Proyek Jalan Tembus Kemayoran Dimulai

Jakarta, Kompas - Pembangunan jalan tembus yang menghubungkan Jalan HBR Motik dengan Jembatan Marto di Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat, mulai dikerjakan. Sebagai awal, Pusat Pengelolaan Kompleks Kemayoran membebaskan lahan yang akan dijadikan jalan tembus.

Hingga Senin (14/3), pembongkaran rumah-rumah yang ada di lokasi jalan tembus masih berlangsung. Sebagian warga membongkar sendiri rumahnya. Sebagian lokasi sudah bersih dari bangunan, tetapi ada juga yang masih ditempati rumah warga.

Kepala Divisi Pembangunan dan Pengawasan Pusat Pengelolaan Kompleks Kemayoran (PPKK) Gaguk Nugroho mengatakan, sebagian rumah warga sudah dibebaskan sebelumnya. Namun, bangunan rumah itu kembali berdiri karena tidak segera dilakukan pembangunan jalan.

”Ada juga sebagian rumah yang belum dibebaskan. Tahun ini, kami menyelesaikan pembebasan rumah di jalan tembus ini,” kata Gaguk.

Setelah urusan pembebasan diselesaikan, pembangunan fisik jalan akan dimulai. ”Kami akan segera membuat trase jalan di lokasi jalan tembus tahun ini agar lahan yang sudah dibebaskan tidak digunakan untuk kepentingan lain,” ujar Gaguk.

PPKK merencanakan pembuatan jalan tembus selebar 40 meter dan panjang 300 meter. Jalan ini akan menyingkat waktu perjalanan kendaraan yang akan melintas dari Kemayoran ke Sunter. Selama ini, pengendara harus berputar lewat Bendungan Jago.

Tahun ini, Gaguk merencanakan jalan bisa dilewati kendaraan roda empat walaupun kondisi jalan belum sepenuhnya mulus. Tahun selanjutnya, pembangunan jalan tembus ini diikuti dengan pembuatan trotoar, saluran air, serta perbaikan badan jalan.

Bersamaan dengan pembuatan jalan tembus ini, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga mengerjakan pelebaran dan peninggian Jembatan Marto.

Pasalnya, daerah di sekitar Jembatan Marto selama ini sering tergenang air. Dengan pelebaran dan peninggian jembatan ini, kendaraan bisa lebih banyak melintas di jembatan, sekaligus terhindar dari genangan air yang tidak tertampung di anak Sungai Sentiong.

Tidak sinkron

Secara terpisah, sejumlah ahli menyoroti kebijakan pembangunan infrastruktur di Jakarta yang kerap tidak sinkron.

”Masalah pembangunan jalan, termasuk jalan layang Antasari, dengan alasan masih kurangnya ketersediaan jalan di Jakarta, memang logis. Namun, kita belum melihat arah fokus kebijakan transportasi DKI Jakarta,” kata Kepala Laboratorium Transportasi Universitas Indonesia Ellen SW Tangkudung.

Hal senada disampaikan pemerhati masalah lalu lintas sekaligus pengguna angkutan umum Darmaningtyas.

Menurut Ellen, dengan begitu banyaknya jumlah kendaraan pribadi di Jakarta yang mengundang kemacetan, pembangunan angkutan massal dan infrastruktur pendukungnya harus menjadi fokus utama. Kalaupun DKI membangun jalan-jalan baru nontol, berikan porsi besar bagi jalur angkutan umum, seperti busway.

”Perbanyak juga jalan layang atau terowongan untuk menghindari persimpangan dengan rel kereta api. Mengurangi sebanyak mungkin persimpangan bisa mengurangi kemacetan,” kata Ellen.

Persimpangan jalan dengan rel kereta api terdapat di banyak ruas jalan di Jakarta. Bersamaan dengan jam padat pada pagi dan sore hari, kemacetan juga kerap terjadi karena perjalanan kereta bertambah, sementara pengguna jalan juga meningkat. Kondisi ini juga membuat operator kereta api belum memungkinkan untuk menambah perjalanan KRL karena bisa berakibat pintu palang kereta selalu tertutup akibat padatnya arus lalu lintas kereta api.

Pengamat dan ahli tata kota Nirwono Joga sudah berulang kali menyatakan bahwa setiap proyek infrastruktur harus diimbangi analisis dampak lingkungan dan analisis dampak sosial. Kedua analisis dampak itu akan mengontrol jalannya pembangunan.

”Jangan cuma analisis terkait infrastrukturnya saja, tetapi pengaruh ke masyarakat, perubahan-perubahan apa saja yang bakal terjadi, itu harus disiapkan dari awal. Yang terpenting, harus ada sosialisasi secara bertahap kepada masyarakat yang terkena proyek,” kata Nirwono.(NEL/ART)

• KOMPAS