0

Menteri Minta Dahana Penuhi Kebutuhan Bahan Peledak Militer

Purnomo Yusgiantoro. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO Interaktif
, Subang - Menteri Pertahanan dan Keamanan Purnomo Yusgiantoro meminta manajemen PT Dahana (Persero) mampu memenuhi kebutuhan bahan peledak khusus militer secara mandiri.


"Kita (Indonesia) memerlukan segera kawasan propellant ," kata Purnomo, usai peletakan batu pertama pembangunan Energetik Material Center (EMC) di kawasan pabrik bahan peledak milik PT Dahana di wilayah Kecamatan Cibogo, Kabupaten Subang, Jawa Barat, Sabtu (4/12).

Industri propellant, kata Purnomo, kehadirannya sangat diharapkan agar pemenuhan kebutuhan bahan peledak militer Indonesia tidak bergantung ke luar negeri. "Harus bisa dipenuhi secara mandiri," ujar Purnomo.

Ia mengharapkan perusahaan pelat merah yang khusus memproduksi bahan peledak tersebut bisa mewujudkan propellant yang terintegrasi sehingga keberadaannya bisa dijadikan wahana pusat penelitian dan pengembangan yang strategis demi kemajuan bangsa dan negara serta masyarakat Indonesia.

"Saya juga mengharapkan agar industri bahan peledak tersebut tidak hanya memenuhi kebutuhan militer tetapi juga komersial," kata Purnomo.

Direktur Keuangan PT Dahana, Fajar Hary Sampoerno, mengatakan kebutuhan bahan peledak buat kepentingan militer Indonesia yang dipenuhi perusahaannya saat ini baru 80 persen.

Belum terealisasinya pemenuhan kebutuhan bahan peledak militer oleh Dahana karena perusahaan mengalami kendala dalam soal pengadaan bahan baku ammonium nitrat. "Kita masih nol dan untuk memenuhi kebutuhan itu 100 persen masih mengandalkan impor," ujar Fajar.

Tetapi, dia mengaku optimistis jika industri propellant yang berada satu kompleks dengan EMC Subang, ke depan militer Indonesia, akan memenuhi kebutuhan bahan peledak secara mandiri dari Dahana.

"Pada tahun 2013 saya yakin pasokan bahan peledak militer Indonesia akan dipasok secara mandiri oleh Dahana," papar Fajar. Pembangunan kawasan EMC dan industri propellant, di Cibogo, Subang, dipastikan tuntas dibangun pada 2012.

Tarto Dirgantiri, Direktur Utama PT Dahana (Persero), mengatakan kawasan industri bahan peledak di Cibogo akan dibangun di atas lahan seluas 120 hektare.

"Lokasi itu berada di hamparan lahan milik PT Dahana yang memiliki luas 596 hektare," kata Tirto. EMC, dalam kiprahnya kelak, akan menjadi pusat penelitian, pengembangan sekaligus pendidikan bahan peledak Indonesia.[NANANG SUTISNA]


TEMPOInteraktif

Subang, Kawasan Pusat Industri Bahan Peledak

SUBANG--MICOM: Pemerintah akan menjadikan PT Dahana (persero) sebagai kawasan pusat industri bahan peledak. Persiapan PT Dahana diharapkan selesai pada tahun 2013 mendatang. Sehingga dapat mengurangi ketergantungan kebutuhan militer Indonesia kepada asing secara bertahap. Hal itu disampaikan Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro, saat mengunjungi kawasan PT Dahana seluas 595 Ha di Subang, Jawa Barat.

"Proyek strategis Kementerian Pertahanan ini, mudah-mudahan bisa diselesaikan pada kabinet ini. Proyek utamanya adalah industri bahan peledak. Kebutuhan kita masih tinggi. Sebagian di suplai dari Dahana dan beberapa perusahaan serta impor. Kita harapkan dengan adanya pembangunan ini, secara bertahap kita akan mandiri," tuturnya saat memberikan sambutan.

Dalam kesempatan itu, Menhan melakukan peletakan batu pertama pembangunan Energetic Material Center (EMC) yang persiapannya sudah dimulai sejak Oktober tahun lalu. Dalam kunjungannya, Menhan didampingi oleh sejumlah pejabat di lingkungan Kementerian Pertahanan diantaranya Sekjen Kemhan, Dirjen Sarana Pertahanan, Dirjen Potensi Pertahanan dan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan.

Produk dari PT Dahana, sambungnya, tidak hanya dikhususkan untuk memenuhi kebutuhan militer. Beberapa produksi juga diperuntukkan untuk swasta dan siap di ekspor. Salah satunya adalah non eletrik detonator yang saat ini mulai di ekspor ke Australia.

Untuk kebutuhan militer, PT Dahana menjadi pusat pembangunan propelan (bahan isian senjata peluru dan roket). "Karena bahan peledak di bawah industri strategis. Maka untuk pengembangan industri bahan peledak militer akan dibangun untuk amunisi dan propelan. Kita sudah klasifikasikan PT Dahana di Subang untuk kawasan terpadu industri," paparnya seraya menambahkan, ia akan meminta Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) untuk mendukung penuh upaya ini.

"Saya minta kepada jajaran KKIP agar proyek ini dibantu dan diselesaikan tepat pada waktunya. Agar terwujud adanya kawasan industri bahan peledak terpadu," tutur Menhan.

Selain sebagai industri bahan peledak, PT Dahana di Subang juga direncanakan sebagai pusat penelitian dan pengembangan bahan peledak, serta pusat pendidikan dan pelatihan.

"Selama ini penelitian dan pengembangan dilakukan secara sporadis. Ada di Kemhan, PT Pindad, TNI dan lain-lain. Akan lebih baik lagi kalau kemudian penelitian dan pengembangan industri bisa dikembangkan dalam satu lokasi. Untuk pendidikan, pelatihan dan workshop juga akan dilaksanakan disini," urai Purnomo.

Sementara itu, Harry Sampurno, Direktur Keuangan dan Pembangunan Usaha PT Dahana memaparkan, saat ini sebanyak 80 persen kebutuhan bahan peledak militer, terpenuhi dari pihaknya. "Kalau selesai 2013 kita akan lebih mandiri," imbuhnya.

Di lain pihak, Bupati Subang Eep Hidayat mengatakan, pihaknya mendukung penuh pembangunan yang dilakukan PT Dahana bersama Kementerian Pertahanan. "Kami menegaskan ini fasilitas negara yang harus dijaga dan dihormati oleh masyarakat. Pembangunannya harus kami dukung penuh," tegas Eep. (Wta/OL-2)


MediaIndonesia
0

Kota Palembang Siap Terapkan E-KTP

PALEMBANG--MICOM: Pemerintah Kota Palembang, Sumatra Selatan, siap menerapkan sistem elektronik dalam pembuatan kartu tanda penduduk.

"Kami siap melaksanakan E-KTP mulai 1 Januari 2011," kata Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Palembang Abdullah S Farhan, di Palembang, Sabtu (4/12).

Menurut dia, sistem kartu tanda penduduk (KTP) elektronik tersebut sangat ideal untuk meminimalisir identitas ganda. "Karena pembuatan KTP dilakukan secara online, sehingga jika seseorang memiliki KTP dari daerah lain tidak bisa membuat kartu di Palembang karena akan terdeteksi," katanya.

Ia mengatakan sistem akan menolak warga yang telah memiliki nomor induk kependudukan (NIK) ketika akan membuat KTP di daerah lain. Sistem tersebut tersambung secara langsung dengan Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri RI, katanya.

Dia menjelaskan,dengan terintegrasinya sistem tersebut dipastikan tidak ada yang memiliki identitas ganda secara nasional. Kedepan pihaknya berharap penerapan E-KTP ini juga mampu memuat data secara akurat dari jumlah penduduk maupun keterangan lainnya, ujarnya.

Farhan menambahkan, saat ini pihaknya sedang memperbaiki jaringan online agar lebih bagus. Meskipun sistem sesungguhnya sudah bisa digunakan tetapi akan terus diperbaharui dengan teknologi informasi yang paling baru, tambah dia. (Ant/OL-2)



MediaIndonesia
0

Jaring K3 Telko Diluncurkan

Jakarta (ANTARA News) - Para pelaku industri telekomunikasi, termasuk Nokia Siemens Networks (NSN), telah meluncurkan Jaring K3 Telko (Jaringan Industri Penggiat K3 bidang Telekomunikasi) di Indonesia.

Anggota Jaring K3 Telko adalah manajer/praktisi K3 dari Nokia Siemens Networks dan beberapa pemain di industri telekomunikasi (Telkom, Indosat, XL, Bakrie Telecom dan NTS).

Jaring K3 Telko fokus pada upaya membangun pemahaman lebih mendalam atas Keselamatan dan Kesehatan kerja (K3) di sektor telekomunikasi tanah air dan taat melaksanakannya.

Forum ini didukung para perwakilan beberapa operator, vendor, subkontraktor dan mitra telekomunikasi di Indonesia.

"Indonesia adalah salah satu pasar telekomunikasi yang tumbuh paling cepat di dunia. Bagi kami adalah sebuah keharusan untuk mengikuti standar K3 global yang ketat ketika menggelar proyek telekomunikasi.

Hal ini untuk memastikan proyek terlaksana tanpa gangguan dan juga menjamin keselamatan pekerja," kata Lord Mangaraja, sekretaris jenderal Jaring K3 Telko dan OHS manager, Nokia Siemens Networks Indonesia, dalam siaran pers, Jumat.

