Pakar Bioenergi Bentuk Ikatan Ahli

Muhammad Nurhuda (44) menguji coba kompor biomas temuannya yang berbahan bakar kayu, sampah, dan plastik di rumahnya di Jalan Kendalsari, Kota Malang, Jawa Timur, Minggu (15/6). Karena tidak menggunakan bahan bakar minyak, kompor biomas sangat ramah lingkungan dan efisien digunakan masyarakat di tengah tingginya harga bahan bakar minyak.

JAKARTA, KOMPAS.com- Ajang 7th Biomass Asia Workshop dimanfaatkan oleh beberapa pakar bioenergi untuk membentuk Ikatan Ahli Bioenergi Indonesia. Organisasi tersebut beranggotakan para insinyur, ilmuwan dan teknolog yang berminat dalam pengembangan bioenergi.

"Tujuannya adalah mempersatukan ilmuwan dari berbagai bidang. Saat ini kan masih terpecah pada bidangnya masing-masing, nah kita ingin kumpulkan," ungkap Tatang Hermas Soerawidjaja, President IKABI.

Saat ini terkumpul 26 ilmuwan yang tergabung dalam organisasi tersebut. Dalam kesempatam pembentukannya, Tatang membacakan isi deklarasi pembentukan. Deklarasi tersebut memuat visi IKABI, yaitu menjadi panutan dalam pengembangan bionenergi di Indonesia, dan dikenal di dunia internasional.

Deklarasi juga memuat visi IKABI, yaitu membina dan menumbuhkan profesi bioenergi, penerapan teknologi bioenergi dan membantu pertumbuhan industri bioenergi di Indonesia.

Pembentukan badan yang bisa merangsang aplikasi bioenergi di Indonesia ini menurut Tatang sangat penting. "Indonesia memiliki biomassa yang sangat besar. Kalau kita tidak kelola, itu akan diimpor negara lain. Nah, itu bahaya. Kalau kita bisa kembangkan, kita ekspor hasil pengolahannya, bukan bahan mentahnya" urai Tatang.

Tatang mengungkapkan, agenda IKABI kini adalah penyusunan AD dan ART kelembagaan, ditargetkan harus selesai sebelum Januari 2011. Setelah itu, IKABI akan merencanakan menggelar kongres pertama yang direncanakan diadakan sebelum Juni 2011.

"Untuk setahun dua tahun mendatang, kita akan menguapayakan dahulu bioenergi dari biomassa bisa digunakan. Nah, ini soal kebijakan pemerintah," jelas Tatang.

Menurutnya, riset saja tak akan bisa diaplikasikan tanpa kebijakan yang mendukung.

• KOMPAS