Banyak pejabat pemilik akun jejaring sosial mengalami pembajakan, disinyalir karena gagap teknologi (gaptek). Pengamat mengatakan hal itu wajar, tapi mereka harus belajar.
Pakar keamanan internet vaksin.com Alfons Tanujaya mengatakan, pejabat gaptek itu adalah sesuatu hal wajar. Bukan hanya karena beda generasi dan sudah tua, tapi pejabat juga memiliki minat yang berbeda.
Menurut statistik, sebagian besar penduduk Indonesia memang gaptek dan kebanyakan dari mereka berusia di atas 40 tahun. Sebanyak 10-20% dari jumlah penduduk Indonesia yang tergolong tidak gaptek adalah berisi anak muda.
Sedangkan pejabat yang berhasil mencapai jabatan tinggi biasanya mereka yang berusia di atas 40 tahun, “Tapi mereka tak perlu malu mengaku gaptek, kalau ada keinginan mereka masih bisa belajar,” tandasnya Alfons.
Ia mengatakan masih banyak masyarakat yang menganggap komputer merupakan sesuatu yang rumit. Namun, computer sebenarnya sangat sederhana, dan jika sudah terbiasa maka lama-lama akan bisa.
Menyangkut banyaknya pejabat yang akunnya dibobol orang lain, Alfons menilai suatu hal yang bagus bagi para pejabat mau memiliki akun di jejaring sosial. Positifnya, pejabat itu bisa menghilangkan barrier dengan masyarakat. Selain itu, birokrasi akan hilang dengan sendirinya, karena pesan dapat langsung dikirim, terutama jika pejabat itu rajin update.
“Negatifnya, jika akun pejabat tidak dijaga dengan baik, akun pejabat dapat disalahgunakan orang lain dan memalukan pejabat itu sendiri. Sebagai public figure, mereka harus sadar bahwa akun mereka menjadi incaran banyak orang,” tegasnya.
Alfons menyarankan bahwa setidaknya para pejabat ini mau memperlajari keamanan dasar. Beberapa hal itu di antaranya buat password yang sulit, misalnya menggunakan tanda minus, spasi, huruf, dan angka. Hal tersebut akan mempersulit orang menebak password akun.
Selain itu, pakar anti virus ini juga menyarankan pejabat tak menggunakan email umum seperti Yahoo Mail atau Gmail melainkan email dari Internet Service Provider (ISP) lokal.
Nantinya, jika ada masalah, pejabat itu dapat langsung menghubungi ISP lokal untuk me-reset password. “Setelah itu, akun jejaring sosial dapat diklaim kembali. Berbeda, jika menggunakan email umum, birokrasi akan sulit,” ujarnya.
Senada pengamat teknologi informatika Budi Raharjo yang juga menyarankan agar pejabat memilih password yang sulit ditebak, “Kebanyakan kasus pembajakan disebabkan password mudah ditebak,” katanya.
Selain itu, pejabat juga perlu mengklaim terlebih dahulu akun jejaring sosial mereka agar tidak digunakan orang lain. “Perihal akun itu nantinya akan digunakan atau tidak, tidak masalah, yang terpenting sudah diklaim.”
Pengamat kebijakan publik Andrinof A. Chaniago mengatakan banyak pejabat yang memang gaptek. “Kalau sekadar punya akun itu sudah biasa, tapi untuk memproteksi diri, sebagian besar orang tidak tahu,” katanya.
Menurut Andrinof, Pejabat sekarang gaptek karena kultur mereka yang priyayi dan feodal. “Baru punya jabatan eselon 4 (tingkat pejabat paling bawah) sudah mengandalkan anak buah,” tandasnya. “Seharusnya, penjabat yang sudah masuk level Menteri pun harus melek teknologi.”
Baru-baru ini akun jejaring sosial pejabat kembali dibobol orang lain. Akun Twitter milik Staf Khusus Presiden Bidang Bencana dan Bantuan Sosial, Andi Arief, dibajak. Akibatnya, akun twitter yang biasa untuk meng-update perkembangan bencana alam ini berantakan dan simpang siur.
Namun di akun twitternya yang baru, Andi mengakui kelalaiannya sehingga dibajak orang lain. “Mungkin, semata-mata kelalaian saya, karena itu untuk selanjutnya saya menggunakan @AndiAriefNews,” tulis Andi.
Wakil Ketua DPR, Priyo Budi Santoso juga pernah dibajak akun Facebook-nya. Selain itu, Mantan Ketua MK Jimly Asshiddiqie sebelumnya juga melaporkan adanya pembajakan atas akun Facebook miliknya. Hal ini membuat Jimly kapok aktif di dunia jejaring sosial. [ito/mdr]
0 comments:
Post a Comment