Lord mengatakan Jaring K3 Telko bertujuan untuk melengkapi seluruh pemain industri telekomunikasi dengan keterampilan dan kesadaran yang benar, yang bisa memperbaiki secara signifikan standar K3 di tanah air.

Hal itu juga untuk menekan angka kecelakaan kerja yang memakan korban jiwa dalam waktu sesingkat mungkin akibat dari kegiatan yang tidak sesuai standar K3.

Para pekerja yang terlibat dalam proyek-proyek telekomunikasi di lapangan akan menghadapi berbagai lingkungan kerja yang berisiko dan berbahaya.

Dengan mengetahui standar-standar K3 serta menjalankannya secara ketat, bisa membantu menurunkan tingkat risiko kecelakaan kerja dan korban jiwa akibat melaksanakan pekerjaan tanpa mengikuti standar K3 yang ada.

Para anggota pendiri akan secara aktif merekrut dan mengajak para pemain lain di sektor telekomunikasi Indonesia untuk bergabung setelah peluncuran resmi Jaring K3 Telko.

Berbagai kegiatan yang direncanakan untuk para anggota antar lain seminar, pelatihan dan lokakarya. Forum ini juga bertujuan ikut mendorong kelahiran draft regulasi K3 yang nantinya akan menjadi draft yg pertama kali ada di sektor telekomunikasi Indonesia.(ENY/S026)


ANTARAnews
0

Walhi Minta Kaji Ulang Pembangunan PLTN

Pangkalpinang (ANTARA News) - Wahana Lingkungan Hidup simpul Wilayah Bangka Belitung, meminta Pemprov agar mengkaji ulang rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir karena dampak yang ditimbulkan cukup besar.

"Kami meminta Pemprov mengkaji ulang rencana pembangunan PLTN karena akan menganggu stabilitas keamanan, kesehatan dan kehidupan sosial warga," kata Koordinator Walhi simpul Wilayah Babel, Yudho Himawan Marhoed di Pangkalpinang, Jumat.

Ia menilai, rencana pembangunan PLTN di Babel terlalu dini dan prematur karena tidak melibatkan tokoh masyarakat, LSM dan masyarakat umum dalam perencanaan pembangunannya.

"Dampak PLTN lebih besar mudaratnya daripada manfaatnya seperti dampak segi kesehatan warga apabila terjadi kebocoran, dampak sosial, pengamanan dan masyarakat masih banyak yang kontra rencana pembangunan PLTN tersebut," ujarnya.

Selain itu, kata dia, pembangunan PLTN di Babel belum didukung suber daya manusia (SDM) masyarakat yang masih rendah untuk menerima pemanfaat teknologi nuklir.

"SDM warga belum siap memanfaatkan teknologi nuklir itu, sebab, PLTN itu menuntut kedisiplinan dan kualitas kerja yang tinggi. Infrastruktur dan sumber daya manusia yang dimiliki belum siap untuk itu.

Selain itu, konsekuensi dari kehadiran PLTN itu sangat riskan dan dampaknya sangat besar jika terjadi kebocoran akibat kelalaian. Radiasi radio aktif dari uraniumnya sangat berbahaya bagi kesehatan manusia dan juga lingkungan hidup," ujarnya.

Menurut dia, gagasan untuk menjawab kebutuhan listrik dengan menghadirkan PLTN, bukan sesuatu yang cerdas dan tepat.

"Kita memiliki sumber daya alam untuk sebagai energi pembangkit listrik yang sebenarnya bisa dikelola dengan baik tanpa menimbul dampak yang membahayakan warga dan lingkungan seperti tenaga air, matahari, angin dan lainnya yang lebih aman," ujarnya.

Untuk itu, kata dia, diminta pemerintah dan pihak-pihak terkait untuk meninjau ulang rencana pembangunan PLTN tersebut.

"Kami menolak pembangunan PLTN dan meminta pemerintah meninjau ulang rencana pembangunan tesebut karena dampaknya lebih besar dari manfaat PLTN tersebut," ujarnya. (ANT-040/K004)


ANTARAnews
0

Pemerintah Produksi Pesawat Perintis Mulai 2013

N219 Prototype PT DI (Foto Aries)

Jakarta (ANTARA News) - Pemerintah menargetkan memproduksi prototype pesawat perintis berkapasitas relatif kecil untuk menghubungkan daerah-daerah yang tidak bisa diakses jalur darat mulai 2013.

"Saya sudah berkoordinasi dengan Bappenas, Kementerian Perhubungan dan BPPT terkait produksi pesawat jenis N219 yang isinya 19 penumpang yang bisa mendarat pada landasan sederhana paling tidak tahun 2013," kata Direktur Industri Maritim, Kedirgantaraan dan Alat Pertahanan Kementerian Perindustrian Soerjono di Jakarta, Sabtu.

Ia mengatakan, PT Dirgantara Indonesia paling tidak akan ditugasi membangun dua unit pesawat jenis berharga sekitar 3,8 juta dolar AS per unit tersebut tiga tahun mendatang.

Menurut dia, pemerintah sekurang-kurangnya harus mengucurkan modal awal sebesar 40 juta dolar AS untuk produksi awal pesawat yang dirancang mengangkut orang dan barang tersebut.

"Kalau menurut PT DI, untuk mencapai BEP (break even point) harus menjual 27 pesawat. Modalnya sekitar 250 juta dolar AS, tapi untuk modal dasar pembangunan butuh 40 juta dolar AS," katanya.

Pemerintah, kata dia, juga akan menyiapkan skema subsidi untuk operasi pesawat-pesawat penumpang berkapasitas kecil itu di daerah-daerah baru yang belum terakses moda transportasi darat dan laut.

"Mungkin nanti akan ada subsidi untuk tiket atau avtur," katanya.

Ia berharap pemerintah daerah dan maskapai penerbangan membeli pesawat-pesawat kecil produksi PT Dirgantara Indonesia tersebut dan mengoperasikannya ke daerah-daerah yang membutuhkan.

Kegiatan tersebut ditujukan untuk meningkatkan keterhubungan antarwilayah dan selanjutnya memicu pertumbuhan ekonomi daerah-daerah yang sebelumnya terasing karena keterbatasan akses transportasi.

"Pemerintah mendorong ini karena jumlah pesawat yang beroperasi ke daerah-daerah yang ada di Papua, Sulawesi, dan Sumatera cenderung makin sedikit, padahal masyarakat di daerah sangat membutuhkan," demikian Soerjono.(*)[M035/J003/AR09]


ANTARAnews
0

Dicari, Pengembang Software Tanggap Bencana

Acara ini diselenggarakan mengingat Indonesia sangat rentan terhadap bencana alam.

Merapi Meletus (AP Photo/Gembong Nusantara)

VIVAnews
- Untuk pertama kalinya, Random Hacks of Kindness diselenggarakan di Indonesia. Australia-Indonesia Facility for Disaster Reduction (AIFDR) terpilih menjadi tuan rumah event tersebut di Jakarta selama 4-5 Desember 2010.


Apa itu Random Hacks of Kindness (RHoK)? Ya, ini semacam event yang digelar untuk mengumpulkan para pengembang software dari seluruh dunia di suatu wadah komunitas yang memfokuskan diri pada pengembangan software solusi untuk membantu menyelesaikan masalah kemanusiaan.

Kegiatan ini telah berlangsung dua kali. Namun, pada kali ketiga Indonesia baru terlibat langsung sebagai salah satu negara yang turut mengkontribusikan software untuk RHoK di samping 19 negara lain di seluruh dunia. Acara di Jakarta didukung oleh Pemerintah Australia, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), dan perusahaan start-up teknologi DailySocial.net.

Acara ini sejatinya mengajak berbagai ahli piranti lunak dan ahli manajemen bencana untuk melakukan "Hackaton" selama 48 jam. Para peserta akan membuat piranti lunak solusi untuk meningkatkan upaya tanggap bencana, mengurangi dampaknya, dan membantu menyelamatkan nyawa.

"Indonesia sangat rentan terhadap bencana alam. Sebab itu, acara ini kami nilai sangat penting," kata Matt Hayne, co-director AIFDR, di sela jumpa pers di kantornya, Jakarta, Sabtu 4 Desember 2010.

"Siapa pun yang terlibat dapat berasal dari latar belakang yang berbeda-beda, mulai sosial, ekonomi, teknik, matematika, dan sebagainya. Tujuan kami hanya untuk mengumpulkan hasil cipta karya pengembang di Indonesia yang diharapkan mampu mengurangi risiko dan dampak bencana," tandas Trevor Dhu, risk and vulnerability manager AIFDR, pada kesempatan yang sama.

Nantinya, software buatan anak bangsa yang berhasil dikumpulkan akan coba diaplikasikan secara global, sesuai dengan karakter bencana yang serupa di Indonesia. Bahkan, karena platform open source, beberapa pengembang lain dipersilakan untuk menyempurnakan aplikasi-aplikasi yang disukai.

"Kami mencari software yang bisa mengkompilasi berbagai informasi, mulai dari demografi, risiko yang akan muncul, jalur-jalur yang dapat dilewati untuk mempermudah tim relawan memasok bantuan, sampai dampak bencana. Info-info ini bisa didistribusikan lebih lanjut via social media seperti Twitter, Facebook, dan sebagainya," kata Trevor Dhu.

