JAKARTA - Menteri BUMN Mustafa Abubakar menuturkan adanya peluang kerja sama industri pesawat terbang milik Cina, Xi'an dengan BUMN industri pesawat terbang PT Dirgantara Indonesia (PTDI). Menurut Mustafa, Xi'an berminat untuk melakukan kerja sama dalam hal pembiayaan, desain, produksi, dan pemasaran pesawat PTDI.
"Diharapkan PTDI dan Xi'an dapat menjalin kerja sama strategis. Kita tidak hanya ingin membeli pesawat mereka, tapi yang penting, kerja sama dengan mereka untuk bekerja sama dengan industri pesawat terbang kita," tutur Mustafa saat ditemui pada acara Lebaran Fair 2010 di JCC, Jakarta, Rabu (25/8/2010).
Menurutnya, nanti diharapkan Xi'an bisa membeli pesawat produk PT DI karena mereka dianggap juga membutuhkan pesawat-pesawat kecil berkapasitas 20-50 kursi. "Mereka nanti bersedia kerja sama di pembiayaan, desain, produksi, pemasaran, bukan hanya di kedua negara ini, tapi juga di region, ASEAN. Kita lakukan win-win solution," ujarnya.
Meski berencana bekerja sama dalam pembiayaan, tapi menurutnya belum ada pembahasan lebih lanjut mengenai jumlah pendanaan yang akan diberikan. Tapi, lanjutnya, sesuai komitmen pemerintah Cina yang disebutkan beberapa waktu lalu, pemerintah Cina menyediakan USD35 miliar guna mengimbangi neraca perdagangan kedua negara. Dana tersebut akan cenderung dipakai untuk produk teknologi tinggi, seperti senjata dan pesawat terbang.
"USD 35 miliar ini bisa digunakan untuk membeli produk-produk Indonesia, produk yang hightech (teknologi tinggi), seperti senjata dan pesawat terbang. Nah diharapkan produk PTDI ini bisa dibeli mereka, sehingga bisa mengimbangi neraca perdagangan kita," tuturnya.
Sekedar informasi, Xi'an dikabarkan akan menjual 15 pesawat MA60 mereka kepada PT Merpati Nusantara yang akan segera didatangkan ke Indonesia.(wdi)
DI - China Jajaki Kerja Sama Industri Pesawat Terbang
RI Rancang Kapal Selam
KRI 402 (photo: Formil)Jakarta, Kompas - Setelah merasa mapan dalam industri pertahanan untuk matra darat, Indonesia pun merancang industri pertahanan bagi matra laut. Meski belum resmi diluncurkan, Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro mengungkapkan, Indonesia akan membangun kapal selam sendiri. Terlebih setelah PT PAL Surabaya mengembangkan kapal perang sejenis fregat kelas La Fayette.
”Kami sebenarnya cukup bisa membangun sendiri industri pertahanan untuk Angkatan Laut. Sekarang Indonesia sudah membangun kapal perang modern sejenis fregat kelas La Fayette seperti yang dimiliki Singapura dan akan selesai dalam waktu empat tahun oleh PT PAL,” ujar Purnomo di sela-sela seminar ”Pertahanan Nasional Indonesia dalam Perspektif Sosial-Budaya” di Gedung Widya Graha LIPI, Jakarta, Rabu (25/8).
Menurut Purnomo, keberhasilan membangun kapal perang modern membuat pemerintah cukup percaya diri memperkuat industri pertahanan untuk Angkatan Laut. ”Saya katakan bisa enggak dalam waktu dekat ini kita membangun kapal selam. Kita, kan, punya dok yang cukup untuk membangunnya di Surabaya,” ujarnya.
Industri pertahanan dalam negeri, lanjut Purnomo, sudah cukup membanggakan, terutama untuk matra darat. Keberhasilan PT Pindad membuat panser dan senapan serbu SS1 dan SS2 merupakan salah satu contoh. Panser buatan Pindad kini sudah diekspor ke negara-negara ASEAN.
