illustrasi ImigrasiJAKARTA: Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM mengeluhkan banyaknya tempat pemeriksaan imigrasi (TPI) yang dilewati transportasi udara, laut dan darat di seluruh Indonesia sehingga menyulitkan pengawasan.
Kepala Subdit Penyebaran dan Kerjasama Informasi Ditjen Imigrasi Rochadi Iman Santosa mengatakan banyaknya TPI menyebabkan semakin sulitnya pengawasan yang dilakukan oleh pihaknya. Selain itu, sambungnya, akan meningkatkan biaya karena diterapkannya penggunaan sistem aplikasi seperti Border Management System (BCM).
"Memang check points ditentukan oleh Kementerian Perhubungan, apalagi kini ada otonomi daerah. Sehingga banyak bandara yang berstatus internasional, namun tak memiliki fasilitas baik," ujar Rochadi dalam pertemuan sejumlah media di Jakarta hari ini.
Apalagi, sambungnya, penggunaan aplikasi BCM mengakibatkan melonjaknya biaya dalam pengadaan maupun pemeliharaan sistem tersebut. BCM adalah sistem untuk mengelola data warga Indonesia maupun asing yang melibatkan keimigrasian.
Rochadi menuturkan untuk 44 titik saja, BCM memerlukan biaya sekitar Rp41 miliar. Padahal, total check points mencapai 129 unit, belum ditambah pemeliharaan sistem aplikasi tersebut.
"Idealnya pintu masuk itu lebih sedikit untuk memudahkan pengawasan. Mungkin sekitar 20 check points saja," ujar dia. "Ini belum ditambah biaya pemeliharaan sistem BCM, misalnya."
Menurut dia, sejumlah persoalan lainnya adalah terkait dengan karakteristik perlintasan di TPI udara, laut maupun darat. Selain itu, terdapat infrastruktur yang tak memadai seperti jaringan listrik yang tak stabil dan jaringan komunikasi yang baik. (faa)
• Bisnis
0 comments:
Post a Comment