Indonesia, Calon Kekuatan Ekonomi Baru Dunia

Morgan Stanley: PDB Indonesia bakal mencapai US$800 miliar atau Rp7.200 triliun.

Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

VIVAnews - Optimisme tentang masa depan ekonomi Indonesia kian mengemuka. Apalagi, setelah sejumlah lembaga dan institusi bergengsi dunia mulai memasukkan negeri ini sebagai calon kekuatan ekonomi baru di masa yang akan datang.

"Saya melihat, Indonesia bukan sekedar berpotensi masuk kelompok BRIC, tetapi bisa menggeser posisi Rusia," ujar Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Gita Wirjawan di Jakarta, Selasa, 2 November 2010.

BRIC adalah akronim yang dipopulerkan oleh Goldman Sachs Group pada 2001, merujuk pada empat negara calon kekuatan ekonomi baru dunia pada 2020. BRIC kepanjangan dari Brazil, Rusia, India dan China. Total produk domestik bruto (PDB) BRIC diperkirakan mencapai US$30,2 triliun atau melampaui PDB tujuh negara industri maju (G-7) pada 2027. Bahkan, BRIC
akan menjadi kekuatan ekonomi paling dominan pada 2050.

Namun, BRIC dianggap belum mencerminkan potensi kekuatan ekonomi yang lebih luas, termasuk sejumlah negeri berkembang. Untuk mengakomodasinya, Goldman Sachs membuat istilah baru, yakni Next11. Ini mencakup Indonesia, Turki, Korea Selatan, Meksiko, Iran, Nigeria, Mesir, Filipina, Pakistan, Vietnam dan Bangladesh.

Morgan Stanley malah mengusulkan tambahan Indonesia pada BRIC menjadi BRICI. Alasannya, dalam lima tahun ke depan, lembaga terkemuka ini memperkirakan PDB Indonesia bakal mencapai US$800 miliar.

Senada dengan itu, majalah bergengsi The Economist, pada Juli 2010 juga memasukkan Indonesia sebagai calon kekuatan ekonomi baru pada 2030 di luar BRIC. The Economist mengenalkan akronim baru dengan sebutan CIVETS, kepanjangan dari Colombia, Indonesia, Vietnam, Egypt, Turkey dan South Africa. The Economist memperkirakan PDB enam negara ini rata-rata akan tumbuh 4,5 persen per tahun selama 20 tahun ke depan.

"Kemunculan CIVETS akan mempercepat pergeseran ekonomi global ke wilayah Timur dan Selatan," tulis Economist.

Kini, proyeksi sejumlah lembaga asing tersebut mulai bergema di Jakarta. Dalam sebuah forum diskusi bertema "Indonesia The Next I in BRICI?" yang digelar di Jakarta, kemarin, sejumlah petinggi dan eksekutif menyuarakan optimistisme serupa.

"Indonesia memiliki semua prasyarat untuk masuk jajaran elit BRIC. Jadi, tidak ada alasan untuk tidak menambahkan 'I' pada akronim BRIC untuk menjadi BRICI," kata Wakil Direktur Bank Mandiri Riswinandi. "Sebab, label ini jadi acuan investor asing menanamkan modal mereka."

Menurut Kepala Ekonom Bank Mandiri, Mirza Adityaswara, ada sejumlah alasan mengapa Indonesia layak disejajarkan dengan negara BRIC. Pertama, wilayah Indonesia tergolong luas hingga lebih dari 3 juta km2. Kedua, potensi pasar RI besar dengan jumlah penduduk 230 juta jiwa. Ketiga, memiliki kekayaan sumber daya alam, bahkan produsen nomor satu minyak sawit mentah, nomor dua timah dan eksportir besar batu bara.

Keempat, pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen per tahun. Bahkan, RI menjadi satu dari tiga negara di dunia dengan pertumbuhan ekonomi positif pada 2008 bersama Cina dan India. Kelima, PDB per kapita Indonesia pada 2009 sekitar US$3.900 atau lebih baik dari India yang hanya US$2.900. Keenam, fiskal Indonesia tergolong sehat dengan defisit hanya 1,6 persen, lebih kecil dari defisit anggaran Rusia sebesar 6 persen, Brasil 3,3 persen, India 10 persen dan China 2,2 persen.

Bahkan, Organisasi untuk Kerjasama dan Pengembangan Ekonomi (OECD) memuji ekonomi RI cukup tangguh dalam menghadapi krisis global. PDB Indonesia pada 2009 sebesar 4,6 persen atau ketiga terbesar dalam kelompok negara G-20, setelah China dan India. "Situasi terkini memberi peluang unik bagi Indonesia untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi, serta meningkatkan taraf hidup secara berkelanjutan," kata Sekretaris Jenderal OECD, Angel Gurria.

Namun, untuk mengejar impian sebagai negara berpengaruh di bidang ekonomi ada sejumlah syaratnya. OECD menyebutkan Indonesia harus serius menerapkan agenda reformasi, seperti perbaikan sistem pemungutan pajak, peningkatan efektivitas belanja negara, serta penegakan sistem hukum. "Subsidi energi Rp144 triliun pada 2010 harus dihapuskan bertahap," katanya. Dengan begitu, Indonesia punya anggaran lebih besar untuk membiayai infrastruktur yang kurang memadai.

Xavier Salai Martin, Chief Advisor dari World Economic Forum juga menyebutkan sejumlah syarat yang hampir sama agar Indonesia masuk jajaran ekonomi bergengsi. Syaratnya adalah perbaikan infrastruktur fisik, peningkatan mutu birokrasi, penegakan sistem hukum dan menjaga stabilitas ekonomimakro.

"Waspadai soal infrastruktur, jika tidak investasi, Indonesia takkan bisa mencapai pembangunan yang diharapkan." (kd)

• VIVAnews