Jakarta, 24 Mei 2012, by Admin.
Kepala Badan Sarana Pertahanan Kemhan Mayjen TNI Ediwan Prabowo, S.IP sebagai nara sumber pada acara dialog interaktif/talkshow dalam program Sarapan Pagi Radio KBR68H dengan tema “Evaluasi Program Kerja dan Masalah Aktual Baranahan Kemhan” yang dilaksanakan Puskompublik Kemhan kerjasama dengan Radio KBR68H di Studio Mini Puskompublik Kemhan pada tanggal 24 Mei 2012.
Dalam kata pengantarnya penyiar Radio KBR68H Suryawijayanti mengatakan, Tentara yang kuat dan cerdas tidak banyak berguna dalam pertahanan, bila tidak ada sarana yang mendukungnya. Bayangkan bagaimana Tentara bisa maju ke medan perang dan pulang dengan selamat bila tidak ada perlengkapan persenjataan dan sarana pendukungnya dalam mempertahankan seluruh wilayah negara, disisi lain Indonesia menghadapi masalah dalam memenuhi Alat Sistem Persenjataan (Alutsista) yang dibutuhkan. Sudah lama menjadi pembicaraan, Alutsista kita masih jauh dari cukup, pembelian tidak bisa dilakukan sekaligus sesuai kebutuhan, karena Alutsista bukanlah barang murah, butuh dana besar untuk membelinya. Pembelian Alutsista sejak lama menuai kritik, kerap lekat dengan dugaan korupsi dan penggelembungan anggaran dan muncul istilah makelar senjata. Untuk tahu lebih dalam program kerja dan masalah aktual apa saja yang dihadapi Baranahan Kemhan, kami ajukan beberapa pertanyaan sebagai berikut :
Pertanyaan 1
Apakah pemenuhan kebutuhan Alat Utama Sistem Persenjataan (Alutsista) Indonesia sudah ideal ?
Jawaban 1 :
Sampai saat ini pembangunan pertahanan baru menghasilkan postur pertahanan Negara dengan kekuatan terbatas dan relatif tertinggal dari Negara tetangga. Sehingga untuk mengawal luas wilayah Indonesia sebesar 19.119.440 km2 yang terdiri dari 13.466 pulau diperlukan Alutsista yang memadai baik dari segi kuantitas maupun kualitas, sebagai contoh Pesawat Tempur yang diperlukan untuk menjaga kedaulatan wilayah udara adalah 160 Unit dan 144 Unit Helikopter, Alutsista tersebut belum termasuk pesawat angkut dan pesawat pendukung lainnya sedangkan untuk pengamanan dan pertahanan di wilayah laut diperlukan 190 Kapal Republik Indonesia/KRI (Striking, Supporting dan Patroling) serta 157 Kapal Angkatan Laut (KAL) dari berbagai jenis serta 448 kendaraan tempur (Ranpur) Marinir, belum termasuk Alutsista pendukung lainnya. Kondisi Alutsista yang dimiliki TNI AU saat ini adalah 68 unit pesawat tempur (42,5%) dan 48 Unit Helikopter (33,3%) dengan angka kesiapan hanya 15% sedangkan untuk TNI AL kondisi saat ini memiliki KRI 151 Unit (79%), namun KRI yang dalam kondisi baik/siap operasi rata-rata sebesar 65% dan 60 Unit KAL. dan untuk TNI AD 40% kesiapan.
Pertanyaan 2
Mempertimbangkan masih lemahnya Alustsista dan dinamika perkembangan kawasan yang cepat, Minimum Essential Force (MEF) seperti apa yang ingin dicapai ?
