Memiliki pertahanan yang tangguh adalah sebuah kebutuhan mendasar bagi setiap bangsa
Kemampuan pertahanan tidak saja penting dalam menjaga keselamatan bangsa, tetapi juga simbol kekuatan serta sarana untuk menggapai cita-cita, tujuan, ataupun kepentingan nasional.
Efektivitas pertahanan negara turut ditentukan juga oleh kemampuan industri pertahanan dalam memenuhi kebutuhan pengadaan dan pemeliharaan alat utama sistem senjata (alutsista) secara mandiri. Oleh sebab itu, industri pertahanan perlu dibangun melalui revitalisasi industri pertahanan.
Setelah Presiden SBY memberikan arahan revitalisasi industri pertahanan di Kementerian Pertahanan tahun 2004, sejak saat itu mesin dari semua pemangku kepentingan segera bekerja. Kementerian Pertahanan sebagai pembuat regulasi dan kebijaksanaan pembinaan industri pertahanan, TNI sebagai pengguna, dan industri pertahanan sebagai produsen dalam negeri menyatu dalam target merevitalisasi industri pertahanan untuk membangkitkan kekuatan industri pertahanan dalam negeri.
Berbagai langkah, strategi, dan regulasi segera diambil. Pemerintah yang diperankan oleh Bappenas, Kementerian BUMN, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Pertahanan bersama TNI dan Polri serta instansi pemerintah lain sebagai pengguna, segera menerjemahkannya.
Presiden pada 2010 telah membentuk suatu badan kebijakan nasional industri pertahanan yang disebut Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP). Tugas yang diemban oleh KKIP adalah mengembangkan kemampuan industri pertahanan dalam negeri, baik alutsista maupun non-alutsista.
Sejak saat itu Indonesia sebenarnya telah memiliki visi, misi, dan strategi dasar pembangunan industri pertahanan. Apalagi pemerintah dan DPR pada 2012 menetapkan Undang-Undang Nomor 16 tentang Industri Pertahanan Negara sebagai legalisasi dan legitimasi menghidupkan dan mengembangkan industri pertahanan dalam negeri.
Industri pertahanan
Suatu negara yang kuat akan sangat dipengaruhi oleh kekuatan industri teknologi pertahanan yang mandiri. Filosofi ini penting untuk mendukung misi negara menjaga kedaulatan negara dan keutuhan wilayah.
Presiden melihat kebangkitan industri pertahanan dalam negeri dan untuk semakin mendorong tumbuhnya industri pertahanan dalam negeri, presiden bahkan menggariskan beberapa kebijakan teknis.
Pertama mewajibkan pengguna dalam negeri memakai produksi dalam negeri untuk alutsista dan non-alutsista. TNI dan Polri serta instansi pemerintah lainnya diwajibkan memakai produksi dalam negeri manakala kebutuhan tersebut dapat diproduksi oleh kita sendiri.
Kedua, manakala harus membeli dari luar negeri, maka persyaratannya adalah produksi dalam negeri belum mampu memenuhi spesifikasi teknis dan kebutuhan operasional dari pengguna yang perlu teknologi tinggi. Namun, pembelian dari luar negeri harus ditambah persyaratan transfer teknologi dan ofset dari negara pemasok kepada industri pertahanan dalam negeri.
Ketiga, pembelian dari luar negeri tidak boleh mendikte secara politik terhadap negara dalam membeli peralatan militer.
Sebagai pembina industri pertahanan, Kemhan berkepentingan memberikan peluang kepada industri pertahanan dalam negeri untuk memasok kebutuhan. Bahkan, Kemhan mendorong industri pertahanan dalam negeri untuk bisa ekspor produk mereka ke luar negeri.
Kemampuan industri dalam negeri kita sekarang ini sudah pada tingkat teknologi menengah. Artinya, industri pertahanan kita sudah dapat membuat dan sudah digunakan oleh TNI.
Sebagai contoh, alutsista darat buatan PT Pindad mulai dari pistol dan senjata serbu sampai mortir serta kendaraan tempur roda ban (panser Anoa) sudah mendukung kebutuhan TNI AD. Bahkan, produk PT Pindad itu sekarang sudah berstandardisasi PBB, demikian juga kendaraan taktis pengintainya.
Saat ini sedang berlangsung pembaruan kendaraan tempur roda rantai (tank AMX-13) yang merupakan awal membangun tank ringan. Setelah itu diharapkan kita bisa membuat sendiri tank ringan sampai berat.
Saat membeli tank berat (MBT Leopard) dari Jerman, dalam paket kontrak ada klausul transfer teknologi. Pihak Jerman menyetujui dalam pemeliharaan pascajual, artinya kita akan mendapat kesempatan melakukan didampingi pihak produsen.
Untuk alutsista udara, PT Dirgantara Indonesia kini sedang mengembangkan kerja sama produksi dengan Airbus Military untuk membangun pesawat angkut sedang CN 295. Kita sangat berkepentingan untuk meningkatkan kemampuan memproduksi pesawat angkut ringan, seperti C-212, CN 235, dan CN 295, yang bermuatan 50 penerjun.
