SBY: Mark Up Anggaran Pertahanan Harus Dihentikan

JAKARTA--MICOM: Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sangat prihatin dengan maraknya penggelembungan anggaran pertahanan untuk belanja pengadaan alutsista maupun non alutsista. Presiden meminta praktik itu segera dihentikan.

Jika tercium indikasi mark up, Presiden akan menugaskan BPKP, BPK, dan KPK untuk menyelidiki hal tersebut. Instruksi itu disampaikan SBY dalam Rapim TNI dan Polri Tahun 2011 di Balai Samudera, Kelapa Gading, Jumat (21/1).

"Saya ingin memberikan arahan dan instruksi yang berkaitan dengan penggunaan anggaran pertahanan termasuk TNI/Polri. Dengan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan anggaran pendapatan negara, anggaran untuk saudara juga terus kita tingkatkan dari tahun ke tahun," katanya.

"Saya ingin anggaran yang sudah kita tingkatkan itu bisa dioptimalkan dan bisa dipastikan penggunaannya tepat sasaran. Hentikan praktik-praktik pengelembungan biaya atau mark up dalam pengadaan alutsista maupun non alutsista. Apabila ada kasus yang sangat tidak bisa saya berikan toleransi, saya akan meminta BPKP, BPK, dan KPK turun. Saya ingatkan pada hari ini," tegasnya.

Presiden juga meminta agar TNI/Polri konsisten dalam melaksanakan semua rencana belanja. Ia melihat banyak terjadi perubahan rencana karena pejabat lama diganti oleh pejabat baru. Termasuk karena faktor bujuk rayu rekanan TNI/Polri dalam pengadaan alutsista dan nonalutsista. (Nav/OL-9)


• MediaIndonesia