan waktu rapat dia koreksi. Fasilitas-fasilitas yang seharusnya ada tapi belum dibangun, dia minta segera direalisasikan. Seperti ruangan menyusui.

Ahok juga ingin antar semua SKPD terhubung online dengan dirinya. Tujuannya untuk memudahkan bertukar informasi. Ahok juga minta semua lini dipasang CCTV yang terpusat di ruang kerjanya agar tak ada lagi PNS yang datang kemudian duduk, atau datang kemudian cabut.

Satu perintah tegas Ahok yang membuat anak buahnya sedikit gerah adalah semua rapat harus diliput humas. Setelah itu, video rekaman rapat diupload ke Youtube. Dengan begitu, publik tahu apa yang menjadi pembahasan mereka.

"Kita mau transparan," kata Ahok.(mdk/dan)  

3. Kartu Jakarta Sehat

Program ini salah satu dari empat program unggulan Jokowi dan Ahok. Dengan memegang kartu ini, warga Jakarta bisa berobat gratis.

Kartu ini beda dengan Jamkesda. Sebab, ini diberikan untuk semua lapisan masyarakat. Sedangkan Jamkesda hanya untuk pasien miskin.

Warga yang ingin berobat cuma membawa kartu sakti ini tanpa perlu membawa embel-embel tanda pengenal lainnya. Kalaupun dia belum memegang kartu, maka sementara waktu bisa menjadikan KTP sebagai bukti dia warga Jakarta. Hanya saja, yang telah memiliki kartu akan lebih mudah dikedatangan berikutnya, karena rekam medis pasien secara otomatis tersimpan di kartu itu.

Untuk tahap awal, 3.000 kartu telah dilempar ke warga di enam kelurahan. Targetnya keseluruhan program ini adala 4,7 juta warga bisa berobat gratis. Untuk tahun 2013 ini, Pemprov menyiapkan anggaran sebesar Rp 1,2 triliun sebagai klaim asuransi pasien.(mdk/dan) 

4. Kartu Jakarta Pintar

Kartu ini hampir sama dengan kartu sehat. Bedanya, Kartu Jakarta Pintar dibuat untuk membantu siswa kurang mampu agar tetap bersekolah.

Dulu, bantuan untuk siswa dipegang pihak sekolah. Rupanya cara demikian rawan disalahgunakan. Maka itu Jokowi mengubah konsep dengan cara langsung memberikan pada siswa lewat sistem menabung.

Tahap pertama, 3.008 kartu pintar diluncurkan di dua lokasi yakni di SMA Yappenda sebanyak 1.657 dan 1.066 di SMA Paskalis Kemayoran, Jakarta Pusat, pada tanggal 1 Desember lalu. Secara keseluruhan, KJP akan dibagikan kepada 3.75.539 peserta didik dari 1.085 SMA dan SMK se-DKI Jakarta.

Nantinya, setiap siswa pemegang KJP mendapat uang operasional sebesar Rp 400.000 per bulan. Selain itu, siswa juga mendapat uang personal sebesar Rp 240.000 per bulan.

Tapi, angka itu tidak diberikan tiap bulannya. Untuk Jakarta Pusat dan Jakarta Utara akan diberikan tiap per tiga bulan sekali. Sedangkan untuk Jakarta Selatan, Jakarta Timur dan Kabupaten Kepulauan Seribu diberikan per enam bulan sekali.

KJP diperuntukkan sebagai biaya personal seperti transport, buku, sepatu, baju sekolah. Bentuknya KJP seperti ATM Bank DKI. Untuk sekolah negeri berwarna platinum dan sekolah swasta berwarna silver(mdk/dan)  

5. Pajak online

Pendapatan DKI selama ini mengalami banyak kebocoran. Alhasil nilai yang masuk ke kas daerah tak sebesar pendapatan yang dihasilkan.

Mencegah hal itu terulang, Jokowi akan menerapkan pajak online. Dengan sistem ini dia berharap niat menyelewengkan pajak bisa berkurang dan pendapatan DKI bertambah.

Sistem ini mulai berlaku Januari 2013. Semua pendapatan daerah seperti dari pajak restoran, parkir, hotel, reklame akan menggunakan sistem online. Hal ini dilakukan agar tidak ada kebocoran-kebocoran pendapatan yang diterima Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

"Semuanya akan kita online seperti pajak hotel, pajak restoran, reklame, parkir, dan kami yakin dengan adanya ini akan naik berkali lipat nanti," kata Jokowi(mdk/dan)

• Merdeka