Jawaban 2 :
Prioritas kebijakan pembanguanan MEF Komponen Utama Alutsista TNI 2010-2024 dilaksanakan melalui empat (4) pilihan strategi yaitu : pertama, Rematerialisasi; kedua, Revitalisasi; ketiga, Relokasi; dan keempat, Pengadaaan. Adapun pelaksanaannya dibagi menjadi tiga (3) tahap rencana strategi (Renstra) yaitu :
a. Renstra Tahap I : Tahun 2010-2014, dibangunnya kekuatan MEF Tahap I dengan sasaran untuk meningkatkan kemampuan dasar pertahanan Negara dengan indikator peningkatan kemampuan pertahanan Negara dengan kesiapan Alutsista menjadi 60% dari kekuatan pokok minimum sehingga yang mampu melaksanakan tugas latihan matra, latihan gabungan trimatra dan memiliki efek penggentar (ditterent effect) serta mampu melaksanakan kerjasama militer dengan negara-negara tetangga maupun internasional. Selain itu untuk sasaran di dalam negeri adalah terwujudnya kondisi aman dan damai di berbagai daerah yang terus membaik dengan menurunnya intensitas gangguan kedaulatan dan kewibawaan NKRI
b. Renstra Tahap II : Tahun 2015-2019; Pembagunan kekuatan MEF pada tahap II adalah merupakan lanjutan pada pembanguanan MEF tahap I dengan fokus utama menyelesiakan rencana strategi (Renstra) Tahap I yang belum selesai dan pemantapan serta peningkatan kemampuan postur TNI Tahap II menuju MEF dengan berpedoman pada kebijakan anggran yang ditentukan. Adapun sasaran yang ingin dicapai adalah terwujudnya postur pertahanan sebesar dengan kesiapan Alutsista sebesar 80%, dengan kemampuan terselenggaranya latihan dan operasi gabungan trimatra terpadu.
c. Renstra Tahap III : tahun 2019-2024. Adapun pembangunan kekuatan Pokok Minimum pada lima tahun berikutnya yang merupakan Tahap III adalah merupakan tindak lanjut pembangunan MEF Tahap II yang belum selesai serta implementasi dari rencana pembangunan MEF Tahap III. Diharapkan dengan pemantapan dan peningkatan postur pertahanan MEF Tahap III ini realisasi pembentukan MEF dapat terwujud dengan indikataor kesiapan Alutsista sebesar 100%. Dengan demikian pelaksanaan operasi gabungan trimatra dapat dilaksanakan dengan cepat dan ditterent effect meningkat. Sehingga dengan meningkatnya daya penggentar sistem pertahanan TNI, maka hal itu akan menurunkan intensistas gangguan kedaulatan dan kewibawaan NKRI sampai ketitik terendah.
Pertanyaan 3
Alutsista seperti apa yang diharapkan bisa digarap BUMNIP/BUMNIS maupun swasta untuk menjadi dasar pemenuhan Minimum Essential Force (MEF)?
Jawaban 3 :
Beberapa Alutsista yang dapat digarap BUMNIP / BUMNIS dapat dirinci sebagai berikut :
a. PT. PINDAD
1) Kendaraan Tempur (Panser PINDAD, Panser Anoa 6x6, APS dan Retrofit Tank AMX-13.b. PT. DI
2) Senjata : SS-1 V1, SS-1 V2, SS-1 Marinize, Senjata Infantri, Senjata Kelompok, Senjata Perorangan, Senapan Serbu kal 5,56 mm dan Pistol berbagai jenis.
3) Munisi Kaliber Besar (MKB), Munisi Kaliber Kecil (MKK), Munisi Khusus (Musus) dll.
1) Helikopter NAS-332c. Helm Anti Peluru
2) Pesawat Terbang Angkut Sedang CN-235 dan CN-295
3) Refurbishment Torpedo SUT
4) Rocket FFAR 2,75”
5) Motor Rocket FFAR 2,75”
d. Payung Udara orang
e. Radar Navigasi
f. Kapal Sea Rider
g. Rompi Anti Peluru
h. Rompi Anti Peluru Level 4-A
i. Rantis ¾ Ton
Pertanyaan 4
Bagaimana dengan negara-negara yang selama ini menjadi mitra Kementerian Pertahanan dalam pengadaan Alutsista ?