Hal yang sama kita lakukan dalam pembuatan helikopter serbu Bell-412 dan heli Cougar 725. PT Dirgantara Indonesia diharapkan bisa memenuhi sebagian kebutuhan dari TNI dan cocok untuk operasi kemanusiaan.
Di sisi alutsista laut, kita bahkan memiliki beberapa industri pertahanan dalam negeri yang bisa diandalkan. PT PAL diandalkan untuk pembuatan kapal perang skala besar, seperti class korvet dan kapal selam. PT PAL juga didorong untuk membuat kapal perang untuk tanker.
Kita juga memiliki badan usaha milik negara yang lain, yaitu PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari. BUMN ini kita beri porsi untuk membangun Landing Ship Tank atau kapal pengangkut tank ringan dan sedang.
Industri pertahanan swasta juga sudah memberikan kontribusi besar untuk kapal patroli cepat ukuran 60 meter ke bawah, seperti Palindo, Lundin, Anugrah. Bila berkualitas, peluang yang sama juga diberikan kepada beberapa galangan swasta lain di dalam negeri. Alokasi anggaran kepada industri pertahanan cukup besar dalam rencana strategis 2010– 2014, minimal Rp 5,4 triliun.
Peluang ini sekaligus menjadi tantangan bagi industri pertahanan dalam negeri untuk meningkatkan kualitas manajemen agar mampu memenuhi persyaratan kualitas, waktu distribusi, dan harga yang bersaing. Tanpa ada profesionalisme dalam pengelolaan perusahaan dan keuangan, semua peluang yang ada ini tidak akan bisa termanfaatkan bahkan terlewat tanpa makna.
Saat ini industri pertahanan PT PAL bahkan perlu untuk merekrut tenaga terampil umur 18–20 tahun agar mereka siap digunakan dalam pembangunan kapal selam, yang diharapkan bisa kita lakukan tahun 2020.
Hal kritis dalam pembangunan industri pertahanan dalam negeri adalah pengawakan manajemen yang unggul dan kemampuan untuk mengeliminasi parasit dalam manajemen industri pertahanan dan meniadakan peran ”broker” yang berdampak pada penggelembungan biaya.
Manajemen industri pertahanan jangan pernah memberikan peluang distorsi internal dan eksternal yang hanya menimbulkan kerusakan manajemen. Aturan yang mengharuskan kita membeli langsung ke pabrikan dan menjual langsung kepada pembeli adalah cara paling tepat untuk efisiensi dan manfaat.
Bila kita mau, Indonesia pasti sanggup menjadi kekuatan regional yang didukung oleh kemampuan industri teknologi pertahanan dalam negeri.
 |
| Rantis Komodo (Foto Defense Studies) |
Efektivitas pertahanan negara turut ditentukan juga oleh kemampuan industri pertahanan dalam memenuhi kebutuhan pengadaan dan pemeliharaan alat utama sistem senjata (alutsista) secara mandiri. Oleh sebab itu, industri pertahanan perlu dibangun melalui revitalisasi industri pertahanan.
Setelah Presiden SBY memberikan arahan revitalisasi industri pertahanan di Kementerian Pertahanan tahun 2004, sejak saat itu mesin dari semua pemangku kepentingan segera bekerja. Kementerian Pertahanan sebagai pembuat regulasi dan kebijaksanaan pembinaan industri pertahanan, TNI sebagai pengguna, dan industri pertahanan sebagai produsen dalam negeri menyatu dalam target merevitalisasi industri pertahanan untuk membangkitkan kekuatan industri pertahanan dalam negeri.
Berbagai langkah, strategi, dan regulasi segera diambil. Pemerintah yang diperankan oleh Bappenas, Kementerian BUMN, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Pertahanan bersama TNI dan Polri serta instansi pemerintah lain sebagai pengguna, segera menerjemahkannya.
Presiden pada 2010 telah membentuk suatu badan kebijakan nasional industri pertahanan yang disebut Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP). Tugas yang diemban oleh KKIP adalah mengembangkan kemampuan industri pertahanan dalam negeri, baik alutsista maupun non-alutsista.
Sejak saat itu Indonesia sebenarnya telah memiliki visi, misi, dan strategi dasar pembangunan industri pertahanan. Apalagi pemerintah dan DPR pada 2012 menetapkan Undang-Undang Nomor 16 tentang Industri Pertahanan Negara sebagai legalisasi dan legitimasi menghidupkan dan mengembangkan industri pertahanan dalam negeri.
Industri pertahanan
 |
| Kapal BCM DKB (Foto Defense Studies) |
Presiden melihat kebangkitan industri pertahanan dalam negeri dan untuk semakin mendorong tumbuhnya industri pertahanan dalam negeri, presiden bahkan menggariskan beberapa kebijakan teknis.