Pengamat militer Salim Said mengungkapkan, Indonesia memiliki kemampuan untuk membangun industri Angkatan Laut sendiri. Menurut dia, sebenarnya sudah sejak dulu Indonesia dapat membuat kapal perang, termasuk kapal selam, sendiri.
Salim mengatakan, pembangunan industri pertahanan TNI Angkatan Laut sudah sangat mendesak. Beberapa insiden di perbatasan laut Indonesia-Malaysia harus menjadi pelajaran, betapa mendesaknya Indonesia memperkuat industri pertahanan bagi matra laut. (BIL)
• KOMPAS
Pertamina Pesan 5 Kapal Tanker
Kapal tanker Romito, yang berbobot mati 24.000 ton dalam tahap pengerjaan akhir PT PAL Indonesia (Persero), dilihat dari ruang kemudi, Selasa (16/2) di galangan PT PAL Indonesia (Perse - ro), Surabaya. Kapal pesanan Italia ini ditarg etkan selesai pada Maret. JAKARTA, KOMPAS.com - PT Pertamina (Persero) memesan 5 armada tanker kepada galangan kapal di dalam negeri senilai 87,38 juta dollar AS untuk meningkatkan kehandalan distribusi BBM di dalam negeri. Kelima tanker itu diharapkan mulai memperkuat jajaran armada perkapalan Pertamina mulai April hingga Desember 2012.
Penandatanganan kontrak pembangunan kapal/Ship Building Contract (SBC) dengan 4 galangan kapal di dalam negeri dilakukan pada Kamis (26/8/2010), di Surabaya. "Ini menunjukkan komitmen kuat Pertamina dalam mendukung pertumbuhan industri perkapalan di dalam negeri," kata Vice President Komunikasi PT Pertamina (Persero) Mochamad Harun.
Kelima armada tanker itu masing masing dua kapal ukuran 17.500 long ton dead weight (LTDW) yang akan dibangun di PT PAL Surabaya, satu kapal 6.500 LTDW dibangun di PT Dok & Perkapalan Surabaya, dua kapal ukuran 3.500 LTDW yang masing masing di buat PT Dumas Tanjung Perak Shipyard Surabaya dan PT Daya Radar Utama Lampung.
Tanker ini dibuat sesuai dengan kondisi perairan Indonesia dan diharapkan akan menjadi produk Indonesia yang terbaik di kelasnya. Selama proses pembangunan kapal, Pertamina akan melaksanakan supervisi ke semua galangan secara periodik untuk menjamin ketepatan masa pembangunan.
Hingga saat ini Pertamina mengoperasikan 190 kapal tanker termasuk 36 kapal milik Pertamina yang digunakan untuk pengangkutan minyak mentah, produk-produk kilang & BBM serta kapal pengangkut LPG. Pengadaan armada baru ini merupakan bagian dari rencana besar peremajaan dan penambahan armada milik Pertamina.
Menurut Direktur Pemasaran dan Niaga PT Pertamina (Persero) Djaelani Sutomo, dengan kemampuan armada milik yang makin kuat, diharapkan dapat meningkatkan kinerja perusahaan, meningkatkan efisiensi transportasi serta mengurangi ketergantungan terhadap kapal carter.
Pertumbuhan Industri Kapal Dalam Negeri Meningkat 15 %
Surabaya - Pertumbuhan Industri kapal dalam negeri mulai bangkit dan terus mengalami peningkatan hingga 15 persen. Bahkan, saat ini sekitar 30 tender kapal akan dimenangkan oleh industri kapal lokal.Hal ini diungkapkan Menteri Perindustrian, MS Hidayat, usai menyaksikan penandatangan nota kerjasama antara PT DOK dan Perkapalan Surabaya (DPS) dengan PT Pertamina di PT DPS, Jalan Perak Barat Surabaya, Kamis (26/8/2010).