Jawaban 4 :
Dalam rangka mendukung sekaligus mendorong realisasi visi pembangunan kekuatan pertahanan nasional yang didukung oleh profesionalisme prajurit TNI, modernisasi Alutsista, serta kemandirian Alutsista melalui pemanfaatan dan pemberdayaan industri strategis nasional untuk pertahanan sangatlah perlu. Untuk mendorong pemanfaatan dan pemberdayaan industri-industri strategis tersebut maka kerjasama industri strategis/pertahanan nasional dalam rangka pengadaan Alutsista TNI dengan negara-negara mitra dikembangkan dengan pemberian Transfer of Technology (ToT). Dalam hal pemenuhan kebutuhan Alutsista dalam negeri, pemerintah memutuskan tetap mempertahankan konsep kerjasama (joint operation dan joint production) dengan negara lain, tidak tergantung pada 1 negara, juga mempertimbangkan hubungan baik untuk mencegah terjadinya embargo juga diprioritaskan negara dengan ToT dan Offset yang besar, sehingga pembangunan industri pertahanan dalam negeri dapat terlaksana dan kekuatan alutsista TNI dapat terpenuhi sesuai dengan yang diharapkan.
Pertanyaan 5 dari Bapak Syaeful
1. Perlu tindakan untuk membuat perumusan kebijakan dibidang teknik dan perlu dievaluasi agar masyarakat mengetahui Alat-alat apa saja yang sudah direformasi dan bagaimana pertanggung jawabannya ?
2. Alat-alat persenjataan berbasis kerakyatan khususnya di perbatasan?
Jawaban 5 :
1. Alokasi pada renstra 2010 – 2014 dialokasikan 50 Trilyun untuk alutsista adalah benar dan sudah dibicarakan beberapa kali pada rapat kerja dengan komisi I DPR dan terbuka dalam arti dapat diikuti oleh para wartawan apa saja alokasi penggunaan anggaran tersebut dan progresnya, perlu diinformasikan bahwa banyak kendala-kendala birokratis yang dihadapi untuk merealisasikan penggunaan anggaran tersebut, Sampai saat ini anggaran 50 trilyun itu masih dalam masuk katagori target yang bisa terpenuhi sekitar 16 trilyun rupiah dan pengeluarannya sudah dibahas dengan DPR Kemhan pada saatnya nanti apabila alat itu sudah hadir ditanah air dan bisa dilihat masyarakat sudah bisa digunakan akan dilaporkan anggaran yang digunakan dan wujud barangnya, Insya Allah pada akhir 2014. Perjalanan masih panjang dan negosiasi masih berjalan sampai menjadi kontrak yang pasti untuk pengadaan barang tersebut.
2. Alutsista yang berbasis kerakyatan itu sudah ada dan termasuk dalam kontrol anggaran 50 trilyun, berupa pembangunan pos-pos perbatasan dilengkapi sarana GPS dan sarana pengamatan lainnya yang lebih baik, alat komunikasi yang lebih disempurnakan lebih cepat dan mampu secara digital dan alat pengamanan disempurnakan, serta sarana transprotasi, semua masih dalam proses pengadaan yang pada saatnya nanti apabila barangnya sudah ada akan kami laporkan secara transparan.
Pertanyaan 6 dari Ibu Wulan
1. Impor pengadaan Alutsista paling banyak dari negara mana ?
2. Untuk masing-masing Angkatan, apakah ada yang diutamakan dalam pengadaan Alutsista ?
Jawaban 6 :
Kemhan dalam evaluasinya tidak ada negara andalan dalam mengimpor Alutsista. Yaitu dari Eropa Barat, Eropa Timur, Rusia, Afrika Selatan, Amerika Serikat, Brazil dan Korea Selatan dan itu dilakukan secara Goverment to Government (G to G) dan Transfer of Technology (ToT).
