2010, Kominfo Tak ada yang Monumental

INILAH.COM, Jakarta – Tahun ini Menkominfo mendapat satu rapor merah. Namun pengamat menilai secara keseluruhan di 2010 tak ada yang monumental dilakukan Kominfo.

Kementerian Kominfo mendapat rapor merah dari Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4). Menkominfo Tifatul Sembiring menyatakan rapor merah itu hanya satu, menyangkut tender di Yogyakarta. Ia beralasan proyek di Yogyakarta itu terlambat satu bulan karena terkait pinjaman Jepang.

Ia menegaskan Jepang sangat disiplin sehingga begitu negara kreditor meminta tender diulang, pelaksanaanya secara otomatis langsung mundur. Inilah yang membuat nilai merah dalam rapor Tifatul.

Sekretaris Jenderal Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel) Mas Wigrantoro Roes Setiyadi menilai rapor merah Tifatul Sembiring di Yogyakarta karena kerjasama dengan pemerintah Jepang hanyalah alasan yang dibuat-buat. “Saya kira hal itu tidak relevan jika Tifatul menggunakan alasan itu,” katanya.

Ia menilai kerja sama Indonesia tak hanya dengan Jepang saja. Menurutnya, secara keseluruhan selama dua tahun terakhir ini, tak ada kemajuan berarti menyangkut ICT yang dipelopori oleh Tifatul. “Secara kualitatif dan faktual tak ada perubahan,” tandasnya.

Pria yang akrab dipanggil Mas Wig ini menilai Tifatul Sembiring layak diganti. Menurutnya tak ada perubahan yang terjadi selama masa jabatannya.

Pengamat teknologi informatika Budi Raharjo mengaku tidak melihat hal negatif dari kepemimpinan Tifatul. Namun ia juga tak melihat ada yang monumental terjadi selama masa jabatannya. “Kemajuannya terlalu lambat,” katanya.

Menurutnya, masih banyak hal yang harus dibenahi di Indonesia, terutama masalah kurangnya infrastruktur. Selain itu, pricing di Indonesia masih terlalu mahal, digital devide pun masih bermasalah.

Bahkan, masih ada daerah yang belum mendapat jaringan internet. “Kalaupun ada harganya mahal”. Ia menilai kinerja Tifatul hingga kini masih sangat biasa.

Budi menambahkan di saat IT sedang booming seharus ada orang yang memiliki leadership lebih bagus. Ia juga menilai banyak komunitas yang menginginkan penggantian Tifatul Sembiring sebagai Menkominfo.

Pengamat ICT Poempida Hidayatullah mempertanyakan pemblokiran dan filter konten yang berbau porno. Kebebasan orang mencurahkan pendapat di dunia maya, menurutnya hampir tak bisa dikontrol karena dunia maya sangat bebas.

Ia menilai yang seharusnya dilakukan Tifatul adalah mengendalikan kemunculan pornografi di media-media virtual. Sedangkan usaha Tifatul melakukan filter terbatas pada telekomunikasi saja. “Media lain masih bisa mengaksesnya, jadi terkesan setengah-setengah”.

Menurut Poempida, langkah yang lebih nyata yang harus diambil Tifatul adalah mengenai cybercrime. Dalam kasus kejahatan di dunia maya, saat ini Indonesia menggunakan UU Pidana yang ada saja. Alhasil, tersangka tak kunjung tertangkap.

Hal itu dikarenakan UU Pidana mengharuskan adanya bukti dan saksi. Sedangkan, pelaku kejahatan dunia maya biasanya beroperasi sendiri dan buktinya hanya berupa data-data.

Poempida menilai, dari perspektif masyarakat, masih terdapat banyak kekurangan. Poempida menyarankan agar Tifatul segera membentuk UU atau setidaknya dalam bentuk peraturan pemerintah (PP) mengenai cybercrime.

Alasannya, makin hari makin banyak kasus, misalnya penculikan di Facebook. “Hal itu butuh penanganan nyata. Selain itu, jangan sampai kasus Pritha terulang lagi di mana hal itu melanggar kebebasan berpendapat,” katanya. [mdr]

• Inilah