"Saat ini pertumbuhan industri perkapalan mulai bangkit dan sedang berkonsolidasi,"
katanya.
Hidayat juga mengungkapkan, kebangkitan ini berdampak terhadap keuntungan yang besar. Menurutnya, lebih kurang 30 tender yang kemungkinan akan dimenangkan industri kapal lokal.
Hidayat menambahkan, pertumbuhan industri perkapalan sendiri akan terus berkembang
hingga 5 tahun kedepan. "Untuk akhir tahun ini kemungkinan akan ada puluhan sekitar
5-15 persen," pungkasnya.(bdh/bdh)
Teknologi Pembersih Laut Asli Indonesia
Teknologi terbaru ini diperkenalkan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan, Fadel Muhammad pada acara temu nelayan di Pelabuhan Perikanan Samudra Nizam Zachman, Muara Baru, Jakarta Utara, Rabu (18/6/2010).
"Saya kaget Indonesia bisa buat ini. Teknologi ini adalah hasil karya anak bangsa dan pertama di dunia. Kalau berhasil, saya akan sebar bakteri ini pertama kali di daerah Timor karena di sana sedang tercemar lautnya," ujar Fadel.
Selain diterapkan di laut, teknologi bioremedial juga dapat diterapkan di daerah genangan lumpur Lapindo. Bakteri-bakteri yang dibudidayakan bisa memisahkan lumpur dan air sehingga dapat menjernihkan dan menteralkan genengan lumpur tersebut.
"Mikroorganisme ini saat makan minyak menghasilkan semacam liur, nah liur ini yang bisa digunakan untuk menyerap lumpur seperti lumpur di Lapindo," ujar Edison Effendi, salah seorang peneliti bioteknologi dan teknik lingkungan. Setelah lumpur terserap, daerah bekas genangan lumpur dapat ditebar benih ikan.
Teknologi ini sudah dikembangkan sejak tahun 1998 oleh tim dari ITB yang bekerja sama dengan Balai Penelitian Kementrian Kelautan dan Perikanan. Bioremedial terdiri dari 100 macam bakteri dan mikroorganisme yang berbentuk seperti serbuk gergaji yang disebar untuk menyerap limbah minyak yang ada di permukaan laut. Dengan sendirinya laut yang tercemar akan bersih. Setelah menyerap ampas minyak, mikroorganisme ini bisa digunakan sebagai makanan ikan laut dan udang. Proses dari ditaburkan hingga menyerap minyak dengan sempurna memakan waktu kurang lebih 1 minggu. (kompas.com/ humasristek)
• ristek
PLTN Belum Akan Dibangun Hingga 2019
TEMPO Interaktif, Jakarta -PT PLN (Persero) memastikan belum akan membangun Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir untuk memenuhi kebutuhan energi nasional."Dalam RUPTL (Rencana Umum Penyedliaan Tenaga Listrik) hingga tahun 2019, nuklir belum masuk, sumber energi masih didominasi oleh batu bara, panas bumi , dan gas," kata Direktur Bisnis dan Manajemen Resiko PLN, Murtaqi Syamsuddin dalam diskui prospek PLTN dalam memenuhi kebutuhan listrik yang terjangkau di gedung BPPT hari ini.
Menurut Murtaqi, ada tiga hal yang menjadi pertimbangan belum bisanya Indonesia menggunakan nuklir sebagai sumber energi, yaitu masalah dana , kebijakan ,dan teknologi. "Biaya kapital yang sangat tinggi, masa konstruksi yang sangat lama, dan ketidakpastiannya sangat menyulitkan perencanaan PLTN," katanya.
Anggota Dewan Energi Nasional, Rinaldy Dalimi menyatakan Indonesia tidak perlu membangun PLTN. "Toh kita bisa tanpa PLTN, Indonesia punya sumberdaya energi terbarukan yang dapat menggantikan nuklir seperti biofuel , tenaga air,dan panas bumi," kata Riynaldi dalam diskusi.
