"RI Kaya, Bisa Bangun MRT - Monorel Sekaligus"

Duit nganggur pemerintah di Bank Indonesia berjumlah Rp180 triliun per September 2010.

Maket MRT Jakarta (MRT Jakarta)

VIVAnews - Ekonom Cyrillus Harinowo mengungkapkan pemerintah Indonesia sesungguhnya mampu membangun sejumlah proyek infrastruktur besar untuk mengejar pertumbuhan ekonomi tinggi.

Menurut Harinowo, pemerintah Indonesia memiliki duit tunai dalam jumlah besar yang bisa digunakan untuk membangun proyek-proyek besar tersebut. Duit berlimpah ini sangat jelas terlihat dan bisa dilihat oleh siapapun karena tertuang dalam statistik ekonomi moneter Bank Indonesia yang diperbarui setiap bulan.

Bayangkan, kata dia, duit tunai pemerintah di rekening Bank Indonesia saja berjumlah Rp180 triliun hingga September 2010. Sedangkan, di bank-bank umum berjumlah Rp60 triliun. Uang itu adalah hasil penerimaan negara dan akumulasi dari surplus anggaran setiap tahunnya.

"Itu uang nganggur. Itu benar-benar uang riil milik pemerintah, bahkan jumlahnya akan terus bertambah," ujar mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia ini kepada VIVAnews di Jakarta, Rabu, 3 November 2010. Pada akhir Desember, dia memperkirakan jumlah duit pemerintah atas nama bendaharawan negara di BI saja akan mencapai Rp200 triliun.

Saat meninggalkan posisi Menkeu pada Mei lalu, Sri Mulyani menyerahkan uang cash tersebut kepada Menkeu baru Agus Martowardjojo sebanyak Rp160 triliun. Dengan demikian, hingga September 2010, uang tersebut telah bertambah sebanyak Rp20 triliun.

Jadi, kata Harinowo, dengan dana nganggur yang begitu besar, pemerintah Indonesia sebenarnya bisa membangun proyek mass rapid transit (MRT), monorel, kereta jabotabek, jalan tol, perluasan bandara, dan proyek infrastruktur lainnya. "Bahkan, jika mau proyek MRT dan monorel bisa dibangun sekaligus, kendati proses pembangunan dilakukan secara bertahap."

Menurut Harinowo, pemerintah RI sesungguhnya tidak perlu mencari pinjaman ke Jepang untuk mendanai proyek MRT yang membutuhkan dana sekitar Rp16 triliun. Bahkan, kalau mau membangun jembatan Selat Sunda yang membutuhkan dana Rp100 triliun juga bisa dilakukan. Tentunya dibangun bertahap selama 10 tahun sehingga anggarannya dicicil Rp10 triliun per tahun.

Komisaris BCA ini pun bingung dengan pemerintah, kenapa dana begitu besar tidak dimanfaatkan. Padahal, dua pekan lalu saat bertemu dengan Menkeu Agus Martowardjojo, menurut dia, sang Menkeu juga sadar ada uang nganggur tetapi tidak dimanfaatkan.

Harinowo menekankan pemerintah tidak perlu khawatir jika uang besar itu digunakan untuk membiayai pembangunan kemudian berdampak pada inflasi. "Kalau soal inflasi, itu tugas Bank Indonesia untuk mengelolanya," kata dia. (art)

• VIVAnews