Pertanyaan 7
Bagaimana startegi dari Kemhan untuk menanggapi masalah Makelar Alutsita ?
Jawaban 7 :
Kebijakan yang diterapkan Kemhan dalam mengatasi masalah makelar adalah mengharuskan dalam setiap proses pengadaan untuk selalu berhubungan langsung, Government to Government (G to G) atau Govermnent to Principle pabriknya diluar negeri serta memanfaatkan Atase Pertahanan di Negara Penjual untuk memastikan bahwa yang ikut dalam proses pengadaan adalah bukan makelar atau perantara. Kemhan juga mempersyaratkan dilakukan inspeksi/peninjauan ke pabrik untuk meyakinkan bahwa Alutsista tersebut memang dibuat oleh pabrik itu.
Pertanyaan 8
Dalam pengadaan Alutsista apakah selalu beli yang baru atau bekas ?
Jawaban 8 :
Tentu semua ingin membeli Alutsista yang terbaik dan yang baru. Namun tidak semua Alutsista harus dalam kondisi baru dan ini berlaku umum.
Pertanyaan 9 dari Bapak Yana, Bogor
1. Kalau kita bisa produksi Alutsista dalam negeri, kenapa beli dari Luar Negeri ?
2. Penyelundupan semakin banyak, kenapa kapal selam kita diperbanyak saja ?
Jawaban 9 :
Pemerintah melalui Perpres 42 tahun 2010 bertekad sekali untuk meningkatkan kemampuan Industri Pertahanan kita yaitu dengan membentuk Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) sebagai institusi yang merumuskan kebijakan strategis dalam hal pembangunan sarana pertahanan untuk menuju kemandirian industri kita, dengan diselesaikannya Master Plan Industri Pertahanan dan Road Map sampai tahun 2025 dengan harapan industri pertahanan kita sudah mampu memenuhi kebutuan Alutsista besar, bergerak bersama industri besar oleh bangsa kita sendiri, dan pengalaman kita masalah embargo cukup menjadi beban kita bersama dan ini tidak boleh terjadi lagi.
Batas Teritorial kelautan maritim kita, alokasi anggaran 50 trilyun juga termasuk dalam rencana pembelian 3 kapal selam, ini dalam proses kontrak, karena produksi ini memerlukan waktu lama, kemungkinan bisa diselesaikan pada tahun 2015, 2016, 2017, Kamipun melakukan Transfer of Technology (ToT) dengan penyedia kapal ini yaitu pembangunan 1 unit kapal selam di Indonesia bekerjasama dengan PT.PAL dengan target
Pertama, dalam jangka pendek 3 kapal selam yang baru + 2 kapal selam yang sudah kami miliki mampu kita pelihara sendiri yang besar/berat di Indonesia dan tidak perlu lagi harus keluar negeri
Kedua, dengan memproduksi didalam negeri maka kita dapat menguasai teknologi kapal selam yang lebih baik dan memiliki kemampuan dalam jangka panjang membuat kapal selam kita sendiri.
Pertanyaan 10
Bagaimana kalau masyarakat kita akan melihat Alutsista kita apakah ada pameran khusus untuk rakyat ?
Jawaban 10 :
Kementerian Pertahanan RI setiap 2 tahun mengadakan pameran akbar di bidang defence yaitu kita sebut dengan INDODEFENCE pada tahun 2012 akan dilaksanakan pada tanggal 7 s.d 10 November 2012 di Pekan Raya Jakarta yang diikuti peserta dari dalam negeri dan luar negeri semakin meningkat, khususnya peserta dalam negeri akan memamerkan hasil-hasil Litbang dan Rekayasa juga rancang bangun hasil karya putra-putra bangsa Indonesia baik industri dalam negeri maupun swasta dan dari Perguruan Tinggi.
♣ ranahan.kemhan ♣
0 comments:
Post a Comment