Resiko dan Investasi yang harus ditanggung oleh Pemerintah , menurut Riynaldi, sangatlah besar. Terutama karena Indonesia bukanlah negara penghasil uranium. Dengan begitu Indonesia harus mengimpor uranium dari luar. "Dan itu harus dikawal oleh negara-negara besar," ujarnya. Belum lagi Indonesia masuk kedalam negara rawan gempa. "Hanya Kalimantan yang aman dari gempa," jelasnya. GUSTIDHA BUDIARTIE
Sriti, Pesawat Bikinan Anak Negeri
Pesawat tanpawak srinti diperkenalkan dalan R&D Ritech 2010 (21/08/2010). Pesawat ini rencananya akan digunakan kementerian kelautan dan perikanan untuk pengawasan laut indonesia.JAKARTA, KOMPAS.com — Sriti, pesawat tanpa awak hasil ciptaan putra Indonesia, diperkenalkan pada R&D Ritech Expo 2010, Sabtu (21/8/2010). Menurut Teguh, salah seorang engineer dari BPPT, Sriti adalah pesawat kelima yang telah dibuat BPPT.
"Ini pengembangan yang kelima. Sebelumnya ada Pelatuk, Wulung, Gagak, dan Alap-alap. Namun, walaupun sudah lima pesawat yang diciptakan, baru Sriti yang akan diberdayagunakan oleh pemerintah. Belum ada yang dipakai, baru Sriti ini yang rencananya akan dipakai pemerintah," ujar Armanto, salah seorang engineer lainnya.
Rencananya, pada bulan November nanti, Sriti akan digunakan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk pengawasan zona laut terluar Indonesia. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi lagi penerobosan oleh kapal-kapal asing.
"Kita akan bekerja sama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk pengawasan laut terluar Indonesia," ujar Armanto lebih lanjut.
Sriti berbahan bakar metanol seperti yang dipakai di pesawat aeromodelling. Jarak pengendalian maksimum Sriti adalah 45 km. Pengendalian pesawat menggunakan ground control station (GCS).
GCS terdiri dari remote control yang digunakan saat lepas landas dan mendarat. Saat di udara, Sriti bergerak autonomus, sesuai titik-titik yang telah ditentukan di komputer. Pergerakan pesawat ini menggunakan perangkat lunak Dynamic c# dengan prosesor Rabbit 4000 yang telah dikembangkan oleh tim BPPT.
• KOMPAS
Indonesia - India Bentuk Komite Bilateral Antariksa
Dalam kesepakatan tersebut, Indonesia mengajukan permohonan kepada India untuk memindahkan kepemilikan stasiun TT & C Lapan-ISRO (Lembaga Antariksa India) di Biak, Papua, kepada Indonesia. Kesepakatan tersebut tertuang dalam Rapat Komite Kerja Sama Indonesia dan India yang digelar di Bali, yang ditandatangani Sekretaris Utama Lapan Bambang Koesoemanto dan Direktur ISTRAC (Jaringan Komando dan Tracking ISRO SK Shivakumar.
Keinginan Indonesia tak langsung diamini. Sebab proses perpindahan kepemilikan harus dilakukan di level pemerintahan, yang memakan proses diplomasi antarpemerintah selama dua bulan. Bila disetujui, India akan menyiapkan proposal persetujuan untuk perpindahan stasiun TT & C tadi.
Sejalan dengan proses perpindahan kepemilikan satelit, India meminta Indonesia mengembangkan kerja sama di beberapa bidang kedirgantaraan. Di antaranya meliputi identifikasi tempat pembangunan antena TT & C satelit baru dengan ketinggian 40 meter di Biak, pengoperasian stasiun bumi satelit yang dapat dipindahkan, perolehan data satelit penginderaan jauh IRS, Cartosat, dan Oceansat-2.(EPN/Lapan)
• liputan6