Bagi Anda yang tertarik untuk terlibat dalam misi kemanusiaan ini, Anda dapat mendaftarkan diri di link berikut ini. Pendaftaran akan dibuka hingga esok, 5 Desember 2010.

Menariknya, pemenang dari acara Hackaton ditentukan oleh komunitas itu sendiri. Software mana yang menurut banyak pihak sangat membantu dan mudah diaplikasikan. Memang, apresiasi pada pemenang tidak perlu mewah. Beberapa handset dan hadiah ringan lain dianggap cukup untuk misi kemanusiaan ini.

Untuk diketahui, konsep Hackaton mulanya diprakarsai oleh Google, Microsoft, Yahoo, NASA, dan World Bank. Acara ini pertama kali dilakukan di California pada November 2009. Aplikasi pemenang digunakan di lapangan saat bencana gempa bumi di Haiti dan Chile.

Sementara aplikasi pemenang dari acara Hackaton yang kedua berasal dari Washington DC, yang mana aplikasi tersebut membantu para insinyur memvisualisasikan risiko tanah longsor, sehingga mempermudah mereka dalam perencanaan dan pengembangan panduan kota dan pedesaan. (umi)


VIVAnews
0

Baru Sepertiga Lubang Galian Direklamasi

Ilustrasi Tambang batubara

BANJARMASIN, KOMPAS - Hingga akhir tahun 2010, dari 11.323,22 hektar lubang bukaan tambang di Kalimantan Selatan yang mengantongi izin perjanjian karya pengusahaan pertambangan batu bara, baru 3.780,8 hektar atau sekitar sepertiga yang direklamasi.

Hal itu dinyatakan Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) Kalsel Rakhmadi Kurdi, Kamis (2/12) di Banjarmasin. Namun, ia tidak menyebutkan sanksi apa yang dikenakan kepada perusahaan yang tidak memenuhi kewajiban itu.

Rakhmadi mengatakan, jumlah lubang yang belum direklamasi lebih banyak jika ditambah tambang yang mengantongi izin kuasa pertambangan (KP) yang dikeluarkan para bupati. Di Kalsel ada 410 KP dan 26 perjanjian karya pengusahaan pertambangan batu bara.

Menurut Rakhmadi, perusahaan batu bara selalu mengemukakan alasan klasik saat diminta mereklamasi, yaitu pada lubang galian masih terkandung potensi batu bara yang akan kembali digali suatu saat nanti. Alasan lain, kesulitan mencari tanah untuk menutup lubang-lubang besar tersebut.

BLHD Kalsel mempertanyakan dana reklamasi dari pemerintah pusat. Selama ini para pengusaha tambang membayar royalti sebesar 13,5 persen dari nilai produksi, antara lain untuk dana reklamasi dan revegetasi. ”Sepertinya kebijakan dari pusat mengambang,” kata Rakhmadi.

Menurut dia, tahun 2010 BLHD Kalsel akan memasukkan reklamasi dan revegetasi sebagai salah satu unsur penilaian terhadap kinerja perusahaan. Jika mereka tidak memerhatikan masalah reklamasi, perusahaan akan mendapat predikat buruk.

Direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Kalsel Hegar W Hidayat mengatakan, pemerintah harus bertindak tegas kepada perusahaan yang tidak melakukan reklamasi, baik mereka yang mendapat izin dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Selama ini pengaruh pertambangan terhadap lingkungan sangat terasa. Daerah langganan bencana banjir di Kalsel, seperti Kota Baru, Tanah Bumbu, dan Tabalong, terjadi di daerah yang memiliki tambang. (WER)


KOMPAS

0

BPPT Bangun Proyek Percontohan Gasifikasi Batubara

Ilustrasi kapal tongkang pengangkut batubara (FotoANTARA)

Jakarta (ANTARA News) - Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) membangun proyek percontohan atau "pilot project" teknologi gasifikasi batubara bekerja sama dengan sebuah industri besi baja dan pembuatan komponen di Surabaya.

"Kami memulainya dengan kapasitas 0,2 MW pada Desember ini untuk menggantikan pembangkit listrik tenaga diesel yang bahan bakarnya mahal," kata Kepala Program Gasifikasi Batubara BPPT, Rohmadi Ridlo di Jakarta, Jumat.

Menurut Rohmadi Ridlo, bahan bakar diesel mencapai Rp2.000 per kWh, sedangkan bahan bakar gas hasil gasifikasi batubara di bawah Rp1.500 per kWh.

Gasifikasi batubara, lanjut dia, lebih bersih dari pembakaran batubara karena emisi yang dikeluarkan ditangkap dalam suatu treatment.

Gasifikasi ini mempunyai tingkat emisi udara, kotoran padat dan limbah yang rendah.

"Berbeda dari Pembangkit Listrik Tenaga Uap Batubara yang skalanya besar, minimal tujuh MW, teknologi gasifikasi batubara yang kapasitasnya 0,5-2 MW cocok diterapkan di skala kecil seperti pemukiman 200 rumah atau untuk industri," katanya.

Dengan uji coba teknologi gasifikasi batubara di Surabaya, ujarnya, diharapkan teknologi yang baru diteliti BPPT dua tahun terakhir ini bisa terus dimodifikasi.

Tahun depan teknologi ini akan diuji lebih intensif lagi untuk mencari kelemahannya sehingga dapat terus disempurnakan, ujarnya.

Gasifikasi batubara adalah sebuah proses mengubah batubara padat menjadi gas batubara yang mudah terbakar (combustible gases), setelah proses pemurnian gas-gas ini karbon monoksida (CO), karbon dioksida (CO2), hidrogen (H), metan (CH4), dan nitrogen (N2) dapat digunakan sebagai bahan bakar.

Proses yang umum dipergunakan adalah memasukkan batubara dalam tabung vertikal lalu batubara diproses pada bagian atas tabung bersama udara sedangkan uap dimasukkan di bagian bawah.

Gas, udara, dan uap naik ke atas tabung dan memanaskan batubara dan bereaksi menghasilkan gas. Sedangkan abunya dipisahkan di bagian dasar tabung.

Terbatasnya cadangan gas bumi dan meningkatnya harga gas bumi mendorong berkembangnya gasifikasi batubara.

Saat ini di seluruh dunia ada 144 pabrik gasifikasi dimana kapasitasnya mencapai 31 GW. Diperkirakan kapasitas thermal dari seluruh gasifikasi di seluruh dunia akan meningkat menjadi 155 GW thermal pada 2014.(D009/B010)


ANTARAnews
0

Telkomsel Siap Hadapi Booming Komputer Tablet

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Jaringan Telkomsel siap menghadapi booming penggunaan komputer tablet seperti iPad. Mengantisipasi booming penggunaan komputer tablet serta peningkatan kenyamanan pelanggan, peningkatan kualitas akses internet terus dilakukan.

Vice President Telkomsel Area Jabitabek-Jabar, Venusiana Papasi mengungkapkan ke depan penggunaan komputer tablet seperti iPad akan menjadi tren. '' Saat ini belum terasa, karena peranti seperti iPad masih terbatas, harganya juga masih mahal,'' kata Venus.

Telkomsel sendiri, kata Venus, telah menjalin kerja sama dengan Apple untuk pemasaran dan program bundling. ''Dalam waktu dekat kita akan pasarkan iPad,'' kata venus. Juga telah disiapkan serangkaian program pendukung, seperti paket tarif unlimited untuk akses internet dan ketersediaan konten.

Selain Telkomsel, XL berencana melakukan langkah serupa menjalin kerja sama dengan Apple untuk pemasaran iPad. Selain iPad belakangan muncul aneka produk komputer tablet sejenis, baik produk Korea Selatan maupun Cina.

''Kita terus mengupayakan peningkatan kualitas internet di area Jabotabek dan Jabar,bukan karena ada iPad'' kata Venus. Peningkatan kualitas dilakukan semata-mata untuk meningkatkan kenyamanan pelanggan layanan data dan akses internet.

Dari jumlah pelanggan, sekitar 50 persen dari total pelanggan layanan data dan internet Telkomsel berada di wilayah ini. Pelanggan layanan internet mobile, misalnya, mencapai sekitar 5 juta. Sekitar 2,5 juta adalah pelanggan Telkomsel di Jabotabek-Jabar, termasuk Banten.

Wilayah ini juga tercatat sebagai pelanggan terbesar untuk layanan Blackberry Internet Services (BIS). Dari total pelanggan yang diperkirakan mencapai 800-an ribu, sekitar 400 ribu adalah pelanggan di Jabotabek, Jabar dan Banten.

Tingginya jumlah pelanggan, membutuhkan dukungan jaringan dan infrastruktur yang memadai. venus yang belasan tahun menekuni jaringan menyebut dari sisi kapasitas tak ada masalah. '' Telkomsel memiliki bandwith yang besar, cukup untuk menghandle kebutuhan trafik komunikasi seluruh pelanggan,'' kata Venus.

Ia menunjuk frekuensi yang saat ini dimiliki Telkomsel yakni 7,5 Mhz GSM, 22,5 Mhz DCS dan 10 Mhz 3G. ''Frekuensi yang kami miliki jauh lebih besar dibandingkan dengan operator lain yang ada saat ini,'' katanya.

Infrastruktur Telkomsel juga memadai. ''Di Jabotabek-Jabar kami memiliki 2.000 node B atau BTS 3G,'' kata Venus memberi ilustrasi. Karena kapasitas yang dimiliki lebih dari cukup, maka fokus perhatian adalah peningkatan kualitas akses internet.