Pertama mewajibkan pengguna dalam negeri memakai produksi dalam negeri untuk alutsista dan non-alutsista. TNI dan Polri serta instansi pemerintah lainnya diwajibkan memakai produksi dalam negeri manakala kebutuhan tersebut dapat diproduksi oleh kita sendiri.
Kedua, manakala harus membeli dari luar negeri, maka persyaratannya adalah produksi dalam negeri belum mampu memenuhi spesifikasi teknis dan kebutuhan operasional dari pengguna yang perlu teknologi tinggi. Namun, pembelian dari luar negeri harus ditambah persyaratan transfer teknologi dan ofset dari negara pemasok kepada industri pertahanan dalam negeri.
Ketiga, pembelian dari luar negeri tidak boleh mendikte secara politik terhadap negara dalam membeli peralatan militer.
Sebagai pembina industri pertahanan, Kemhan berkepentingan memberikan peluang kepada industri pertahanan dalam negeri untuk memasok kebutuhan. Bahkan, Kemhan mendorong industri pertahanan dalam negeri untuk bisa ekspor produk mereka ke luar negeri.
Kemampuan industri dalam negeri kita sekarang ini sudah pada tingkat teknologi menengah. Artinya, industri pertahanan kita sudah dapat membuat dan sudah digunakan oleh TNI.
Sebagai contoh, alutsista darat buatan PT Pindad mulai dari pistol dan senjata serbu sampai mortir serta kendaraan tempur roda ban (panser Anoa) sudah mendukung kebutuhan TNI AD. Bahkan, produk PT Pindad itu sekarang sudah berstandardisasi PBB, demikian juga kendaraan taktis pengintainya.
Saat ini sedang berlangsung pembaruan kendaraan tempur roda rantai (tank AMX-13) yang merupakan awal membangun tank ringan. Setelah itu diharapkan kita bisa membuat sendiri tank ringan sampai berat.
Saat membeli tank berat (MBT Leopard) dari Jerman, dalam paket kontrak ada klausul transfer teknologi. Pihak Jerman menyetujui dalam pemeliharaan pascajual, artinya kita akan mendapat kesempatan melakukan didampingi pihak produsen.
Untuk alutsista udara, PT Dirgantara Indonesia kini sedang mengembangkan kerja sama produksi dengan Airbus Military untuk membangun pesawat angkut sedang CN 295. Kita sangat berkepentingan untuk meningkatkan kemampuan memproduksi pesawat angkut ringan, seperti C-212, CN 235, dan CN 295, yang bermuatan 50 penerjun.
Hal yang sama kita lakukan dalam pembuatan helikopter serbu Bell-412 dan heli Cougar 725. PT Dirgantara Indonesia diharapkan bisa memenuhi sebagian kebutuhan dari TNI dan cocok untuk operasi kemanusiaan.
Di sisi alutsista laut, kita bahkan memiliki beberapa industri pertahanan dalam negeri yang bisa diandalkan. PT PAL diandalkan untuk pembuatan kapal perang skala besar, seperti class korvet dan kapal selam. PT PAL juga didorong untuk membuat kapal perang untuk tanker.
 |
| Kapal LCU 1000 DWT TNI AD Produk DKB |
Industri pertahanan swasta juga sudah memberikan kontribusi besar untuk kapal patroli cepat ukuran 60 meter ke bawah, seperti Palindo, Lundin, Anugrah. Bila berkualitas, peluang yang sama juga diberikan kepada beberapa galangan swasta lain di dalam negeri. Alokasi anggaran kepada industri pertahanan cukup besar dalam rencana strategis 2010– 2014, minimal Rp 5,4 triliun.
Peluang ini sekaligus menjadi tantangan bagi industri pertahanan dalam negeri untuk meningkatkan kualitas manajemen agar mampu memenuhi persyaratan kualitas, waktu distribusi, dan harga yang bersaing. Tanpa ada profesionalisme dalam pengelolaan perusahaan dan keuangan, semua peluang yang ada ini tidak akan bisa termanfaatkan bahkan terlewat tanpa makna.
Saat ini industri pertahanan PT PAL bahkan perlu untuk merekrut tenaga terampil umur 18–20 tahun agar mereka siap digunakan dalam pembangunan kapal selam, yang diharapkan bisa kita lakukan tahun 2020.
Hal kritis dalam pembangunan industri pertahanan dalam negeri adalah pengawakan manajemen yang unggul dan kemampuan untuk mengeliminasi parasit dalam manajemen industri pertahanan dan meniadakan peran ”broker” yang berdampak pada penggelembungan biaya.
Manajemen industri pertahanan jangan pernah memberikan peluang distorsi internal dan eksternal yang hanya menimbulkan kerusakan manajemen. Aturan yang mengharuskan kita membeli langsung ke pabrikan dan menjual langsung kepada pembeli adalah cara paling tepat untuk efisiensi dan manfaat.
Bila kita mau, Indonesia pasti sanggup menjadi kekuatan regional yang didukung oleh kemampuan industri teknologi pertahanan dalam negeri.
0 comments:
Post a Comment