Kemenhan Bangun SIFOHANNEG di Perbatasan

KEMENTERIAN Pertahanan RI segera membangun Sistem Informasi Pertahanan Negara (Sifohanneg) khususnya di wilayah pertahanan. Hal tersebut dikatakan Menteri Pertahanan, Purnomo Yusgiantoro usai membuka Seminar Teknologi Informasi Pertahanan Negara Tahun 2010 dan Launching Sifohanneg di kantor Kemenhan, Jakarta, Selasa (9/11). "Sistem informasi pertahanan negara yang kita bangun, road map sudah selesai, action plan sedang dibangun antara lain Sistem Informasi Pertahanan Negara di perbatasan," kata Menhan.

Menhan menjelaskan, sistem informasi pertahanan negara bersifat ke dalam dan ke luar. Untuk informasi yang bersifat kedalam, road map-nya sudah selesai, sedangkan action plan-nya sedang dibangun. "Ini memang masih menunggu seminar karena dengan seminar ini kita nanti dapat banyak masukan. Kemudian action plannya sudah sampai bagaimana kita menangani daerah perbatasan," katanya.

Sedangkan sistem informasi yang bersifat keluar, berkaitan dengan informasi tentang gelar pasukan, kesiapan persenjataan. Ini lebih dikhususkan sebagai bahan untuk pengambilan keputusan. Namun informasi yang disediakan sangat bergantung pada tingkatan atau level pengambil keputusan.

Ia mencontohkan kebutuhan informasi yang disediakan tergantung dari tingkatan yang diinginkan dalam pengambilan keputusan. Misalkan, Presiden, menteri, Dirjen dan eselon lain memerlukan data yang berbeda dari proses yang akan dia lakukan dalam mengambil keputusan.

Contohnya, kata Menhan, menteri ingin mengambil keputusan dari masalah di laut Cina Selatan. "Yang kita perlukan itu gelar kelautan kita di Cina Selatan seperti apa. Jadi datanya data real time di laut Cina Selatan yang menyangkut kelautan kita," katanya.

Kemudian pada tingkat yang lebih detil mungkin yang dibutuhkan itu, jenis kapalnya, meriamnya dan sebagainya. Jadi untuk operasional data yang dibutuhkan lebih detil. Jadi tergantung sifat pengambilan keputusannya. "Kalau Presiden secara data yang dibutuhkan lebih makro. Tapi yang penting itu data harus akurat. Kedua validasi data. Ketiga, real time. Jadi data terus di up-date. Ke empat sistemnya harus mengikuti teknologi," katanya.

Menhan menambahkan, peran Kementerian Pertahanan dalam nasional cyber security cukup besar dan secara makro dibahas di kementerian Komunikasi dan Informasi . "Ini diperlukan untuk memberikan memberikan efect deterens. Cyber crime kita sudah terdeteksi tapi memang ada perbedaan, ada yang ditangani Kemenkominfo tapi kita sendiri juga sudah mengembangkan itu," katanya.

Purnomo menegaskan, Kemenhan aktif dalam penanganan cyber crime. Terutama jangan sampai sistem kita bocor. Kita buat proteksi agar membangun deterens effek terhadap sistem yang ada. "Kita juga punya lembaga sandi negara yang kerjanya untuk melindungi kita dari sadapan. Jadi pengamanan sudah ada," katanya.

Menurut Menhan, untuk skala nasional tahapannya tergantung dari anggaran. Karena itu, pembangunan sistem informasi bertahap. Dan, yang penting juga membangun Sumber Daya Manusia dengan kerjasama dengan perguruan tinggi.

Namun demikian, menurut Menhan, sistem informasi bukan satu-satunya cara mempertahankan negara kita. Tapi ada juga pasukan di perbatasan. "Jadi gak usah khawatir gak ada sistem informasi perbatasan. Akan tetapi dengan sistem informasi akan lebih baik pertahanan kita," katanya.[Friederich Batari]

• Jurnalnasional