Republika
0

XL Perluas Roaming Murah ke Singapura dan Hongkong

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Setelah sebelumnya meluncurkan promo layanan tarif international roaming semurah tarif nelpon lokal di 4 negara ( Malaysia , Bangladesh , Srilanka, serta Kamboja), program yang sama berlaku untuk pelanggan yang berada di Singapura dan HongKong.

Direktur Marketing XL, Nicanor V Santiago, mengatakan, Singapura dan HongKong adalah negara-negara pusat niaga dunia. '' Tidak mengherankan, jika masyarakat, termasuk pelanggan XL yang membutuhkan layanan roaming internasional yang murah dan simple hitung-hitungannya, '' kata Nicanor.

Merespon kebutuhan pelanggan, XL meluncurkan juga tarif semurah tarif nelpon lokal untuk kedua negara tersebut. Pada program ini, pelanggan bisa mendapatkan tarif roaming jauh lebih murah hingga 90 persen dari tarif reguler yang saat ini berlaku.

Nicanor melanjutkan, program yang berlaku mulai 1 Desember 2010 hingga 30 April 2011 ini akan mengenakan tarif Rp 3.500/menit untuk semua pelanggan XL, baik XL Prabayar maupun XL Pasca Bayar. Tarif tersebut berlaku baik untuk menelpon ke Indonesia , nelpon ke negara di mana pelanggan berada (nelpon lokal), juga terima telpon. Untuk SMS pelanggan juga di kenakan Rp 3500/SMS.


Republika
0

Bangun Terowongan

JAKARTA (Pos Kota) – Dinas Perhubungan (Dishub) DKI minta pengelola pusat perbelanjaan di kawasan Jalan Satrio, Kuningan, Jakarta Selatan untuk membuat penyeberangan orang bawah tanah. Mengingat kemacetan kerap terjadi lantaran tingginya volume penyeberang jalan.

Permintaan penyebrangan jalan bawah tanah itu menyusul akan dibangunnya jalan layang Tanah Abang-Kp.Melayu. Sehingga tidak mungkin jalan penyeberangan itu dibuat dalam bentuk jembatan. “Harus underpass, seperti di Orchad Singapura,” ungkap Kepala Dishub DKI, Udar Pristono, Kamis (2/12).

Seperti diketahui, telah menjadi pemandangan rutin jika kemacetan rutin terjadi di sekitar kawasan Mega Kuningan yang bersebrangan dengan pusat salah satu pusat perbelanjaan. Mengingat padatnya arus lalu lintas di lokasi tersebut. Kondisi ini ini diperparah dengan banyaknya kendaraan memperlambat lajunya untuk memasuki kawasan mal.

Terlebih di sekitar wilayah ini selain Mal Ambasador, nantinya akan ada pusat perbelanjaan baru di Kuningan City, dekat underpass Casablanca. Apalagi banyak orang di Mega Kuningan tujuannya ke sana juga.

Pembangunan jalan layang Tanah Abang – KP. Melayu yang menghubungkan Jalan Casablanca dan Jalan KH Mas Mansyur itu akan dimulai tahun depan dan diperkirakan selesai pada pertengahan 2012. Jalan-jalan tersebut akan tetap dibuka selama proyek berlangsung sehingga berpotensi menimbulkan kemacetan lebih parah.

Pristono mengimbau pengendara yang numpang lewat di jalan tersebut supaya memilih jalur alternatif sehingga volume lalulintas dapat berkurang.(guruh/sir)


Poskota

0

Generasi Kedua "Biofuel"

Pertemuan Para Pihak ke-16 Konferensi Perubahan Iklim Global di Cancun, Meksiko, dikatakan Presiden Brasil Luiz Inacio Lula da Silva tidak akan menghasilkan putusan penting. Ini disebabkan tiadanya pemimpin-pemimpin negara kuat yang hadir untuk mengusung berbagai agenda menjadi putusan penting dan mengikat.

Pertemuan Para Pihak (COP) ke-16 pada United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) digelar di Cancun pada 29 November hingga 10 Desember 2010.

Pernyataan Lula dikutip berbagai media dunia. Ini berkat keberhasilan Brasil mengembangkan produksi bahan bakar nabati atau biofuel untuk mitigasi pemanasan global sejak 1970-an.

Brasil pada 2007 tercatat memproduksi 5.958 juta galon atau 22.653 juta liter bioetanol. Keberhasilan Brasil ini menduduki peringkat kedua dunia setelah Amerika Serikat (6.488 juta galon).

Brasil mengolah biofuel dengan bahan baku tebu dan jagung. Bagi Brasil, ada atau tidak putusan penting dari forum internasional di Cancun yang dihadiri lebih dari 190 negara tetap saja meneruskan upaya memproduksi bahan bakar yang ramah lingkungan tersebut.

Generasi kedua

Bagaimana Indonesia?

Produksi biofuel tak seberapa atau bisa dikatakan gagal ketika menggunakan bahan baku sawit, jagung, atau tebu. Ini disebabkan bersaing dengan kebutuhan pangan.

Produksi biofuel dengan bahan baku minyak jarak untuk menghindari persaingan dengan kebutuhan pangan diupayakan. Namun, sama saja tidak berhasil.

Baru-baru ini Deputi Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) Bidang Teknologi Informasi, Energi, dan Material Unggul Priyanto mengedepankan persoalan produksi biofuel generasi kedua, yaitu generasi teknologi yang meninggalkan bahan baku yang bersaing dengan pangan.

”Bahan bakunya dari residu biomassa yang sekarang melimpah jumlahnya,” kata Unggul.

Balai Besar Teknologi Pati BPPT di Lampung telah meriset pengolahan biofuel dengan bahan baku tandan kosong kelapa sawit. Indonesia diperkirakan memiliki 12,9 juta ton tandan kosong kelapa sawit setiap tahun.

”Harga biofuel masih belum bisa bersaing dengan bahan bakar minyak fosil,” kata Unggul.

Kepala Balai Besar Teknologi Pati BPPT Agus Eko Cahyono mengatakan, untuk memproduksi 1 liter biofuel dibutuhkan sekitar 5 kilogram tandan kosong kelapa sawit. Harga produksinya mencapai Rp 6.200 sampai Rp 6.500 per liter.

”Yang membuat harga biofuel dari limbah sawit masih mahal, yaitu masih tingginya harga enzim. Namun, diprediksikan kecenderungannya semakin menurun,” kata Agus.

Harga tandan kosong kelapa sawit, menurut Agus, dihitung sebesar Rp 100 per kilogram.

Melimpah

Unggul mengatakan, residu biomassa dari industri perkebunan dan pertanian sangat melimpah. Namun, penggunaannya untuk bahan baku biofuel masih sangat minim.

”Selama ini hampir tidak ada atau masih sangat kecil penggunaannya untuk memproduksi biofuel,” kata Unggul.

Menurut Unggul, Indonesia diperkirakan setiap tahun memproduksi residu dari industri pengolahan tebu berupa ampasnya mencapai 8,5 juta ton. Serasah daun tebu yang dihasilkan mencapai 1,29 juta ton.

Dari sektor perkebunan sawit, diperoleh setiap tahun bungkil sawit 3,45 juta ton. Kemudian serat kayu sawit mencapai 6,7 juta ton.

Residu berupa tandan kosong kelapa sawit mencapai jumlah yang cukup tinggi, yaitu mencapai 12,9 juta ton. Kemudian residu dari hasil industri pengolahan sawit mencapai 31 juta ton. ”Residu biomassa itu masih ditambah lagi dari sektor pertanian dan perkayuan,” kata Unggul.

Dari produksi padi, setiap tahun ternyata bisa diperoleh residu mencapai 12,5 juta ton. Dari hasil pengolahan kayu terdapat residu 8,345 juta ton.

Betapa melimpah residu biomassa untuk biofuel generasi kedua. Saat ini harga produksi biofuel generasi kedua memang lebih tinggi dibandingkan harga bahan bakar minyak fosil.

Brasil, yang mengolah bahan baku jagung atau tebu untuk biofuel, mengalami kendala sama. Nilai produksi ini mudah dimengerti dari sisi nilai produksi bahan bakunya sehingga harga biofuel di Brasil masih lebih tinggi dibandingkan dengan bahan bakar minyak fosil.

Semestinya ini berbeda untuk biofuel generasi kedua. Bahan baku residu biomassa relatif murah, bahkan kerap menjadi limbah tak bernilai dan hanya dibuang begitu saja.

Biofuel generasi kedua semestinya bisa lebih murah. Itulah harapannya.[Nawa Tunggal]


KOMPAS

0

Memfasilitasi Inovator

Salah satu kendala bagi para inovator muda yang memiliki gagasan cemerlang adalah ketersediaan laboratorium yang memadai. Lab dengan fasilitas yang mengikuti perkembangan terkini sehingga kiprah mereka bisa sejajar dengan inovator negara maju.

Dalam usianya yang ke-43, raksasa telekomunikasi Indosat mulai mencoba sistem inkubasi. Langkah ini sejalan dengan aktivitas Indosat Wireless Innovation Contest (IWIC) yang diselenggarakan tiap tahun, tempat kaum muda mulai mencoba membangun masa depannya.

Sistem inkubasi ini menurut pihak operator telekomunikasi terbesar kedua di Indonesia itu sengaja ditujukan untuk membantu para pengembang aplikasi dan inovator muda. Terutama bagi mereka yang berminat dalam bidang pengembangan aplikasi.

