Pemerintah Percepat Pembangunan Pembangkit Listrik 10 ribu Megawatt

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Pertumbuhan ekonomi yang terus menggeliat memiliki konsekuensi akan meningkatnya kebutuhan energi listrik. Pembangunan pembangkit listrik akan terus diupayakan pemerintah dengan melakukan beberapa program seperti, Program Percepatan Pembangunan Pembangkit Listrik 10 ribu Megawatt (MW) tahap I dan II yang diperkirakan selesai pada tahun 2013.

"10 ribu MW tahap I alhamdulillah sudah berjalan, 20 persen sudah akan diresmikan tahun ini dan di tahun 2013 insya Allah 100 persen akan selesai", ujar Menteri ESDM Darwin Zahedy Saleh, dalam lama resmi Kementrian ESDM (KESDM), Ahad (17/10).

Darwin menjelaskan, setelah program percepatan tahap I selesai dan masuk ke dalam sistem jaringan maka akan dilanjutkan dengan Program Percepatan Pembangunan Pembangkit Listrik 10 ribu MW tahap II yang mayoritas didominasi sumber energi panas bumi yang saat ini sudah mulai dilelang.

"Pemerintah (Kementerian ESDM dan Sekretaris Negara) sekarang sedang memperbaiki aturan terkait sehingga nantinya insya Allah akan ada berita baik untuk investor. PLN kita akan lebih yakin, lebih tanggap untuk membeli listrik yang dihasilkan pembangkit swasta yang berasal dari geothermal," paparnya.

Pada 2010 saja, sambung dia, pelaksanaan proyek listrik 10 ribu MW Tahap I telah dapat menyelesaikan konstruksi pembangkit PLTU sebesar 2.000 MW yang berlokasi tiga di Pulau Jawa dan lima di luar Pulau Jawa.

Pada 2011 nantinya direncanakan akan diselesaikan pembangkit sebanyak 4.300 MW yang tersebar di lima lokasi di Jawa dan 12 lokasi di luar Jawa. Dengan demikian dari 37 lokasi di Indonesia akan selesai 25 lokasi dengan total kapasitas sebesar 6.300 MW. "Sisanya sebesar 3.700 MW akan dapat diselesaikan pada tahun-tahun berikutnya," papar Darwin.

Diharapkan, lanjut dia, listrik yang dihasilkan dari program percepatan tahap I dapat dinikmati oleh masyarakat Indonesia. Dan untuk PLN dengan selesainya program ini tentunya akan dapat mengurangi penggunaan BBM untuk pembangkitan karena bahan bakar yang digunakan didominasi batubara.

"Ini berarti subsidi yang diberikan kepada PLN akan dapat dikurangi sehingga dapat dialihkan untuk kepentingan sektor lain yang membutuhkan," tukas Darwin.


• Republika