"Bangun Satu PLTN Saja di Indonesia Didemo!"

DEPOK – Badan Tenaga Nuklir Nasional (Batan) mengkritik pemerintah Indonesia yang cenderung lambat dalam mengambil kebijakan dalam rangka pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) di Indonesia. Padahal, sesuai undang-undang, tahun 2016-2019 PLTN sudah harus dioperasikan, sementara untuk membangun PLTN butuh waktu 10 sampai 15 tahun.

Kepala Pusat Pengembangan Energi Nuklir (PPEN) Batan A Sarwiyana Sastratenaya mengungkapkan banyak hal yang mengganjal dalam pembangunan PLTN. Padahal ia meyakini bahwa Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia sudah betul-betul siap.

“Hal yang mengganjal yakni national position, lalu managemennya, serta keterlibatan pemangku kepentingan salah satunya pemerintah, selama ini masih lemah,” ujarnya kepada wartawan di Universitas Pancasila, Minggu (30/09/12).

Sarwiyana menambahkan saat ini BATAN sedang melakukan studi pembangunan PLTN di Bangka dengan melibatkan ahli-ahli internasional. China, lanjutnya, sejauh ini telah membangun 25 PLTN, sejumlah di antaranya sedang konstruksi.

"PLTN China sudah banyak, karena menyadari rakyatnya banyak. Indonesia keempat penduduk terbesar di dunia, tapi tak memiliki nuklir seperti Nigeria dan Bangladesh. Masa mau berteman dengan yang bodoh-bodoh terus. Amerika punya 100 lebih PLTN tenang saja, Malaysia sedang mulai bangun, kita bangun satu saja kok susah betul, kok pakai didemo terus. Justru dengan adanya sosialisasi PLTN malah menimbulkan kelompok anti PLTN  yang punya kepentingan. Kita diganggu terus,” tukasnya.

Menurutnya Bangka adalah pemilihan lokasi yang tepat. Sebab daerahnya cenderung stabil.

“Bangka salah satu ring of fire. Tak ada tempat yang enggak boleh dibangun PLTN sebenarnya, semuanya boleh tak ada. Kenapa di Bangka? Daerahnya stabil, kami cari yang lebih aman, sebenarnya kami pernah membidik lokasi di Muria, namun kita belum selesai, ada masyarakat setempat yang menolak,” paparnya.(wdi) 

© Okezone