Sasaran eksperimen ini nantinya untuk pengembangan aplikasi berbasiskan berbagai sistem handset yang ada di pasar saat ini. Fasilitas itu sekaligus termasuk memberikan wadah bagi mereka untuk bertemu dan bisa saling bertukar pikiran.

Untuk memenuhi kebutuhan mereka itu, pada lab ini sudah disediakan sarana, seperti ruang demo, ruang seminar, ruang pengembang, selain tentu akses broadband HSPA+ 42 Mbps. Ruang demo dapat dimanfaatkan para pengembang untuk mencoba berbagai aplikasi terkini, baik aplikasi untuk Blackberry atau yang lainnya.

Sementara ruang pengembang sendiri dapat diakses para developer melalui portal dengan registrasi terlebih dahulu di http://innovation.indosat.com. Rencananya laboratorium sejenis akan dibangun di Bandung dan Yogyakarta untuk memfasilitasi inovator dari luar Jakarta.

Pada tahap awal, laboratorium ini memang masih untuk mengembangkan aplikasi berbasiskan sistem Blackberry. Lab ini mendapat dukungan selain mitra utama dari Blackberry, juga mitra teknologi seperti Ericsson, ZTE, Cisco, HP, Panasonic, dan IM2. (awe)


KOMPAS

0

Menabur Benih Kreativitas Teknologi Nirkabel

Andry dengan ponsel Android-nya mempresentasikan karya berjudul Sixth Sense di depan dewan juri untuk kategori Pengembangan Aplikasi Commmerce Android.

KONTES
Entah harus memulai dari mana agar negeri ini tidak disebut sebagai negeri konsumen semata. Banjir teknologi dari luar, terutama teknologi komunikasi nirkabel, sepertinya benar-benar telah menenggelamkan masyarakat di republik ini.

Sementara dari sisi lain, gambaran negeri konsumtif ini sepertinya tidak sinkron jika dikaitkan dengan gelar-gelar jawara dalam bidang sains. Entah sudah berapa kali para remaja ataupun mahasiswa yang berhasil merebut gelar internasional baik dalam olimpiade matematika maupun fisika.

Sepertinya ada yang salah. Para pemuda yang hebat-hebat itu bagaikan biji unggul yang jatuh di tanah gersang, akan hilang ketika memasuki usia produktif. Sepertinya sangat sedikit kesempatan yang bisa menjadi pupuk bagi para generasi muda untuk bisa membuktikan kemampuan mereka.

Dari kesempatan yang ada, tampaknya hanya kontes seperti Indosat Wireless Innovation Contest (IWIC) yang masih konsisten menggelar programnya selama lima tahun ini. Kontes tahunan ini sedikit banyak telah memberikan sumbangan bagi kawula muda untuk tetap berkiprah, tak sekadar menjadi konsumen.

Sekalipun untuk bisa menang dalam kontes ini juga bukanlah hal yang mudah karena setidaknya peserta dituntut untuk memahami teknologinya. Para pelajar dan mahasiswa harus aktif mendalami sendiri, tidak cukup hanya dari bahan kuliah mengingat pesatnya perkembangan teknologi.

”Berbagai inisiatif dalam menumbuhkan dan mengembangkan inovasi ini untuk mendukung program mempercepat terwujudnya masyarakat teknologi dan informasi Indonesia. Pada akhirnya juga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi bangsa melalui sektor telekomunikasi nasional yang mampu berbicara di kancah global,” kata Harry Sasongko, Presdir dan CEO Indosat dalam acara pengumuman pemenang IWIC 2010 pekan lalu di Jakarta.

”Sixth Sense”

Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, kontes kali ini disesuaikan dengan kebutuhan layanan komunikasi yang berkembang saat ini. Konsentrasi kontes hanya pada peranti lunak atau yang lazim disebut aplikasi, baik untuk perangkat Android, Blackberry, broadband maupun kategori perangkat lain.

Ini jelas bukan pekerjaan pemula, tetapi sudah membutuhkan pendalaman dari setiap peserta. Dibandingkan dengan perangkat keras, aplikasi masih kompetitif dan bahkan bisa dijual ke seluruh dunia jika memang pantas.

Dari karya yang muncul salah satunya adalah aplikasi untuk perangkat bersistem operasi Android. Karya inovatif Andry peserta dari Bandung tentang ”Sixth Sense” berhasil mendapat nilai tertinggi untuk kategori Pengembangan Aplikasi Commerce Android.

Karya unik ini berupa aplikasi yang bisa memberikan notifikasi peringatan adanya bencana di sekitar pengguna ponsel pintar Android. Pengguna dapat lebih waspada dan bisa memberi tahu masyarakat sekitarnya untuk menyelamatkan diri sebelum bencana tersebut sampai ke lokasi pengguna.

Karya unik lainnya adalah ”Java Gamelan Simulator” yang dibuat mahasiswa ITB, Muhammad Khasan Imaduddin. Intinya, dengan perangkat Android, pengguna bisa memainkan gamelan Jawa. Walaupun aplikasi simulasi ini hanya meraih juara kedua untuk kategori Aplikasi Games dan Entertainment Android.

Selama lima kali menyelenggarakan kontes nirkabel ini, pihak Indosat mengklaim sudah berhasil membukukan sekitar 1.500 karya anak bangsa. Salah satu karya yang menang tahun lalu dan sudah diaplikasikan Indosat adalah peranti lunak buatan Budi Daryatmo. Aplikasi berjudul Super SMS itu sudah menjadi produk layanan Isat yang dikenal dengan nama SMS ZIP.

Super SMS merupakan aplikasi binary SMS dengan fitur utama berupa peningkatan jumlah karakter menjadi 212 karakter per SMS dan penerapan emoticon (gambar ekspresi) melalui SMS. Di dalamnya termasuk pengiriman SMS secara otomatis, autentikasi, pengodean pesan, referensi kata, serta statistik untuk mengetahui total SMS yang dikirim.

Langkah seperti ini sudah tentu bukan hanya bermanfaat bagi penyelenggara, tetapi juga wadah bagi kaum muda. Bukan mustahil mereka nantinya bisa berkompetisi di dunia global, bukan hanya soal juara olimpiade sains.

Setidaknya kemampuan bangsa ini sudah dibuktikan, seperti Tri Joko Rubiyanto yang berhasil memenangi juara desain aplikasi iPad sedunia di Las Vegas, Amerika Serikat, pada Oktober lalu. Bukan hanya hadiah senilai Rp 1,8 miliar yang diraih, alumnus ITS Surabaya ini menjadi bukti kemampuan bangsa ini.

Siapa tahu kelak akan muncul Steve Jobs atau Bill Gates muda dari Indonesia jika mereka mendapat kesempatan dan iklim yang baik di negeri ini.[AW Subarkah]


KOMPAS

0

KPT Dumai Panggil TV Kabel Terkait Legalitas

Dumai (ANTARA News) - Kantor Pelayanan Terpadu (KPT) Kota Dumai, Riau, berencana memanggil pihak perusahaan TV Kabel untuk ditanyai perihal legalitas usaha penyiaran tersebut.

Kepala KPT Kota Dumai, Hendri Sandra, kepada ANTARA di Dumai, Kamis, mengatakan, rencana pemanggilan perusahaan siar tersebut selain untuk menanyakan legalitas usaha atau perizinan hak kelola KPT juga berusaha untuk merangkul pemilik usaha tersebut untuk turut membayar pajak ke pemerintah daerah.

"Hal ini dilakukan untuk menambah pendapatan asli daerah (PAD) Kota Dumai," paparnya.

Dikatakan Hendri, meski saat ini belum ada peraturan daerah yang mengikat khusus tentang TV Kabel, namun tetap saja TV Kabel merupakan jenis usaha yang sudah sepatutnya memberikan kontribusi terhadap daerah melalui pajak pengurusan izin usaha.

"Dalam penerapan izin TV Kabel ini, kami akan mengikatnya dengan peraturan daerah tentang hiburan. Hal ini mengingat TV Kabel merupakan salah satu hiburan berwujud informasi teknologi masyarakat," tuturnya.

Selain pihak pengusaha TV Kabel, kata Hendri, KPT juga akan memanggi sejumlah pihak terkait lainnya yakni PT PLN (Persero) Cabang Dumai dan Telkom.

Keterkaitan dua perusahaan ini dijelaskan dia kerana jaringan TV Kabel yang menumpang tindih di sejumlah tiang-tiang PLN dan Telkom.

"Dalam pertemuan ini, pemerintah atau KPT tidak ada maksud atau tujuan lain, kami hanya ingin memberikan arahan, dimana arahan tersebut nantinya akan saling menguntungkan baik PLN, Telkom, TV Kabel, dan pemerintah," jelasnya.

Berdasarkan data KPT, saat ini sedikitnya ada lima perusahaan siar TV Kabel yang memanfaatkan tiang-tiang milik PLN dan Telkom dalam menumpang jaringan kabel ke rumah-rumah pelanggannya.

Dari lima perusahaan siar tersebut, hanya satu yang telah memiliki perseroan terbatas yakni PT Dumai Mandiri Jaya (DMJ) yang berada di Jalan Sukajadi. Sementara empat lainnya merupakan usaha kelompok tanpa perseroan terbatas. (ANT-FZR/K004)


ANTARAnews
0

Pengadaan Alutsista TNI Belum Bisa Secara Elektronik

Letjen Sjafrie Sjamsoeddin. TEMPO/Hariandi Hafid

TEMPO Interaktif, Jakarta - Wakil Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoedin mengatakan, pengadaan alat utama sistem senjata (alutsista) yang dilakukan Kementerian Pertahanan belum bisa dilakukan secara elektronik. Sejauh ini, hanya pengadaan barang-barang umum yang sudah bisa dilakukan secara elektronik.


