MRT Dibangun Akhir Tahun

Jakarta – Pembangunan mass rapid transit (MRT) tetap dilaksanakan akhir tahun ini. Ketegasan ini diutarakan Deputi Gubernur DKI Jakarta Bidang Industri, Perdagangan, dan Transportasi Sutanto Soehodho.

Menurut dia, informasi akhirakhir ini yang menyebutkan proyek pembangunan MRT Jakarta terancam kelanjutannya sangat tidak mendasar. Apalagi salah satu indikator ancaman itu menyebutkan anggaran pembangunan MRT terlalu mahal. Padahal rencana pembangunan MRT ini dilakukan sejak 1986. Pada 2006 juga dilanjutkan dengan feasibility study (FS). Menurutnya, mestinya asumsi harga mahal tersebut disampaikan pada 2006, bukan ketika proyek ini memasuki pelaksanaan pembangunan konstruksi.

”Itu hak dari pihak luar mengatakan demikian. Mereka pun berasal dari latar belakang, baik akademisi atau LSM. Meski demikian, kami dari Pemprov DKI Jakarta tetap melaksanakan proyek ini,” ujar Sutanto di redaksi MNC Business Channel, MNC Plaza, Jakarta kemarin, kemarin. Lamanya pelaksanaan pembangunan MRT, menurut Sutanto, karena terbentur masalah pembiayaan. Selama ini Pemprov DKI Jakarta belum bisa membangun karena anggarannya sangat besar dan perlu bantuan dari pihak luar.

Akhirnya Jepang melalui Japan International Cooperation Agency (JICA) memberikan bantuan dengan bentuk pinjaman lunak dengan masa pengembalian selama 40 tahun dengan besar bunga pinjaman 0,25%. Dana pinjaman ini tidak serta merta ditanggung Pemprov DKI Jakarta, namun dibantu pemerintah pusat. Dana pinjaman dari JICA untuk pembangunan MRT ini masuk ke kas pemerintah pusat.

Pemprov DKI Jakarta mengembalikan pinjaman sebesar 58%. Sisanya 42% ditanggung pemerintah pusat. Dana sebesar 42% ini bentuk hibah dari pemerintah pusat ke Pemprov DKI Jakarta. ”Jadi Pemprov DKI Jakarta membayar utang kepada JICA, tidak kepada pemerintah pusat,” katanya. Anggapan harga MRT Jakarta terlalu mahal jika dibandingkan dengan negara di Asia Tenggara atau negara yang telah memiliki MRT tidak relevan karena tidak apple to apple. Penentuan anggaran ini bahkan kajian dari para tenaga ahli dan konsultan yang telah berpengalaman dalam pembangunan MRT di sejumlah negara.

Evaluasi dari Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) terhadap pelaksanaan proyek ini, kata Sutanto, merupakan hal yang biasa sebab rangkaian perencanaan pelaksanaan proyek berlangsung lama. Sedangkan Jokowi tidak mengikutinya dari awal. Tindakan tersebut tidak akan mengganggu kelanjutan pembangunan MRT. ”Gubernur DKI Jakarta hanya melakukan evaluasi terhadap teknis, transparansi anggaran, dan cara pembiayaan. Tidak akan mengganggu pembangunan MRT,” tandasnya.

MRT tahap I koridor selatan-utara (Lebak Bulus–Bundaran HI) menelan anggaran Rp 15 triliun. Adapun nilai proyek pembangunan monorel dengan panjang jalur 15,7 km membutuhkan biaya Rp 3,9 triliun. Pada tahun ketiga MRT diprediksikan dapat membawa 412.000 penumpang per hari. Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Selamat Nurdin juga berharap pembangunan MRT ini tidak tertunda. Jakarta dengan jumlah penduduk begitu padat sangat membutuhkan sebuah angkutan massal.

Transportasi massal ini untuk memindahkan kebiasaan masyarakat Ibu Kota dari kendaraan pribadi ke angkutan umum. Hal itu diharapkan membuat ruas jalan Jakarta tidak lagi dipadati oleh kendaraan pribadi. ”Tidak ada masalah dengan evaluasi yang dilakukan Jokowi itu. Evaluasi ini harus dilakukan secara holistik. Jangan parsial agar semua pihak bisa paham,” tandasnya.

Pengamat perkotaan Universitas Trisakti Yayat Supriatna mengungkapkan, proyek pembangunan MRT tidak boleh terhenti. Bila pembangunan ini mangkrak, Ibu Kota ini tidak akan pernah mendapatkan moda transportasi massal yang nyaman. Kenyamanan yang dimaksud yakni menjamin waktu tempuh dengan jarak tempuh terukur. ”Kalau MRT terhenti, kesemrawutan lalu lintas di Jakarta akan terancam lebih parah,” ucapnya.

● Sindo