Presiden : Gunakan Alutsista Sendiri

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengingatkan agar bangsa Indonesia memiliki kemandirian mengembangkan alat utama sistem persenjataan agar Indonesia tidak kalah dari negara lainnya.

Hal itu diingatkan Presiden Yudhoyono, sebagaimana disampaikan Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono kepada pers, seusai mengikuti rapat terbatas di Kantor Presiden, Kompleks Istana, Jakarta, Senin (11/10/2010) sore tadi.

"Pertemuan Presiden, Minggu (10/10/2010) kemarin, intinya adalah agar TNI ke depan menggunakan sepenuhnya produk dalam negeri. Dengan demikian, industri strategis kita akan semakin maju sehingga kita mempunyai kemandirian pertahanan dan Indonesia tidak kalah dari negara lain," tandas Agus.

Menurut Agus, industri strategis Indonesia saat ini sudah mampu membangun kapal, helikopter, panser, dan senjata tempur lainnya. "Semua itu diwujudkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal TNI," tandasnya.

Sebelumnya, saat mengawali pembukaan rapat terbatas di tempat yang sama, Presiden Yudhoyono mengaku telah mengadakan pertemuan informal dengan menteri terkait dan sejumlah pimpinan BUMN untuk membahas masalah pengembangan alat utama sistem persenjataan milik TNI untuk jangka waktu lima tahun mendatang. Pertemuan dilakukan di rumah pribadi Presiden di Puri Indah Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Minggu siang.

Selain dihadiri Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Djoko Suyanto dan menteri terkait lainnya, juga hadir Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa, Panglima TNI beserta tiga Kepala Staf Angkatan, serta tiga pimpinan BUMN PT Dirgantara Indonesia, PT Pindad, dan PT PAL.

Presiden Yudhoyono menambahkan, pertemuan tersebut untuk menindaklanjuti rapat terbatas bidang politik, hukum, dan keamanan yang pernah diadakan pada Senin (4/10/2010) lalu, serta pidato Presiden Yudhoyono saat peringatan ulang tahun ke-65 TNI.

Restrukturisasi

Menko Perekonomian Hatta Rajasa menyatakan, pihaknya akan melakukan restrukturisasi pada industri strategis nasional. Sebab, industri strategis merupakan aset besar di masa datang secara nasional.

"Kalau PT Pindad kan sehat, sedangkan PT PAL hanya memerlukan restrukturisasi. PT DI juga akan direstrukturisasi. Keduanya itu memang mempunyai tagihan, tetapi terlambat sehingga terjadi ketidakseimbangan anggaran (mismacth). Namun, keduanya memiliki masa depan yang bagus. Jadi mempunyai prospek," kata Hatta.

Ketidakseimbangan terjadi karena adanya pesanan produksi yang harus dikerjakan. Akan tetapi, APBN-nya terlambat membayar sehingga modal kerjanya habis. "Namun, Presiden tidak membicarakan sampai soal ketidakseimbangan anggaran di masing-masing industri strategis tersebut," ujar Hatta.

Hatta mengaku, untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal, pemerintah melakukan secara bertahap. "Volume APBN kita kan naik terus, dan itu berjalan sambil kita menghemat anggaran. Bayangkan jika kita bisa menghemat sampai 10 persen dari dana-dana non untuk keperluan barang modal. Berarti, kita bisa menghemat sekitar Rp 60 triliun. Tentu, sebagian dana yang kita hemat itu bisa disisihkan untuk memperkuat pertahanan kita," lanjut Hatta.

Juru Bicara Kepresidenan Julian Aldrin Pasha menambahkan, pada pertemuan lalu, ketiga direksi BUMN industri strategis memberikan pemaparan mengenai perkembangan BUMN-nya masing-masing di hadapan Presiden Yudhoyono dan menteri terkait.

• KOMPAS