"Kalau untuk alutsista belum bisa dielektronikkan karena alutsista bukan barang umum dan punya spesfifikasi untuk kepentingan pertahanan negara," kata Sjafrie di kantornya, Rabu (1/12).

Kendati demikian, Sjafrie membantah anggapan bahwa pengadaan alutsista menjadi tidak transparansi dan tidak akuntabel. Sesuai Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, pengadaan alutsista dapat dilakukan melalui metode pelelangan. "Artinya, (pengadaan alutsista) tetap bisa lewat metode pelelangan umum melalui koran, dan sebagainya," kata dia.

Pengadaan alutsista secara elektronik, kata Sjafrie, memiliki kelemahan, yakni pemerintah tidak bisa menjamin beberapa aspek. Khususnya, aspek spesifikasi teknis dari peralatan militer yang akan dibeli.

Seperti yang pernah terjadi di tahun 2007, Kementerian Pertahanan pernah mencoba melemparkan tawaran pembelian di internet. Ketika itu, Sjafrie mengatakan, pernah ada yang mengajukan tawaran yang ternyata bukan pabrikan, melainkan broker. "Kami minta company profile mereka tidak bisa ngikuti. Ini satu contoh bagaimana kita harus melakukan evaluasi pengadaan elektronik khusus untuk alutsista," katanya.

Beda cerita jika pengadaan alutsista dilakukan lewat proses lelang melalui koran. Calon penjual yang sudah mendaftar harus bertemu muka (face to face) dengan calon pembeli, yakni Kementerian Pertahanan. Hal tersebut dimaksudkan agar kementerian bisa melakukan pengecekan fisik dan administrasi secara langsung untuk menjamin terjawabnya spesifikasi teknis dan kualifikasi administrasi alutsista yang akan dibeli.

Meski terkesan kurang efisien, kata Sjafrie, bukan berarti pengadaan alutsista secara lelang menjadi tidak transparan dan akuntabel. Sebab, proses transaksinya dilakukan dengan cara langsung tatap muka. "Transparansinya kita umumkan di koran bahwa kita akan membeli peralatan militer tertentu," ujarnya.[MAHARDIKA SATRIA HADI]


TEMPOInteraktif

E-Procruitment TNI belum Tersentuh KPK

Panglima TNI Agus Suhartono

JAKARTA--MICOM: Pengadaan barang dan jasa TNI yang mencakup pengadaan sistem alat utama sistem persenjataan (alutsista) dengan anggaran mencapai Rp47,5 triliun di APBN, masih belum diproses di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Panglima TNI Agus Suhartono di Jakarta, Kamis (2/12) mengungkapkan, sebagian pengadaan barang dan jasa telah dilaporkan. Tetapi, pengadaan barang dan jasa melalui sistem online (E-procruitment) masih terkendala. "Sistem E-Procruitment yang akan dilakukan mempunyai kendala tersendiri, yang baru bisa dilaporkan ke KPK adalah sistem pengadaan barang yang tidak tercakup kepada E-procruitment", kata Agus saat jumpa pers di Balai Samudra.

Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) tahun 2011 mendapatkan alokasi anggaran Rp47,5 triliun atau sekitar 3,86 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2011. Sistem E-Procruitment ini merupakan rancangan yang bekerja sama dengan Kementrian Pertahanan.

Saat wawancara Agus menjelaskan E-procruitement terdiri dari dua pengadaan. Yaitu E-procruiment untuk barang/jasa dan pengadaan untuk sistem alutsista. "E-procruitment itu baru mulai kita lakukan. Kita menggunakan sistem yang menggunakan IT ini untuk transparansi", kata Agus.

Sistem yang baru ini sudah tidak menggunakan rekanan lagi, tetapi menggunakan pabrikan. Panglima TNI menjelaskan sistem E-procruitment memiliki kesulitan yang lebih tinggi karena bisa menggunakan lebih dari 10 komputer untuk operasi pengadaan barang, jasa, dan alutsista di TNI. Agus juga mengaku sistem ini baru bisa di back up secara manual, karena apabila diberlakukan sistem IT kepada semua pengadaan, akan membuat blank pada seluruh sistem.

"Saya lebih suka langsung dengan pabrikan daripada lewat rekanan. Namun harus didukung lewat peraturan perundangan", lanjut Agus menjelaskan.

Sementara itu saat ditanyai mengenai pelaporan pelaksanaan kepada Komisi Pemberantas Korupsi, Agus mengaku pemeriksaan APBN diserahkan kepada BPK terlebih dahulu. "Kita adalah pengguna APBN apabila KPK ingin memeriksa. Kalau ada indikasi korupsi pada proses ini barulah KPK masuk. Tetapi kalau pemeriksaan yang terkait dengan APBN, BPK yang yang pertama bertindak," ungkap Agus. (*/OL-2)


MediaIndonesia
0

Indonesia Tidak Siap Hadapi "Persaingan"

Jakarta, Kompas - Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia Sofjan Wanandi mengatakan, Indonesia sesungguhnya tidak siap menghadapi Komunitas Ekonomi ASEAN tahun 2015.

”Kita tidak pernah menyelesaikan pekerjaan rumah, seperti masalah infrastruktur dan perizinan investasi,” kata Sofjan, Rabu (1/12) di Jakarta. Ia mengomentari pernyataan Sekjen ASEAN Surin Pitsuwan yang mengatakan Komunitas Ekonomi ASEAN atau ASEAN Economic Community (AEC) terancam gagal.

AEC merupakan julukan bagi ASEAN yang akan mengalami integrasi ekonomi pada 2015, dengan lalu lintas perdagangan, investasi, mobilitas warga, yang layaknya seperti satu negara.

Menurut Sofjan, apabila AEC betul-betul diterapkan, Indonesia akan dimanfaatkan oleh negara lain sebagai tujuan ekspor. Dalam kerangka Perjanjian Perdagangan Bebas ASEAN-China saja, industri manufaktur Indonesia sudah terimpit.

”Kalau memang mau memasuki ASEAN Economic Community, pemerintah harus kerja keras membenahi infrastruktur untuk memperlancar kegiatan ekspor dan impor. Libatkan swasta supaya pembenahan infrastruktur lebih cepat,” kata Sofjan.

Pemerintah perlu membenahi perizinan yang tumpang tindih dan menghambat investasi. Banyak investor lebih memilih Thailand untuk dijadikan sebagai basis produksi karena lebih ”ramah” kepada investor.

Reaksi pemerintah

Menteri Perindustrian MS Hidayat menegaskan, ”Indonesia kaya sumber daya alam. Negara ini semestinya mendorong industri hilir sehingga memiliki nilai tambah dari setiap bahan baku yang diolah.”

Menurut Hidayat, industri domestik kini menghadapi persoalan berat karena bahan baku yang tersedia tidak memadai.

Tantangan industri menghadapi AEC sangat berat. ”Satu-satunya upaya yang bisa dilakukan sejak dini adalah meningkatkan daya saing,” kata Hidayat.

Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu menyatakan optimistis soal AEC karena punya keunggulan di bidang sumber daya alam. Juga ada indikator peningkatan investasi manufaktur yang sangat terkait dengan peningkatan produktivitas berorientasi ekspor.

”Ke depan, kita harus menjaga daya saing dengan mengerjakan pekerjaan rumah bangsa ini,” kata Mari.

Pekerjaan rumah yang dimaksud Mari adalah perbaikan infrastruktur untuk menyelesaikan masalah logistik dan penyediaan energi listrik dan gas. Selain itu, penciptaan iklim investasi dengan mempersiapkan sumber daya manusia yang produktif, menekan biaya yang tidak kompetitif, dan menyelesaikan regulasi ketenagakerjaan. (OSA)


KOMPAS

0

KEMENTERIAN KOMINFO BERIKAN BANTUAN FASILITAS BAGI DESA INFORMASI

Pontianak, 1/12/2010 (Kominfo-Newsroom) Kementerian Komunikasi dan Informatika kembali memberikan bantuan fasilitas yang meliputi radio komunitas, telepon, internet, dan pembentukan kelompok informasi, kepada lima desa informasi di Provinsi Kalimantan Barat.

“Lima desa tersebut terletak di kabupaten di perbatasan Indonesia-Malaysia, seperti Kabupaten Sambas, Bengkayang, Sanggau, Sintang, dan Kabupaten Kapuas Hulu,” kata Kepala Bidang Kominfo

Dishubkominfo Prov.Kalbar, Drs.Ruslizan Arief, di Pontianak, belum lama ini.
Dishubkominfo juga mendapat bantuan 100 televisi dari salah satu stasiun TV swasta nasional dan Indovision.

Pada tahun 2010 Kementerian Komunikasi dan Informatika menargetkan 15 desa informasi, terutama untuk di daerah perbatasan, 9 desa di Kalimantan Barat dan 6 desa di Kalimantan Timur. Untuk masa mendatang, sekitar tahun 2010-2014, ditargetkan akan menjadi 500 desa informasi.

