Untuk mengetahui potensi dari industri yang dapat mendukung industri pertahanan tersebut, Deputi Bidang Relevansi dan Produktivitas Iptek menginisiasi pertemuan dengan stakeholder terkait pada hari Rabu, 6 Oktober 2010. Pada pertemuan tersebut hadir Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian, Kepala Biro Perencanaan Kementerian Perindustrian, Badan Litbang Kementrian Pertahanan, Direktur Teknik dan Industri Kementrian Pertahanan, Deputi Kepala Bidang Pengkajian Kebijakan Teknologi – BPPT, Deputi Teknologi Industri Rancang Bangun dan Rekayasa –BPPT, dan dari sektor industri PT Bosma Bisma Indra (BBI),
Deputi Bidang Relevansi dan Produktivitas Iptek, Teguh Rahardjo dalam pengantarnya menyampaikan bahwa sektor industri dalam hal ini PT BBI dapat diarahkan untuk membuat mesin yang dapat digunakan oleh panser dan juga kendaraan tempur TNI. Hal tersebut didasarkan pada pengalaman yang dimiliki oleh PT BBI dalam merancang dan membuat mesin diesel. Lebih lanjut, Beliau menjelaskan bahwa kebutuhan akan kemandirian bangsa dalam industri pertahanan menyebabkan muncul pemikiran untuk membangun kemampuan dalam bidang permesinan.
Sementara itu, Presiden Direktur PT BBI, Lalak Indiyono menyampaikan pengalaman dan kemampuan yang telah dibangun oleh PT BBI sejak tahun 1989 dalam mengembangkan mesin diesel yang digunakan untuk berbagai keperluan produk seperti untuk mesin kapal. Namun, Lalak menyatakan pada tahun 1996 unit yang membuat mesin diesel, yaitu Bisma ditutup oleh pemerintah.
Pada pertemuan tersebut Tatang Taufik, Deputi Kepala Bidang Pengkajian Kebijakan Teknologi – BPPT menyampaikan perlunya dilakukan suatu pemetaan kebutuhan ke depan, dan tahapan-tahapannya jika ingin membangun industri barang modal seperti permesinan. Selain itu, Iskendar- Deputi Kepala Bidang Teknologi Industri, Rancang Bangun dan Rekayasa - BPPT juga menyatakan bahwa BPPT pernah bekerjasama dengan PT BBI dalam merancang mesin diesel yang dibuat oleh PT BBI. Iskendar juga menyebutkan bahwa BPPT mempunyai fasilitas dan kemampuan untuk mendukung pengembangan dan pembuatan mesin yang direncanakan.
Sementara itu, perwakilan dari pihak Kementerian Pertahanan menjelaskan bahwa pengembangan kembali unit diesel di PT. BBI merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengembangan industri pertahanan. Pengembangan unit diesel tersebut perlu menjadi bagian dari revitalisasi industri pertahanan. Sedangkan perwakilan dari Kementerian Perindustrian menjelaskan bahwa pengembangan unit diesel tersebut perlu dikaitkan dengan pengembangan klaster industri. Dalam pengembangannya, industri mana yang dapat mendukung, perlu diidentifikasi dan didorong.
Di penghujung diskusi, peserta diskusi sepakat untuk merealisasikan ppenyusunan proposal untuk membentuk konsorsium sebagai bahan masukan bagi agenda pengembangan industri pertahanan. Peserta juga sepakat diskusi ini akan ditindaklanjuti dengan melakukan kunjungan ke PT BBI. (humasristek/d-rpi)
• Ristek
0 comments:
Post a Comment