Habibie: Indonesia Harus Kuasai Dua Teknologi Utama

Jakarta (ANTARA) - Pakar teknologi dirgantara yang juga mantan Presiden Prof BJ Habibie menegaskan, Indonesia harus menguasai dua teknologi utama yakni maritim dan dirgantara, apabila ingin menjadi bangsa yang besar.

Saat rapat dengar pendapat umum dengan Komisi I DPR di Jakarta, Senin, Habibie menuturkan bahwa gagasan itu berasal dari Presiden RI Soekarno yang saat itu menyatakan bahwa bangsa Indonesia harus menjadi bangsa besar dengan menguasai teknologi pembuatan kapal laut serta mampu menguasai, mengembangkan dan mandiri.

"Mandiri waktu itu belum dipakai, karena beliau (Soekarno) memakai kata berdiri, yaitu produk teknologi dirgantara," ujar Habibie.

Selanjutnya Habibie mengatakan bahwa komitmennya membangun industri dirgantara di Indonesia, bukan karena dipanggil Presiden Soeharto atau ingin menjadi menteri.

"Sebenarnya Pak Harto pun hanya melanjutkan penuturan dan keinginan Presiden Soekarno itu," ujarnya seraya menambahkan bahwa dirinya benar-benar ingin membangun dan mengembangkan industri pesawat di Indonesia, sementara posisi presiden yang pernah disandangnya itu tidak penting.

Dalam RDPU yang dipimpin Ketua Komisi I Mahfudz Siddiq itu, Habibie mendefinisikan makna industri strategis sebagai industri yang bisa membangun bangsa dan industri itu bukan hanya dibangun dan dimanfaatkan untuk pertahanan saja.

Karenanya ia merasa prihatin ketika visi pembangunan teknologi yang dijalankan bangsa ini yang dicari bukanlah kemandirian, tapi yang dikejar hanya keuntungan sesaat. Menurut dia, kalau yang dicari hanya keuntungan sesaat saja, maka sama artinya dengan menjalankan "skenario VOC".

"Industri strategis terhenti perkembangannya karena tidak didukung dengan bantuan anggaran pemerintah. Karena dicari keuntungan dalam US dolar, kalau begitu ya bikin saja dagang. bikin saja pabrik perwakilan mereka (asing)," ujarnya.

Terkait dengan hal itu, Habibie mengartikan globalisasi itu sebagai pakaian baru untuk kolonialisasi. "Saudara, saya orang tua, tapi saya tidak buta. Saya harus katakan kepada anda, anda harus bangkit," ujarnya.

Hal lain yang juga memprihatinkannya adalah terbengkalainya Puspitek. Tempat itu, katanya, tidak lagi digunakan untuk laboratium uji teknik, tapi malah ada ide untuk dijadikan lapangan golf.

"Saya menantang, kalau berani dibuat lapangan golf, maka saya akan berdiri. Kita harus terus belajar. Kita tidak hanya belajar dari kebaikan tapi juga dari kesalahan, bagaimana agar tidak terjadi kesalahan lagi," ujarnya.

Pada kesempatan itu, Habibie menyatakan bersyukur diundang DPR sebagai nara sumber untuk memberikan masukan dalam penyusunan RUU usul inisiatif DPR tentang Pengembangan dan Pemanfaatan Industri Strategis untuk Pertahanan.

"Saya bersyukur hadir di sini sebagai pembicara, nara sumber, saya kira itu tepat, bukan sebagai mantan presiden. Saya malu kalau datang ke sini karena pernah memimpin bangsa Indonesia. Tapi kalau saya diundang ke sini, sebagai orang tua yang dikasihi oleh semua anak bangsa, maka saya bersyukur," ujarnya.[TMA, Ant]

• Gatra

Habibie Kesal, Negara Anak Tirikan Industri Pertahanan

TEMPO Interaktif, Jakarta - Mantan Wakil Presiden Baharuddin Jusuf Habibie menyesalkan adanya penganaktirian badan-badan usaha milik negara, khususnya terkait usaha-usaha pertahanan ketimbang perusahaan-perusahaan swasta oleh pemerintah Indonesia.

"BUMN sakit dibiarkan mati. Yang sehat dimatikan. Kalau swasta sakit disubsidi, bagaimana ini?" kata Habibie mempertanyakan sikap pemerintah dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi Pertahanan DPR, Senin (31/1).

Habibie mencontohkan, PT Dirgantara Indonesia. Saat Indonesia pascamerdeka, karyawannya berjumlah 15.651 orang. Tapi saat ini tinggal 2.988 orang. "Tinggal tunggu saja tanggal tutupnya," kata Habibie.

Juga keberadaan PT IPTN yang ditutup pada 2002. Padahal IPTN telah menghasilkan pesawat terbang kali pertama di Indonesia. "Katanya kita harus mandiri? Tapi mana?" Kata Habibie.

Mengingat industri pertahanan bukan untuk menghasilkan alat-alat pertahanan yang digunakan untuk menyerang. "Tapi untuk mempertahankan wilayah kita," kata Habibie.

Anggota Komisi Pertahanan dibuat terpana dengan penjelasan Habibie. Tidak ada yang menyela atau mengajukan interupsi. Bahkan Habibie pun memanggil para anggota dewan itu dengan sebutan "dik".

"Dik, tugas anda itu berat, tapi mulia," kata Habibie yang meminta maaf jika perkataannya ada yang menyinggung perasaan para pihak.[PITO AGUSTIN RUDIANA]

• TEMPOInteraktif