Dalam prakteknya, desa informasi merupakan sinergisitas atau peningkatan desa pintar yang mempunyai lembaga penyiaran komunitas, juga desa yang memiliki kelompok pertunjukan rakyat tradisional, dan desa yang secara terus menerus dapat menerima informasi baik nasional maupun internasional.

Oleh sebab itulah TVRI meningkatkan kekuatan pemancarnya menjadi 10 KB di Kabupaten Sambas sehingga dapat mencapai desa dan keluar perbatasan. (sofia/toeb)



Bipnewsroom
0

Macet Setahun, Jalan Non-tol Jakarta Tak Efektif

Proses pembangunan menggunakan teknik Sosrobahu ciptaan Tjokorda Raka Sukawati

INILAH.COM, Jakarta - Pembangunan jalan non-tol di Jakarta dinilai ahli tak efektif jika menyebabkan kemacetan selama satu tahun. Apalagi, lokasi ini terkenal sering macet. Bagaimana solusinya?

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membangun dua jalan layang non-tol yaitu jalan layang Pangeran Antasari-Blok M dan Kampung Melayu-Tanahabang mulai 22 November 2010. Pembangunan jalan layang itu membutuhkan waktu sekitar 21 bulan dan ditargetkan selesai Agustus 2012.

Pemkot mengatakan pengerjaan fisik pondasi akan dimulai malam hari mulai pukul 22.00 hingga 05.00 agar tidak mengganggu lalu lintas. Meski demikian kemacetan tetap diingatkan akan tetap terjadi dalam 1 tahun ke depan terutama di Jalan Casablanca.

Pemerintah DKI menyebut dua jalan layang ini dapat mengurangi 30% kemacetan lalu lintas di kawasan itu. Benarkah?

“Saya rasa belum tentu. Jika pemerintah mewanti-wanti ada kemacetan selama satu tahun seharusnya dipikirkan kembali prosesnya seperti apa. Jalan tanpa gangguan eksternal saja sudah macet apalagi kalau diambah pembangunan,” ujar pakar ilmu transportasi ITB Harun Rasyid S Lubis saat dihubungi INILAH.COM, kemarin.

Menurutnya, pemerintah harus mempertimbangkan pembebanan minimum di ruas jalan, sistem pengalihan transportasi saat pembangunan jalan non-tol dan meminimalisir penggunaan ruas jalan di jam padat.

Dibandingkan penggunaan pondasi tiang pancang pinggir jalan, tiang pancang di tengah jalan yang dipakai untuk jalur non-tol diakui Harun lebih optimal. Hal itu mengingat pemerintah dapat meminimalisir biaya, waktu dan gangguan saat proses pengerjaan.

“Dengan tiang pancang tengah jalan, pemerintah tidak perlu lagi membuka lahan di pinggir jalan atau membebaskan rumah penduduk, ini seperti di jalur Cawang dan Tanjung Priuk,” ujar Harun. Tapi, Harun memperingatkan pemerintah untuk berhati-hati memilih teknologi dalam membangun.

Salah satu solusi dalam proses pembangunan itu menggunakan teknik yang sangat terkenal Sosrobahu. Ini merupakan teknik kontruksi dengan memutar bahu lengan beton jalan layang.

Dengan teknik tersebut, lengan jalan layang dapat disejajarkan dengan jalan di bawahnya kemudian diputar 90 derajat sehingga pembangunan tidak mengganggu arus lalu lintas jalan di bawahnya.

Penemu teknik ini, Tjokorda Raka Sukawati, membuat landasan putar untuk lengan beton yang dinamai Landasan Putar Bebas Hambatan (LBPH). Bentuknya adalah dua piringan besi yang bergaris tengah 80 sentimeter yang saling menangkup. Meski setelah 5 sentimeter, piring dari besi cor FCD-50 ini mampu menahan beban 625 ton.

Selanjutnya, minyak oli dipompakan di kedua piringan tersebut. Sebuah seal (penutup) karet menyekat rongga di antara tepian piring besi itu untuk menjaga minyak tak terdorong keluar, meski dalam tekanan tinggi.

Lewat pipa kecil, minyak dalam tangkupan piring itu dihubungkan dengan sebuah pompa hidrolik. Sistem hidrolik itu mampu mengangkat beban beban ketika diberikan tekanan 78 kg/cm2.

Meskipun ada banyak cara untuk menghindari kemacetan selama proses pembangunan jalur non-tol, Harun tidak yakin Jakarta akan lepas dari kemacetan. Menurutnya, semua petinggi Jakarta hingga lapisan menengah ke bawah akan dibayangi kemacetan yang dianalogikan sebagai lingkaran setan.

“Penambahan jalan memang salah satu solusi tapi tidak menjamin selamanya jika pemerintah terus saja mengizinkan pembangunan mall seperti jamur saking banyaknya. Buat apa? Ini bukan masalah jumlah mobil kok,” katanya.

Kendaraan di Jakarta dinilai Harun masih sedikit dibandingkan Tokyo atau New York jika dilihat dari sudut pandang ibukota suatu negara. Dan yang harus dipikirkan adalah bagaimana membuat pemerintah kota mau bersikap tegas.

Proyek jalan non-tol itu sendiri menelan biaya Rp2,02 triliun, terbagi Rp1,28 triliun untuk membangun jalan layang Pangeran Antasari-Blok M dan Rp737 miliar untuk jalan layang Kampung Melayu-Tanah Abang.

Rute jalan layang Antasari-Blok M dari selatan ke utara masuk Jalan Pangeran Antasari menuju Brawijaya, Prapanca turun ke Wijaya I dekat Kantor Walikota Jakarta Selatan. Sedangkan rute utara ke selatan, masuk dari Lapangan Mabak Blok M, menuju Jalan Iskandarsyah, Prapanca, Brawijaya dan turun di Jalan Pangeran Antasari. [mdr]


Inilah
0

CDMA Jadi Nasional, Tarif Turun?

INILAH.COM, Jakarta - Kemenkominfo akan memberlakukan satu lisensi sehingga CDMA akan menjadi seluler seperti GSM. Setelah CDMA bisa dipakai secara nasional, apakah tarif GSM akan terdorong turun?

Ditjen Postel Kementerian Kominfo akan segera memberlakukan satu lisensi seluruh layanan melalui skema unified access licensing (UAL). Dengan demikian, tak ada lagi perbedaan antara fixed wireless access (FWA) yang digunakan oleh CDMA dan seluler via GSM.

Saat ini, Indonesia memiliki empat operator dengan lisensi FWA, yakni Telkom dengan Flexi, Mobile-8 Telecom dengan Hepi, Indosat lewat StarOne dan Bakrie Telecom (BTEL) dengan Esia.

Pada dasarnya, baik operator yang menggunakan FWA dan seluler, tidak ada perbedaan secara teknis karena semua layanan adalah seluler. Lisensi FWA untuk CDMA dengan wilayah layanan yang terbatas. Pemberlakuan lisensi FWA itu dinilai sebagai banci.

“Sayangnya, ini aturan banci karena CDMA memiliki teknologi yang sama yang memungkinkan mereka untuk seluler tapi dibatasi regulasi,” kata Direktur Eksekutif Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Informasi (LPPMI) Kamilov Sagala saat dihubungi INILAH.COM.

“Awalnya operator besar meminta CDMA terbatas di area tertentu. Kemudian ada GoGo yang memungkinkan CDMA berlaku seperti seluler. Operator GSM makanya minta disamakan jadi satu lisensi,” kata Kamilov lagi.

Hal senada juga diungkapkan Sekjen Indonesia Telecommunications Users Group (IDTUG) Muhammad Jumadi. Menurutnya, perang antar GSM dan CDMA saat ini sudah tidak sehat padahal CDMA yang memegang lisensi FWA sudah bisa seluler. CDMA, di sisi lain dikenai biaya hak penggunaan (BHP) lebih murah dibandingkan GSM.

“FWA dapat keuntungan mobile tetapi tidak dikenai BHP yang sama dengan GSM, ini merugikan. Jika pemerintah memberlakukan sama, paling tidak tarif GSM harus sama atau lebih murah dari CDMA. BHP mereka kan ikut turun,” kata Jumadi. Dampak positifnya perang tarif secara negatif dapat diminimalisir karena masyarakat lebih mudah paham, soal tarif antara operator GSM dan CDMA.

Namun Kamilov tidak terlalu yakin operator GSM akan menurunkan harga jika nantinya layanan operator CDMA dengan lisensi FWA sudah bisa dipakai secara nasional. Menurutnya, akan ada garis tengah berupa kompromi antaroperator.

Hal itu diamini Direktur Eksekutif Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel) Eddy Thoyib. Ia tidak yakin bahwa operator GSM akan langsung menurunkan harga setelah lisensi FWA jadi selular diberlakukan.

“Harga terkait sewa badwidth karena ini tergantung pada usage base operator itu. Di sisi lain, pemerintah masih mengkaji tarif bandwidth. Jadi belum tentu lisensi sama langsung harga disamakan pula,” katanya.

Penyamaan lisensi juga semakin meningkatkan isu merger antaroperator. Ini dinilai wajar sebagai bagian dari seleksi alam dalam mengurangi jumlah operator, namun meningkatkan frekuensi. Apalagi, dibandingkan negara lain di Asia, jumlah operator di Indonesia terlalu banyak.

Meskipun penyamaan lisensi memungkinkan harga seluler turun, tapi dikhawatirkan adanya pengurangan kualitas. Menurut Jumadi, operator GSM terpaksa menurunkan harga yang seringkali berdasarkan pengalaman malah mempengaruhi kualitas. Lebih disayangkan lagi pemerintah tidak ketat dalam mengawasi kinerja operator.

“Makanya sekarang operator seperti angkot yang memenuhi jalan. Pada akhirnya malah mengganggu masyarakat,” sindir Jumadi.

Hal senada juga diungkapkan Kamilov. Menurutnya, badan regulasi masih lemah sehingga operator bisa berbuat seenaknya. Bahkan, Eddy Thoyib pesimis perubahan lisensi ini akan membawa perbaikan kualitas jaringan operator. Kualitas pada dasarnya terkait investasi di mana operator harus meningkatkan kapasitas dan cakupan jaringan.

“Lisensi adalah satu hal yang berbeda dengan kualitas. Kualitas bisanya ditentukan oleh penambahan jaringan dan cakupan. Kita membutuhkan layanan prima,” tegasnya.

Jumadi juga menyayangkan pemerintah yang selalu membuat aturan berdasarkan perkembangan teknologi. Padahal, teknologi sendiri tidak ada batasnya. “Seharusnya bukan teknologi yang jadi patokan melainkan frekuensi. Teknologi tidak terbatas jadi sulit untuk membuat aturan yang berlaku selamanya,” ujarnya. [ito/mdr]


Inilah
0

Indonesia Antisipasi Perang Robotik

Jakarta, Kompas - Mengikuti perkembangan teknologi yang ada dewasa ini, TNI memandang penting perkembangan teknologi alat utama sistem persenjataan robotik, seperti pesawat terbang tanpa awak, pesawat udara nirawak, unmanned aerial vehicle untuk udara, remotely-operated vehicle untuk darat, dan unmanned underwater vehicle untuk bawah air.

Kol Achmad Djamaludin yang mewakili Asisten Perencanaan Umum Panglima TNI menyampaikan hal itu dalam Lokakarya Komisi Teknis Pertahanan-Keamanan Dewan Riset Nasional (DRN) di Jakarta, Selasa (30/11).

Selain memang menjadi tren dalam peperangan, TNI pun merasakan adanya kebutuhan untuk memiliki peralatan jenis robotik, juga menguasai teknologi pendukungnya. Misalnya saja remotely-operated vehicle (ROV) untuk membantu pasukan infanteri dan pasukan khusus dalam perang kota atau unmanned aerial vehicle (UAV) untuk patroli perbatasan dan pengarah bantuan tembakan.

Selain Kol Djamaludin, ikut tampil sebagai panelis Deputi Menteri Ristek Bidang Relevansi dan Produktivitas Iptek Teguh Rahardjo serta staf pengajar Institut Teknologi Bandung, Prof Muljowidodo. Teguh menjelaskan berbagai regulasi yang disiapkan pemerintah untuk mendukung kemandirian riset teknologi pertahanan robotik, sementara Muljowidodo menjelaskan aspek-aspek teknis yang ada pada alutsista robotik serta iptek apa saja yang dibutuhkan untuk menguasai pengembangan alutsista robotik.

Peneliti LIPI, Estiko, dalam komentarnya menegaskan pentingnya teknologi robotik yang, antara lain, dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pertahanan serta menghindari kematian manusia.

Meski mengakui banyak manfaatnya, upaya menguasai teknologi alutsista robotik masih terkendala oleh sejumlah faktor, misalnya belum sinkronnya program industri pengembang alutsista robotik dan kriteria pengguna. Sejumlah teknologi sensitif, seperti sensor, menurut Muljowidodo, juga masih belum kita kuasai. Di tengah situasi yang belum kondusif ini, sejumlah tenaga ahli di bidang alutsista robotik dikabarkan mendapat tawaran menarik di negara lain.(nin)


KOMPAS

0

Pertamina Batal Membeli Medco

Jakarta, Kompas - Rencana PT Pertamina memiliki saham Medco Energi akhirnya dibatalkan. PT Pertamina dan Encore International, induk perusahaan Medco Energi, gagal mencapai kesepakatan sampai batas masa perjanjian eksklusif berakhir pada 30 November 2010.

”Kita sudah berusaha menyelesaikan, tetapi tidak bisa juga sampai batas waktunya karena ternyata menyatukan perusahaan terbuka dan badan usaha milik negara itu tidak sederhana,” ujar Komisaris Utama Medco Energi International Hilmi Panigoro di Jakarta, Rabu (1/12).

Pertamina dan Medco menandatangani kesepakatan utama terkait pembelian saham tersebut pada 15 November 2010. Sesuai kesepakatan, Pertamina akan membeli 55 persen saham Encore Energy.

Dengan pembelian itu, secara tidak langsung Pertamina akan memiliki 27,9 persen saham Medco Energi. Encore Energy yang dimiliki keluarga Panigoro merupakan pemegang saham mayoritas di Encore International.

Sebelumnya, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menolak rencana akuisisi saham Medco oleh PT Pertamina.

Penolakan itu disampaikan tertulis oleh Komisi VI dan Komisi VII DPR dalam rapat dengar pendapat dengan direksi PT Pertamina Senin dan Selasa.

DPR beralasan pembelian Medco tidak menguntungkan PT Pertamina karena dari sisi produksi tidak berdampak signifikan dan harga beli Medco yang disebut-sebut mencapai 700 juta dollar AS (sekitar Rp 6,3 triliun) terlalu tinggi.

Dalam kesempatan rapat kerja itu, Direktur Utama PT Pertamina Karen Agustiawan mengemukakan, secara teknis sinergi kerja sama Pertamina dan Medco bisa dilakukan.

Kerja sama tersebut sesuai dengan target Pertamina bisa berproduksi 1 juta barrel per hari pada tahun 2015. Pihak Pertamina dalam pernyataan tertulisnya kemarin tidak menyebutkan alasan pembatalan kesepakatan.

Vice President Corporate Communication PT Pertamina Muhammad Harun mengatakan tidak bisa menanggapi kaitan keberatan DPR dengan pembatalan transaksi.

Sinergi lain

Menurut Hilmi Panigoro, kedua belah pihak sebenarnya telah menyepakati harga pembelian saham. ”Kalau soal harga, tidak masalah, kita sudah sepakati itu, tetapi saya tidak bisa sebutkan nilainya,” ujarnya.

Meskipun transaksi di level induk perusahaan dibatalkan, Hilmi memastikan pihaknya akan terus menjajaki bentuk sinergi lain yang memungkinkan dengan PT Pertamina.

Bentuk kerja sama yang dijajaki adalah pengelolaan bersama atas aset-aset yang dimiliki. Medco memiliki sejumlah aset blok migas yang cukup potensial di luar negeri, antara lain Blok Area 47 di Libya dan blok-blok lain di Kamboja, Yaman, dan Amerika Serikat.

Di dalam negeri, sinergi Pertamina dan Medco telah dilakukan melalui proyek gas alam cair Donggi-Senoro di Sulawesi Tengah. (DOT)


KOMPAS

0

BSA: Indonesia Peringkat 12 Dunia Pembajakan Software

Medan (ANTARA News) - Kepala Perwakilan dan Juru Bicara Business Software Alliance (BSA), Donny A. Sheyoputra, mengatakan bahwa Indonesia menempati peringkat 12 dunia dalam pembajakan perangkat lunak teknologi.

Dalam sosialisasi dan pelatihan Pemberantasan Pembajakan Software di Medan, Kamis, Donny mengatakan, tingkat pembajakan perangkat lunak itu mencapai 86 persen di Indonesia.

"Artinya, dari 100 perangkat yang diinstall, 86 unit diantaranya dibajak atau menggunakan alat tanpa lisensi," katanya.

Kemudian, kata Donny, dari hasil penelitian International Data Coorporation, sebuah lembaga riset internasional, diketahui terdapat 100 lebih kasus pembajakan software di tanah air.

Hasil penelitian lembaga itu juga, produsen software di dunia mengalami kerugian yang mencapai 886 juta dolar Amerika Serikat (AS) pada 2009 akibat pembajakan tersebut.

Nilai kerugian untuk 2010 belum dapat diketahui karena masih tahun berjalan. "Biasanya akan diumumkan pada Mei mendatang," katanya.

Secara umum, kata Donny, pemberantasan dan penegakan hukum dalam kasus pembajakan software tersebut belum maksimal sebagaimana harapan.

Meski demikian, pihaknya melihat ada perkembangan yang menggembirakan Karena upaya penyelidikan dan penegakan hukum tersebut semakin membaik setiap tahunnya.

BSA selalu berupaya memberikan dukungan kepada pihak kepolisian untuk meningkatkan kemampuan personelnya dalam penyelidikan kasus pembajakan software.

Salah satu upaya yang dilakukan adalah memberikan pelatihan dan sosialisasi terhadap personel Polri di berbagai daerah terkait seluk beluk pembajakan software tersebut.

Untuk sementara waktu, BSA menjalin nota kesepahaman dengan lima instansi kepolisian, yakni Polda Jawa Timur, Polda Kepulauan Riau, Polda Banten, Polda Bali dan Polda Sumatera Utara dalam pemberantasan praktik pembajakan perangkat lunak itu.

Pihaknya juga siap memberikan bantuan lain kepada pihak kepolisian seperti tenaga ahli dalam penyelidikan guna mengungkapkan kasus pembajakan tersebut.

"Itu sudah dilakukan di sejumlah polda, juga di Mabes Polri," kata Donny.(ANT/P003)


ANTARAnews